DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Hak dan Kewajiban Masyarakat Bab IV Penyelenggaraan Pelestarian Bab V Data dan Informasi Bab VI Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII Sanksi Administrasi Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya Wawonii semakin lama semakin tergerus keberadaannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya Pelestarian Budaya Wawonii secara optimal dan berkesinambungan di daerah;
c.bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Kebudayaan di Daerah, sehingga untuk menjamin terpeliharanya Budaya Wawonii diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah’
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Budaya Wawonii; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawsi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3599);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat 3 Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
12.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata NomorPM.47/UM.00l/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN BUDAYA WAWONII.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat OPD.
8.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karyamanusia danatau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadaplingkungannya.
9.Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, danpemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulanganterhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian,atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan,perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hakbudaya yang diakibatkan aleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
11.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budayaberupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dannorma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan,teknologi, dan kebudayaan itu sendiri. 5
13.Jatidiri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yangmenjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
14.Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pemahaman sertatata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihanbudaya Wawonii.
15.Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat Wawonii berupa nilaiestetika hasil perwujudan kreatifitas daya eipta, rasa, karsa dan karyayang hidup seeara turun-temurun dalam mayarakat Wawonii.
16.Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Wawonii masa lalu yang bercorak prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
17.Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Wawonii yang tejadi dimasa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksiperistiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalambentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
18.Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum budaya Wawonii.
19.Nilai tradisi atau adat istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap danperilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakatWawonii.
20.Bahasa Wawonii adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat Wawonii.
21.Perpustakaan adalah institusi kepustakaan pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam seeara profesional dengansistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
22.Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film. 6
23.Pakaian Wawonii adalah pakaian adat Wawonii dan seluruh kelengkapannya atau aksesorisnya.
24.Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan Wawoniian sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan/atau kenang-kenangan.
25.Ornamen atau arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan keWawoniian.
26.Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan keWawoniian.
27.Lembaga Adat Masyarakat dan Daerah Wawonii yangselanjutnya disebut dengan LAMDA Wawonii adalah selaku organisasi induk masyarakat Wawonii yang representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii.

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Budaya Wawonii untuk:

a.melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Wawonii;
b.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Wawonii yangmerupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Wawonii dalam masyarakat yang multikultural;
c.meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap Budaya Wawonii;
d.meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Wawonii;
e.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
f.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan 7
g.mengembangkan kebudayaan Betaw! untuk memperkuat jatidirikebudayaan nasional.

Pasal 3

Pelestarian Budaya Wawonii diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

(1)Tugas Pemcrintah Daerah dalam Pelestarian Budaya Wawonii sebagai berikut:
1. a.menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
2. b.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Wawonii terhadap Pelestarian BudayaWawonii;
3. c.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat,dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Budaya Wawonii; dan
4. d.mengoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Budaya Wawonii dengan daerah sekitarnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian BudayaWawonii berpedoman pada kebijakan nasional;
2. b.menyelenggarakan Pelestarian Budaya Wawonii sesuai norma,standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; 8
3. c.melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Budaya Wawonii;
4. d.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii;
5. e.menetapkan kawasan Budaya Wawonii;dan
6. f.memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Budaya Wawoniioleh masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.
(2)Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
1. a.arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai targetpenyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii;
2. b.target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Budaya Wawonii;
3. c.pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Wawonii; dan
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung olehPemerintah Daerah dan masyarakat.
(3)Rencana induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaanlain yang ada di daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Rencana Induk Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam:
1. a.Rencana Aksi Daerah Pelestarian Budaya Wawonii; dan
2. b.Rencana Strategis Dinas dan OPD/UKPD terkait. 9
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Rencana Strategis Dinas dan OPD/UKPD terkait dalam PelestarianBudaya Wawonii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat berhak:

a.menggunakan seluruh aspek Budaya Wawonii sesuai fungsinya;
b.memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii;
c.turut serta dalam menetapkan kebijakan Budaya Wawonii; dan
d.memilih aspek kebudayaan Wawonii untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya Wawonii dan dapat turut serta dalam upaya Pelestarian Budaya Wawonii terutama pada:

a.inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya Wawonii;
b.inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah Wawonii;
c.peningkatan kegiatan Pelestarian Budaya Wawonii;
d.sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya Wawonii; dan
e.fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Budaya Wawonii. 10 BABIV PENYELENGGARAAN PELESTARIAN Umum Pasal 9 Pelestarian Budaya Wawonii diselenggarakan melalui:
a.pendidikan;
b.perlindungan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pemeliharaan; dan
f.pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Wawonii sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9, ditujukan pada unsur:

a.kesenian;
b.kepurbakalaan;
c.permuseuman;
d.kesejarahan;
e.kebahasaan dan kesusastraan;
f.adat istiadat;
g.kepustakaan dan kcnaskahan;
h.perfilman;
i.pakaian adat;
j.kuliner;
k.ornamen/arsitektur; dan
l.souvenir/cinderamata.

Pasal 11

(1)Pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk: 11
1. a.meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian,peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan dayacipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Wawonii;
2. b.meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian Wawonii; dan
3. c.meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Wawonii melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luarsekolah.
(2)Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakatmempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.mewujudkan iklim kesenian tradisional Wawonii dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
2. b.meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Wawonii;
3. c.menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Wawonii;
4. d.meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Wawonii;
5. e.meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Wawonii;
6. f.mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasiatau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Wawonii;
7. g.mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
8. h.memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan mediamassa sebagai upaya pelestarian kesenian Wawonii;
9. i.mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Wawonii;
10. j.merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii; dan 12
11. k.membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyubankesenian Wawonii.

Pasal 12

(1)Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii, Pemerintah Daerah melakukan :
1. a.penerapan kesenian Wawonii dalam kurikulum pendidikan dasardan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokalkesenian Wawonii yang setara dengan mata pelajaran lain;
2. b.meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Wawoniiserta pamong seni; dan
3. c.memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Wawonii.
(2)Penyelenggaraan pelestarian kesenian Wawonii sebagaimana dimaksudpada ayat (1), menjadi tugas Kepala OPD yang membidangipendidikan berkoordinasi dengan Kepala OPD yang membidangikebudayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidangpendidikan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…