DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 272

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PEMANFAATAN BAB IV PENGENDALIAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kehidupan manusia harus menjaga ke1estarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang karenanya perlu diwujudkan melalui upaya menjaga kualitas lingkungan hidup;
b.bahwa terns terjaganya kualitas lingkungan hid up akan menjamin hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk di Kabupaten Konawe Kepulauan;
c.bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Kepulauan;
d.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Menimbang BUPATI KONAWE KEPULAUAN, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR ..5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HID UP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5059);
3.Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5451);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5285); __________________________ ~6l_~P~e~ra~tllranDaerah Kahu

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP. DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;

9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksanaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan; tentangDaerahPeraturanRancangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Keoulauan (Lembaran Daerah Kabuoaten .' . Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
7.Ekosistem adalah tatanan unsur Iinzkunaan hiduo'-' ~ . yang merupakan kesatuan utuh-rnenyeluruh dan danalamsistemintegritasmenggambarkan lingkungan hidup.
6.Analisis Oampak Lingkungan yang selanjutnya disebut pengawasan dan penegakan hukum.
5.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklirn, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang pemeliharaan,pengendalian,pemanfaatan, lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, kerusakandanJataupencemaranterjadinya mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah yangperilakunya,danmanusiatermasuk KonaweKabupatenPemerintahlingkungan Kepulauan.
3.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disinzkat OPD adalah Orzanisasi Peranzkat Daerah di~ ~ ~ Buoati adalah Buoati Konawe Keoulauan .. . .1. 2. Pasall Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : BABI KETENTUAN UMUM kebijakan, rencana, dan/ atau program.
15.Kebijakan, Rencana, dany atau Program, yang ______________ _____:sste~1_aaIlnlllJi)]tnvadi sirrc'kat KRP. aria 1;:)h nokllmen n::l Ia rn perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannyadalam kurun waktu tertentu.
9.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan! atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
13.Daya Tampung LingkunganHidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan! atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disinzkat KLHS adalah ranzkaian analisis vanz...... ...... <J ........ sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam nembanzunan suatu wilavah dan / atau.&....., .." produktivitasdankeseimbangan, stabilitas, lingkungan hidup.
8.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah serta rencana pembangunan.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW,adalah hasil perencanaan kesatuan ruanz zeozrafis beserta seaenan unsur terkait vanz............. -.. _ .. oJ '"-" batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan! atau aspek fungsional.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD: adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha darr/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan! atau kegiatan.
20.AnalisisDampak Lingkunganyang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu reneana usaha dan! atau kegiatan.
21.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pernantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraanusaha dan/ atau kegiatan.
22.Surat Pernvataan Penzelolaan Linzkunaan Hidun.oJ '-" ....... _ ... ~ termasuk didalamnva urusan Derencanaan tata ruanz_. ~ tertentumenyelenggarakan urusan untukpemerintahan pemerintahan tindakanmemuat u untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas us aha dan! atau kegiatan.
23.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24.Limbah adalah sisa suatu us aha danj'atau kegiatan.
25.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha darr/atau kegiatan yang mengandung B3.
26.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan! atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan danj'atau merusak linglrungan hidup dan! atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan limbah B3.
28.Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
29.Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
30.Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. ______________ ____JDLlIeCJnLLl_l_Llhah a n sif::l t 0::1s::Ir ta n a h V::I n P' OADAt rliten P'P'AD P' lainnya.
39.Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas
35.Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
36.Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan! atau beban ermsr maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
37.Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguanyang diperbolehkanmasuk ke udara danIatau zat padat.
38.Tanah adalah salah satu komponen laban, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunianz kehiduoan manusia dan makhluk hiduo~ ~ .6. A. mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkunganhidup lainnya.
34.Baku Mutu Udara Ambienadalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan! atau komponenyang ada atau yang seharusnya ada darr/atau unsur pencemar yang ditenzeanz keberadaannvadalam udara ambien.~ ..... J limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaba dan! atau kegiatan.
32.Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan! atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
33.UdaraAmbienadalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah vurisdiksi Reoublik Indonesia vanz dibutuhkan dan.., .... .., ...... oencemar vanz ditenzaane keberadaannva dalam air ... .., - -- - ..,; memperbaikidanperlindungan,memberikan ekosistem.
47.Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
46.Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk lingkungan hidup.
44.Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dari/ atau dolomit.
45.Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah danfatau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh mempengaruhisaling
40.Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
41.Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
42.Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan Iatau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
43.Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan membentuk produktivitas dalam danstabilitas,keseimbangan,

