DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pengelola Rumah Kos BAB III Izin Pengelolaan Rumah Kos BAB IV Pemutakhiran Izin Pengelolaan Rumah Kos BAB V Pungutan BAB VI Hak dan Kewajiban BAB VII Partisipasi Masyarakat BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan BAB IX Sanksi Administratif BAB X Pendanaan BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rumah Kos merupakan salah satu bentuk usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan yang perlu mendapat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dari Pemerintahan Daerah;
b.bahwa rumah Kos merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pengelola rumah kos, Pemerintah Daerah, dan pengemban kepentingan dalam melakukan pengelolaan rumah kos, perlu diadakan pengaturan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos; BUPATIKONAWEKEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR ~. TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan.
4.Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan menyediakan dan mengurus Rumah Kos.
5.Rumah Kos adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar-kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
6.Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah bangunan gedung baik sebagai bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit (satu) bulan.
7.Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten KonaweKepulauan. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS. Menetapkan Dengan Persetuujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN Dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN

Pasal 3

(1)Pemilik Rumah Kos merupakan Pengelola Rumah Kos.
(2)Pengelola Rumah Kos melaksanakan Pengelolaan Rumah Kos.
(3)Pengelola Rumah Kos dapat melimpahkan pengurusan Rumah Kos

BAB II

PENGELOLARUMAHKOS

Pasal 2

( 1) Pengelolaan Rumah Kos yang diatur dalam Peraturan Daerah iru termasuk Kamar Kos.

(2)Pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Pengelola Rumah Kos;
2. b.Izin Pengelolaan Rumah Kos;
3. c.Pemutahiran Izin Pengelolaan Rumah Kos;
4. d.Hak dan Kewajiban;
5. e.Partisipasi Masyarakat;
6. f.Pembinaan dan Pengawasan;
7. g.Pendanaan;dan
8. h.Sanksi Administratif.
  1. 8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KonaweKepulauan.
  2. 9.Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. 10.Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
  4. 11.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
  5. 12.Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5

(1)Pengelola Rumah Kos wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Izin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

BAB III

IZINPENGELOLAANRUMAHKOS

Pasal 4

(1)Pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan Pengurus Rumah Kos.
(2)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya berisi:
1. a.pelimpahan pengurusan Rumah Kos dari Pengelola Rumah Kos kepada Pengurus Rumah Kos; dan
2. b.kesediaan Pengurus Rumah Kos untuk mengurus Rumah Kos.
(3)Pengelola Rumah Kos dan/ atau Pengurus Rumah Kos wajib memberitahukan pelimpahan pengurusan Rumah Kos kepada Lurah setempat.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan menyerahkan salinan pelirnpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Lurah dapat memerintahkan kepada Pengelola Rumah Kos dan/ atau Pengurus Rumah Kos untuk memperlihatkan naskah asli pelimpahan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). kepada orang lain.
(4)Dalam hal melimpahkan pengurusan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Rumah Kos wajib melirnpahkan kepada orang yang berdomisili di Desa /Kelurahan tempat Rumah Kos berada.
(5)Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pengurus Rumah Kos.

Pasal 7

( 1) Kepala Badan harus melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, ke benaran, dan keabsahan berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos.

(2)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada (1) ayat ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh izin Pengelolaan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2)Persyaratan Izin Pengelolaan Rumah Kos meliputi:
1. a.mengisi formulir permohonan;
2. b.melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan memperlihat dokumen aslinya; dan
3. c.melampirkan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan tempat dilakukan usaha Rumah Kosdan memperlihat dokumen aslinya.
(3)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama pengelola rumah kos;
2. b.alamat pengelola rumah kos;
3. c.lokasi rumah kos;
4. d.nomor telepon pengelola rumah kos;
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan usaha rum.ah kos; dan
6. f.pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepala Badan harus memberikan bukti penenmaan permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos kepada pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.
(4)Izin Pengelolaan Rum.ah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos menjalankan usahanya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

( 1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 5 (lima) kamar.

(2)Pengelola Rumah Kos yang mengelola paling banyak 2 (dua) Kamar Kos wajib melaporkan Pengelolaan Rumah Kos kepada Lurah/Kepala Desa.
(3)Lurah /Kepala Desa meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(4)Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Pasal 8

(1)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos telah memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Kepala Badan menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Badan.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kepala Dinas.
(4)Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, permohonan Izin Pengelolaan Rumah Kos dianggap lengkap, benar, dan absah dan dianggap telah menerbitkan Izin Pengelolaan Rumah Kos.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…