DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup dan Kegiatan BAB III Perencanaan dan Pendataan BAB IV Perlindungan Ekonomi Kreatif BAB V Pengembangan Ekonomi Kreatif BAB VI Pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif BAB VII Kemitraan BAB VIII Komite Ekonomi Kreatif BAB IX Pelaku Ekonomi Kreatif BAB X Hak dan Kewajiban Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif BAB XI Inkubator Ekonomi Kreatif BAB XII Pendanaan Ekonomi Kreatif BAB XIII Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi BAB XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreatifitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan;
b.bahwa pengembangan Ekonomi Kreatif perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sektor penggerak ekonomi masyarakat dan sektor lainnya dalam meningkatkan daya saing daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe kepulauan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Menirnbang BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN NOMOR $. TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGANEKONOMI KREATIF BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF. Menetapkan Dengan Persetuujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tam bah dari suatu ide dan/ atau gagasan yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, serta warisan budaya dan teknologi merupakan kekayaan intelektual.
6.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Usaha Ekonomi Kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak dan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
8.Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan/ atau semua hasil a tau penciptaan batin a tau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
9.Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
10.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, BABI KETENTUANUMUM dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
12.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media,Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan, Pemetaan, Pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
13.Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bemilai ekonomis di Sektor Usaha Kreatif.
14.Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/ atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
15.Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
16.Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural indepeden yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
17.Lembaga Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan SDM, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
18.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan pendataan;
b.perlindungan Ekonomi Kreatif
c.pengembangan Ekonomi Kreatif;
d.pelaksanaan dan koordinasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
e.kemitraan dan jaringan usaha;
f.Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa;
1. 19.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang a tau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus se bagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. 20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan.
3. 21.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan.
4. 22.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. 23.Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejerns yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

(2)Subsektor yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekonomi Kreatif yang termasuk dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
(3)Subsektor usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.arsitektur;
2. b.desain interior;
3. c.desain komunikasi visual;
4. d.desain produk;
5. e.film, animasi, dan video;
6. f.fotografi;
7. g.kriya;
8. h.kuliner;
  1. 1.musik; J. mode busana;
9. k.aplikasi dan gim developer;
  1. 1.penerbitan;
10. m.periklanan
11. n.televisi dan radio;
  1. 0.seni pertunjukan; dan
12. p.seni rupa.

BAB II

RUANG LINGKUPDAN KEGIATAN

Pasal 3

(1)Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
1. g.Komite Ekonomi Kreatif;
2. h.pelaku ekonomi kreatif;
  1. 1.hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif; J. Lembaga Kreatif;
3. k.pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
  1. 1.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

a.pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di Daerah;
b.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
c.kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
d.kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
(2)Penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif.
(3)Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola ekonomi kreatif.
(4)Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan Usaha kepada Industri Kreatif.
(2)Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.pemberian bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi industri kreatif;
2. b.perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dam persaingan tidak sehat lainnya;
3. c.pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif; dan
4. d.perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah jenis kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3.
(2)Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
1. a.budaya;
2. b.sem;
3. c.media dan teknologi; dan
4. d.kreasi fungsional/ desain.

Pasal 10

(1)Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembinaan dan dukungan kelembagaan;
2. b.pembinaan usaha;
3. c.fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
4. d.peningkatan nilai tambah produk ekonomi kreatif;
5. e.Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
6. f.Manajemen Perusahaan Ekonomi kreatif;
7. g.pengembangan teknologi;
8. h.pemasaran produk dan promosi;
  1. 1.pengembangan kemitraan dan jejaring ekonomi kreatif; J. perlindungan dan advokasi;
9. k.pendidikan dan pelatihan;
  1. 1.bimbingan teknis;
10. m.diseminasi kewirausahaan;
11. n.informasi usaha; dan
12. o.fasilitasi bantuan mesin dan peralatan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…