DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Penyelenggaraan Ketenagakeerjaan di Dalam Daerah; 4. Perlindungan TKI Dalam Daerah; 5. Pengupahan TKI Dalam Daerah; 6. Kesempatan Beribadah, Fasilitas Kesejahteraan dan THR bagi TKI Dalam Daerah; 7. Hubungan Industrial TKI Dalam Daerah; 8. Penempatan dan Perlindungan TKI Migran; 9. Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja; 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Lain-lain; 15. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;
b.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Konawe, urusan tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan berperan dalam pembangunan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerj aan; Menimbang BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAWE TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 16 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA 1 .. . . I - [2] J I ;i Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2918); .

4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 320);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segaia Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3277);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3468);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTab.un 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3941);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nornor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3989);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesial'[omor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia'I'ahun .. 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4039);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 109, Tambahan • .., -• ~ ., ~ ·~· .", • J , ,1-==. • ~\ ' :: :·~ · . ' I " ...,;.. • p - [3] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ____ 4235); •• 0_ ,,,- __0 -, •
13.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
14.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri [Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244) ;
17.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
18.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 ten tang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan ke Daerah Asal secara Mandiri.
19.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nornor 4 Tahun 2015 ten tang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
20.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Kartu Elektronik Tenaga Kerja Luar Negeri kepada Tenaga Kerja Indonesia.
21.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam. Daerah i [4] --·-··. i·· . ; i Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urisur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa.ten Konawe.
5.Satuan Kerja Perarigkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan _ Pemerintah Daerah yang menangani ketenagakerjaan.
6.Perusahaan adalah :

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja Zburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 7.Pengusaha adalah:
a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan,badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c:·orang "perseorangan, persekutuan, badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : BUPATI KONAWE DAN DEWAN-PERWAKILAN RAKVAT -DAERAH KABUPATEI'l:-,KON"AWE· ••••,,,.~ .. _h •• ·- ··-~ ··-· •• • , •• -· •• Dengan Persetujuan Bersama ••.• ·ti..:, .• - --~--·- [5]

8.Serikat pekerja/ serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, - ,--- •• - •.• -r-» · __ , __ ~-~oleh·;---da:n-untLtk'·peke:rja/buruh~ baik di perusahaan .maupun diluar·-- perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
9.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
10.Ketenagakerjaan dalam Daerah adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja di dalam wilayah Kabupaten Konawe.
11.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ a tau jasa baik _ untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Daerah dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
13.Tenaga Kerja Indonesia Migran yang selanjutnya disebut dengan TKI Migra-nadalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
14.Calon Tenaga Kerja Indonesia Migran yang selanjutnya disebut calon TKI Migran adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Daerah dan memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
15.Penempatan TKI Migran adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI Migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang rneliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemula-ngan dari negara tujuan.
16.· Perlindungan TKI Migran adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI yang berasal dari Daerah dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undan gan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerj a.
17.Pelaksana penempatan TKI swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
18.Mitra Usaha adalah ··1:nstanst~·atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertan ggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
19.Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum ~- l I I... - i ...... ~ • - (6] Swasta, dan/ atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
20.Perjanjian .KerjaBama Penempatan adalah ··perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masin g-rnasing pihak dalam ran gka penempatan serta perlindun gan TKI di negara tujuan.
21.Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masin g-masin g pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undan gan.
22.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
23.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar ne geri.
24.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaaa dine gara yang bersangkutan.
25.Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
26.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jan gka waktu tertentu.
27.Orang adalah pihak orang perseoran gan atau badan hukum.
28.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam provinsi.
29.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
30.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
31.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan ham batan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri daripenyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.
32.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung .melamar ·pekerjaan kepada pemberi kerja.
33.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja Kabupaten Konawe. .... ¥~ [7]
34.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, mem peroleh, meningkatkan .serta.anengembangkan kom peterisi · kerj a, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
35.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang t~rdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dankonsultasimengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
37.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari urisur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerin tah.
38.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kcrja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. . .
39.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti scbagian dari penghasila.11yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, · dan meninggal dunia.
40.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun,
41.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
42.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, term3:suk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
43.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Daerah.
44.Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pe~~~P~!ai:1. pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. - ""·:;,,,\·~~··· ,,.·. ....... . - ~ .. ~·-- . ·-··· - * Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Daerah serta urusan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Asal Daerah yang bekerja di luar negeri.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAW-E Menetapkan

