DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi dan lalu lintas. Diatur juga mengenai Angkutan, Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, forum lalu lintas dan angkutan jalan, dna peran serta masyarakat. Selain itu peraturan ini juga mengatur mengenai dampak lalu lintas dan angkutan jalan, pengendalian, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Dan terkahir diatur mengenai penindakan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dengan memasan alat pembatas kecepatan. Penetapan batas kecepatan paling tinggr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu l,alu Lintas dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 12

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan. Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri t4

(1)(2t
(3)
(1)(2t
(3)
(4)(s)
(1){21
(6)t7) atas unsur Penyelenggara Jalan, Unit Kerja serta Kepolisian. Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindakianjuti oleh Penyelenggara Jalan, Unit Kerja serta Kepolisian. uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Unit Kerja dan Kepolisian.

Pasal 14

Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki Jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan Kecelakaan ["alu Lintas. Daiam ha1 belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan rvajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 15

(1)Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa: Rambu lalu lintas; Marka jalan; Alat pemberi isyarat lalu lintas; Alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
1. e.Alat pengawasan dan pengaman jalan;
2. f.Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pengawasan, pengarahan, pengarnanan, dan pengendalian lalu lintas. Pembangunan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memperhatikan pengguna jalan penyandang cacat. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkepan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

Pasal 16

t1) t2\ t1)

(2)
(1){2) a. b. c. d.
(2)
(3)
(4)Pekerjaan jalan pada ruang gangguan lalu lintas harus Unit Keq'a. Galian tanah atau material milik jalan yang dapat mengakibatkan mendapatkan persetujuan dan izin dari lainnya pada ruang milik jalan sebagai 15
(3){41 akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu iintas. Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan. Apabila pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) lalai atas tanggungjawabnya, maka Unit Kerja dapat menghentikan pekedaan.

Pasal 17

Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh. Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan. Apabila badan atau perorangan sebagaimanadimaksud pada ayat
(2)tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penyelenggara Jalan, Unit Kerja dan Kepolisian dapat melakukan tind.akan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Setiap pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B-3) hanya boleh dilakukan dengan menggunakan kendaraan khusus sesuai persyaratan pengangkutan sebagaimana ketentuan pemerintah yang berlaku.

Pasal 19

(1)Setiap orang atau Badan dilarang :
1. a.Menempelkan sesuatu atau menambah pada rambu, sehingga mengurangi arti rambu lalu lintas.
2. b.Memasang sesuatu yang menyerupai rambu.
3. c.Membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (speed harm) dan pita penggaduh {rumbte stripl;
4. d.Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
5. e.Menutup bukaan atau putaran jalan (u-furr\;
6. f.Membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan; Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman; Menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
7. i.Melakukan perbuata.n yang dapat merusak sebagian a.tau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
(1)(21
(3)o b. h. t6 (2| Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (U, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja.

Pasal 20

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1)huruf f meliputi fasilitas pejalan kaki, flasilitas untuk sepeda, fasiiitas pemberhentian angkutan umum dan penerangan jalan umum. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilita"s pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekedasama dengan pihak swasta. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaarr fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 21

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal yang terdiri dari :

a.Terminal penumpang;
b.Terminal barang. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf a merupakan prasarana lalu lintas untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangall dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan penumpang umum. Apabila asal dan tujuan pelayanan angkutan orang tidak tersedia terminal penumpang, maka untuk menunjang operasional yang lebih tertib dan teratur dapat dibangun fasilitas perpindahan angkutan umum. Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf b merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar danf atau memuat barang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang. Pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat {2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan sekaligus dengan pemungutan retribusi pengujian

(1)(21 (3i
(1)l2l
(3)
(4)(s)
(6)t7 kendaraan bermotor dan akan diatur lebih ianjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1)huruf a dikelompokkan dalam tipe. (21 Tiap-tiap tipe terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.
(3)Pengelompokan tipe terminal dan kelas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…