DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; 3. Persiapan promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4. pelaksanaan promosi; 5. Promosi jabatan Administrator; 6. Larangan; 7. Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Lain; 11. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Instansi Pemerin tah Daerah Kabupaten Koriawe sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu melakukan promosi jabatan;
b.bahwa promosi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan amariat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator secara terbuka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c.bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagai perwujudan amanat promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabu paten Konawe ; BUPATIKONAWE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PROMOS! JABATAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 21 TAHUN 2015 Menimbang [2] I 1 I ''..;,,j . :,;:j ,·J:jj' .·:.TJ • ::{jl : ,n:i/ !J.Ji =:F-li . ::11 . ·,.1 .. I 1!' . ,,I '--1'i . J:r JI r:,, I "!

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara··Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Republik Jndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolu si dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbalran. Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 5234);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 ··-·tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); Mengingat

BAB I

KETENTUAN UMUM __ ....

Pasal 1

(1)Maksud pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah sebagai pedoman bagi instansi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di daerah secara terbuka.
(2)Tujuan pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah mewujudkan terselenggaranya seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator yang transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.
(3)Sasaran pengaturan tentang Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah adalah terpilihnya calon pejabat pimpinan tinggi - prataffi.a dan pejabat administrator pada instansi pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sistem merit.

Pasal 2

18.Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator yang setara derigan pejabateselorr III di daerah.
19.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN se suai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
20.Pejabat . Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mernpuriyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
22.Instansi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
23.Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non- struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
24.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mernbedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jeriis kelarnin, status perriikahan, urnur, atau koridisi kecacatan.

(1)Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a,dibentuk oleh dan dengan surat keputusan bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan berkoordinasi dengan KASN;
(2)Dalam hal KASN belurn terbentuk, pejabat Pembina Kepegawaian Intansi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Meriteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
(3)Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terdiri atas urrsur- unsur:
1. a.pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintah daerah.
2. b.pejabat dari instansi pemerintah daerah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong.
3. c.akademisi, pakar dan/ atau profesional
(4)Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Prata.ma harus mernenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jerus, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang lowong, dan
2. b.memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
(5)Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Prata.ma berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
(6)Perbandingan jumlah anggota panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur instansi pemerintah daerah adalah 45 % (empat puluh Zima persen) dari keseluruhan jumlah anggota panitia seleksi. . ----y-(7) Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Prata.ma membentuk sekretariac-·- panitia seleksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dari unsur PNS di

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN· DAN RUANG LiNGKUP [5] Badan, Sekretaris DPRD dan jabatan Iain yang setara eselon JI di daerah.

Pasal 5

Persiapan promosi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan instansi pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan :

a.pembentukan panitia seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan
b.penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan yang loworig

Pasal 4

BAB III PERSIAPAN PROMOS! JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA [6] Ruang lingkup Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah meliputi pengaturan ten tang ·per'siapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administratorpada instansi pemerintah daerah.

BAB III

PERSIAPAN PROMOS! JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA [6] Ruang lingkup Promosi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah daerah meliputi pengaturan ten tang ·per'siapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi terbuka bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administratorpada instansi pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Pengumuman lowongan jabatan dilakukan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan cara :
1. a.mengumumkan pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, dan/ atau melalui media cetak lokal yang terbit di daerah atau di provinsi, dan/ atau melalui media. elektronik, seperti internet clan media sosial online.

Pasal 8

Prornosi Jabatan Pirnpinan Tinggi Pramata di lingkungan instansi pemerintah daerah dilaksanakan melalui tahapan:

a.pengumuman lowongan jabatan
b.seleksi administrasi.
c.seleksi kompetensi
d.wawancara akhir.
e.penelusuran rekam jejak calon.
f.pengelolaan basil seleksi, dan
g.tes kesehatan dan psikologi,

Pasal 7

BAB IV PELAKSANAAN PROMOS! JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pramata menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PROMOS! JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pramata menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berkoordinasi dengan pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

[7] t); ,· instansi pemerintah daerah atas usulan Kepala Badan Kepegawaian Daer ah