Pasal 2

45.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang -rnemuat syarat-syarat .kerja, hak dan kewajiban para pihak.
46.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tatatertib perusahaan.
47.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
48.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dankewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
50.Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang rnemuatketentuan pidana.
52.penyidikan Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana. ' '!: [9]

a.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Dalam Daerah, meliputi : 1) tanggungjawab dan tugas Pemerintah Daerah, 2) perencanaan tenaga kerja, 3) pelatihan kerja, 4) penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penyandang cacat, 5) perlindungan TKI dalam Daerah; 6) pengupahan, 7) kesempatan beribadah, fasilitas kesejahteraan dan THR bagi pekerjaj'buruh, 8) hubungan industrial, 9) penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; danpembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
b.Penempatan dan pcrlindungan TKIMigran di luar negeri, meliputi : 1) asas dan tujuan, 2) tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, 3) hak dan kewajiban calon TKIMigran dan TKI Migran, 4) hak dan kewajiban PPTKIS, 5) penempatan TKIMigran, 6) perlindungan TKI Migran.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERAJAAN DI DALAM DAERAH Ruang Lingkup Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

Pasal 4

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk merencanakan dan memberdayakan dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia di dan dari Daerah secara berkesinambungan dengan prinsip persamaan keadilan dan perlindungan hukum dan tanpa diskriminasi, dengan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 3

t· . ::t . . ' .;i ;t . .: L . ----------- [10]

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja guna mendukung produktifitas tenaga kerja ;

Pasal 7

(1)Dalam rangka pembangunan ketenagakerajaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja;
(2)Perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan tenaga kerja makro,
2. b.Perencana tenaga kerja mikro.
(3)Perertcanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan, antara lain meliputi:
1. a.jumlah penduduk,
2. b.tenaga kerja, dan
3. c.Kesempatan kerja.
(4)Dalam menetapkan kebijakan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketenagakerajaan di dalam Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam penyelenggaraan ketenagakerajaan di dalam Daerah, Pemerintah Daerah melalui SKPDbertugas :
1. a.melaksanakan prencanaan tenaga kerja daerah,
2. b.melaksanakan sistem informasi ketenagakerajaan,
3. c.melaksanakan pelatihan, pemagangan, dan produktifitas tenaga kerja,
4. d.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan, dan perluasan kerja,
5. e.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, dan
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

Pasal 5

(11] i .i I ,. : ··I ! :..

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik didalam maupun di luar hubungan kerja.
(2)Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, clan teknologi tepat guna.
(3)Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wira usaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
(4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penempatan TKIdiarahkan untuk menempatkan tenaga kerja di dalam Daerah dan di luar Daerah pada jabatan/tugas pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum;
(2)Penempatan TKI dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
(3)Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di dalam Daerah dan di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

I I ' - -~- .. ~~- ..·-···· . .._.(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat . (1),. Pemerintah -Daerah mengoptimalkan BLK dan dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan/ pelatihan lain;

(3)Pelaksanaan pembinaan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. ' i .... I -:.------- [12]
(1)Pengusaha dilarang memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 12

(1)Setiap TKI berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja dart hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
(2)Perusahaan wajib melaksanakan perlindungan TKIyang terdiri :
1. a.norm a kerj a;
2. b.norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
3. c.norma kerja anak dan perempuan;
(3)Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 16 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAW-E Menetapkan

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERAJAAN DI DALAM DAERAH Ruang Lingkup Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN KONAW-E Menetapkan

Pasal 2

PENYELENGGARAAN KETENAGAKERAJAAN DI DALAM DAERAH Ruang Lingkup Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003