DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN BAB III PENGISIAN PERANGKAT DESA BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB V ALIH JABATAN PERANGKAT DESA BAB VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BAB VII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB VIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB IX KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA BAB X PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu diatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara BUPATIKONAWEKEPULAUAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR: 'L TAHUN2019 TENTANG PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANPERANGKATDESA BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor24 tambahan Lembaran Negara Nomor5657), dan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPERANGKATDESA. Menetapkan Dengan Persetujuaan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN DAN BUPATIKONAWEKEPULAUAN

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

BAB II

SUSUNANDANKEDUDUKAN Kepala Desa dalam melakukan penjaringan, penyanngan, dan penetapan perangkat desa.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf (b), disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah/kepadatan penduduk, dan tingkat kesulitan geografis serta dengan memperhatikan kemarnpuan keuangan Desa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan diatur dalarn Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat
(3)huruf (a) dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalarn bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
1. a.Urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.Urusan Keuangan;dan
3. c.Urusan Perencanaan.
(3)Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpinoleh 1 (satu) orang KepalaUrusan.
(4)Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dengan mempertimbangkan beban kerja serta kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai staf dibawah masing-masing KepalaUrusan melalui Surat Keputusan KepalaDesa.
(4)Dalarn melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada KepalaDesa.

Pasal 7

(1)Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis, ujian wawancara ujian praktek.
(2)Pengisian Perangkat Desa dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui tahapan :
1. a.penjaringan;
2. b.penyaringan;dan
3. c.penetapan. BABIII PENGISIAN PERANGKAT DESA Pasal 6 Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban serta larangan dan sanksi bagi Perangkat Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf (c) merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Kesejahteraan;dan
3. c.Seksi Pelayanan.
(3)Masing-masingSeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang KepalaSeksi.
(4)Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan dengan mempertimbangkan beban kerja serta kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Perangkat Desa sebagai staf dibawah masing-masing Kepala Seksi melalui Surat Keputusan KepalaDesa. ---------------------------------------~ Pasal 9
(1)P3D sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai
(1)Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa bersangkutan, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa (P3D)yang ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa.
(2)P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang strukturnya terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota.
(3)Penentuan Ketua dan Sekretaris P3D dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh seluruh personalia P3D, dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
(4)P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa.
(5)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan keperluan administrasi, P3D dibantu oleh Sekretariat Desa dan dapat menggunakan capj stempel Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(6)Ketua, sekretaris, dan anggota P3D dapat diberikan honorarium yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Kepala Desa dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(7)Dalam melaksanakan tugasnya, P3D bertanggungjawab kepada KepalaDesa.
1. a.mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya seleksi pengisian Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat pelaksanaan proses seleksi pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan KepalaDesa;
3. c.menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)proses seleksi pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan KepalaDesa;
4. d.menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
5. e.melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
6. f.mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi kepada masyarakat;
7. g.menerima keberatan masyarakat dan melakukan penelitian atas keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian persyaratan administrasi;
8. h.mengajukan Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos penelitian keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa;
  1. 1.menyiapkan materi ujian tertulis bagi Calon Perangkat Desa; J. menyelenggarakanujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek bagi Calon Perangkat Desa;
9. k.memeriksa dan memberikan nilai hasil ujian tertulis serta membuat daftar urutan peringkat (ranking)seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan posisi/jabatan yang diikutinya;dan
  1. 1.membuat dan menandatangani berita acara hasil seleksi Pengisian Perangkat Desa dan menyampaikannya kepada KepalaDesa;
(2)P3D wajib menyelenggarakan seluruh tahapan Seleksi Pengisian Perangkat Desa secara jujur dan adil serta sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf (b).

Pasal 10

(1)Perangkat Desa diangkat dari warga Desa setempat yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah :
1. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. c.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. d.berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dual tahun pada saat pendaftaran calon Perangkat Desa;
4. e.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU)atau yang sederajat;
5. f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
6. g.bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas setempat;
7. h.mampu membaca al-Quran dengan baik bagi calon Perangkat Desa yang beragama Islam;
  1. 1.berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres/Polsek setempat; J. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa akibat suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
8. k.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
(3)Ketentuan yang lebih teknis mengenai tugas, fungsi dan tata kerja P3D diatur dalam Peraturan Kepala Desa. diatas kertas bermeterai cukup dengan menyebutkan sebagaimana(2)Kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat

Pasal 11

(1)Penduduk desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa menyampaikan permohonan kepada Kepala Desa melalui P3D disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi.

