DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Perubahan; 2. Pembentukan; 3. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk; 4. Kedudukan, tugas dan fungsi; 5. Susunan organisasi; 6. Uraian tugas; 7. Pengangkatan dalam jabatan; 8. Tata kerja; 9. Ketentuan peralihan dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kecamatan Abuki, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara dan Kecamatan Wonggeduku memenuhi syarat untuk dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah, Jumlah Desa dan jumlah penduduk;
c.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234); I 6.PeraturanPemerintahNomor6Tahun1988tentangKoordinasiKegiatan InstansiVertikaldiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1988Nomor10,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaRepublik IndonesiaNomor3439); 7.PeraturanPemerintahNomor38 Tahun2007tentangPembagianUrusan PemerintahanantaraPemerintah,PemerintahDaerahProvinsi,dan PemrintahDaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraTahun2007Nomor 82,TambahanLembaranNegaraNomor4737); 8.PeraturanPemerintahNomor26Tahun2004tentangPerubahanNama KabupatenKendarimenjadiKabupatenKonawe(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2004Nomor103); 9.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentangPedomanOrganisasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomor89,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4741); 10.Peraturan-PemerintahNomor19Tahun2008tentangKecamatan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor40,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4826); 11.PeraturanDaerahKabupatenKonaweNomor7Tahun2010tentang PerubahanKeduaPeraturanDaerahKabupatenKonaweNomor13Tahun 2007tentangSusunanOrganisasiDan TataKerjaLembagaTeknisDaerah (LembaranDaerahKabupatenKonaweTahun2010Nomor84). 12.PeraturanDaerahKabupatenKonaweNomor10tahun2007tentang KewenanganPemerintahKabupatenKonaweDalamPembagianUrusan Pemerintah(LembaranDaerahKabupatenKonawe Tahun2007Nomor44); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59 Tahun2009tentangTata NaskahDinasDiLingkunganPemerintahanDaerah; 14.KeputusanMenteriDalamNegeriNomor4Tahun2000tentangPedoman PembentukanKecamatan. 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun2014tentang PembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor32). DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE dan BUPATIKONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWETENTANGPEMBENTUKAN KECAMATANDALAMWILAYAH KABUPATENKONAWE. 2 BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenKonawe; 2.PemerintahDaerah adalahBupatidanPerangkatDaerahsebagaiunsurPenyelenggara PemerintahanDaerah; 3.DewanPerwakilanRakyatDaerah yangselanjutnyadisebutDPRD adalahLembaga PerwakilanRakyatDaerahsebagaiunsurPenyelenggaraPemerintahanDaerah; 4.PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraanUrusanPemerintahan olehPemerintah DaerahdanDPROmenurutasasotonomidantugasPembantuandenganPrinsipotonomi seluas-luasnya dalamsistemdanprfnsipNegaraKesatuanRepublikIndonesia sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia1945; 5.PeraturanDaerahselanjutnya disebutPERDAadalahPeraturanDaerahKabupaten Konawe; 6.PeraturanKepalaDaerahPeraturanBupatiKonawe; 7.KepalaDaerahadalahBupatfKonawe; 8.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenKonawe; 9.AparaturadalahAparaturPemerintahDaerahKabupatenKonawe; 10.Kecamatanadalahwilayah kerjaCamatsebagaiperangkatDaerah; 11.Kelurahanadalahadalahwilayah kerjaLurahsebagaiPerangkatDaerahdibawah Kecamatan; 12.Desa adalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikikewenanganuntukmengaturdan mengurus kepentinganmasyarakatsetempatyangdiakuidalamsistemPemerintahan Nasionaldan beradadiDaerah; 13.BadanPertimbanganJabatandanKepangkatanyangselanjutnyadisingkatBAPERJAKAT adalahBAPERJAKAT lfngkupPemerintahDaerahyangdiangkatdandfberhentikan oleh KepalaDaerah.

