DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FUNGSI DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN BAB VII KURIKULUM BAB VIII PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN BAB IX BAHASA PENGANTAR BAB XII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BAB XIII PENDANAAN BAB XIV PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN BAB XV PENJAMINAN MUTU BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XVII KERJASAMA BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PENUTUP BAB XXI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk melanjutkan pemerintahan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu slstem pendidikan
b.bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimanana dimaksud dalam huruf a, maka khusus pada bidang pendidikan dipandang BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR .ll TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republi.k:Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4.Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republi.k: Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tewbebao IswbaFar NreaFa BsmubJik Irdoresja sebagaimana dimaksud pada huruf b setidak- tidalmya harus sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ten tang Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat RBWJH,BNQQ&B&&ijRBNQ!Q!KAN TENT ANGDAE RAH MEMUTUSKAN: PERATURANMenetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tah un 2016 nomor 2); djceoej den Iseroaroonaoxaoe djJsewbaueJsau

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daer ah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinyauntuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.J alur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjangjenis pendidikan.
12.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13.Pendidikan Nonformal adalahjalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah lbtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
16.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 1 7. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak u sia dini dan sePJ berPJk saPJer rerdidUsan anaJs p§ja djuj agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pend.idikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
19.Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pend.idikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
20.Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja adalah pend.idikan untuk meningkatkan kemampuan peserta d.idik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
21.Taman Penitipan anak yang selanju tnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
22.Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pend.idikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD,adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pend.idikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan j asmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanju t.
24.Raudhatul Athfal yang selanjutnya d.isingkat RA atau sebutan lain yang sederajat adalah salah berdasarkanpend.idikanpenyelenggaraan JerjJJter dad basfl beJaiaF Yane diaJsni §aroa menyelenggarakan program pendiclikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendiclikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun
26.Sekolah Dasar yang selanju tnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendiclikan umum padajenjang pendiclikan dasar.
27.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendiclikan formal yang menyelenggarakan pendiclikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
28.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanju tan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
29.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanju tan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau beJeieF !JJ!AF jr&trHJsnJF ta&Wraroc d,m §ebHrao berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong yang pendidikan tertentu.
32.Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengiku ti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
33.Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Konawe Kepulauan.
34.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
35.Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan.
37.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
38.Pendidik adalah tenaga kependidikan tujuanmencapaiuntukpembelajaran pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan Pertama/MadrasahSekolah Menengah Tsanawiyah (SMP/MTs).
31.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan Ibtidaiyah.
30.Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Tam.an Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA}, Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), nerdiQjker den eten oewedureb kabuuareu pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
43.Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang melipu ti pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
44.Unit Pelaksana Akreditasi adalah fasilitator pelaksana akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
45.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah a tau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47.Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum kegiatanadalahpendidikan41. Evaluasi masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. menyelenggarakandalamberpartisipasi pendidikan.
39.Tenaga Kependidikan adalah anggota kesaPrnn vane sisferoatik deogao sistero terbnka satusebagaidiselenggarakan(2) Pendidikan

BAB I

KETENTUAN UMUM rerdidflsar da&aF didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Pasal 3

(1)Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan peserta didik.
(2)Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu , cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

berfungsi mengembangkan(1) Pendidikan

48.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskrimmasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar were@E@bkeo wewbiwbire dar roereawa§i menyelenggarakan,

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN berpartisipasi, bekerjasama, keberagaman, toleransi dan berin teraksi, menghargai perdamaian.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.mengatur, Bagian Kesatu Pemerintah Daerah
(8)Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip pemenuhan hak- hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. dengan(7) Pendidikan diselenggarakan
(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
(4)Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
(5)Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap Warga Masyarakat. recseJeueeacanxa Pendjdjkao vane berruJJtJ1 · Pendidikan yang diselenggarakan Pernerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;

1.menumbuh kembangkan Sumber Daya Pendidikan secara terus menerus untuk

k.membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pusat-pusat1. memfasilitasi tersedianya bacaan bagi Masyarakat; J. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
b.menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar;
c.memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi. Warga Masyarakat tan pa diskriminasi;
d.menyediakan dana guna menuntaskan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.menyediakan dana untuk biaya personal bagi. Peserta Didik dari keluarga tidak mampu dan Anak terlantar;
f.memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki Peserta Didik;
g.memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Warga Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan;
h.memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu; Pl Orers DJe majjb wewbedlsao lsesewua1ao xaue

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 5

(1)Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendiclikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendiclikan anaknya.
(2)Orang Tua berhak memperoleh konsultasi, informasi dan edukasi tentang pengasuhan yang ramah Anak.
1. n.memberikan dukungan kepada Pendiclikan menengah dan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ihnu pengetahuan dan teknologi;
2. o.menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan Pendiclikan;
3. p.mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mu tu Pendidikan; dan
4. q.memfasilitasi terwujudnya sekolah ramah Anak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah ramah Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur dalam Peraturan Bupati. Pendidikan ap:ama sesuai d eruzari ag-ama vanP

Pasal 9

(1)Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan

Pasal 8

Masyarakat berperan serta memberikan dukungan Sumber Daya Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 7

(1)Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bu pati.
(2)Orang Tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesu ai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
(3)Orang Tua wajib untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
(4)Orang Tua wajib atas biaya untuk kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban terse but dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daer ah. SePien PendWikan vans bessauwaau

Pasal 10

(1)Setiap Peserta Didik wajib menjaga norma- norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan.
(2)Setiap Peserta Didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kekeluargaan pada seagama.
(2)Setiap Peserta Didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
(3)Setiap Peserta Didik berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
(4)Peserta Didik yang berprestasi dan/ atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/ atau bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.
(5)Setiap Peserta Didik berhak memperoleh penilaian hasil belaj arnya.
(6)Setiap Peserta Didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatu tan.
(7)Setiap Peserta Didik berhak pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara.
(8)Setiap Peserta Didik berhak menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyirnpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. neniJeien den jJsnr wererP1kar keJ11Jusao meningkatkan kompetensi;
1. e.memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
2. f.memiliki kebebasan dalam memberikan untukkesempatan undangan;
3. d.memperoleh perundang-peraturandengansesuai

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014