DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD 4. Belanja Penunjang 5. Pengelolaan Keuangan DPRD 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, per Kabupaten Konawe Kepulauan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Mengingat : 1. Undang Protokol (Lem Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
1. 2.Undang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Republi BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE KEPULAUAN, bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PIMPINAN DAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA , nakan ketentuan pasal 28 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ntang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dengan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang baran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara ndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di (Lembaran Negara k Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415;

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5104); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
8.Sekretaris Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan;
9.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
10.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14.Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberiaan hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16.Tunjangan Komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
18.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
19.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
20.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
21.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
22.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
25.Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang di beri tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
26.Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara Resmi.
(2)Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi:
1. a.acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
2. b.acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
3. c.acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya setingkat Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

a.Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b.Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e.Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
c.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
d.Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e.Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan di lantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
g.Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h.Bupati dan Wakil Bupatiyang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

a.Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pajabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
b.Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c.Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
d.Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah tempat yang telah disediakan;
e.Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan dan;
g.Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a.Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b.Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
c.Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

(1)Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

a.Uang Representasi;
b.Tunjangan Keluarga;
c.Tunjangan Beras;
d.Uang Paket;
e.Tunjangan Jabatan;
f.Tunjangan Panitia Musyawarah;
g.Tunjangan Komisi;
h.Tunjangan Badan Anggaran;
i.Tunjangan Badan Kehormatan;
j.Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…