DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB V FORUM PENGURANGAN RlSIKO BENCANA BAB VI TIM SIAGA BENCANA DESA BAB VII PERANLEMBAGA USAHA,LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BAB VIII TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB IX PRABENCANA BAB X TANGGAP DARURAT BAB XI PASCA BENCANA BAB XII PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN BAB XIII KERJA SAMA ANTAR DAERAH BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumber daya alam Kabupaten Konawe Kepulauan meru pakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang harganya tidak ternilai ;
b.bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selaras dengan Pembangunan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb, perlu menetapkan BUPATI KONAWE KEPULAUAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR ~ TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAANPENANGGULANGANBENCANA BUPATI KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Pen awasandanPembinaan
1. 2.Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4723);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
5. 6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4828) ;
7. 8.Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
8. 1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. 2.Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
10. 3.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibentuk oleh Bupati sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat kabu paten setelah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPBD provinisi dan Kepala BNPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
11. 4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu Pasal 1 BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWEKEPULAUAN TENTANG PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE KEPULAUAN dan BUPATIKONAWEKEPULAUAN Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. 7.Beneana sosial adalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwaatau serangkaian peristiwayang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. 8.Penyelenggaraan penanggulangan beneana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya beneana yang meliputi prabeneana, tanggap darurat, dan paseabeneana.
14. 9.Peneegahan beneana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko beneana, baik melalui pengurangan aneaman beneana maupun penguraan kerentanan pihak yang teraneam beneana.
15. 10.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi beneana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. 11.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada beneana yang6. Beneana non alam adalah non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan tirnbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. 5.Beneana alam adalah beneana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwayang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. 17.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
19. 18.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, pada wilayah emerintahan dilakukanyangupayaadalah bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. 12.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
21. 13.Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa arnan, mengungsi,kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. 14.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
23. 15.Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. 16.Pemulihan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasea beneana.
25. 19.Reneana pemulihan adalah dokumen pereneanaan yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi beneana, informasikerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, reneana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
26. 20.Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengeloladan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional PenanggulanganBeneana di tingkat nasional dan unit kerja pada BPBDdi tingkat daerah.
27. 21.Reneana induk adalah reneana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
28. 22.Reneana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Beneana (RANPRB)adalah reneana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalamjangka waktu tertentu.
29. 23.Reneana penanggulangan beneana adalah dokumen pereneanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraanpenanggulangan beneana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasea beneana.
30. 24.Reneana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Beneana adalah dokumen pereneanaan pengurangan risiko beneana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis un tuk mengurangi risiko beneana dalam uhan
31. 25.Wilayah beneana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak beneana.
32. 26.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk beneana.
33. 27.Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
34. 28.Pemerintah adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. 29.Badan Nasional Penanggulangan Beneana yang selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan beneana pada tingkat nasional.
36. 30.Pendampingan/fasilitasi adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam penanggulangan beneana di bidang teknis, administratif, peralatan dan pendanaan.
37. 31.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
38. 32.Sistem komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
39. 39.Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan,dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
40. 40.KelompokRentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
41. 41.Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu kan di Indonesia untuk adalahbencanadarurat
42. 33.Komandan Kedaruratan adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
43. 34.Fungsi Komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
44. 35.Fungsi Koordinasi adalah kewenangan memadukan program dan kegiatan sektor/Iembaga terkait pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
45. 36.Fungsi pelaksana adalah kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
46. 37.Pengelolaan bantu an penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
47. 38.Bantuan tanggap kemam uan untuk meneapaimeredam,meneegah,kemampuan memiliki kondisiatau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi mengurangi ane am an dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi beneana.
48. 49.Daerah rawan beneana adalah daerah yang Pemerintah Daerah sebagai bantu an penanganan paseabeneana.
49. 45.Bantuan darurat beneana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar padasaat tanggap darurat.
50. 46.Instansijlembaga terkait adalah instansijlembaga yang terkait dengan penanggulangan beneana.
51. 47.Forum untuk pengurangan resiko beneana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko beneana elidaerah.
52. 48.Pengurangan resiko beneana adalah kegiatan untuk yang disediakan Pemerintah kepadadana wabah penyakit dimana ada kejaelian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna seeara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
53. 42.Dana penanggulangan beneana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bene ana untuk tahap prabeneana, saat tanggap darurat, danj atau paseabeneana.
54. 43.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan elieadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk eligunakan pada saat tanggap darurat beneana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
55. 44.Dana bantu an sosial berpola hibah adalah Pasa13 Prinsip dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana yaitu:
a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.nondiskriminatif;
i.nonproletisi; J. kerelawanan;
k.pengurangan resiko;

