DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Izin Pengelolaan Rumah Kos; 4. Tata Tertib; 5. Pengelolaan Rumah Kos; 6. Larangan; 7. Pembinaan dan Pengendalian; 8. Sanksi Administratif; 9. Peran serta masyarakat; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan pidana; 12 Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan sernakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Konawe seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di rumah Kos dalam kurun waktu tertentu;
c.bahwa Rumah Kos telah berkernbang sejalan dengan perkembangan usaha Rurnah Kos, maka perlu adanya kepastian hukum dalam Pengelolaan Rumah Kos dengan rnernperhatikan nilai-nilai · sosial masyarakat yang berdasarkan prinsip Tri Hita Karana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rurnah Kos; BUPATI KONAWE, DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-, I ! ! PENGELOLAAN RUMAH KOSI -i ,1 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 15 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 - Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran -- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4674);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Propinsi dan Pemerint_ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; lS.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Gedung; .. Pengelolaan Rumah Kos berasaskan pada :

a.kepastian hukum;
b.kesejahteraan;
c.kebhineka tunggal ikaan;
d.keadilan dan pemerataan;
e.keefisienan dan kemanfaatan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.keterpaduan;
h.kesehatan;

Pasal 2

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe .
5.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah.
6.Kepala Badan adalah Kepala BPPT.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya,
8.Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran. ·
9.Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos .
10.Pengelclaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rurnah Kol'; dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 bulan.
11.Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.
12.Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTM,G PENGELOLAAN Ru'MAH KOS MEMUTUSKAN BUPATI KONAWE DAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE ~I ti ii \ . I; i' 1 I I I

(1)Untuk memperoleh izin Pengelolaan Rumah Kos, Pengelola Rumah Kos harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT dengan persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki persetujuan prinsip membangun;
2. b.memiliki rekomendasi UKL/UPL;
3. c.memiliki izin lingkungan;
4. d.memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);dan
5. e.memiliki izin gangguan (HO).
(2)Izin Pengelolaan Rumah Kos berlaku selama Pengelola Rumah Kos menjalankan usahanya.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kepentingan pembinaan, dan pengendalian Pengelolaan Rumah Kos wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(4)Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti "pemilik; dan/ atau perubahan jumlah kamar Pengelola Rumah _ Kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian Izin Pengelolaan Rumah Kos
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan.pendaftaran kembali, dan penyesuaian izin Pengelolaan Rumah Kos diatur dalarn Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan teknis dalam pernberian izm mendirikan bangunan berpedoman kepada. Pedoman Persyaratan Teknis Mendirikan Bangunan Gedung dan Teknis Mendirikan Bangunan Gedung.

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Rumah Kos wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Izin Pengelolaan Rurnah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(3)'Bupati' dapat rnelirnpahkan kewenangan perrerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPT.

Pasal 5

BAB III IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin Pengelolaan Rumah Kos, tata tertib Pengelolaan Rumah Kos, Pengelolaan Rumah Kos, peran serta masyarakat, pengawasan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III

IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin Pengelolaan Rumah Kos, tata tertib Pengelolaan Rumah Kos, Pengelolaan Rumah Kos, peran serta masyarakat, pengawasan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana.

Pasal 4

Pengelolaan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum;
b.mewujudkan Rumah Kos yang layak,aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;
d.penataan administrasi kependudukan;dan
e.melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 3

1.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan

j.kearifan lokal.

(1)Pengelolaan Rumah Kos dilakukan oleh pemilik Rurnah Kos.
(2)Pengelola Rumah Kos berkewajiban tinggal di wilayah Rumah Kos. PENGELOLAAN RUMAH KOS ' j. I I ; I':SAB V

Pasal 9

Penghuni Rumah Kos berkewajiban :

a.menjaga dan menjalankan tata tertib dalam rumah kos;
b.memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal dan mentaati aturan tertib administrasi kependudukan;
c.melapor paling lama lx24 jam kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan dengan didampingi oleh Pengelola Rumah Kos;
d.melapor paling lama lx24 jam kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan dalam hal ada tamu yang menginap dengan didampingi oleh Pengelola Rumah Kos; dan
e.mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai penduduk setempat dan .. menyesuaikandengan kehidupan sosial budaya setempat.

Pasal 8

a.memiliki izin Pengelolaan Rurnah Kos;
b.bertanggungjawab secara keseluruhan atas segala aktivitas yang terjadi di dalarn rumah kos khususnya dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta tidak menyewakan rumah kos kurang dari 1 (satu) bulan;
c.rnenyediakan prasarana penunjang rurnah kos meliputi ruang tamu, dapur,MCK yang mernadai dan layak;
d.setiap bulan melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan setempat;
e.mencegah rurnah kos sebagai ternpat rnelakukan perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lainnya;
f.meminta identitas dan mengajak penghuni baru untuk melapor paling lama lx24 jam kepada kelian banjar dinas / kepala lingkungan setempat;
g.rnernberitahukan paling lama lx24 jam setelah kedatangan kepada kelian banjar dinas/kepala lingkungan seternpat apabila rnenerirna tamu yang menginap;
h.mernbuat tata tertib rurnah kos;
i.mernberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kos untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kernasyarakatan maupun pembangunan.
j.rnemiliki nama yang terpasang dan mudah terlihat dengan jelas oleh umum, sebagai identitas rumah kos.
k.dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar dan/ atau lantai, Pengelola Rumah · Kos wajib mengajukan permohonan perubahan;
l.menyediakan buku register penghuni dan buku tamu;
m.membuat perjanjian tertulis antara Pengelola Rumah Kos dengan penyewa; Setiap Pengelola Rumah Kos berkewajiban untuk:

Pasal 7

TATATERTIB

BAB IV

·i

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Rumah Kos.
(2)Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bupati dapat menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - ma sing.
(3)Guna efektifitas pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Perbekal/Lurah dibantu oleh Kelian Bajar Dinas/Kepala Lingkungan berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penghuni Rumah Kos di wilayahnya masing - masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan daerah ini kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…