DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Pelaksanaan Kegiatan BAB III Penyelenggaraan Baca Tulis Alquran BAB IV Tanggung Jawab Penyelenggara BAB V Tanggung Jawab Pemerintah Daerah BAB VI Peran Serta Masyarakat BAB VII Evaluasi BAB VIII Pendanaan BAB IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta untuk menangkal pengaruh-pengaruh luar yang dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda;
c.bahwa daerah dapat menyelenggarakan kegiatan- kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Petaturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Baca Tulis Alquran. BUPATI KABUPATENKONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN NOMOR ~· TAHUN 2023 TENTANG BACATULIS ALQURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG BACA TULIS AL-QURAN. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Republik Indonesia Tahun Negara 244, (Lembaran 2014 Nomor Dae rahPemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dasar1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangMengingat

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran dilaksanakan di:

a.Masjid, mushallah, atau pengajian;
b.Pendidikan Diniyah Nonformal;
c.Taman Pendidikan Alquran;
d.KelompokBelajar;
e.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
f.MajelisTa'lim;
g.Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid;dan/ a tau
h.Lembaga Kursus atau Lembaga Pelatihan.

Pasal 3

Kegiatan baca tulis Alquran dilakukan dalam rangka memberantas buta Baca Tulis Alquran

BAB II

PELAKSANAANKEGIATAN

Pasal 2

Sasaran dalam Baca Tulis Al Qur'an adalah: ( 1) Sasaran umumnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan yang beragama Islam; dan

(2)Sasaran khususnya adalah anak usia sekolah yang beragama Islam.

4.Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam di Kabupaten KonaweKepulauan.
5.Alquran adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam.
6.Buta Baca Tulis Alquran adalah ketidak mampuan untuk membaca dan menulis aksara Alquran.
7.Aksara Alquran adalah huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Alquran.
8.Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran adalah gerakan peningkatan kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami isi Alquran secara baik dan benar.
9.Pendidikan Baca Tulis Al Qur'an adalah usaha yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Alquran.

Pasal 9

(1)Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran wajib memiliki kesekretariatan yang tetap di setiap wilayah kecamatan.
(2)Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpm oleh ketua lembaga.
(3)Ketua lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran menyusun standar operasinal pelaksanaan belajar mengajar.
(4)Tenaga pengajar Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran di tugaskan di tempat pelaksanaan kegiatan Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat di bentuk di setiap kecamatan

Pasal 7

Tenaga pengajar dan pengelola Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran diberikan honor dan/ atau insentif dari Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} memiliki pengurus / pengelola dan tenaga pengajar Baca Tulis Alquran.
(3)Tenaga pengajar Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sertifikasi layak mengajar baca tulis Alquran yang di terbitkan oleh Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

Pasal 5

Baca Tulis Alquran diselenggarakan oleh Lembaga Pemberantasan Buta Baca Tulis Alquran.

BAB III

PENYELENGGARAAN BACA TULIS ALQURAN

Pasal 12

(1)Lembaga Penyelenggara Pemberantasan Baca Tulis Alquran Wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan Pemberantasan Baca Tulis Alquran pada Bupati melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Baca Tulis Alquran;
(2)Laporan kegiatan pelaksanaan Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (emam) bulan sekali dengan memberikan informasi mengenai siswa dan perkembangan kemajuannya termasuk hafalan para siswa.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…