DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Asas dan Tujuan; Penyelenggara Pelayanan Publik Kesehatan; Ruang Lingkup dan Prioritas Pelayanan; Standar Pelayanan; Pengadaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan; Manajemen Mutu dan Informasi Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pelayanan Publik Bidang Kesehatan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara 14. Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Sumber daya di bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
8.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10.Fasilits pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termaksud produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
12.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
13.Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditunjukkan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
14.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
15.Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16.Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif kepada Masyarakat di suatu wilayah tertentu.
17.Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien.
18.Puskesmas Non perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
19.Puskesmas PONED adalah puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah sakit.
20.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya pada sarana kesehatan pemerintah maupun swasta; mencakup Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
21.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
22.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
23.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukkan untuk penyembuhan p[enyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
24.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
25.Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialistik dan dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
26.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
27.Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
28.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap.
29.Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.
30.Pelayanan paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh perawat, perawat gigi, dan bidan.
31.Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
32.Standar pelayanan bidang kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah standar minimal yang harus dicapai pemerintah daerah dalam pelayanan bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
34.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
35.Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
36.Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menyasar seksual atau tindakan memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
37.Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
38.Daerah perbatasan adalah daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.
39.Daerah pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air.
40.Daerah kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan diantara pulau- pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan publik bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :

a.transparansi ;
b.akuntabilitas ;
c.inovatif;
d.manfaat;
e.keseimbangan;
f.cepat, cermat, dan akurat;
g.keadilan gender;
h.penghormatan terhadap hak; dan
i.tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan untuk :

a.meningkatkan keterjangkaun masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
b.meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
c.memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN

Pasal 4

(1)Penyelenggara pelayanan publik kesehatan meliputi:
1. a.penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber pendapatan lainnya;
2. b.penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya.
3. c.penyediaan jasa pelayanan kesehatan dikelola oleh swasta yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan publik bidang kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
(2)Pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pelayanan publik bidang kesehatan perorangan; dan
2. b.pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat;

Pasal 6

(1)Pasal 7 Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.pelayanan rawat jalan;
2. b.pelayanan rawat inap;
3. c.pelayanan kebidanan; dan
4. d.pelayanan kesehatan lainnya;
(2)Pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
2. b.pemeriksaan fisik;
3. c.pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
4. d.pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
5. e.pemeriksaan kesehatan ibu anak (kia) dan keluarga berencana (kb)
6. f.pelayanan kesehatan rujukan dari puskesmas ke rumah sakit;
7. g.pelayanan terapi subtitusi atau layanan program terapi rumatan metadon (ptrm); dan
8. h.pemberian obat-obatan.
(3)Pelayanan rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.akomodasi penderita atau pasien;
2. b.pemeriksaan fisik;
3. c.tindakan medis;
4. d.pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
5. e.pemberian obat-obatan; dan
6. f.rujukan kerumah sakit.
(4)Pelayanan kebidanan sebagaimana yang dimaksud apada ayat (1) huruf e, meliputi :
1. a.pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
2. b.pertolongan persalinan dan tindakan medis persalinan ;
3. c.akomodasi penderita atau pasien;
4. d.perawatan ibu dan bayi baru lahir;
5. e.pemberian obat dan bahan habis pakai;
6. f.pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
7. g.rujukan ke puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan.
(5)Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaiman dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

(1)Pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
1. a.pelayanan kesehatan dasar wajib; dan
2. b.pelayanan kesehatan dasar pengembangan/ pilihan.
(2)Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.promosi kesehatan;
2. b.kesehatan lingkungan;
3. c.kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
4. d.perbaikan gizi masyarakat;
5. e.pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
6. f.pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan.
(3)Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
2. b.pelayanan kesehatan jiwa;
3. c.pelayanan kesehatan mata;
4. d.pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
5. e.pelayanan kesehatan usia lanjut;
6. f.pelayanan kesehatan olahraga;
7. g.pelayanan kesehatan tradisional;
8. h.pelayanan kesehatan kerja;
9. i.usaha kesehatan sekolah; dan
10. j.pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat;
(4)Pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
2. b.pengembangan dan penguatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (ukbm) diantaranya desa siaga dan posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
3. c.pembinaan dan peningkatanperan serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan.
(2)Kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
2. b.pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
3. c.kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
4. d.kontrol terhadap faktor pembawa penyakit; dan
5. e.sanitasi tempat-tempat umum.
(3)Kesehatan ibu,anak dan KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
2. b.pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
3. c.pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
4. d.pelayanan kesehatan keluarga berencana.
(4)Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah wajib menjamin :
1. a.pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan tenga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
2. b.pelaksanaan inisiasi menyusui dini (imd) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
3. c.penyediaan sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat kerja maupun tempat sarana umum;
4. d.pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
5. e.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
(5)Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
1. a.penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
2. b.pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
3. c.deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
4. d.pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
5. e.komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
6. f.peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
(6)Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
2. b.pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya diare, demam berdarah dengue, tuberculosis, malaria, rabies, infeksi menular seksual (ims), hiv/aids, kusta, dan infeksi saluran pernapasan akut (ispa);
3. c.penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies, polio dan campak; dan
4. d.pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degenerative (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
(7)Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f, mencakup :
1. a.pelayanan pengobatan penyakit;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
3. c.pemeriksaan laboratorium; dan
4. d.visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan daerah melalui kajian dan ‘evidence based’ yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
(2)Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan;

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan publik bidang kesehatan pada :
1. a.pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan; dan
2. b.pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan- menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita ims, hiv/aids.
(2)Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir a, meliputi:
1. a.ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
2. b.ketersediaan perbekalan kesehatan; dan
3. c.ketersediaan tenaga di unit-unit layanan kesehatan;
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b meliputi :
1. a.Penyediaan ruang khusus bagi ibu menyusui dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.Penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. c.Layanan konseling dan pembebasan biaya visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
4. d.Penanganan kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
5. e.Penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
6. f.Penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V

STANDAR PELAYANAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bidang kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…