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 2 DenganPeraturanDaerahinidibentuk:

Pasal 4

(1)KecamatanMorosiseluas10.950Ha,denganbatas-batassebagaiberikut: a.SebelahUtara berbatasan denganKecamatanMotuiKabupatenKonaweUtara; b.Sebelah TimurberbatasandenganKecamatanBondoala; c.SebelahSelatanberbatasandenganKecamatanSampara;dan d.SebelahBaratberbatasandenganKecamatanBesulutu.
(2)KecamatanMorosimeliputi: a.DesaMendikonu; b.Desa WonuaMorini; c.DesaBesu; d.DesaPaku;
1. e.DesaPuuruy; f.DesaMorosi; g.DesaTanggobu; h.DesaPakuJaya; i.DesaTondowatu; j.DesaPorara.
(3)KecamatanMorosisemulamerupakanbagian dariwilayahKecamatanBondoala KabupatenKonawe;
(4)Dengan dibentuknyaKecamatan Morosi,makawilayahKecamatanBondoala dikurangi denganwilayahKecamatanMorosi.
(5)JumlahpendudukKecamatanMorosiadalah8.872jiwadanjumlahKepalaKeluarga 2.437;
(6)PetaWilayahKecamatanMorosiadalahsebagaimanaterlampirdan merupakan bagian yangtidakterpisahkandenganPeraturanDaerahini. 4 Pasal 5
(1)KecamatanAnggalomoareseluas733,81Km,denganbatas-batassebagaiberikut: a.SebelahUtaraberbatasandenganKecamatanBondoala; b.SebelahTimurberbatasandenganKecamatanPuwatu(KotaMadya); c.SebelahSelatanberbatasandenganDesaPuuloroKecamatanSampara;dan d.SebelahBaratberbatasan denganDesaTotombeKecamatanSampara.
(2)KecamatanAnggalomoaremeliputi: a.DesaAnggalomoare; b.DesaLas0so; c.DesaLakomea; d.Desa Abelisawah; e.DesaGalu; f.DesaTabanggele; g.DesaPuusangi; h.Desa AndabeuJaya; i.DesaAnggalomoareJaya;dan j.DesaPuusawah
(3)KecamatanAnggalomoaresemulamerupakanbagiandariwilayahKecamatanSampara KabupatenKonawe;
(4)DengandibentuknyaKecamatanAnggalomoare,makawilayahKecamatanSampara dikurangidenganwilayahKecamatanAnggalomoare.
(5)JumlahpendudukKecamatanAnggalomoareadalah9.011jiwadanjumlahKepala Keluarga2.678;
(6)PetaWilayahKecamatanAnggalomoareadalahsebagaimnanaterlampirdan merupakan bagian yangtidakterpisahkan denganPeraturanDaerahini.

Pasal 6

(1)KecamatanWonggedukuBaratseluas1.180Km',denganbatas-batas sebagaiberikut: a.SebelahUtaraberbatasan denganKecamatanWawotobi; b.Sebelah TimurberbatasandenganKecamatanWonggeduku; c.SebelahSelatanberbatasandenganKecamatanKonawe; d.SebelahBaratberbatasan denganKecamatanWawotobi.
(2)KecamatanWonggedukuBaratmeliputi: a.DesaWonggeduku b.DesaPuday; c.Desa Waturay; d.DesaTobimeita; e.DesaKasukia; f.DesaBaruga; g.DesaTeteona; h.DesaAmbuwiu; i.Desa Linonggasay; j.Desa Lambangi; k.Desa Lahotutu; t.DesaLamokuni; m.DesaRanotundobu n.DesaAnggadola.
(3)KecamatanWonggedukuBaratsemula merupakanbagiandariwilayahKecamatan WonggedukuKabupatenKonawe;
(4)DengandibentuknyaKecamatan WonggedukuBarat, makawilayahKecamatan WonggedukudikurangidenganwilayahKecamatan WonggedukuBarat.
(5)Jumlah pendudukKecamatanWonggedukuBaratadalah8.729Jiwa.
(6)Peta WilayahKecamatanWonggedukuBaratadalahsebagaimanaterlampirdan merupakanbagian yangtidakterpisahkandenganPeraturanDaerah ini. 5 BABV KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGS Pasal 7
(1)KecamatanmerupakanunsurpelaksanaPemerintahDaerah,Pembangunandan Kemasyarakatan;
(2)KecamatandipimpinolehseorangCamatyangberkedudukandibawahdan bertanggungjawabkepadaKepalaDaerah.

