DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RETRIBUSI JASA UMUM BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB V PENINJAUAN TARF RETRIBUSI BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VII PENYIDIKAN BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan.
c.bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Jasa Umum; Pemerin tahan dan menuju kemandirian penyelenggaraan Pembangunan pembiayaan pelaksanaan Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWEKEPULAUAN, TENTANG RETRIBUSIJASA UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR f,. TAHUN2018 BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BUPATIKONAWEKEPULAUAN MEMUTUSKAN: dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN KONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
5. 1.Daerah adalah Kabupaten KonaweKepulauan;
6. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten KonaweKepulauan;
7. 3.Bupati adalah Bupati KonaweKepulauan;
8. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
9. 5.Dinas adalah Dinas Kabupaten KonaweKepulauan;
10. 6.Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
11. 7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
12. 8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. 9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
14. 10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
15. 11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. 12.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. 13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

Pasal 1

(1)Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

Pasal 2

BABII RETRIBUSIJASAUMUM cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16.Surat Tagihan Retribusi Daerahyang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19.UTTP adalah singkatan dari Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
20.BDKTadalah singkatan dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
21.TPA adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
(2)Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

(2)Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
1. a.retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan persampahan kebersihan;
3. c.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. d.retribusi pelayanan pasar;
5. e.retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
6. f.retribusi pelayanan tera/ tera ulang;
7. g.retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannyakecil dan/ atau atas kebijakannasional/ daerah untuk memberikan pelayanan terse but Dengannama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 7

( 1). Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mempertimbangkan kemampuan Pemerintah dan aspek keadilan;

(2). Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 6

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Pasal 5

( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan a tau volume sampah;

(2)Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Pasal 10

(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Pasal 9

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 8

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…