menetapkan peraturan daerah tentang BUPATIKONAWEKEPULAUAN, TENTANG RETRIBUSIJASA USAHA Menimbang: PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN NOMOR 7- TAHUN2018 BUPATI KONAWEKEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 ten tang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentanz Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
11.T T"'>----1-1~1- l'\..,f:,Cl.1.Cl. i,vp\,..,l......,.a..a..a.:1rr..reme:ri.ntanan Daera"r1 \'i.k1ubhla.T.1 Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Konawe KepulauanKabu patenPembentukan
1.Pasal 18 ayat (6) UndangU ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Mengingat
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, lrnnPr~~i. rh1nH "9ens1un., persekutuan. perkumpulan. vavasan.
orgarusasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
~ icetrmusi uaerah, yang seianjutnya disenut Retriousi, adaiau pu11gu.u:U1 Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
z.Pemermtan Daeran adaian Pemermtari Ka'oupa'[enKuua.wc: n..c:1.iu'ia.ua..u,