Pasal 8

Camatmempunyai tugasmenyelenggarakanPemerintahan,PembinaanPemerintahan Kelurahan,PembangunandanPembinaanKehidupanKemasyarakatanserta menyelenggarakanKoordinastataskegiatanPerangkatDaerahdanantaraInstansiVertikal lainnya dalamWilayahKecamatan.

Pasal 9

Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadapasal8PeraturanDaerahiniCamat mempunyaifungsi: a.Penyelenggaraantugas-tugas pemerfntahandanpembinaanpemerintahanDesa/ Kelurahan. b.Pembinaanpelayananumum. c.Pembinaankesejahteraansosial. d.Pembinaanketentramandanketertibanwilayah. e.Pembinaan pembangunanmasyarakatdesayangmeliputipembinaansaranadan prasaranaperekonomian,produksidan pembinaanpembangunanpadaumumnyaserta pembinaanlingkunganhidup. f.Penyusunan rencanadanprogram,pembinaanadministrasidanketatausahaan. g.Tugas-tugaslain yangdilimpahkanolehKepalaDaerah. BABVI SUSUNAN ORGANISASL Pasal 10

(1)SusunanorganisasiPemerintahKecamatanterdiridari: a.Camat; b.SekretarfsKecamatan; c.SeksiPemerintahan; d.SeksiKetenteramandanKetertiban; e.SeksiPembangunanMasyarakatDesa; f.SeksiKesejahteraanSosial; g.SeksiPelayananUmum; h.KelompokJabatanFungsional.
(2)BaganStrukturOrganisasiPemerintahKecamatanadalahsebagaimanaterlampirdan merupakansatu kesatuan yangtakterpisahkandenganPeraturanDaerah ini. . 6 BABVII URAIANTUGAS BagianPertama SekretarisKecamatan Pasal 11
(1)SekretariatKecamatanadalahunsurstat;
(2)SekretariatKecamatandipimpinolehseorangSekretarisCamatyangselanjutnya disingkat/disebutSekcam,beradadibawahdanbertanggungjawabkepadaCamat;

Pasal 12

SekretarisCamatmempunyaitugasmelakukanpembinaanadministrasidanpelayananteknis administrasibagiseluruhSatuanOrganisasiPemerintahKecamatan.

Pasal 13

UntukmenyelenggarakantugassebagaimanadimaksudpadaPasal12PeraturanDaerahini SekretariatKecamatanmempunyaifungsi: a.Penyusunanrencana,pengendallandanmengawastpelaksanaannya; b.Urusanadministrasikeuangan; c.Urusantatausaha,administrasikepegawaian,perlengkapandanrumahtangga. BagianKedua SeksiPemerintahan Pasal 14

(1)'eksiPemerintahanadalahunsurpelaksanaPemerintahKecamatandibidang penyelenggaraanPemerintahan;
(2)SeksiPemerintahandipimpinolehseorangKepalaSeksi,beradadibawahdan bertanggungjawabkepadaCamat;

Pasal 15

SeksiPemerintahanmempunyaitugas menyelenggarakanurusanPererintahan Desa/KeluahandanurusanPemerintahanumumditingkatKecamatan.

Pasal 16

UntukmenyelenggarakantugastersebutpadaPasat15PeraturanDaerahIni,seksi pemerintahanmempunyaifungsi: a.Penyelenggaraan pemerintahanumum; b.PembinaanpemerintahanDesa/Kelurahan. 7 BagianKetiga SeksiKetenteramandanKetertiban Pasal 17

(1)SeksiKetenteramandanKetertibanadalahunsurpetaksanapemerintahKecamatan dibidangpembinaan ketenteraman danketertibanwilayah.
(2)SeksiKetenteramandanKetertibantersebutMantriPolisiPamongPraja,berada dibawahdanbertanggungjawabKepadaCamat.

Pasal 18

SeksiKetenteramandanKetertibanmempunyaitugasmelaksanakanpembinaan ketenteramandanketertibanwilayah,pembinaanideologidanpolitiksertapembinaan PolisiPamongPraja.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…