DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; 3. Norma Dasar Operasi Yustisi; 4. Organisasi; 5. Tahapan dan Tatacara Pelaksanaan Operasi Yustisi; 6. Evaluasi dan Pelaporan; 7. Pemantauan dan Pengawasan; 8. Anggaran Biaya; 9. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta dalam upaya menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah, perlu diselenggarakan u paya penindakan h ukurn secara terpadu atas dugaan pelanggaran pidaha terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan lainnya terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di dalam wilayah hukum Kabupaten Konawe;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Operasi Yustisi sebagai bagian dari proses penyelenggaraan upaya penindakan hukurn atas dugaan pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di dalam wilayah hukum Kabupaten Konawe. BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA d!i .} · utt\ : ,, ~ '.:ji ..\ ''I i OPERAS! YUSTISI TENT ANG I .1,1; ,., '!:!' '•! PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 22 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang "'I ~! I I [2] ;~-...:~- "'1~ -··-· rr:<; t'.:,--:-·-.·~ \...:.~~-- e.. ..,. :".'.:·.. ~.

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lernbaran Negara Tahun 1959 · Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 1822) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).;
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan · Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ·sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); ,··r .. ··- ~'C:,.,:.:._:,.,:.::;; ;.. .... \~-··- ;:·,';'"'" .... [3) . , ;. I : i ·'. '! i J .:h .I . "!
12.·Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 'Republik Indonesia- Tahuri 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerirrtahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15·. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sat.uan Po1isi Pamong Praja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16.Peraturan. Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor 5135);
17.Peraturan Pemerintah Nornor 43. Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Periyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri=- Sipil di Daerah; I ,. " .t ~~ .. I·· t I i [4] Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Btipati-a:aalah Bupati Konawe.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI KONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersarna 22. 21.

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 ten tang Ped om an Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; Peraturari Mentcri Dalarn Negeri Nornor O l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk · Hukum Daerah; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan DaerahEfc\:;: ~-~ ,r~~ it;:_'. ~}?:-- [5]
5.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pernerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
9.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindurigan Masyarakat adalah- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas.
10.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
11.Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah sebagai unsur pernbantu kepala daerah dalam · menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
12.Operasi Yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang rnengandung unsur Pidana.
13.Rencana Operasi Yustisi yang selanjutnya disingkat ROY adalah suatu produk perencanaan kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalarn melakukan Operasi Yustisi yang berisi situasi, tuga.s pokok, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, personil, sarana prasarana dan anggaran.
14.Sasaran Operasi Yustisi adalah bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata tertentu yang ditanggulangi dengan Operasi Yustisi.
15.Cara Bertindak yang selanjutnya disingkat CB adalah tata urutan tindakan atau bentuk aksi taktis yang dipilih untuk diterapkan dalam Operasi Yustisi.
16.Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah danzatau.cfaktor stimu!an/pencetus yang berhubungan erat dengan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan/ atau pelanggaran pidana terhadap Peraturan Daerah. "·.·-- _· .'; ... s [6] ::. .-~_·. ~=-- ~-; -~_.......;: ~~~
17.Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG adalah suatu situasi/kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat yang apabila tidak dilakukan Operasi Yu stisi, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban ·· umum ..... dan · ketentraman masyarakat.
18.Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa pelanggaran hukum pidana terkait dengan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan/ a tau pelaksanaan Peraturan Daerah yang dapat menimbulkan kerugian jiwa-raga, harta benda dan keuangan bagi masyarakat dan Negara/Daerah .. 1 9. Target Operasi yang selanju tnya disingkat TO adalah sasaran yang dipertajam berdasarkan skala prioritas dan dapat diukur untuk ditangani, dicapai dalam penyelenggaraan Operasi Yustisi.
20.Refresif adalah CB yang dilakukan dalam Operasi Yu stisi berbentuk
21.Kuratif adalah CB yang dilakukan dalam Operasi Yustisi berbentuk pertolongan dan penyelamatan.
22.Rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan- dalam Operasi Yustisi untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan atau situasi ketertiban seperti keadaan sernula.
23.Perintah Operasi yang selanjutnya disingkat PO adalah dokumen administrasi operasi Yustisi yang berisikan jerris, sandi dan waktu dimulainya Operasi Yustisi.
24.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus olah Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh u.ndang-undang untuk melakukan penyidikan . . 26. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertenru di lirigkungan Pemerintah Kabupaten Konawe yang diberi wewenang khusus cleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mernuat ketentuan tindak pidana.
27.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe.
29.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang ·untuk mernbimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil. [7] j j g .,......

