DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Ketentuan Biaya; Tata Cara Pembiayaan; Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan, maka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan ;
c.bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Perundang-undangan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggra (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1554);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan Kepulauan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Kepulauan yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Warga Negara Indonesia adalah orang–orang bangsa Indonesia asli dan orang–orang bangsa lain yang disahkan dengan undang–undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12.Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teknis yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
17.Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi : Kelahiran , lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan.
18.Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Ijin Tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
21.Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
22.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
23.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan KITAS.
24.Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

(1)Dokumen Kependudukan.
(2)Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(3)Perlindungan atas Data Pribadi.
(4)Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
(5)Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
(6)Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data- Pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani administrasi kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil teknis yang menangani administrasi kependudukan di daerah dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. b.pembentukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil berupa dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. c.pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
6. f.pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten, dan;
7. g.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a.mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
c.menerbitkan dokumen kependudukan.
d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 6

(1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
3. c.memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
4. d.mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register- Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

(1)Petugas Registrasi mempunyai tugas membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 9

(1)Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili serta selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili yang bersangkutan.
(4)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat ijin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya.
(5)Penerbitan NIK bagi bayi lahir di luar wilayah administrasi daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisili orang tuanya sebagai penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan wajib menyelenggarakan Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…