Bagian Kesatu Maksud BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP [8]
45.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang -rnemuat syarat-syarat .kerja, hak dan kewajiban para pihak.
46.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tatatertib perusahaan.
47.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
48.Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dankewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar perneriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
50.Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang rnemuatketentuan pidana.
52.penyidikan Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.
' '!: [9] Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Tugas BAB III PENYELENGGARAAN KETENAGAKERAJAAN DI DALAM DAERAH Ruang Lingkup Pengaturan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Konawe dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
a.Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Dalam Daerah, meliputi :
1) tanggungjawab dan tugas Pemerintah Daerah, 2) perencanaan tenaga kerja, 3) pelatihan kerja, 4) penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan penyandang cacat, 5) perlindungan TKI dalam Daerah; 6) pengupahan, 7) kesempatan beribadah, fasilitas kesejahteraan dan THR bagi pekerjaj'buruh, 8) hubungan industrial, 9) penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; danpembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
b.Penempatan dan pcrlindungan TKIMigran di luar negeri, meliputi :
1) asas dan tujuan, 2) tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, 3) hak dan kewajiban calon TKIMigran dan TKI Migran, 4) hak dan kewajiban PPTKIS, 5) penempatan TKIMigran, 6) perlindungan TKI Migran.