(1)Lingkup dugaan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan Ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas :
1. a.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban jalan, +b, Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Lingkungan, Hutan dan Sungai,
2. c.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban jalur Hijau dan Ternpat Umum,

Pasal 5

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah

a.Melaksanakan tindakan hukum terhadap dugaan kejahatan dan/atau peJanggaran hukum pidana yang berkaitan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b.Melaksanakan tindakan hukum terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur Pidana.

Pasal 4

J::i~~~:~~tf:td~. Tujuan Peraturan Daerah mi adalah untuk memberikan pedoman, kejelasan dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan Operasi Yustisi dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman rnasyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah di Lingkungan Pernerintah Daerah.

Pasal 3

Bagian Kedua Tujuan . ------_-~-::.._~_, Maksud Feraturan Daerah ini adalah 1 Menciptakan ketertiban umum dan ketentraman ma13Yirakat di Daerah 2 Menjamin terlaksananya Peraturan Daerah

Pasal 2

Bagian Kesatu Maksud BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP [8] . i Penilaian terhadap terjadinya situasi/kondisi PG, AG dan/atau GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, b dan c dilakukan oleh

BAB II

NORMA DASAR OPERAS! YUSTISI

Pasal 7

~ ·f' i.

(1)Operasi Yustisi dapat dilaksanakan bila memenuhi keseluruhan atau sebagian syarat sebagai berikut:
1. a.Terdapat GN terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak/belum sernpat ditangani oleh FOLRI atau Penyidik POLRI.
2. b.Terdapat GN dan/ atau dugaan pelanggaran pidana terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah setelah dilakukan tindakan preventif non-yustisial oleh Satpol PP
3. c.Terdapat PG dan AG yang mengarah pada terjadinya GN terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.
(2)Tata cara pelaksanaan tindakan preventif non yustisial oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada standar operasional prosedur Satpol PP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

d.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Usaha,
e.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran h'ukurn pidana yang terkait ... dengan Ketertiban Usaha Rekreasi dan .Hiburan Umum, ...
f.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan Ketertiban Sosial dan Keperidu dukan,
g.Dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran h ukurn pidana yang terkait dengan Ketertiban Bangunan.

(2)Norma penilaian terhadap dugaan kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Lingkup dugaan pelanggaran hukurn terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b mencakup perbuatan orangdan/atau badan hukum/usaha yang berdasarkan Peraturan Daerah patut diduga mengandung unsur /perbuatan pidana.
(1)Waktu OperasiYustisi rnerupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Operasi Yustisi.
(2)Penetapan lama waktu Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia. -- . - --·--. ----·

Pasal 9

(1)Penetapan sasaran Operasi Yustisi ·· merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus dan/ atau laporan intelligen dari Satpol PP;
(2)Sasaran Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO.
(3)TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Orang atau sekelompok orang,
2. b.benda atau barang,
3. c.Iokasi atau tempat,
4. d.kegiatan.
(4)TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.perkiraan keadaan khusus intelijen;
2. b.TO dapat dicapai dan dituntaskan selarna operasi berlangsung; dan
3. c.TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Pasal 8

Kepala Badan KesbangpoJ dan Linm as bersama dengan Kepala Kantor Satpol PP berdasarkan :

a.Laporari/pengaduan yang disampaikan oleh setiap orang dan/atau Satpol PP dan/ a tau Penyidik PPNS
b.Tertangkap tangan oleh orang/masyarakat dan/atau Satpol PP dan/atau oleh Penyidik PPNS.
c.Diketahui langsung oleh PPNS. ~: [10)

(1)Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasall layat (2) huruf emerupakan APBDyang mendukung kebutuhan Operasi Yustisi.
(2)Anggaran penyelenggaraan Operasi Yustisi sudah tersedia dalam APBD scbelum operasi dilaksanakan (cash on hand). . __ --·--···

Pasal 12

(1)Mobilisasi kckuatan dalam Operasi Yustisi adalah proses pengerahan personil Tim Operasi Yustisi yang dilaksanakan atas perintah Ketua Tim Operasi Yustisi dan disetujui oleh Penanggungjawab Operasional Tim Operasi Yustisi ;
(2)Mobilisasi Kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.Sasaran a tau TO;
2. b.CB,
3. c.kemampuan personil,
4. d.sarana dan prasarana, dan
5. e.anggaran.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…