a.tanggungjawabdaerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.kesejahteraan sosial;
e.keterpaduan;
f.manfaat;
g.kehatian-hatian;
h.keadilan;
1. 1.ekoregion; J. keanekaragaman hayati;
k.pencemar membayar;
1. 1.partisipatif; dan
m.kearifan lokal.

Pasal 2

PPLHdilaksanakan berdasarkan asas :

Pasal 3

48.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPLdalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
49.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan! atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
50.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
51.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan daerah;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Arndal dan UKL-UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam n~n emisi g~s nlmab kaca:
a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan;
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLHmeliputi: lingkungan hidup yang tercemar dan/ atau rusak;

d.memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/ atau pelestarian fungsi atrnosfir terhadap perubahan iklim; dan
e.memberikan kepastian hukum bagi setiap us aha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
a.mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
c.melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya memulihkandanmenanggulangi,mencegah, Pasal 6 Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
a.inventarisasi lingkungan hidup; dan
b.penyusunan RPPLH. J. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
1. 1.mengelola informasi linglrungan hidup;
m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o.menerbitkan izin lingkungan; dan
p.melakukan penegakan hukum lingkungan.
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sarna dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
1. 1.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan alam;
e.bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
f.gas rumah kaca;
g.kerentanan terhadap perubahan iklim.;
h.jasa ekosistem;
1. 1.keragaman karakter dan fungsi ekologis;dan J. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(6)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat, dan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasialdan non geospasial.
(3)Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000atau 1:25.000.
(4)Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLHdalam bentuk bukan peta.
(5)Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan ayat (4),meliputi:
1. a.potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
2. b.jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan sumber daya alam;
4. d.oenzelolaanlinzkunzan hiduo dan sumber davaA....... ................. oJ lingkungan hidup sebagaimana(2) Inventarisasi inventarisasi lingkungan hidup. melakukanberkewajibanDaerah(1) Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN penanggung jawab usaha dan! atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan linglrungan dan peraturan perundangundangan;

Pasal 7

(3)Penyusunan RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi sumber daya alam;
4. d.kearifan lokal; oleh Pemerintah Daerah melalui OPD di bidang Iinzkunzan hiduo.~ ~ ..
(2)Pasal 8
(1)RPPLHdisusun berdasarkan :
1. a.RPPLHProvoinsi Sulawesi Tenggara; dan
2. b.inventarisasi lingkungan hidup. RPPLHsebazaimana dimaksud Dada avat (1) disusun'-' ...., "I
(8)Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan:
1. a.sebaran penduduk;
2. b.aspirasi masyarakat;
3. c.kearifan lokal;
4. d.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
5. e.aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup. c. pengolahan data statistik; pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
6. d.analisis lainnya sesuai dengan perkembangan b. tumnanz susun informasi zeosoasial tematik: ... - - ... ..a.
(7)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dianalisis melalui kegiatan:
(9)Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/ atau kegiatan.
(10)Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat
(6),ayat (7),ayat (8):dan ayat (9)yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
(11)RPPLHmenjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPDdan RPJMD. pelestarian sumber daya alam; dan
1. d.adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(6)Pemanfaatan dan/ atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
(7)Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/ atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.
(8)Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem. serta oeruntukan media Iinzkunean hiduo.~... _......... kualitasb. pemeliharaan dan perlindungan dan! atau fungsi lingkungan hidup;
1. c.pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan
(4)RPPLHditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Materi muatan RPPLHsebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi rencana:
1. a.pemanfaatan danfatau pencadangan sumber daya alarn;

Pasal 10

a.daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
b.karakteristik dan fungsi ekosistem.

