DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan; Bentuk, Sumber Dana, Tata Cara Penyertaan Modal; Besaran Penyertaan Modal; Penatausahaan dan Bagi Hasil Usaha; Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Sultra. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BANK SULTRA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Bank Sultra.
6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
8.Bank Sultra adalah Bank yang sahamnya sebagian milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra adalah :

a.untuk meningkatkan daya saing Bank Sultra guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
b.untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Bank Sultra; dan
c.untuk meningkatkan kemampuan Bank Sultra dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

BENTUK, SUMBER DANA, TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kas yang telah dianggarkan dalam Kas Daerah.
(2)Modal yang diserahkan kepada Bank Sultra merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra bersumber dari APBD dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal dalam bentuk penyerahaan Aset Daerah, dapat berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian kembali sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra.
(3)Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Dana penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dalam ayat (2), Bank Sultra wajib menerbitkan Sertifikat kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Besaran Penyertaan Modal pada Bank Sultra yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar 24 (Dua Puluh Empat) Miliar Rupiah.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 7

SKPD wajib melakukan penatausahaan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagi hasil usaha atau laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah yang disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pelaksanaan penyerapan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyertaan modal pada Bank Sultra dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Ditetapkan di Langara pada tanggal 19 Desember 2016 BUPATI KONAWE KEPULAUAN, H. AMRULLAH Diundang di Langara pada tanggal 22 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, ttd H. CECEP TRISNAJAYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA NOMOR : (12/188 /2016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, MURSALIM, SH Pembina Gol. IV/a NIP. 19650411 199803 1 009 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BANK SULTRA I. PENJELASAN UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “. Bank Sultra diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab Dalam rangka tercapainya tujuan Bank Sultra berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Bank Sultra. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada Bank Sultra tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepada Bank Sultra dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…