DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pinjaman daerah pembangunan rumah sakit umum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jumlah pinjaman, jangka waktu dan bunga pinjaman, serta biaya manajemen, biaya administrasi, dan biaya kesepakatan pinjaman. Dalam peraturan ini diatur juga mengenai sanksi keterlambatan dan penarikan pinjaman, pembayaran kewajiban pinjaman, mekanisme pembayaran pinjaman, kepastian pembayaran pinjaman. Dan yang terakhir adalah pengaturan terkait pembukuan dan pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe, Pemerintah Daerah diperhadapkan dengan kondisi bangunan dan lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe yang ada sudah tidak layak sehingga berimplikasi pada kurang optimalnya pelayanan RSUD Kabupaten Konawe;
b.bahwa dengan keterbatasan kapasitas keuangan Daerah, maka dalam upaya pembangunan RSUD yang layak sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dibutuhkan dukungan pendanaan yang bersumber dari pinjaman Daerah;
c.bahwa untuk merealisasikan pinjaman Daerah sebagaiamana dimaksud pada huruf b di atas, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pinjaman daerah pembangunan RSUD;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah.

1.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 l Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 2 Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 3 ( Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 4 I *
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6.PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. SMI adalah Badan U saha Milik Negara dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang berperan sebagai Lembaga Pemberi Pinjaman kepada pihak Pemerintah Daerah maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Institusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 5

Pasal 3

Jenis Pinjaman adalah Pinjaman jangka panjang.

Pasal 4

a.Pinjaman digunakan untuk pembiayaan pembangunan RSUD yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat Kabupaten Konawe.
b.Pinjaman untuk pembangunan RSUD Kabupaten Konawe adalah melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe dan setelah pembangunan selesai bangunan ini diserahkan ke BLUD Rumah Sakit Konawe.

BAB M

JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

Jumlah pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT, SMI adalah sebesar Rp. 231.974.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu sembilan ratus tujuh puluh empat milyar rupiah).

Pasal 6

(1)Jangka waktu pinjaman adalah 8 (delapan) tahun termasuk masa tenggang (grace period) pokok pinjaman.
(2)Masa tenggang (grace period) pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 18 (delapan belas) bulan yang dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
(3)Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT.SMI.

Pasal 7

(1)Jenis jangka waktu pinjaman adalah bunga tetap (fixed rate).
(2)Besarnya bunga pinjaman merujuk pada tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia periode bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2015 ditambah 2% (dua persen) atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) setiap tahun.
(3)Bunga pinjaman dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dihitung sejak pencairan pinjaman tahap pertama.
(4)Jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman setiap tanggal 30 (tiga puluh) triwulan berkenan. 7
(5)Bunga dihitung berdasarkan hari kalender dengan ketentuan 1 (satu) tahun yang identik dengan 365 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetap.

BAB IV

BIAYA MANAJEMEN, BIAYA ADMINISTRASI, DAN BIAYA KESEPAKATAN PINJAMAN

Pasal 8

Biaya manajemen ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah pinjaman.

Pasal 9

Biaya administrasi dan biaya kesepakatan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari 1% (satu persen) jumlah pinjaman.

BAB V

SANKSI KETERLAMBATAN

Pasal 10

(1)Pembayaran sanksi keterlambatan yang meliputi sanksi keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan sanksi keterlambatan pembayaran bunga pinjaman ditetapkan dengan memperhitungkan hari denda keterlambatan atas kewajiban yang harus dibayar.
(2)Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran pokok pinjaman.
(3)Sanksi keterlambatan akibat keterlambatan pembayaran bunga pinjaman dihitung maksimal sebesar 24% (dua puluh empat persen) per tahun dari kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

BAB VI

PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 11

(1)Penarikan pinjaman dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening induk dana pinjaman PT. SMI ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penarikan pinjaman dilakukan setelah syarat petjanjian efektif terpenuhi dengan besaran penarikan pinjaman didasarkan kepada 8 t realisasi fisik perkeijaan yang mengacu pada laporan kemajuan fisik pekerjaan dari Konsultan pengawasan.
(3)Dalam hal pelaksana kegiatan mengajukan uang muka, batas maksimal penarikan pinjaman tahap pertama sesuai dengan Peraturan Presiden yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…