DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 32 Tahun 2015

Nomor: 32
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kecamatan Tongauna Utara di Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, eselonering, uraian tugas dan tata kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TONGAUNA UTARA DI KABUPATEN KONAWE BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
6.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
8.Kecamatan adalah Wilayah Keija Camat sebagai Perangkat Daerah.
9.Kelurahan adalah Wilayah keija Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
10.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
11.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah BAPERJAKAT lingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tongauna Utara. BABUI LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

(1)Kecamatan Tongauna Utara seluas 2.423,72 Km2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggaberi;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongauna; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abuki. Kecamatan Tongauna Utara meliputi:
5. a.Desa Waworoda Jaya;
6. b.Desa Uluaao;
7. c.Desa Sanuanggamo;
8. d.Desa Anggohu;
9. e.Desa Ambopi;
10. f.Desa Nambeaboru; g- Desa Puundombi;
11. h.Desa Olo’Onua;
12. i.Desa Barowila; dan j- Desa Andalambe.
(3)Kecamatan Tongauna Utara semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tongauna;
(4)Dengan dibentuknya Kecamatan Tongauna Utara, maka Wilayah Kecamatan Tongauna dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tongauna Utara;
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tongauna Utara berada di Desa Pundombi;
(6)Jumlah Penduduk Kecamatan Tongauna Utara adalah 7.892 jiwa;
(7)Peta Wilayah Kecamatan Tongauna Utara adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 4

(1)Desa yang akan ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
(2)Pendefinitipan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat
(1)pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada wilayah kecamatan;
(2)Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pemerintahan tingkat Kecamatan, Pembina Pemerintah Desa dan Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan, penyelenggaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan Perangkat Daerah dan antara Instansi vertikal ditingkat Kecamatan serta tugas lain yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a.Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
b.Pembinaan pelayanan umum.
c.Pembinaan kesejahteraan sosial.
d.Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
e.Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
f.Penyusunan rencana dan program, Pembinaan administrasi dan ketatausahaan.
g.Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. 5

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
1. a.Camat;
2. b.Sekretariat Kecamatan membawahi: - Kepala Sub Bagian Umum; - Kepala Sub Bagian Kepegawaian; - Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. c.Seksi Pemerintahan;
4. d.Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. e.Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
6. f.Seksi Kesejahteraan Sosial;
(2)Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. b a b vn ESELONBRING

Pasal 9

(1)Camat Eselon III-A
(2)Sekretaris Camat Eselon III-B
(3)Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan Eselon IV-A
(4)Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Seksi di Kelurahan Eselon IV-B b a b vm URAIAN TUGAS

Pasal 10

(1)Sekretariat Kecamatan adalah unsur Staf;
(2)Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disingkat/disebut Sekcam, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat; 6

Pasal 11

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan Pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan;

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015