1.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima)tahun;

m.bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
n.sanggup berbuat baik serta berlaku jujur dan adil selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
o.sanggup dan bersedia menjalani alih jabatan Perangkat Desa; dan
p.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.mampu mengoperasikan komputer, sekurang-kurangnya program MS-Word dan MS-Excel, bagi calon Sekretaris Desa dan calon Kepala Urusan Keuangan;
2. b.diutamakan lulusan SMK jurusan Tata Buku atau menguasai tata bukuj akuntansi bagi calon Kepala Urusan Keuangan;
3. c.diutamakan memiliki pengalaman dalam program- program pemberdayaan masyarakat bagi calon Kepala Urusan Perencanaan; dan
4. d.diutamakan memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan bagi calon Kepala Seksi Pemerintahan.
5. b.daftar riwayat hidup;
6. c.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dilegalisir oleh pajabat yang berwenang;
7. d.surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
8. e.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
9. f.fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisiroleh pajabat yang berwenang;
10. g.fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
11. h.surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon Perangkat Desa dari KepalaDesa;
  1. 1.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Puskesmas setempat; J. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah atau Puskesmas setempat;
12. k.Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari PolresfPolsek setempat;
13. l.surat pemyataan tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah Pasal 12
(1)Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) belum didapatkan sekurang-kurangnya 2 {dual orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tetap belum didapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Sakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka proses pendaftaran diulangi dari awal ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
1. m.surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
2. n.surat pemyataan bersedia diangkat sebagai Perangkat Desa, sanggup berbuat baik serta berlaku jujur dan adil selama menjadi Perangkat Desa, dan bersedia menjalani alih jabatan Perangkat Desa apabila dipandang perlu oleh KepalaDesa;
3. o.surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PegawaiNegeriSipil;dan
4. p.fotokopi surat-surat keterangan atau bukti-bukti pengalaman kerja bila ada.
(3)Pada saat penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada P3D, setiap bakal calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri wajib membawa dan menunjukkan asli dari dokumen yang dimaksud pada ayat (2) huruf (c),huruf (f), dan huruf (g)kepada P3D.

Pasal 14

(1)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengurnurnan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) terdapat keberatan tertulis dari masyarakat terhadap 1 (satu) orang atau lebih Calon Perangkat Desa maka P3D wajib rnelakukan penelitian dan/ atau pengujian dan Iatau klarifikasi terhadap keberatan masyarakat dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pengujian/Klariflkasi Keberatan Masyarakat.
(2)Penelitian dan Iatau pengujian dan/ atau klarifikasi terhadap Pasal 13
(1)P3D melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi seluruh Bakal Calon Perangkat Desa.
(2)Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi (lengkap dan sah) dinyatakan lolos seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.
(3)P3D mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan tanggapan atau keberatan dari rnasyarakat.
(4)Dalam hal setelah pengulangan proses pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) dilaksanakan tetap belum didapatkan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftarkan diri pada setiap posisi/jabatan maka proses seleksi Pengisian Perangkat Desa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Pasal 15

(1)P3D melakukan ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek terhadap seluruh Calon Perangkat Desa.
(2)Ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lamb at 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian I pengujian I klarifikasi keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).
(3)Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
(3)Apabila berdasarkan hasil penelitian dan I atau pengujian darr/atau klarifikasi yang dilakukan oleh P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud terbukti kebenarannya maka Calon Perangkat Desa bersangkutan dinyatakan gugur.
(4)Apabila berdasarkan hasil penelitian dan I atau pengujian dan/ atau klarifikasi yang dilakukan oleh P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keberatan masyarakat dimaksud tidak terbukti kebenarannya maka Calon Perangkat Desa bersangkutan dinyatakan lolos dan berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya.
(5)Penyampaian keberatan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Pasal 16

(1)Paling larnbat 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu pelaksaaan ujian tertulis, ujian wawancara dan ujian praktek Calon Perangkat Desa sebagaimana dimakud pada Pasal 15 ayat (7), P3D memberikan nilai (score) hasil ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek seluruh Calon Perangkat Desa.
(2)Berdasarkan nilai (score) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), P3D membuat daftar urutan peringkat (ranking) seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan kelompok jabatan yang diikutinya, dimulai dari peraih nilai (score) tertinggi hingga peraih nilai (score) terrendah.
(3)Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), P3D menetapkan Calon Perangkat Desa peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) pada masing-masing posisi/jabatan sebagai Calon Perangkat Desa yang lulus sebagai Nominasi Perangkat Desa.
1. b.wawasan kebangsaan, yang mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRIdan Bhineka Tunggal Ika; dan
2. c.ilmu pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
(4)Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sekurang-kurangnya meliputi :
1. a.motivasi; dan
2. b.moral dan etika dalam jabatan;
(5)Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah ujian praktek pengoperasian komputer bagi calon perangkat desa yang dipersyaratkan.
(6)Dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5), P3D dapat menggunakan bantu an dari tenaga-tenaga profesional atau pihak lain yang berkompeten dengan biaya dibebankan pada APDesa.
(7)Jangka waktu pelaksanaan ujian tertulis, ujian wawancara, dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SUSUNANDANKEDUDUKAN Kepala Desa dalam melakukan penjaringan, penyanngan, dan penetapan perangkat desa.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SUSUNANDANKEDUDUKAN Kepala Desa dalam melakukan penjaringan, penyanngan, dan penetapan perangkat desa.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015