DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Wewenang Pemerintah Daerah; 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Perizinan; 6. Intensif dan Disinsentif; 7. Kerjasama dan Kemitraan; 8. Pembiayaan dan Kompensasi; 9. Peran Masyarakat; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Pengawasan; 12. Larangan; 13. Sanksi Administratif; 14. Penyidikan; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebersihan, keteraturan .clan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari preses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara -baik dan benar dapat memberi dampak negatif baik .dari aspek sosial, ekcnorni dan lingkungan;
b.bahwa untuk menjamin tersclenggaranya pengelolaan sampah yang ideal, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Konawe, berdasarkan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201'0 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk · peraturan daerah tentang pengelolaan sarnpah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGELOLAANSAMPAH TENTANG ·-·- J:>ERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR : 30 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA ' ... ; J ~ . +v.' .... - ··-·--: ....:.: .. :.: .. :... - ·.. -- .:::.. - . ~··. ,. . :~ ' . Mengingat Menimbang ·-·- -----·- --·-• ~__:-=._ •••• !..·-·-- ... ,.':....!..~ ........:.-~...!.=:..~-:=-..i,c.f::!:--~·'"""~i7'>-·-..,_-.,,._.,,._,.~:..,)-"-,•·Y'., ...., ~"-"";" :' ........ , ~\I~ Y.~" - ,_-'~ •1,• ~~ r .~ ~ • •·· · ...•. • ·- --'--=-------· _____, . . - - . . . [2] PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTAN,G PENGELOLAAN SAMPAH

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATIKONAWE dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONA"!J!E Dengan Perserujuan Bersama 4851);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-u ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teritang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uridang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan 'Sampah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. .. -- . ----·- - --· .....··--- -; .. - ·"-:...~~-,.-:~-=--·~,-- . ;•': -~-=-.::::·;.;_:;=.~:..:~·::~~::.:=:::.....:.__._-_·_~..::....:!:.:.:..:X-.:.:=~=---c-.:..-:=-::;.:.::;.;_:l::;:.c.:!..:..u...--.:.........:.s:;.;,..;.·~--.-=-~-.:.·--···-~:-~:--~~~~ ..~~:.;.:;...:,t:---......,...~;1· :.:.; -. . . :· -~::'.:: .·· .. -,.:;Ir:--:-.- . ·:-~---'-- . .. . ···~·-· - .. - ·,-·· - .. :.--··(;;;·;. . ·. '·. ::'. : ·. • 41: .. -... .: [3] Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Konawe. Pemerin tah Daerah adalah Bu pati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Konawe. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari .dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan perrriukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khu su s, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/ a tau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13.Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15.Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16.Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang,

Pasal 1

2. i I 3. I 4. I I 5. I · I 6. 7. - ... -._· . - ·~:-.::. :·,. -·.::.-·- - . - :~.. ; . 'i·.·r-··· -- .-. - . ······~··-· . •;:..:.1':~~~-:::::._·-_::r:J~·;: .. :·~~=~ .. ~.-:·--:·.,--,•···~ f"'"t'._•--f•,,,, ·: ;::•• ,··g;i'·~_,.cc_,,., • "•".1.•···,'""',. .. ,r, ..,. .• ,. "":'.t'.~•J-•,;t•.-..:·•,·"<""'r"=-:,•_ .._ -r-': __ u -'-- .•.. , -• ---·--·-'---·, __ 0 • I . [ 4]

(1)Jenis-jenis sarnpah yang dikelola Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sarnpah rumah tangga, dan
2. b.sarnpah sejenis sarnpah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM .i:», 1.

Pasal 2

·-------·--"-- ... ·:, .. .. .·_:~__ ·_._'.(_·:.~---=>: __ --f::."::=·':77~;::·; ...... __ · ··t<·~· .:····: .. . - - • ..:· ·. -n : . ·.: l;·i ·:. ·.:.: :"'.,;.;._ ..;·~..:·;.~.;_ •· pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan.. dan · pemrosesan akhir sarnpah.

