DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V SAAT PAJAK TERUTANG BAB VIII PENAGIHAN BAB IX PENGURANGAN BAB X KEBERATAN, BANDING, DAN GUGATAN PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGANKETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PEMERIKSAAN BAB XIII KADALUARSA BAB XIV KETENTUAN KHUSUS BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI PENYIDIKAN BAB XVII INSENTIF BAB XVIII PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH/NOTARIS BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KONAWE KEPULAUAN, TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAHDAN BANGUNAN PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR ~ TAHUN 2018 BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA telah dirubah dengan Undang_Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Pasal 1

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama

8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
6.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan;
7.Perolehan Hak Atas Tanah darr/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah darr/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
8.Hak Atas Tanah darr/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
9.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan Zatau perairan pedalaman dan Zatau laut.
10.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksijual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
11.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14.Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah dasar pengenaan pajak atas Nilai Jual Obyek Pajak.
15.Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang tidak dikenakan pajak.
16.Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPKP adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak yang telah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak.
17.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
18.Surat Pemberitahuan Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPOP PBB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan.
19.Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STB adalah untuk surat untuk melakukan tagihan pajak darr/ atau sanksi administrasi.
20.Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKBKBadalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas kekurangan pembayaran jumlah pajak yang telah ditentukan.
21.Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKBKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan Jumlah Pajak atas Kekurangan Pembayaran jumlah pajak yang telah ditentukan.
22.Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil yang selanjutnya disingkat SKBN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKBLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang telah di bayar lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang.
24.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

(1)Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan;
(2)Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan I atau bangunan
(3)Perolehan Hak Atas Tanah darr/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pemindahan hak karena : 1) Jual Beli; Pasa12 BABII NAMA,OBJEK DANSUBJEK PAJAK
  1. 25.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  2. 26.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
  3. 27.Banding adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  4. 28.Gugatan adalah upaya hak yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  5. 29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan zbukti yang dilaksanakan secara obyektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseroan atau bad an lain; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) Penggabungan usaha; 11) Peleburan usaha; 12) Pemekaran usaha; atau 13) Hibah
2. b.Pemberian hak baru karena: 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 2) Di luar pelepasan hak
(4)Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Hak milik
2. b.Hak Guna Usaha
3. c.Hak Guna Bangunan
4. d.Hak Pakai
5. e.Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; dan
6. f.Hak Pengelolaan
(5)Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh :
1. a.Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
2. b.Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Zatau untuk pelaksanaan Pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.Badan atau perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau Perwakilan Organisasi terse but;
4. d.Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan Hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5. e.Orang Pribadi atau Badan karena Wakaf; dan pasar;
6. k.Penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  1. 1.Peleburan usaha adalah nilai pasar;
7. m.Pemekaran usaha adalah nilai pasar;
8. n.Hadiah adalah nilai pasar; dan/ atau
(1)Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2)Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
1. a.Jual beli adalah harga transaksi;
2. b.Tukar menukar adalah nilai pasar;
3. c.Hibah adalah Nilai Pasar;
4. d.Hibah Wasiat adalah nilai pasar;
5. e.Waris adalah nilai pasar;
6. f.Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah nilai pasar;
7. g.Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
8. h.Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  1. 1.Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; J. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai Pasa14
(1)Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meemperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan. Pasa13
1. f.Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
(1)Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud adalah Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5).

BAB III

DASARPENGENAAN,TARIF,DANCARAPENGHITUNGAN

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (Lima Perseratus) Pasal 5

o.Penunjukan pembeli dalam le1ang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(3)Jika nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pad a NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4)Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada sur at keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
(6)Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenang di Kabupaten Konawe Kepulauan.
(7)Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak.
(8)Besarnya Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/Istri, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah).
(1)Saat terutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan dan /utau Bangunan ditetapkan untuk :
1. a.Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
2. b.Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
3. c.Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
4. d.Hibah Wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
5. e.Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor bidang Pertanahan;
6. f.Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
7. g.Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
8. h.Putusan Hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukun yang tetap; Pasa18 BABV SAATPAJAKTERUTANG Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan zatau Bangunan berada. Pasa17 BABIV WILAYAHPEMUNGUTAN
(2)Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasa15 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).
(1)Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan :
1. a.SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
2. b.SKPDKBapabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terutang yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
3. c.SKPDNapabila jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2)Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Perseratus) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
(3)Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 %% (seratus per seratus) darijumlah kekurangan pajak tersebut.

Pasal 9

1.Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; J. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak;

k.Penggabungan Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
1. 1.Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
m.Pemekaran Usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
n.Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan
o.Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenangan lelang.

(2)Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
(1)SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak

Pasal 11

BABVIn PENAGIHAN

(1)Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
1. a.Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
2. b.dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis darr/ atau salah hitung; atau
3. c.Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
(2)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5)Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 250/0 (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(1)Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang kepada wajib pajak karena :
1. a.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya denga objek pajak, atau;
2. b.kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu, atau;
3. c.tanah danz atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-rnata tidak mencari keuntungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

BABIX PENGURANGAN

(1)Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
(2)Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(1)Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
1. a.SKPDKB;
2. b.SKPDKBT;
3. c.SKPDLB;atau
4. d.SKPDN.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasan yangjelas.
(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)Wajib pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat 3, dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
(6)Tanda penerima surat keberatan diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak
(7)Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pasal 14

Bagian Pertama Keberatan BABX KEBERATAN,BANDINGDANGUGATAN Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4)

Pasal 17

(1)Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati;
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yangjelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
(3)Pengajuan permohonan banding menanggguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 16

(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2)Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alas an tambahan atau penjelasan tertulis;
(3)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menenma menenma seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(4)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah lewat dan kepala daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…