DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Konawe dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan PAUD, dan standar penyelenggaraan. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai kurikulum dan program pembelajaran, pendirian dan perizinan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, sumber pembiayaan, penamaan dan penomoran. Sselain hal tersebut, peraturan ini mengatur juga masalah perubahan penyelenggara PAUD, evaluasi dan sistem pelaporan, dan penutupan dan pencabutan izin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk meningkatkan akses atas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata dan terjangkau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Konawe; : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, t Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 60 );
14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 2 Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 121);
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KONAWE BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
8.Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
9.Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe. 3
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki pendidikan lebih lanjut.
15.PAUD Formal adalah PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat.
16.PAUD Nonformal adalah PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD atau bentuk lain yang sejenis.
17.PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak, usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
18.Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya bekeija.
19.Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia 2-4 (dua sampai empat) tahun dengan masa pendidikan satu tahun dan paling lama dua tahun.
20.Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
21.Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD di bawah kewenangan Kementerian Agama pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan 4 agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum memasuki Sekolah Dasar atau sederajat.
22.Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini.
23.Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
24.Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AI-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
25.Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pegasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
26.Tenaga Kependidikan adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yag terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
27.Pengawas/Penilik Taman Kanak-Kanak/PAUD yang selanjutnya disebut Pengawas/Penilik TK/PAUD adalah Guru pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada PAUD baik jalur formal maupun non formal.
28.Peserta Didik PAUD adalah anak berusia 0-6 Tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
29.Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
30.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
31.Bunda PAUD yang selanjutnya disebut Ummi PAUD adalah Tokoh Sentral di setiap jenjang pemerintahan yang berperan aktif dalam Gerakan Nasional PAUD di Wilayah Kabupaten Konawe. 5 BAB n MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan teijangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, pengetahuan, keterampilan, daya cipta dan sosial emosional yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB M

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
(2)PAUD formal berbentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan dan Masyarakat dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)PAUD Nonformal berbentuk KB, TPA, Pos PAUD dan SPS, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Yayasan, Desa, Kelompok Masyarakat maupun perorangan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
(4)Penyelenggara PAUD Nonformal harus :
1. a.Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
2. b.Mempunyai program rencana strategis pengembangan pendidikan;
3. c.Melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
4. d.Memenuhi persyaratan administratif dan edukatif. 6
(5)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Kriteria Peserta didik PAUD sebagai berikut:

a.Peserta didik TPA adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi Anak yang orang tuanya bekeija;
b.Peserta didik KB adalah anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
c.Peserta didik TK/RA adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
d.Di daerah yang tidak terdapat TK/RA maka TPA, KB, dan SPS dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Pasal 6

(1)Lama pendidikan peserta didik sebagai berikut:
1. a.Lama pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun
2. b.Lama pendidikan TK/RA adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan
3. c.Lama pendidikan TPA sesuai kebutuhan
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal 7

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut:

a.Memiliki izin operasional termasuk identitas lembaga penyelenggara PAUD;
b.Memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
c.Memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
d.Memiliki kurikulum yang Standar pada Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak; 7
e.Memiliki tempat yang aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak;
f.Memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
g.Khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki keijasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes atau Puskedes) terdekat.

Pasal 8

(1)Jumlah Peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan TK atau RA paling sedikit 15 (lima belas) anak.
(2)Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan TPA paling sedikit 8 (delapan) Anak.
(3)Jumlah peserta didik PAUD dalam 1 (satu) satuan pendidikan KB atau SPS paling sedikit 10 (sepuluh) Anak.
(4)Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 9

(1)Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
(2)SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
1. a.Standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
2. b.Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.Standar isi, proses, dan penilaian; dan
4. d.Standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan Anak sesuai dengan standar yang berlaku
(2)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Pekarangan Mesjid dan Fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah Desa.
(3)Waktu Penyelenggaraan PAUD terbagi atas :
1. a.TK/RA dilaksanakan enam atau lima hari perminggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 900 menit (30 Jam pembelajaran @ 30 Menit);
2. b.KB atau SPS dilaksanakan minimal tiga kali pertemuan setiap minggu, dengan waktu sekali pertemuan paling singkat 150 menit (5 jam pembelajaran @ 30 menit); 8
3. c.TPA atau Pos PAUD dilaksanakan paling sedikit dua kali pertemuan dalam setiap minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…