DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Perizinan Lalu Lintas Ternak atau Bahan Asal Ternak BAB III Jenis Ternak atau Bahan Asal Ternak yang Dapat Dikeluarkan, Dimasukan, Mutasi dan Keluar Masuk Daerah BAB IV Prosedur Pengeluaran Ternak atau Bahan Asal Ternak BAB V Prosedur Pemasukan Ternak atau Bahan Asal Ternak BAB VI Persyaratan Ternak atau Bahan Asal Ternak yang Dapat Dikeluarkan atau Dimasukan BAB VII Mutasi Ternak BAB VIII Persyaratan Pengangkutan BAB IX Larangan BAB X Pengawasan Lalu Lintas Ternak atau Bahan Asal Ternak BAB XI Penanganan Hasil Penangkapan/Barang Bukti BAB XII Penyidikan BAB XIII Ketentuan Pidana BAB XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, halal dan berkelanjutan yang perlu didayagunakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa pengaturan lalu lintas ternak atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan manfaat serta produktivitas dapat tercapai secara optimal;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengaturan dan pengendalian lalu lintas temak dan bahan asal temak yang efektif dan efisien perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Temak atau Bahan Asal Ternak; BUPATI KONAWEKEPULAUAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR 1:- TAHUN 2023 TENTANG LALU LINTASTERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK BUPATI KONAWEKEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); KonaweKabu patenKabu patenPembentukan
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menangani urusan di Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
6.Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Konawe Kepulauan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejems, lembaga, serta bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/ atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10.Bahan Asal Temak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari temak meliputi daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).
11.Temak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti sapi, kambing, dan unggas.
12.Ternak Bibit adalah temak calon induk jantan dan betina yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
13.Temak Non Produktif adalah ternak betina yang tidak dapat berkembangan baik secara permanen, umur di atas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
14.Temak Unggas adalah setiap jerns burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
15.Lalu Lintas Ternak atau Bahan Asal Ternak adalah keluar masuk antar daerah/ pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produk peternakan.
16.Pengeluaran adalah pengeluaran ternak dan atau bahan asal ternak dari Kabupaten Konawe Kepulauan ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran. 1 7. Pemasukan adalah pemasukan ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau kabupaten lain ke Kabupaten KonaweKepulauan yang disertai dengan Surat Izin Pemasukan yang dikeluarkan oleh Dinas.
18.Kartu ternak adalah kartu identitas ternak yang diterbitkan setiap tahun oleh Dinas, di dalamnya tercatat nama pemilik,jenis ternak, umur, jenis kelamin, warna bulu, bangun tanduk, ciri-cirialami dan ciri buatan.
19.Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan atau Bahan Asal Ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
20.Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang sama dari dan atau ke Daerah.
21.Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman ternak dan atau bahan asal ternak antar Daerah yang memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati.
22.Surat Izin Pengeluaran Ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pengeluaran, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan keluarnya ternak dan atau bahan asal ternak dari Daerah ke luar Daerah.
23.Surat Izin Pemasukan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak yang selanjutnya disebut Surat Izin Pemasukan, adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas sebagai akibat akan masuknya ternak dan atau bahan asal ternak dari luar Daerah ke dalam Daerah.
24.Surat Hasil Pemeriksaan adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara teknis dan administrasi berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri-ciri ternak, pemeriksaan umur dan jumlah ternak, pengambilan darah dan pengecapan ternak di Pos Pemeriksaan.
25.Pos Pemeriksaan adalah tempat pemeriksaan ternak dan atau bahan asal ternak secara teknis dan administrasi.
26.Pemeriksaan Ternak dan atau Bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum Ternak dan atau Bahan Asal Ternak dikeluarkan dari Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
27.Pengawasan adalah kegiatan pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan atau bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.
28.Hewan Kesayangan adalah hewan atau ternak yang dipelihara oleh manusia secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.
29.Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina.
30.Daerah Asal adalah daerah dimana hewan/ternak dibudidayakan, dipelihara, ditangkar atau habitatnya dan tempat-tempat pengumpulan, pengolahan atau pengawetan bahan asal hewan/ ternak, hasil bahan asal hewan/ternak atau benda lain.
31.Benda Lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit hewan karantina.
32.Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang digunakan untuk mengangkut ternak dan atau bahan asal ternak yang langsung berhubungan dengan Media Pembawa.
33.Cuci hama dalah tindakan membersihkan hama penyakit, seperti desinfeksi, desinfektisasi dan fumigasi.
34.Dokter Hewan penanggung jawab penyakit karantina adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tindakan karantina.
35.Dokter Hewan yang Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Bupati untuk pengawasan pelaksanaan tindakan suci hama.
36.Petugas yang berwenang adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak.
37.Portal adalah pintu keluar atau masuk ternak dan atau bahan asal ternak dari dan atau ke Daerah.
38.Petugas Portal adalah seseorang yang diberi tugas khusus dari Dinas untuk menjaga pintu masuk dan keluar ternak dan atau bahan asal ternak.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

