DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Sifat, Tujuan, Fungsi dan Bidang Kegiatan; 3. Pendirian; 4. Pendaftaran Dan Pendapatan; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Organisasi, Kedudukan dan Kepengurusan; 7. Keanggotaan; 8. AD dan ART; 9. Keuangan; 10. Badan Usaha LSM; 11. Pemberdayaan LSM; 12. Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 13. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional LSM; 14. Forum Daerah LSM; 15. Pengawasan; 16. Penyelesaian Sengketa LSM; 17. Larangan; 18. Sanksi; 19. Ketentuan Peralihan; 20. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 3

(1) LSM berasaskan Pancasilaatau asas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: (2) LSM bersifat sukarela, sosial, mandiri, demokratis dan nirlaba.

Pasal 2

BAB II ASAZ, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN BIDANG KEGIATAN 16. Pengurus Pusat adalah Pengurus LSM yang berkedudukan di Kantor Pusat LSM yang bersangkutan : 1 7. Organisasi adalah Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat. 18. Nirlaba adalah tidak berorientasi pada keuntungan materil, baik dalam bentuk barangmaupun.jasa ... 19. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa ... 7 LSM didirikan oleh 3 (tiga) orang atau lebih, kecuali LSM yang berbadan· hukum Yayasan. BAB IV PENDIRIAN

Pasal 5

(1) LSM memiliki bidang kegiatan yang mencakup namun tidak terbatas : a. pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat b. advokasi dan kampanye pelestarian lingkungan hidup. c. pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat d. pembangunan berkelanjutan (sustainable development) e. penanggulangan kemiskinan f. pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, suplai air bersih dan lain-lain g. advokasi perempuan dan keadilan gender h. pendampingan anak-anak terlantar, tuna wisrna dan kelompok tidak berdaya ( disable people) lainnya 1. advokasi tenaga kerja lokal clan buruh migran J. advokasi pelayanan konsumen k. advokasi pelayanan publik 1. bantuan penanganan bencana sosial dan bencana alam. m. advokasi kebijakan publik n. advokasi dan demokratisasi pengelolaan surnberdaya alam o. bantuan hukum rakyat p. pemantauan, pencegahan dan pemberantasan korupsi ··--·--·q, -pendidikan--politikdan-kewarganegaraan---··---··· -·-··- ··· r. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat terpencil s. pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan unsur-unsur kebudayaan daerah t. pengembangan sektor informal dan ekonomi kreatif berskala kecil, rumah tangga dan menengah u. Advokasi tata kelola pemerintahan daerah, pemerintahan desa clan pengelolaan keuangan daerah (2) LSM dapat memiliki bidang kegiatan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang termaktub di dalam AD/ART organisasi masing- masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4

g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. I . -----------·- ---,-----,---~--------------:--:------:----:------:--'--- 8 Badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(4) (3) (2) (1) Badan hukum perkumpulan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat ( 1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD clan ............. ART;··.... . -·· . - .. . . . . b. program kerja; c: · · sumber pendanaan; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) LSM berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [I] huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan, atau b. yayasan. (2) LSM berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. (3) LSM berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 7

(1) LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. (2) LSM sebagaimana dimaksud pada ayat {lldapat: - a.. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota.

Pasal 6

i! I ! ' 9 (1) Pendaftaran LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberianSurat Keterangan Terdaftar. (2) Pendaftaran LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kantor Badan Kesbangpol dan Linmas;

Pasal 12

(1) LSM Daerah yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah rnendapatkan pengesahan badan hukum. (2) Pendaftaran LSM Daerah yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, LSM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar. {4) LSM Daerah yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {3), melaporkan keberadaanya kepada Badan Kesbangpol dan Linas untuk keperluan pendataan LSM.

Pasal 11

(1) Pendaftaran terhadap LSM di Daerah dilakukan terhadap LSM Daerah yang tidak berbadan hukum. (2) Pendaftaran teradap LSM Nasional dan LSM Provinsi yang memiliki kegiatan dan kantor cabang atau sebutan lain di Daerah dilakukan pada tingkatan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. {3) Pemerintah Daerah wajib mendata LSM Pusat dan LSM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pendataan terhadap LSM Pusat dan LSM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas dengan cara melakukan pencatatan terhadap : a. nama dan alamat kantor pusat organisasi b. Alamat kantor cabang atau sebutan lain di daerah c. nama pendiri; d. tujuan dan kegiatan organisasi sesuai AD atau ART e. jenis kegiatan yang dilaksanakan di Daerah f. nama pengurus.di tingkat pusat dan Daerah

Pasal 10

J.,I;tP! !Ill ~ i e1 illijl :ii ,, BAB III PENDAFTARANDANPENDATAAN 10 (1) Dalam hal LSM Daerah tidak berbadan hukurn tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pendataan sesuai dengan alarnat dan domisili. (2) Pendataan LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas. (3) Pendataan LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan sesuai AD dan ART; dan d. susunan pengurus.

Pasal 14

(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran. (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta LSM Daerah pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. . . . ... (3) Dalam hal LSM Daerah lulus verifikasi, Bupati memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja ...

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…