DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umun; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup; 3. Kewajiban Pencantuman Label; 4. Bagian- Bagian Label; 5. Pendaftaran Label; 6. Larangan; 7. Pengawasan; 8. Tindakan Adinistratif; 9. Ketentuan Khusus; 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan produksi dan pemasaran beras di Kabupaten Konawe adalah terciptanya tata niaga atau perdagangan beras yang sehat, dinamis dan bertanggung jawab;
b.bahwa label produk beras merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan berasyang memiliki arti penting bagi konsurnen maupun produsen, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai beras yang disampaikan kepada masyarakat · adalah benar dan tidak menyesatkan;
c.bahwa masyarakat selaku konsumen berhak memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkar; mengenai produk beras yang akan dikonsumsinya, khususnya yang disampaikan melalui label kemasan beras ;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label kemasan beras asal Konawe dengan · Peraturan daerah BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LABEL KEMASAN BERAS ASAL KONAWE TEN TANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 19 TAHUN 2015 ~~-4 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang

(2)3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, TarnbahanLembaran Negar.a.Repu blik Indonesia. Nomor 3821); 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2014 Nomor 244).; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tah un 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ;;: [3] t ···1 .1 !i ·I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Pasal 1 BABI KETENTUAN UMUM j I I .lPERATURAN DAERAH TENTANG LABEL KEMASAN BERAS ASAL KONAWE

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATIKONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama 12 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe,~pe~ian Sertifikat Produksi Pangan Indu stri rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409); 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470); 14 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri rumah Tangga (Berita · Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 471); 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); [4] I i I I ,' I ./asal / ; I / I I I,. j / j

3.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuri 1945.
4.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Label adalah setiap keterangan. yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan beras, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan beras.
7.Iklan beras adalah setiap keterangan a tau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan beras.
8.Beras asal Konawe adalah beras yang diprcduksi atau yang dihasilkan dari lahan-Iahan persawahan maupun perladangan milik setiap orang di dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe ;
9.Kemasan beras adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk beras, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan butiran beras.
10.Setiap orang adalah orang perseorangan dan bahan u saha, baik yang berbentuk atau memiliki badan hukum maupun tidak memiliki badan hukum.
11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian da...ri Perdagangan Kabupaten Konawe.
12.Peredaran beras adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran beras kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13.Perdagangan beras adalah setiap kegiatan atau serangkaiar: rangka penjualan dan atau pembelian beras, termasuk untuk menjual beras, dan kegiatan lain yang ber+ Pemindahtanganan beras dengan memperoleh imba+
14.Produksi beras adalah kegiatan atau proses mer mengolah, membuat, mengawetkan, men= dan atau mengubah bentuk beras. I / I / r (5] /asal / II / Label sebagaimana dimaksud dalarn Pas " keterangan mengenai beras yang bersanv' Keterangan sebagaimana dimaks+ kurangnyamencakup:

a.nama produk;
b.nama varietas;
c.berat bersih atau isi bersih;

Pasal 5

(2)Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan Beras asal Konawe yang dikemas dengan tujuan untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan Label pada, atau di dalam, darr/ atau di kemasan beras. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tir+ - mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan r-: yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
(1)

Pasal 4

(1)Kewajiban pencantuman Label Kemasan Beras asal Konawe
(2)Bagian-Bagian Label Kemasan Beras Asal Konawe
(3)Pendaftaran Label Kemasan Beras asal Konawe
(4)Ketentuan Khusus

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Label Kemasan Beras Asal Konawe adalah:

(1)Membuka akses pada perlindungan hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi produk pangan beras di Daerah ;
(2)Menciptakan iklim tata niaga beras yang sehat di Daerah ;
(3)Mengoptimalkan proses pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan beras dalam Daerah ;
(4)Meningkatkan produktifitas dan profesionalisme para petani, produsen dan pedagang beras di Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

T i ·I I [6] .s asal Bagian utama Label seba.gaimana dimaksud da 1 ditempatkan pada isi kemasan pangan yang palinr dan atau dibaca oleh masyarakat pada urnumrv

Pasal 9

(2). Dilarang menggunakan la.tar belakang, baik berupa gambar, warna ma1:1pun hiasan lainnyayang dapat 'mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ( 1 ).

Pasal 8

(2)Pencantuman pernyataan tentang manfaat beras bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjuttentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat beras bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dengan peraturan perundang- undangan.
(1)

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

(1)Keterangan dan a.tau pernyataan tentang beras dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
(2)Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang beras yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Pasal 6

d.nama dan alamat pihak yang memproduksi/menghasilkan beras
e.tanggal, bulandan tahun kadaluwarsa. [7]

(1)Nama dan alamat produsen atau pihak yang memproduksi Beras asal Konawe yang diberi kemasan, wajib dicantumkan pada Label.

Pasal 15

Bagian Keempat Keterangan tentang Nama dan Alamat Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

Pasal 14

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalarn satuan metrik dengan ukuran isi atau berat.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…