(1)Prosedur pengeluaran temak atau bahan asal temak dari Daerah ke daerah tujuan sebagai berikut:
1. a.setiap orang atau badan yang memiliki temak atau bahan asal temak mengajukan permohonan izin pengeluaran kepada Bupati melalui Dinas;

BAB IV

PROSEDUR PENGELUARANTERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 3

(1)Jenis ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukan, mutasi dan keluar masuk Daerah adalah Temak Potong, ternak non produktif, Ternak Bibit, Ternak Unggas dan Hewan Kesayangan.
(2)Bahan asal temak yang dapat dikeluarkan, dimasukkan, mutasi dan keluar masuk Daerah adalah daging, telur, susu, kulit, tu1ang, tanduk, bulu unggas dan mani beku (semen).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan Bahan asal temak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 2

( 1) Setiap orang a tau badan yang mengeluarkan, memasukan temak dan atau bahan asal temak dari atau ke daerah lain, wajib memiliki surat izin pengeluaran atau izin pemasukan dari Bupati melalui Dinas.

(2)Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan surat izin pengeluaran atau izin pemasukan kepada pihak lain.

BAB II

PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 5

( 1) Prosedur pemasukan ternak atau bahan asal ternak ke dalam Daerah sebagai berikut:

a.setiap orang atau badan yang memiliki temak atau bahan asal ternak mengajukan permohonan izin pemasukan kepada Bupati melalui Dinas. BABV PROSEDURPEMASUKANTERNAKATAUBAHANASALTERNAK
b.permohonan izin pengeluaran sebagaimna dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
1. 1.pernyataan sanggup menerima di daerah tujuan.
2. 2.melampirkan kartu ternak yang berlaku atau surat keterangan jual beli yang sah.
c.Ternak atau bahan asal ternak yang akan dikeluarkan harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Pos Pemeriksaan untuk memperoleh surat hasil pemeriksaan;
d.Pemeriksaan di Pos Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pada hari dan jam kerja;
e.Ternak yang dinyatakan memenuhi syarat pemeriksaan di Pos Pemeriksaan diberi tanda khusus berupa cap di badan atau di anggota badan yang tidak dapat terhapus, dan
f.setelah dokumen permohonan pengeluaran ternak atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pengeluaran ternak atau bahan asal ternak.

(2)Surat Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku untuk sekali pengeluaran.
(3)Ternak atau bahan asal ternak yang ke luar dari Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal keluar Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran.
(4)Dalam hal pengeluaran temak atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengeluaran temak atau bahan asal ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

( 1) Ternak atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari dan ke Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, asal, jumlah, jenis kelamin, kondisi kesehatan serta dokumen lain yang berkaitan.

(2)Persyaratan ternak atau bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan dari Daerah menurut jenis temak a tau bahan asal ternak sebagai berikut:
1. a.Sapi Potong;
  1. 1.ras sapi bali dan jenis sapi lainnya yang ada di daerah;
2. b.permohonan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan:
  1. 1.Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal.
  2. 2.surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, yang menerangkan bahwa dalam 3 (tiga) bulan terakhir tidak terjadi wabah penyakit hewan menular.
  3. 3.pernyataan kesanggupan dari calon penerima ternak di Daerah.
3. c.Setelah dokumen permohonan pemasukan ternak atau bahan asal ternak dinyatakan lengkap, Dinas menerbitkan Surat Izin Pemasukan.
(2)Ternak atau bahan asal ternak yang masuk ke Daerah wajib diperiksa oleh petugas portal masuk Daerah untuk memeriksa Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah.
(3)Surat Izin Pengeluaran dari daerah asal dan Surat Izin Pemasukan dari Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diperiksa oleh petugas portal, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan tindakan suci hama.
(4)Setiap ternak dan atau bahan asal ternak yang masuk ke Daerah wajib mendapatkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB)dari Dinas.
(5)Dalam hal pemasukan ternak atau bahan asal ternak yang melalui jalur laut, wajib melalui pelabuhan resmi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemasukan ternak atau bahan asal ternak diatur dengan Peraturan Bupati.