(3)Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
(5)Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. BABII! PEMANFAATAN dilakukanalam Pasal 9
(1)Pemanfaatan sumber daya berdasarkan RPPLH.
(2)Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan djlakJJkan oleb OPD va nc
1. b.RPJPDdan RPJMD;dan
2. c.KRPpembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
(3)Pelaksanaan KLHSdalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
(4)Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

BAB IV

PENGENDALIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

Pasal 11

(1)Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah menyusun KLHS.
(2)KLHSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
1. a.RTRWdan rencana tata ruane kawasan stratezis: ~ ~ .
2. b.tanah;
3. c.karst;
4. d.hutan di luar kawasan hutan;
5. e.gumuk pasir; dan
6. f.ekosistem lainnya.
7. a.mangrove; b meliputi pengendalian kerusakan ekosistem :
(2)Penzendalian oencemaran terhadao media Iinakunzan.._... .A. __ hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengendalian pencemaran air;
2. b.pengendalian pencemaran udara; dan
3. c.pengendalian pencemaran tanah.
(3)Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ekosistem.b. media Iinzkunzan hiduo: dan_ _ .A. ~a.

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)huruf a meliputi:

a.pencegahanpencemaran air;
b.penanggulanganpencemaran air; dan
c.pemulihan kualitas air.

(1)Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup dapat menggunakan laboratorium lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. KRPpenyusunandalamKLHS(5) Pelaksanaan nemerintahan di bidanz oerencanaan oembanzunan ... - .... .&. ~ daerah. ______________ .JSk;..LOLLDLLduisSJiL-.L..tte::..I.r:L:C.r::.em.ll..lLaur:___nK..e.na la OPD varia rnernbida nai
(2)Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)bulan.
(3)Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menunjukkan Pasal 17
(1)Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD yang membidangi Iinzkunean hidun.-.J ~ • Pasal 16
(1)Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
(2)Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 15

(1)Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memilikiizin dari Bupati.
(2)Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 14 Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:
1. a.pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
2. b.penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
3. c.pemantauan kualitas air pada sumber air. Paragraf2 Pencegahan Pencemaran Air ban keria seiak srrrat rier-irit Pasal 18
(1)Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
(2)Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
(3)Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
1. a.pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
2. b.pengisolasian pencemaran air;
3. c.pembersihan air yang tercemar;
4. d.penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan
5. e.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulanan pencemaran.
(5)Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Paragraf3 Penanggulangan Pencemaran Air menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
(4)Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menunjukkan kondisi baik, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air. trn+ukrier-irrta h yang Pasal 20 pencemaran/perusakanpelaku(1) Bagi Pasal 19
(1)Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air.
(2)Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan cara:
1. a.penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
2. b.pembersihan unsur pencemar;
3. c.remediasi; dan
4. d.cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
(4)Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala OPDyang membidangi lingkungan hidup melakukan penanggulangan pencemaran air.
(5)Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dibebankan pada pelaku pencemaran. penanggulangan pencemaran air.
(6)Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku melakukanhiduplingkunganmembidangi sepswww Pasal 22 Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui upaya:
1. a.penetapan baku mutu udara ambien;
2. b.penetapan baku mutu emisi dan baku mutu Paragraf2 Pencegahan Pencemaran Udara Pasal 21 Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)huruf b meliputi:
3. a.pencegahan pencemaran udara;
4. b.penanggulangan pencemaran udara; dan
5. c.pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
6. a.teguran tertulis;
7. b.paksaan pemerintah;
8. c.pembekuan izin; danj'atau
9. d.pencabutan izin.
(2)Sanksi administratif diberikan oleh Kepala OPD yang membidangilingkungan hidup.
(3)Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks272PDFHirarki

Memuat teks peraturan…