DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN BAB III TATA CARA PENERBITAN IZIN BAB IV DOKUMEN LINGKUNGAN BAB V KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENDANAAN BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang lzin Kelayakan Lingkungan: KepulauanKonaweKabupatenPemerintah agar dapat memenuhi hak tersebut;

b.bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Menimbang a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dirni1ikioleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf h Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan .•. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BUPATJKONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR J.O TAHUN 2019 TENTANG IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. 5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 84, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahuri 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tabun 2014 ten tang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah;
7. 8.Peraturan Pemerintab Nomor 27 Tabun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tabun ')01') Rpnllhlik Tnnnnpsi.::l Nrrrrirrr- 4R_ T.::ITnh.::lh.::ln DaJam peratllran Daerah ini v MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN. BABI KETENTUANUMUM Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
9. 10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
10. 11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. 12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan IziTILingkungan;
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten KonaweKepulauan Tahun 2016 Nomor3); ]ippkllterbadandamnak
13. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten KonaweKepulauan.
14. 3.Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan.
15. 4.Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
16. 5.Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang pelayanan perizinan.
17. 6.Izin Kelayakan Lingkungan selanjutnya disebut Izin Lingkunganadalah izinyang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDALatau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
18. 7.Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izm yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan Zatau Kegiatan.
19. 8.Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/ atau Kegiatan.
20. 9.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL,adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
21. 10.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
22. 11.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL,adalah upaya penanganan lrnTYlnnnpn v~np' ~n~ ~t~l] harus ada dan Kegiatan.
23. 12.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL,adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dany atau Kegiatan.
24. 13.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dany atau Kegiatan yang wajib dilengkapidengan AMDAL.
25. 14.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha darr/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan Zatau Kegiatan.
26. 15.Rekomendasi UKL-UPLadalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha darr/atau Kegiatanyang wajib UKL-UPL.
27. 16.Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pemyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan / atau kegiatannya di luar usaha darr/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)atau UKL- UPL.
28. 17.Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas suatu usaha dari z atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
29. 18.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau

BAB II

KEWENANGAN Pasal 5 Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4 Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a.penyusunan AMDALdan UKL-UPL;
b.penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
c.permohonan dan penerbitan lzin Lingkungan. BABm TATA CARA PENERBITAN IZIN sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Bupati dalam menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 7

(1)Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Usaha dari Z atau Kegiatan yang wajib AMDALdilakukan oleh Bupati.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan z atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDALdan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(3)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalamjangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
(4)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Pasa16
(1)Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui sosialisasi darr/ atau papan pengumuman di lokasi usaha paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap secara administratif.
(2)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan Zatau kegiatan paling lama 7 hari sejak diumumkan dan disampaikan kepada:
1. a.Perangkat Daerah Bidang Pelayanan Perizinan; atau
2. h.Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang keterlibatan masyarakat dalam penerbitan Izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:
(2)dasar diterbitkannya Izin Lingkungan;
1. a.identitas pemegang izin;
2. b.deskripsi rene ana dan/atau usaha yang akan dilakukan;
3. c.persyaratan pemegang Izin Lingkungan;
4. d.kewajiban pemegang Izin Lingkungan;
5. e.persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;dan
6. f.berakhimya Izin Lingkungan.
(3)Dalam hal usaha darr/ atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki Izin Pasal 8
(1)Pengumuman permohonan lzin Lingkungan yang wajib UKL-UPLdilakukan oleh Bupati.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha darr/ atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(3)Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
(4)Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya. KomisiPenilai AMDAL. npnlh~h~nnprTTl()h()n~n

Pasal 12

(1)Penanggungjawab Usaha dan Zatau Kegiatan wajib

Pasal 11

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

a.memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan / atau kriteria baku kerusakan lingkungan;
b.menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelo1aanlingkungan hidup;
c.membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
d.menyediakan dana penjarnman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e.mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha darr/ atau kegiatannya. Pasall0

(1)Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa darr/ atau multimedia.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.
(1)harus mencantumkan jumlah dan jenis Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4)Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin U saha d an / atau Kegiatan. yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
(2)Perubahan Usaha dan Zatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perubahan kepemilikan Usaha dan z atau Kegiatan;
2. b.perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. c.perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria : 1) perubahan dalam penggunaan alar-alar produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2) penambahan kapasitas produksi; 3) perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 4) perubahan sarana Usaha dan Zatau Kegiatan; 5) perluasan lahan dan bangunan Usaha dan / atau Kegiatan; 6) perubahan waktu atau durasi operasr Usaha dan Zatau Kegiatan;
(3)Usaha dany atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
1. a.terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dany atau
2. b.terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan z atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
3. c.terdapat perubahan dampak dan z atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil diwajibkan; danj atau
4. d.tidak dilaksanakannya reneana Usaha danj atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
(4)Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha danj atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
(5)Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
1. a.penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
2. b.penyampaian dan penilaian terhadap adendum AMDALdan RKL-RPL.
(6)Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL - UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(7)Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha danjatau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
(8)Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha danjatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata eara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL,dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1)Setiap Usaha darr/ atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
(2)Kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan I atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
2. b.besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dany atau kegiatan;
3. c.luas wilayah penyebaran dampak; BagianKedua AMDAL
(1)Setiap pelaku usaha dan / atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
(2)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrum en pencegahan dariZatau perlindungan lingkungan.
(3)Dokumen lingkungan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.AMDAL);
2. h.UKL-UPL;dan
3. c.Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup. BagianKesatuUmum

Pasal 13

BABIV DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 15

(1)Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha darr/ atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
(2)Dalam hallokasi rencana Usaha dan Zatau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDALtidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
(3)Penyusunan AMDALsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:
1. a.Kerangka Acuan;
2. b.AMDAL;dan
3. c.RKL-RPL
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tiok-ilTnpn AMnAT. ~ph~O"~iTn'-LL ...~,._.n_L.i~""_ _ yang akan terkena dampak;
1. f.sifat kumulatif dampak;
2. g.berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
3. h.kriteria lainm sesuai denganm perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/ atau
  1. 1.referensi intemasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan ten tang AMDAL.
(3)Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
(4)AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan z atau Kegiatan.
(5)Pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain.
(6)Penyusunan dokumen AMDALwajib dilakukan oleh Penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi Penyusun AMDAL. n~n I ~t~ll

Pasal 17

(1)Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Aeuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
(2)Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

Pasal 16

(1)Usaha danj atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikeeualikan dari kewajiban menyusun AMDALapabila :
1. a.lokasi reneana Usaha danjatau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;
2. b.lokasi reneana Usaha danjatau Kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rene ana detil tata ruang daerah danj atau reneana tata ruang kawasan strategis daerah; atau
3. c.Usaha danjatau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat beneana.
(2)Usaha danjatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan :
1. a.dokumen RKL-RPL kawasan; atau
2. b.reneana detil tata ruang daerah dany atau reneana tata ruang kawasan strategis daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut rnengerrai pengeeualian untuk Usaha dan Zatau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati. Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…