2.jenis kelamin jantan;
3.berat badan paling rendah 150 (seratus lima puluh) kilo gram;
4.umur paling rendah 3 (tiga)tahun;
5.kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/ identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
6.masuk golongan grade c;

b.kambing;
1. 1.ras lokal;
2. 2.jenis kelamin jantan;
3. 3.umur minimal 2 (dua) tahun;
4. 4.kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
c.unggas;
1. 1.ras lokal; 2.jenis kelaminjantan dan betina;
2. 3.kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
d.ternak non produktif; 1.jenis ternak sapi dan kerbau;
1. 2.jenis kelamin betina;
2. 3.umur lebih dari 8 (delapan) tahun;
3. 4.mandul permanen, tidak produktif, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/bukti kepemilikan yang benar dan sah;
e.Ternak Bibit;
1. 1.jenis ternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas;
2. 2.jenis kelamin betina;
3. 3.umur masing-masingjenis ternak, paling tinggi: a) sapi 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan; b) kerbau 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; c) kambing 6 (enam)bulan; d) unggas 4 (empat) bulan;
4. 4.sesuai dengan parameter teknis per jerus ternak, kondisi sehat, gemuk dan memiliki surat keterangan/identitas/ bukti kepemilikan yang benar dan sah;
f.Hewan Kesayangan;
1. 1.jenis ternak: kucing, anjing, ayam hias dan ayam penyanyi/ketawa

BAB VI

PERSYARATANTERNAKATAUBAHANASALTERNAK YANGDAPATDIKELUARKANATAUDIMASUKAN

Pasal 7

( 1) Setiap ternak yang beralih kepemilikan dilakukan proses mutasi.

(2)Proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan jual beli atau surat keterangan peralihan kepemilikan yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan.
(3)Setiap orang yang memindahkan ternak antar Kecamatan akibat mutasi wajib memiliki surat pengantar perpindahan ternak dari Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan asal ternak dan mengetahui Camat.

3.kondisi sehat dan memiliki surat keterangan/bukti kepemilikan yang benar dan sah;

g.kulit;
1. 1.berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
2. 2.keadaan kering atau diawetkan;
h.tulang/tanduk;
1. 1.berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
2. 2.keadaan kering atau diawetkan.
3. 1.telur; dan
4. 1.berasal dari peternakan unggas dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
5. 2.keadaan segar atau diawetkan/asin;
j.daging;
1. 1.berasal dari pemotongan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan dari pejabat yang berwenang.
2. 2.keadaan segar atau beku.

BAB VII

MUTASI TERNAK 2.jenis kelamin: jantan dan betina;

Pasal 9

( 1) Alat angkut untuk ternak besar dan ternak kecil adalah kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) dengan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut dapat terlihat.

(2)Alat angkut untuk Ternak Unggas adalah kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) dan atau roda 3 (tiga) yang dilengkapi dengan keranjang tempat unggas.

Pasal 8

( 1) Setiap orang atau badan yang mengangkut ternak atau bahan asal ternak wajib memiliki surat izin pengangkutan yang diterbitkan oleh Dinas yang menangani urusan di Bidang Perhubungan.

(2)Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis nama pemilik alat angkut, nama pengemudi, plat nomor alat angkut, nama pemilik ternak, jenis angkutan, jumlah ternak yang dimuat, jenis ternak dan daerah tujuan ternak.
(3)Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperiksa oleh petugas yang berwenang, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan. Umum BABVIII PERSYARATANPENGANGKUTAN
(4)Dalam hal perpindahan ternak antar kecamatan bukan akibat mutasi, maka harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bukti kepemilikan ternak dari kecamatan asal ternak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan mutasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

{1) Ternak atau bahan asal ternak yang sudah berada di atas alat angkut sebelum diberangkatkan wajib diperiksa oleh petugas Dinas di bawah pengawasan dokter hewan.

(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan berupa:
1. a.pemeriksaan fisik,
2. b.pemeriksaan kemasan,
3. c.pemeriksaan temperatur, dan
4. d.pemeriksaan dokumen.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…