DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RETRIBUSI JASA USAHA BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN BAB VI PENYIDIKAN BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; Re'c:ri'ousiJasa Usaha;
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah;
b.bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan.
c.bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang BUPATIKONAWEKEPULAUAN, TENTANG RETRIBUSIJASA USAHA Menimbang: PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN NOMOR 7- TAHUN2018 BUPATI KONAWEKEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWEKEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 ten tang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentanz Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6); 11.T T"'>----1-1~1- l'\..,f:,Cl.1.Cl. i,vp\,..,l......,.a..a..a.:1rr..reme:ri.ntanan Daera"r1 \'i.k1ubhla.T.1 Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Konawe KepulauanKabu patenPembentukan
1.Pasal 18 ayat (6) UndangU ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Mengingat
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, lrnnPr~~i. rh1nH "9ens1un., persekutuan. perkumpulan. vavasan. orgarusasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak Daerahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; ~ icetrmusi uaerah, yang seianjutnya disenut Retriousi, adaiau pu11gu.u:U1 Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;

z.Pemermtan Daeran adaian Pemermtari Ka'oupa'[enKuua.wc: n..c:1.iu'ia.ua..u,

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA. MEMUTUSKAN: administratif berupa bunga dan/ atau denda; 1 7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retrinusr ctanjatau untuk tujuan lain daiam rangxa meiaK:sa11ciK.w1 ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah; Kepala Daerah;

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, AnAlAh s11r~t untuk melakukan tazihan retribusi dan/atau sanksi <.J
10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 1? MAsA Petribuai adalah suatu [angka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan Cara iam ke .kasdaeran meiaiui tempat pem'oayarari yaug ui'Luu.ju~ v'i.'fv'i_J. Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(2)Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. a.retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. b.retribusi tempat pelelangan;
3. c.retribusi terminal;
4. d.retribusi tempat khusus parkir;
5. e.retribusi rumah potong hewan;
6. f.retribusi pelayanan kepelabuhan;
7. g.retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan
8. h.retribusi pesangrahan dan tempat penginapan; ( 1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan a tau 1 ., ., ..,.....,.,_ · ~ ..1..._ 1_ Daerah dengan 1 _..__ ..... cnoerucan remenn[an UlCH~Ullc:U\..i::Ul d.Ld.U memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara

Pasal 2

BABII RETRIBUSIJASAUSAHA

18.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 5 ( 1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang lavak.

Pasal 7

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur DanBesarnya Tarif Retribusi Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi clan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

kekayaan daerah.

(2)Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

Objek retribusi adalahjasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

a.tanah;
b.bangunan atau gedung;
c.ruangan;
d.kendaraan: atau
e.alat Berat.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tempat pelelangan.

Pasal 11

'"... • "" 4 • _._-w- •- _..,. T' ,..._TT._ .. ~ 1 •1 1 ..I - a1Ke101a men ..t:5U1Vll'l, ..t:5U1VllJ aan pinax swasta ( 1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pelelangan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau

Pasal 10

Dengan nama Retribusitempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pelelangan.

Pasal 9

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan WajibRetribusi Bagian Ketlua Retribusi Tempat Pelelangan Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…