DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH BAB XII KADALUWARSA BAB XIII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PETUNJUKPELAKSANAANRETRIBUSIPELAYANANKEBERSIHAN DANPENGELOLAANSAMPAHRUMAHTANGGADANSAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGA TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 1\ TAHUN2019 BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4851);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, . ..

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan. BABI KETENTUANUMUM PELAYANAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAHRUMAHTANGGA. TENTANG RETRIBUSIBUPATIMenetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 25);
4.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
5.Sampah adalah limbahyang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan, terdiri dari bahan organik dan anorganik, tidak terrnasuk buangan biologisj kotoran manusia dan sampah bahaya.
6.Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan yang ada dilingkungan desajkelurahan.
7.Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan Sampah.
8.Pelayanan persampahanjkebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilanj pengumpulan, pengangkutan dan pembuanganj pemusnahan Sampah di TPA.
9.Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmatioleh orang pribadi atau badan.
11.Badan adalah sekumpulan orang danjatau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyajumlah pokokretribusi yang terutang.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas penggunaan pelayanan persampaharr/ kebersihan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau memanfaatkan pelayanan persampahanykebersihan.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Daerah adalah pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilarr/pengumpulan Sampah dari sumbemya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan Sampah dari sumbemya dan I atau lokasi pembuangan Zpembuangan akhir Sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan Zpernusnahan akhir Sampah.
(2)Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah Pelayanan Persampaharr/ Kebersihan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah.

13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/ atau sanksi administrasi beru pa bunga dan atau denda. ------ Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.biaya pengadaanjpemeliharaan TPA dan TPS;
2. b.biaya operasional; dan
3. c.biaya administrasi. BABV PRINSIP PENETAPANSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH Pasal 8

Pasal 7

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume dan sumber Sampah.
(2)Dalam hal volume sulit diukur, maka volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan atau jenis kendaraan bermotor untuk Sampah. BABIV CARA MENGUKUR TINGKATPENGGUNA JASA Pasal 6 Retribusi Pelayanan PersampahanjKebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
(1)Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai dan lunas.
(2)Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi Daerah yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BABIX TATA CARA PEMBAYARAN

BAB III

GOLONGANRETRIBUSI Pasal 12

Pasal 11

(1)Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
(2)Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 15

(1)Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah
(2)Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BABXI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

(1)Pengeluaran surat tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegurarr/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.
(3)Surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BABX TATA CARA PENAGIHAN Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati KonaweKepulauan Nomor29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampaharr/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…