DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PENERTIBAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK BAB IV SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB VI BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN BAB VII KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB VIII KETENTUAN PENERTIBAN BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan temak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Temak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab BUPATI KONAWEKEPULAUAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR : f./. TAHUN2019 TENTANG PENERTIBANHEWANTERNAK BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnrnnr c;nF._q\ ·
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5015);
13.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau basil ikutannya yang terkait MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN
19.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pengendalian Zoonosis;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

Penertiban hewan ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/ atau diusahakan orang pribadi, kelompok

13.Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya. apapun, persek:utuan Perseorangan, Negara/Daerah Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
12.Badan adalah Perseroan Terbatas, Komanditer, Badan Usaha Milik dengan nama dan bentuk
7.Ternak kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
8.Pemilik hewan ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hulrum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
9.Pemeliharaan adalah upaya yang dilalrukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
10.Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
11.Tim Penertiban Hewan Ternak adalah tim pelaksana penertiban hewan ternak yang dibentuk berdasarkan

BAB II

NAMA,OBJEK, DAN SUBJEK PENERTIBAN firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya yang bergerak dibidang peternakan.

Pasal 5

( 1) Pemilik hewan temak diwajibkan memelihara temak dengan baik dan mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak terlepas / berkeliaran.

(2)Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan temak sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1) harus jauh dari :
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.tempat pendidikan;
4. d.sungai-sungai/ sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. e.pasar-pasar;
6. f.terminal;
7. g.fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan
8. h.ternpat-tempat keramaian lainnya.
(3)Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan temak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.
(4)Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK

Pasal 4

Subjek penertiban adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/ atau badan yang memelihara dan/ a tau mengusahakan hewan temak.

Pasal 3

Objek penertiban adalah hewan temak yang berkeliaran dan/ atau dilepas oleh pemilik/pengusaha temak ditempat- tempat yang dilarang.

Pasal 8

Petugas wajib melakukan penangkapan temak dalam hal temak yang dimaksud:

a.Berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
b.Menggangu keselamatan dan/ atau ketertiban umum di

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 7

(1)Untuk mencegah penularan penyakit hewan setiap hewan temak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan vaksinasi penyakit hewan menular.
(2)Pemilik temak yang mengetahui temaknya mengidap penyakit menular atau terjadi penularan penyakit hewan temak disekitamya wajib segera melaporkan kepada pemerintah daerah melalui kepala desa/lurah dan/atau camat dan/ atau instansi yang membidangi urusan petemakan atau kesehatan hewan.

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, pemilik ternak dilarang:

(1)Melepas/menggembalakan temak pada areal/kawasan pertanian/perkebunan masyarakat, lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan.
(2)Melepas/menggembalakan temak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
(3)Melepas temak sehingga berkeliaran di dalam kota/kampung, kawasan pemukiman, jalan-jalan dan/ atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 11

( 1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.

(2)Petugas dilarang menjadi pembeli atas hewan ternak yang dilelang.

Pasal 10

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

a.menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus dan/ atau dilelang;
b.menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
c.bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas; dan
d.menyampaikan dan/atau mengumumkan kepada masyarakat um um ten tang hasil penangkapan dan/ atau penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu selambat- lambatnya 3 (tiga)kali 24 (dua puluh empat) jam. BABV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…