DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum BAB III Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini BAB IV Kebijakan dan Strategi Program BAB V Penguatan Kelembagaan BAB VI Pelayanan Pengaduan BAB VII Upaya Pendampingan BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi BAB IX Pembiayaan BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, turnbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dijamin pemenuhandan perlindungannya oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Konawe Kepulauan menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, resiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada anak usia dini;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan perkawinan pada anak usia Dini; BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR fi.: TAHUN 2023 TENT ANG PENCEGAHAN PERKA WINAN ANAK USIA DINI BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA '

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupeten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa. PENCEGAHAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERKAWINANPADA ANAKUSIA DINI. UMUM Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWEKEPULAUAN
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukkan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5415;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Perkawinan pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia Anak.
7.Pencegahan perkawinan pada 'usia anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan pada anak usia dini di daerah.
8.Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, a tau ayah dan/ atau ibu angkat.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 10.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan. 12.Dispensasi Perkawinan adalah penetapan yang diberikan oleh hakim Pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun tahun untuk melangsungkan Perkawinan. 13.Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. 14.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2Aadalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak dan penurunan angka Perkawinan pada usia Anak di Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),Pemerintah Daerah:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
(1)Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia Anak atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
(2)Upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Orang Tua dan Keluarga;
3. c.Anak; dan/atau
4. d.Masyarakat.

Pasal 3

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK USIA DINI

Pasal 2

(1)Perkawinan hanya diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana pada ayat (1), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Pasal 6

(1)Orang Tua wajib untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada usia Anak.
(2)Kewajiban Orang Tua untuk mencegah Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
1. a.pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak;

Pasal 5

(1)Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan Perkawinan pada usia Anak. melalui:
1. a.Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
2. b.Mensinergikan dan mengoordinasikan upaya Daerah untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Layak Anak di Daerah .
(4)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. pelaksanaanb. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pencegahan Perkawinan pada usia Anak; dan
1. c.menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
(3)Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
1. a.orang perseorangan;
2. b.organisasi kemasyarakatan;
3. c.lembaga perlindungan Anak;
4. d.lembaga kesejahteraan sosial;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.lembaga keagamaan;
7. g.lembaga pendidikan; dan/atau berperan dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh: diberi kesempatan untukdanbertanggung jawab(1) Masyarakat

Pasal 7

( 1) Setiap Anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

(2)Peran Anak dalam upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
1. a.menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua;
2. b.mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
3. c.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
4. d.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
5. e.bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
6. f.mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; dan
7. g.berpartisipasi dalam pembangunan.
8. b.menanamkan pendidikan keagamaan;
9. c.memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
10. d.memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan Perkawinan pada usia Anak.
(3)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat beralih kepada Keluarga a tau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pencegahan Perkawinan pada usia Anak melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pengadilan setempat terkait permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun.
(2)Pencegahan Perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana Perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat Perkawinan.
(3)Pihak yang dapat melakukan pencegahan Perkawinan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:
1. a.Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/ atau pengampu dari salah seorang calon mempelai; dan
2. b.orang yang masih terikat dalam Perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya Perkawinan baru.
3. h.media massa.
(3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
1. a.memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak.
2. b.memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
3. c.melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada usia Anak.
4. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak; dan
5. e.melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/ atau deklarasi pencegahan Perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
(4)Peran masyarakat dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, dan mengedepankan kearifan lokal.
1. b.rencana aksi Daerah pencegahan Perkawinan pada usia Anak.
(2)Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/ atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan Perkawinan pada usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peranserta individu, Keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, Lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan Perkawinan pada usia Anak;
2. b.pembinaan, meliputi koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten Layak Anak di daerah yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
3. c.pengembangan program pendewasaan usia Perkawinan;
4. d.peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja; sebagaimanaPerkawinan pada usia Anak dalam pembangunan Daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan melalui:
5. a.pelaksanaan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah; dan/atau

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah danjangka panjangDaerah.
(1)ayat(2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakandan strategi program pencegahan Perkawinan pada usia Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(4)Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan Perkawinan ke Pengadilan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…