DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan dan pendefinitipan desa – desa dalam wilayah kabupaten konawe, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Perubahan; 2. Pembentukan dan pendefinitipan; 3. Luas, batas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga; 4. Penyelenggaraan dan organisasi pemerintahan desa; 5. Kedudukan, tugas pokok dan-wewenang; 6. Uraian tugas perangkat desa; 7. Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kecamatan Onembute, Konawe, Wonggeduku, Meluhu, latoma, Sampara, Lalonggasumeeto, Routa, Kapoiala, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tenggara adalah memenuhi syarat untuk memekarkan dan membentuk Desa baru baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah desa maupun jumlah penduduk setempat;
c.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemrintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 30);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 31);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 58);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dan BUPATT KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITPAN DESA - DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Konawe;
b.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;
d.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
e.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
f.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
g.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
h.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
i.Badan Permusyawaratan Desa adalah wadah yang menampung aspirasi masyarakat sebagai penjelmaan demokrasi di Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDEFINITIPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didefinitifkan :

1.Desa Labotoy Jaya (Kecamatan Kapoiala)
2.Desa Wiau (Kecamatan Routa)
3.Desa Napooha (Kecamatan Latoma)
4.Desa Ana Onembute (Kecamatan Onembute)
5.Desa Ranotundobu (Kecamatan Wonggeduku)
6.Desa Angadola (Kecamatan Wonggeduku)
7.Desa Anggoro (Kecamatan Wonggeduku)
8.Desa Lanowatu (Kecamatan Wawonii Barat)
9.Desa Lantula (Kecamatan Wawonii Barat)
10.Desa Pasir Putih (Kecamatan Wawonii Ba rat)
11.Desa Langkowala (Kecamatan Wawonii Barat)
12.Desa kawa-Kawali (Kecamatan Wawonii Barat)
13.Desa Langara Tanjung Batu (Kecamatan Wawonii Barat)
14.Desa Puurau (Kecamatan Wawonii Tengah)
15.Desa Baho Puu Wulu (Kecamatan Wawonii Tengah)
16.Desa Tapumbatu (Kecamatan Wawonii Utara)
17.Desa Palingi Timur (Kecamatan Wawonii Utara)
18.Desa Tongalere (Kecamatan Wawonii Utara)
19.Desa Langgara Jaya (Kecamatan Wawonii Selatan)
20.Desa Waturai (Kecamatan Wawonii Tenggara)
21.Desa Bahaba (Kecamatan Wawonii Tenggara)
22.Desa Kekea (Kecamatan Wawonii Tenggara)
23.Desa Anggoro (Kecamatan Abuki)
24.Desa Arombu Utama (Kecamatan Latoma)
25.Desa Saburano (Kecamatan Wawonii Timur)
26.Desa Tepolawa (Kecamatan Wawonii Utara)
27.Desa Andobeu Jaya (Kecamatan Sampara)
28.Desa Anggalomoare Jaya (Kecamatan Sampara)
29.Desa Sawah lndah (Kecamatan Wowonii Utara)
30.Desa Anggaloosi (Kecamatan Onembute)
31.Desa Lalopisi (Kecamatan Meluhu)
32.Desa Tetewonua (Kecamatan Wonggeduku)
33.Desa Waworaha (Kecamatan Besulutu).
34.Desa Batu Gong (Kecamatan Lalonggasumeeto).

BAB ILL

LUAS, BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA

Pasal 3

(1)Desa Labotoy Jaya Kecamatan Kapoiala, seluas 640 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Konaweha
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalimbue
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pereoa
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambaraasi
(2)Jumlah Penduduk Desa Labotoy Jaya adalah 260 jiwa / 70 KK.
(3)Peta Wilayah Desa Labotoy Jaya Kecamatan Kapoiala adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Desa Wiau Kecamatan Routa, seluas 72.000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Waworano
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tongauna
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Mekongga
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng Belanda
(2)Jumlah Penduduk Desa Wiau adalah 470 jiwa / 102 KK.
(3)Peta Wilayah Desa Wiau Kecamatan Routa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Desa Napooha Kecamatan Latoma, seluas 26 Km2. dengan batas-batas sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Amboniki
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinole
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kolaka
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinole
(2)Jumlah Penduduk Desa Napooha adalah 77 jiwa / 280 KK.
(3)Peta Wilayah Desa Napooha Kecamatan Latoma adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini

Pasal 6

(1)Desa Ana Onembute Kecamatan Onembute, seluas 2, 30Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ameroro
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kumapo
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbu Dadio
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kumapo
(2)Jumlah Penduduk Desa Ana Onembute adalah 334 jiwa / 97 KK.
(3)Peta Wllayah Desa Ana Onembute Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku, seluas 178,38 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasukia
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamokuni
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambangi
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasukia
(2)Jumlah Penduduk Desa Ranotundobu adalah 618 jiwa / 110KK.
(3)Peta Wilayah Desa Ranotundobu Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Desa Angadola Kecamatan Wonggeduku , seluas 115, 30 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puday
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Puday/Duria Asi
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baruga
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tobimeita
(2)Jumlah Penduduk Desa Anggadola adalah 312 jiwa / 78 KK.
(3)Peta Wilayah Desa Anggadola Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Desa Anggoro Kecamatan Wonggeduku, seluas 124,29 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wawoone
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wukusao
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tawarolondo
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wawosolo/Bendewuta
(2)Jumlah Penduduk Desa Anggoro adalah 556 jiwa / 163 KK. t3) Peta Wilayah Desa Anggoro Kecamatan Wonggeduku adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…