(8)Tempat kedudukan sekretariat panitia pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ditentukan oleh Kepala Badan KcpegawaiaiiDaerah.
(9)Dalam menjalankan tugasnya, panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dibantu oleh Tim Penillai Kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi pejabat pemerintah daerah di daerah, di provinsi atau di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
(10)Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah perorangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara maupun bukan aparatur sipil negara. [8] :,,i _.;! .,;,•- \ ·:t1.ij\'i.·, ,,I.. 'I ,IJ I,::; 1j i ,1i : ;j 4 i 'ii. ' ~
1. b.pengumuman pingisian loworigan jabatan sebagairnaria dimaksud pada huruf a, clilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
2. c.Pengumuman pengisian .lowoban jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk proses seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkup daerah dan/ atau lingkup an.tar daerah dalam provinsi.
3. d.pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan kornpetitif untuk kalangan PNS dengan memperhatikan syarat-syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekarn jejak jabatan, rekam jejak dan integritas pribadi/perorangan, usia pengabdian, serta pengenalan terhadap situasi PNS dan kondisi masyarakat di daerah.
(2)Pengumuman lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dalam bentuk surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memuat :
1. a.namajabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong.
2. b.persyaratan adrninistrasi yang dibutuhkan, terdiri dari : 1) surat lamaran dibuat sendiri oleh calon/pelamar di atas kertas HVS Folio yang dilengkapi dengan meterai 6 (enam) ribu. 2) Fotokopi surat keputusan kepangkatan dan jabatan yang diduduki. 3) Fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar 4) Fotokop:i SPT tahun terakhir 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir 6) Riwayat hidup atau biodata lengkap (curriculum vitae). 7) pas fcto ukuran 4 x 6 cm scbanyak 5 (lima) lembar dan ukuran 2 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
3. c.persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritas dengan format yang ditentukan dan disediakan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
4. d.batas atas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi.
5. e.tahapari, jadwal dan sistem seleksi.
6. f.alamat atau nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
7. g.Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong.
8. h.Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun.
(3)Lama.ran dari calon/pelamar untuk mengikuti seleksi pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada ·---:i:ranitiaseleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(1)Seleksi kornpetensi dilakukan oleh panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. --··---
(2)Dalam melakukan seleksi kompetensi, panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membentuk dan menugaskan Tim Penilai Kompetensi

Pasal 10

(1)Seleksi adrninistrasi dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan calon dilakukan oleh sekretariat panitia seleksi.
2. b.Panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan adrninistrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
3. c.Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. d.Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
5. e.Seleksi administrasi dapat dilakukan secara online (melalui internet) bagi pengumuman pengisian jabatan pirnpinan tinggi yang dilakukan secara online.
(2)Apabila tidak terdapat sekurang-kurang (3) orang calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka panitia seleksi melakukan pengumuman ulangan dengan mengikuti tahapan dan tata cara pengurnurnan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
(3)Apabila tetap tidak ter.dapat sekurang-kurangnya 3 (tiga] orang calon Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan pengumuman uiangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawian Daerah untuk melaku kan konsultasi dengan Y,ASN guna memperoleh arahan lebih Janjut.
(4)Pengumuman hasil seleksi administrasi ditandatangani oleh Ketua panitia seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 9

(4)Pengumuman ditandatangani oleh Ketu a Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau oleh ketua tim sekretariat panitia seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. [9] [10)
(1)Penelusuran rekam jejak calon dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan cara :
1. a.menelusuri rekam jejak jabatan dan pengalaman calon untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
2. b.Penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalarnan calon dilakukan pada tempat asal kerja, termasuk kepada atasan, rekan sejawatdan bawahan, atau kepada maritan atasan, mantan rekan sejawat dan mantan bawahan, serta pada lingkungan terkait -------1-ainnya - ---~ -
3. c.apabila terdapat hal-hal atau/atau indikasi ketimpangan yang mencurigakan dalam penelusuran rekam jejak jabatan dan pengalaman calon, Panitia Seleksi melakukan klarifikasi dengan

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…