DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Jenis Lambang Daerah; Kedudukan dan Fungsi; Bentuk, Arti, dan Desain Lambang Daerah; Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah; Hak Cipta; Larangan; Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lambang Daerah yang telah ditetapkan oleh semua unsur elemen masyarakat merupakan gambaran umum ciri khusus dalam Tatanan kehidupan masyarakat pada Daerah itu sendiri;
c.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Setuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten,Sekretariat DPRD, Dinas, Badan/Lembaga Teknis Daerah,Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam lingkup Kabupaten Konawe Kepulauan.
6.Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7.Wawonii adalah nama pulau yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan sekaligus nama etnik mayoritas dalam masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, dan digunakan sebagai nama atau sebutan lain Kabupaten Konawe Kepulauan.
8.Kolungku adalah suatu wadah seserahan yang digunakan dalam upacara adat masyarakat suku Wawonii dan merupakan simbol adat tertinggi masyarakat suku Wawonii

BAB II

JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

1) Lambang daerah meliputi:

a.logo daerah;
b.bendera daerah;
c.bendera jabatan Bupati; dan
d.himne daerah. 2) Lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah logo, bendera, dan bendera jabatan Bupati. 3) Himne daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. 2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

BENTUK, ARTI, DAN DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

1) Logo daerah berbentuk dasar sebuah tameng/perisai bersudut 5 (lima). 2) Logo daerah memuat gambar yang melambangkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semangat untuk mewujudkan harapan tersebut, yakni :

a.bintang emas;
b.kolungku;
c.padi dan kapas;
d.lingkaran inti;
e.pulau dan pohon kelapa; dan
f.pita putih bertuliskan “KONAWE KEPULAUAN”.

Pasal 6

(1)Tameng/ perisai melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan.
(2)5 (lima) sudut pada perisai melambangkan 5 (lima) sila Pancasila sebagai bingkai kesatuan dalam keragaman, berbeda-beda tetapi satu.

Pasal 7

Bintang adalah simbol spiritualitas religius masyarakat dan daerah Konawe Kepulauan yang menunjukan masyarakat dan wilayah yang agamis (beriman dan bertakwa), yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.

Pasal 8

Kolungku adalah simbol adat,yakni sebuah wadah seserahan dalam suatu peristiwa adat, yang menunjukan penghormatan, penghargaan, danpemuliaan terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat suku Wawonii, yang bersifat normatif dan mengikat.

Pasal 9

(1)Padi dan Kapas adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan, yakni suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintaah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui upaya-upaya pembangunan yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang adil, makmur,sejahtera, lahir dan bathin.
(2)23 (dua puluh tiga) bulir Padi adalah simbol yang menunjukan bahwa pemerintahn Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) melalui pelantikan Pejabat Bupati yang pertama.
(3)13 (tiga belas) butir Kapas adalah simbol yuridis formal kelahiran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 (tiga belas) Tahun 2013.
(4)7 (tujuh) simpul Ikatan Padi Kapas adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan, dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat, mulai dari 7 (tujuh) Desa berkembang menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, dan kemudian menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 10

Lingkaran Inti melambangkan keeratan hubungan dan harmonisasi atasseluruh elemen wilayah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri atas 3(tiga) matra :

a.Matra darat (wilayah darat);
b.Matra laut (wilayah laut/bahari);
c.Matra udara (wilayah dirgantara);

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…