DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 335

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penataan Desa; 3. Kewenangan Desa; 4. Pemerintah Desa; 5. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; 6. Pendampingan Desa; 7. Kerjasama Desa; 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa; 9. Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat atau Sebutan Lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian produk hukum daerah sebagairnana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa. BUPATI KONAWE, DENGANRAH.MAT TUHANYANG MAHAESA DESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 18 TAHON 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA ,;:-·::.:··· -- •. 'c. -· I::. . ' (. ! . :. :- -,...: ": --~ [2] ·,· P·:. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ·ss39).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 ten tang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun .2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindurigan Masyarakat Hukum Adat; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor_l 12 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa; 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah; . ; . :· 4AWMnMW•M.WWW---F5lAC::CG!iibicwa:s.t&AU IMIAiM [3] Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Bupati adalah Bupati Konawe
3.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe -dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
8.Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui clan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI KONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama - ·-.,.· ···:--.::------- .. -- ... ·····--·· __ . . .. ·-- - - . --- ·-· ··- ·:...:..·.·-,,:, I \\'.~ ;;~ ,< .,,-__.,·. '·, he, ),: f t r :. .. ~,. r. I. {-:' y- L ,j-'.· ]" . I,. ·1-· :_.' ~ - :l\-- r, ·,. :1, r r·, La.,a .·. ~·. ,; '· ,. t -~~~--~-------,----------------,---- ,, .... ::ry''1'.·~'~'.,,~i!l'~'.!J;t,,,T,""'~-a.-,,,r,-'-l'.·~C':>:.-,;;,,:,-.'-' ...... -,~.••·:~'°='·:'-:'-'.='.'cc·.-.:-.:-·7'_'·,':-","- . ---~---·. -- •· .• ·--. . -----· ' . J. . ~ ..~;_;. ·:::::--. F:·. ? ..~-- - •• : • ~ c .;..;s.w=-swMJ&WU·IW [4]

9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu an Repu blik:Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Penataan desa adalah pernbentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
12.Pembentukan desa adalah pemberian status desa.
13.Pengahpusan desa adalah pencabutan status sebagai desa dan selanjutnya digabung ke desa lain yang bersandingan.
14.Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
15.Dusun adalah bagian wilayah desa.
16.Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Bupati.
17.Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.
18.Pemilih adalah Penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19.Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
20.Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. 2·r. Peraturan Desa ... adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan bersama dengan BPD.
22.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.
23.Pembinaan adalah pernberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, _penelitian,pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan desa.
24.pengawasan adalah tindakan melakukan supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan desa.
25.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
26.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Cam.at sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
27.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang rnelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. . . . . . . : . . · . . ,·: .,· ::.,. ·... J., .. ~f;t~t;.t·:t .. ·-~~: ~r;:~ ~~~~tti1.. : ·: ;·1: -, . . ·· •. -:;1,··.,-·--. . ,-..: ~, 1• • • • .. -- __ ,.:___ .:.:z.~:--- ·,:-:-:.· ,.; ··.. ... . . :·~ :·, ... : . \ [5]

BAB II

PENATAAN DESA 39.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang ·bersangkutan.

Pasal 6

Pembentukan Desa yang .diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

a.·pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 {satu] Desa atau penggabungan beberapa Desa rnenjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayah...nya.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

Pembentukan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 3

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

a.pemerintah; atau
b.pemerintah daerah.

Pasal 2

:·1. • -~- • ~---• '.Lu [7]

(1)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubemur.
(2)Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur menerbitkan surat yang rnemuat kode register Desa persiapan.
(3)Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan bagian dari kode Desa induknya.
(4)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
(5)Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu] tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 10

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -8 ayat {5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 9

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi -pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerahdan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat atau sebutan lain; dan
3. c.unsur akademisi dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan Desa persiapan rnernpunyai tugas melakukan verifi.kasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekornendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang pernbentukan Desa persiapan.

Pasal 8

~,. '.. Mb#+¥ I l r- .1· '. t- il1~~.· .fil&& $&i~_iHB __ _?t¥a:&.+¥SA¥ iAWWWL&MA© [8] {1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan -perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 .ayat (7) kepada:

a.kepala Desa induk; dan
b.Bupati melalui camat atau sebutan lain.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 ( enam) bulan sekali.
(3).. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifi.kasi.
(5)Apabila hasil kajian dan verifi.kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan .peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.
(6)Rancanganperaturandaerahkabupatensebagaimar1a dimaksud pada ayat
(5)dibahas bersama dengan dewan perwa kilan rakyat daerah kabupaten. (7.) Apabila rancangan -peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan dewan .perwakilan rakyat daerahkabupaten,Bupatimenyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Isi peraturan

Teks335PDFHirarki

Memuat teks peraturan…