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi;dan
1. 1.partisipasi. BABII ASAS,PRINSIPDANTUJUAN
2. 50.Tim Siaga Bencana Desa, yang selanjutnya disebut TSBD,adalah suatu tim yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatifpengurangan resiko bencana di desa. Pasa15

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraanpenanggulanganbencana.
(2)Dalammelaksanakan tanggungjawab penanggulangan bencana, Pemerintahan Daerah, melirnpahkan tugas pokok dan fungsi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3)Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain: BABIII TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasa14 Penyelenggaraanpenanggulangan bencana bertujuan untuk:
1. a.rnernberikan perlindungan kepada rnasyarakat dari ancaman bencana;
2. b.rnenjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan rnenyeluruh;
3. c.melindungi eagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
4. d.mengurangi kerentanan dan rneningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
5. e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. rn. mernbangun kernbali yang lebih baik serta berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)Pemerintah Daerah memilikiwewenang :
1. a.penyusunan pereneanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan beneana;
2. b.penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan beneana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan Pasa16 Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :
3. a.menjamm pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak beneana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
4. b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aneaman dan dampak beneana;
5. e.melakukan pengurangan risiko beneana dan pemaduan pengurangan risiko beneana dengan program pembangunan;
6. d.menyusun reneana penanggulangan beneana untuk jangka waktu lima tahunan;
7. e.melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Resiko Beneana Daerah dan TSBD.
8. f.mengalokasikan dana penanggulangan beneana dalam APBDyang memadai; dan
9. g.mengalokasikan dana siap pakai dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat beneana.
10. e.lembaga usaha; dan
11. d.lembaga internasional. penanggulangan bencana;
12. c.mendapatkan informasi secara tertulis darr/atau penyelenggaraan pelatihan, dan
(1)Setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa arnan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
2. b.mendapatkan pendidikan, ketrarnpilan dalarn Pasal 8
3. c.perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kerja sarna penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan provinsi dan/ atau kabupaten Zkota lain;
4. d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancarnan atau bahaya bencana pada wilayahnya;
5. e.penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
(2)Penetapan Status dan Tingkat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat indikator yang meliputi:
1. a.jumlah korban;
2. b.harta benda;
3. c.kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.darnpak sosial yang ditimbulkan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Status dan Tingkatan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendidikandan pelatihan tentang penanggulanganbencana QPh~H1.::dT11~n~ (lim~k~l1rl rl~l~m P ~ R dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana; darr/atau

b.terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi. kepemilikannyadikorbankan
d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
g.mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
h.memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
1. a.menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana;
2. b.mengembangkannilai budaya lokal; dan
3. c.lingkungan yang sehat.
(4)Masyarakat berhak untuk memperolehganti kerugian karena:
1. a.merelakan

Pasal 12

Bagian Ketiga KewajibanMasyarakat

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompokmasyarakat rentan meliputi:
1. a.penyandang cacat;
2. b.orang usia lanjut;
3. c.bayi, balita dan anak-anak;
4. d.perempuan hamil dan menyusui; dan
5. e.orang sakit.
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.
(1)huruf c sekurang-kurangnya memuat tentang :
1. a.kebijakan penyelenggaraanpenanggulangan bencana;
2. b.data kebencanaan;
3. c.risiko bencana;
4. d.prediksi bencana; dan
5. e.status kebencanaan. kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapibencana pengurangan risiko beneana. risiko forum upaya pengurangan kabupaten dibentuk
(1)Untuk melakukan beneana di tingkat

Pasal 15

BABV FORUMPENGURANGANRlSIKOBENCANA

Pasal 14

(1)Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan beneana.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan yang sarna untuk berperan dalarn pereneanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan beneana

b.memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.berperan aktif dalarn penyelenggaraan penanggulangan beneana;
d.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan beneana; dan
e.memberikan informasi kepada publik tentang setiap aktifitas masyarakat yang dapat menimbulkan potensi beneana.

Pasal 16

Dalam rangka pengurangan risiko bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana berperan antara lain:

a.mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada dimasyarakat.
b.penyusunan rencana aksi bersama di daerah dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
c.melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
d.melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
e.berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3)Anggota forum sebagaimana dimakasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
1. e.perguruan tinggi;
2. f.sekolah;
3. g.media masa;
4. h.masyarakat; dan
5. l.dunia usaha.
(2)Anggota forum pengurangan risiko bencana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.lembaga swadaya masyarakat;
3. c.lembaga sosial keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;

Pasal 18

Dalam rangka pengurangan risiko bencana TSBD berperan antara lain:

a.menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana.
b.menyusunan rencana aksi komunitas di tingkat desa dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
c.melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua anggota masyarakat desa menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
d.melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
e.melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelolaan darr/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat desa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…