DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Konawe Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, prinsip penyertaan modal, bentuk penyertaan modal daerah, besaran penyertaan modal daerah. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai tata cara penyertaan modal daerah, pengendalian, dan hasil usaha.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH KONAWE JAYA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah satuan keija pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe.
6.Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroaan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe dimaksudkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(3)Meningkatkan porsi kepemilikan saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe.

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah Konawe Jaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang disetor oleh Pemerintah Daerah minimal sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah).

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 4

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah, Direksi wajib menyusun rencana usaha (bussiness plan), guna menjamin adanya kepastian pihak- pihak terkait.
(2)Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian kegiatan yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dana manajemen, laporan keuangan, laporan kineija dan kredibilitas serta dokumen hukum lainnya.
(3)Direksi menyampaikan pembayaran deviden Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Keijasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Perusahaan Daerah Konawe Jaya, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.Identitas masing-masing saham para pihak;
2. b.Jenis dan nilai modal saham para pihak;
3. c.Bidang usaha;
4. d.Perbandingan modal; dan
5. e.Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi. BAB vn PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perusahaan Daerah Konawe Jaya yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(2)Laporan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
(3)DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ba b vni HASIL USAHA

Pasal 9

(1)Bagi hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, merupakan persentase laba usaha.
(2)Bagi hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukan dalam APBD berikutnya. 5

Pasal 10

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Konawe Jaya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe. Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal 21 Desember 2015 BUPATI KONAWE, ttd KERY SAIFUL KONGGOASA Diundangkan di Unaaha Pada tanggal 21 Desember 2015 * r LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 147 NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN KONAWE NOMOR 10 TAHUN 2015 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…