17.Ternpat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sarnpah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena darnpak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sarnpah di tempat pemrosesan akhir sarnpah.
19.Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persarnpahan di daerah.
20.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persarnpahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tidak terlalu mencari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prmsip efisiensi dan produktivitas.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupatcn Konawe yang diangkat sebagai penyidik. -- -:- .... - . ····: ., .: . ... :... -. ~- -~ :.; . v-c-: .. •: .. ~ .' ~· "' ... . . ·- .' ..... -- __ .:.~.~-.- .: ~\·,;:'.°; ":- ·:"':";~_._-:; .. _1'. __ • .. ,: ;. .~~·-··• ~ • , . ,, •" , "•""" • • .... -. • • ~ .. ,.~•'"·•-•·••"n••~""'.""">+• _• ••••••H+-••• • ••• • • • .,,.,.,• .. ,.·., "'"L~·•·;~..:"::~~:".;~;~~~: ..~~~-:~••••,1:•"•••:- .... •·~•·_•,..•:t•-'••"•~ ..ryL-•••--·"•:•"•••\•,•" .~-• .·:. [5]

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah .daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi,
2. b.menyelenggarakart pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pernerintah,
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sarripah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
4. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan ak.hir sampah,
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enarn] bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pernrosesan akhir sampah dengan sistem pernbuangan terbuka yang telah ditutup, dan
6. f.menyusun dan · · menyelenggarakan sis tern tanggap · darurat pengelolaan sampah.
(2)Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan terr.pat pemrosesan akhir sarnpah sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) .huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 5

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta rnenjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta rnenjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, azas keselamatan, asas keamanan, clan azas nilai ekonomi.

Pasal 3

. .: f :.'T ?; ·?-=t:? :': '\' : • · .··· -~-~-:~-~---:: ":.;,. -~·:,,j;, .. ---~·, .. ,·~:. . .. ·:·· .. v-", ····- .,, .:.: ··~ ·-··· . . --- .. _' -· .... ·__ ... · ·-· . ~--- ·----· ... --~-- -··· ··.--- ·-·-····- --· -· ---- - _. ·- ----.-.-.--·.-·.; .• • .•• ·,., ·.·-·r;•· --. • ' ' . .:::..:...;;:.;.•~~~-~~~~";.:J~'.::;._~;;.S::.j-:-:s.i•J;~~·:f":'i~~~'::".!t.!'~'"l-;:J"1:'. ~;:-~-~'~:;~":·!~~c~·;'!.\:;l".!;~t:.-.i.::·7"'r.·=::~-L-·:::::"'"::';:-:-_-:-·:- [6]

(1)Pernerintah Daerah daJam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pernbatasarr tirnbulan sarnpah, pendauran ulang sampah, dan/atau pernanfaatan kernbaJi sarnpah.
(2)Pengurangan sarnpah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaJui kegiatan:
1. a.pernantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi rarnah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
2. b.fasilitasi kepada masyarakat clan dunia usaha dalarn rnengembangkan dan mernanfaatkan basil daur ulang, pernasaran basil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah rnenyusun rencana pengurangan dan penanganan sarnpah yang dituangkan daJarn rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
(2)Rencana pengurangan dan penanganan sarnpah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya rnernuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sarnpah rnulai dari surnber sarnpah sampai dengan TPA;
3. c.pola pengernbangan kerjasama daerah, kemitraan, dan ,partisipasi. masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pernbiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan rnasyarakat; dan
5. e.rencana pengernbangan dan pernanfaatan teknologi yang rarnah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan rnengguna ulang, rnendaur ulang, dan penanganan akhir sarnpah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sarnpah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pengangkutan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal ·s huruf c dilaksanakan dengan cara:
1. a.sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan atau nama lainnya;
2. b.sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. c.sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. dari sumber sampah sarnpai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab .perigelola kawasan; dan

BAB III

PENYELENGGARAANPENGELOLAANSAMPAH [7]

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sejak pemindahan sarnpah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 10

(1)Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sam pah organik dan anorganik.
(2)Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
(3)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik bagi setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
(4)Fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dikawasan khu su s, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…