DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT BAB III FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN BAB IV JARAK GARIS SEMPADAN JALAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI LARANGAN BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB VIII SANKSI BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya pengendalian pembangunan fisik di Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu adanya pengaturan yang dapat mewujudkan aspek keselarasan dan keteraturan yang menjamin tertibnya pengelolaan ruang di suatu wilayah;
b.bahwa upaya peningkatan fungsi serta pengem bangan sistem j aringan j alan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kegiatan pemanfaatan serta keberadaan dan perkembangan bangunan-bangunan di pinggir jalan yang mengakibatkan terganggunya Ruang Pengawasan Jalan, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Garis Sempadan Jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Jalan Kabupaten Konawe Kepulauan; BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415).
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik n::1~1on::1l menghubungkan secara berdaya guna pusat yangjalan permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta di atas permukaan air.
6.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri pelayanan j arak sedang, kecepataan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
7.J alan Kolektor Primer adalah j alan kolektor Primer 1, j alan kolektor primer 2, j alan kolektor primer 3, dan j alan kolektor primer 4.
8.Jalan Lokal Primer adalah perlengkapannya yang lalu lintas yang berada pada meliputi segala bagian pelengkap dan diperuntukkan bagi Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
5.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang jalan termasuk bangunan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAR TENTANG GARIS SEMPADAN JAL.AN.Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN dan BUPATI KONAWE KEPULAUAN herdasarkan kecen::it::in rP.nc~n~ n~linP- rPnn~h 10 kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. J alan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

9.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan lingkungan pnmer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
10.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. J alan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
11.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Jalan local sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
12.J alan Lingkungan Sekunder adalah j alan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan J alan lingkungan sekunder didesain paling sedikit 6,5 (enam korna lirna) meter diperuntukkan bagi kendaraan berrnotor beroda 3 (tiga) atau lebih, yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga)atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
13.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstrnksi j alan serta pengamanan fungsi jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
14.Ruang Milik J alan adalah Ruang Manfaat J alan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu, diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan dan penambahanjalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengarnanan jalan, diberi tanda batas Ruang Milik J alan yang di tetapkan oleh penyelenggara jalan.
15.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umurn, hanya diperuntukkan bagi median,perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong- gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap Iainnya, meliputi badan jalan,saluran tepi jalan dan ambang pengamannya. ____________ ....1..1.LJ6L___cRu:au.dlia:lllO• J a Ia n a<i a 1 ah SPh:::unan n 1an P' van P' hPr~ri ~

Pasal 3

Tujuan pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalarn upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangunanbangunan di Ruang Pengawasan J alan dan Ruang Milik J alan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan garis sempadan jalan yaitu untuk meningkatkan kelestarian fisik jalan dan fungsi j alan.

20.As jalan adalah garis tengah dari suatu jalan. perkerasan jalan serta bahu di kiri dan kanan jalan.
17.Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan j alan di luar Ruang Milik J alan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan be bas bagi para pengguna jalan.
18.Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tower, dan bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Bangunan-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau arr yang tidak digunakan un tuk kegiatan manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 6

Jarak Garis Sempadan Jalan pada seluruh ruas jalan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, ditentukan dengan ukuran sebagai berikut:

a.Jalan kolektor primer 2, lebar jalan 21 (dua puluh satu) meter sarnpai dengan 40 (empat puluh) meter, adalah 6, 5 (enam koma lima) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap pagar, 11,5 (sebelas

BAB IV

JARAK GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 5

(1)Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan J alan dan Ruang Milik J alan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.
(2)Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FUNGSI DAN PERANAN GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 4

Manfaat penetapan ketentuan garis sempadan jalan, yaitu:

a.menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari gangguan keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para penggunajalan;
b.terciptanya bangunan yang teratur; dan
c.pengarnanan konstruksi jalan.

Pasal 7

Untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan dan jarak pandang bebas pengemudi, Jarak Garis Sempadan ti kuruzan ia1an dib iru nc 1 .S (!-!atl1 terhadap bangunan dan 20 (dua puluh) meter diukur dari Asjalan terluar terhadap bangunan;

b.Jalan Kolektor 4, lebar jalan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, adalah 6 (enam) meter diukur dari Asjalan jalur terluar terhadap pagar, 11 (sebelas) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap bangunan, dan 19 (Sembilan belas) meter diukur dari As jalan jalur terluar terhadap bangunan industri;
c.Jalan Kolektor Sekunder adalah 5,5 (lima koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10,5 (sepuluh koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18,5 (delapan belas koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
d.Jalan Lokal Primer adalah 5 (lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18 (delapan) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
e.J alan Lokal Sekunder, 5 (lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 10 (sepuluh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan dan 18 (delapan) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan industri;
f.Jalan Lingkungan Primer adalah 4,5 (empat koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap pagar, 7,5 (tujuh koma lima) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan; dan
g.Jalan Lingkungan Sekunder adalah 4 (empat) meter diukur dari Asjalan terhadap pagar, 7 (tujuhh) meter diukur dari As jalan terhadap bangunan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jarak Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, dipergunakan sebagai dasar untuk keperluan :

a.pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas/badan teknis terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.pembuatan peta rencana teknis pemanfaatan ruang xaoe herhphungan dengan tugas pokok dan fungsi

Pasal 10

Untuk bangunan yang lebih dari satu lantai, Jarak Garis Sempadan jalan untuk lantai satu dan seterusnya disamakan dengan Jarak Garis Sempadan Jalan pada lantai dasar dengan tetap memperhatikan peraturan mengenai jumlah lantai yang diijinkan di kawasan tersebut serta keserasian dengan lingkungan sek:itar.

Pasal 11

Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya perananjalan, maka Jarak Garis Sempadan Jalannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…