DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF BAB VII PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan wajib

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Konawe Kepulauan tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. 1.Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten tang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan '-- Lernharanc.Nezara Renu blik Indrmcsia Nomor ~RR6): PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN2019 TENTANG KAWASANTANPAROKOK BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3. 3.Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5451);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846);
6. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
7. 7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah clirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5479);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHKBUPATENKONAWE KEPULAUAN TENTANGKAWASANTANPAROKOK. Menetapkan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4276); dan/ atau menghisap asap rokok.
9.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokokdan/ atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrrolidine rokokmembakarkegiatan8. Merokok adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. dan Zataudaerah, preventif, kuratif, maupun dilakukan oleh upaya pelayananmenyelenggarakan baik promotif, rehabilitative yang pemerintah, pemerintah rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
14.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/ atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
15.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diPeraturan Daerahgangkan.
16.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
17.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan dan lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikanproduk tembakau.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baikyang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk kesehatan, praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
20.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, danI atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
21.Tempat Anak Bermain adalah lokasi tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.
22.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama seeara perrnanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
23.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
24.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/ seminar.
25.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
26.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokokadalah orang yang karena jabatannya memimpin Pasal 3 Penetapan KawasanTanpa Rokokbertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan Pasal 2 Penetapan KawasanTanpa Rokokberasaskan:
a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan;
h.perlindungan hukum;
1. 1.keterbukaan dan peran serta; J. akuntabilitas; dan
k.keadilan. 8agian Kesatu Asas BABII ASASDANTUJUAN usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
1. 27.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian Iklan produk tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2)Pengendalian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain dilakukan sebagai hp';lnlt· Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan/ atau menggunakan mesin layan diri;
1. a.kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
2. c.kepada perempuan hamil.

Pasal 5

Pasal 4 Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jamman perolehan ruang dan lingkunganudara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. BABIII PENYELENGGARAAN produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

c.melindungi penduduk usia produktif, anak, rernaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandungzat adiktifberupa produk tembakau;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;dan
e.melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. dan/ atau perempuan hamil J. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan;dan
k.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(3)Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di KawasanTanpa Rokok;
2. b.tidak diletakkan di Jalan Utama;
3. c.harus diletakkan sejajar dengan babu jalan anak, remaja,terhadapditujukantidak1. yang menyesatkan;
4. g.tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
5. h.tidak menampilkan anak, remaja, darr/ atau perempuan hamil dalam bentuk gambar darr/ atau tulisan; kalimatkata atauf.
6. a.mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan I atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
7. b.mencantumkan penandaarr/tulisan "18+"dalam Iklan produk tembakau;
8. c.tidak memperagakan, menggunakan, danIatau menampilkanwujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
9. d.tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
10. e.tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan; tidak menggunakan lQ

Pasal 9

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/ atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. perorangan yang diliput media. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan lembaga danl atau

(2)Sponsor dilarang suatu kegiatan lembaga dan Iatau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk
2. b.tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
3. c.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau. mensponsorimengimpor produk tembakau yang darr/atau Pasal 8
(1)Setiap orang yang memproduksi Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
1. d.tidak boleh melebihi ukuran 40 m" (empat puluh meter persegi); dan
2. e.tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1)Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
(2)Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi- Pasal 11
(1)Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. tempat(3) Pimpinan atau Penanggungjawab
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan tempat umum.
7. g.larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 14

(1)Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13.
(2)Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 13

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam ben tuk:
1. a.pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing- masing;
2. b.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;dan
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial. BABIV PERANSERTAMASYARAKAT
(3)Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpman atau penanggungjawab tempat-tempat tersebut.

Pasal 17

a.mewujudkan KawasanTanpa Rokok;
b.mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
c.memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemarnpuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
d.bekerja sarna dengan badan atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakanKawasanTanpa rokok; dan
e.memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. BagianKesatu Pembinaan Pasal 15

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten KonaweKepulauan.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Carnat. BABV PEMBINMN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok;dan
1. b.ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraanKawasanTanpa Rokok
(3)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketentraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpman atau penanggungjawabKawasanTanpa Rokok. pada(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1).dimaksudkan untuk mengetahui:
1. a.ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang
(1)Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketentraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KawasanTanpa Rokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 18

(1)Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraanKawasanTanpa Rokoksesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1)Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayahkerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pirnpinan atau penanggungjawabKawasanTanpa Rokokberwenang:
1. a.menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk
2. a.mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya;
3. b.memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat- tempat tertentu;
4. c.meminta keterangan kepada pimpman atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
5. d.memotret atau membuat rekaman audio visual;
6. e.membuat salinan dari dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan;
7. f.menegur pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokokyang melakukan pelanggaran;
8. g.memerintahkan pimpinan atau penanggungjawab KawasanTanpa Rokokuntuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
9. h.menghentikan pelanggaran di KawasanTanpa Rokok Pasal 22 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi Pasal 21 Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang danl atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/ atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8, dikenakan sanksi administratif berupa:
10. a.teguran lisan;
11. b.teguran tertulis;
12. c.penarikan darr/atau perbaikan iklan; dan
13. d.pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat. BABVI SANKSIADMINISTRATIF produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3);
14. b.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
15. c.menghentikan penjualan, iklan, danl atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a.
16. d.Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

(1)Petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang melanggar Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah KAhllnAtpn ~~nk~l nllAtllhkAn nleh Rll . 1 Pasal 24
(1)Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasalll, Pasal 12, dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari WaliKabupaten untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
(2)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…