DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik; Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Konawe lebih efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan legalitas kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usahanya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Konawe.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 39, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten te.rrg Peru bab.ari Ata.s PcrClluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten KonaweTahun 2017 Nomor 174);
18.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahuri 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
19.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273). Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE Dan BUPATIKONAWE MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATENKONAWE BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Peraturan Daerah Kabupaten ZKota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama kepala daerah.
6.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Konawe.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
9.Perizinan adalah segala bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundag-undangan.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danj atau kegiatannya.
11.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13.Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha danjatau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15.Sertifikat Standar adalah pemyataan danjatau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16.lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17.Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.
18.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
19.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan stan dar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
20.Pengawasan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangankan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
21.Pengawasan insedentil adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Administrator KEK, darr/atau Badan Pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu.
22.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
23.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus
26.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
27.Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
28.Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal.
29.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

a.Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b.Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKO Pasa12 Penyelenggaraan Perizirian dalam Peraturan Daerah irii bertujuan urituk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Konawe,melalui :

Pasal 3

(1)Sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib untuk memenuhi, yaitu :
1. a.Persyaratan dasar perizinan berusaha; darr/ atau
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkantingkat risiko dan peringkat skala usaha.
(4)Tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Daerah ini, meliputi sektor :

a.Kelautan dan Perikanan;
b.Pertanian;
c.Lingkungan Hidup;
d.Perindustrian;
e.Perdagangan;
f.Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
g.Transportasi;
h.Kesehatan, obat dan makanan;
1. 1.Pendidikan dan Kebudayaan; J. Pariwisata; dan
k.KetenagakeIjaan.

Pasal 5

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada Pasa14 meliputi pengaturan:
1. a.Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha ;
2. b.Persyaratan dan Zatau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;dan
4. d.Standar kegiatan usaha dan Iatau standar produk.
(2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Pada setiap sektor perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan . , pembmaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan penyelenggaraan penerbitan penzman berusaha berbasis risiko, diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe atas dasar pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
(2)Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe.
(3)Ketentuan mengenai Pendelegasian kewenangan dan Norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
(4)Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) , berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III

SISTEMPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKOSECARAELEKTRONIK

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS dan bersifat wajib.
(2)Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari :
1. a.Subsistem Pelayanan Informasi;
2. b.Subsistem Perizinan Berusaha; dan
3. c.Subsistem Pengawasan.
(1)Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyediakan informasi dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko serta informasi lain terkait.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
1. a.KBLIberdasarkan tingkat Risiko;
2. b.Rencana tata ruang;
3. c.Ketentuan persyaratan penanaman modal;
4. d.Persyaratan darr/atau kewajiban perizinan berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan nib, sertifikat standar, dan izin;
5. e.Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
6. f.Ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
7. g.Pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
8. h.Simulasi pelayanan perizinan berusaha, panduan pengguna sistem OSS, kamus sistem OSS dan halhal yang sering ditanya (frequently asked questions /faq];
  1. 1.Pelayanan pengaduan masyarakat; dan
9. j.Informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan LembagaOSS.
(1)Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
(2)Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
1. a.Pendaftaran akun/hak akses;
2. b.Risiko rendah berupa NIB;
3. c.Risikomenengah rendah terdiri dari : 1) NIB;dan 2) Sertifikat Standar.
4. d.Risiko menengah tinggi terdiri dari : 1) NIB;dan 2) Sertifikat Standar.
5. e.Risiko tinggi terdiri dari : 1) NIB;dan 2) lzin.
(3)Ketentuan mengenai Subsistem Perizinan Berusaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hu~u! c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Su~s~stem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.Perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
2. b.Laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
3. c.Perangkat kerja pengawasan;
4. d.Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;
5. e.Pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanju tnya; dan
6. f.Pernbinaan dan sanksi.
(3)Perangkat kerja Pengawasan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
1. a.Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem ass;
2. b.Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
3. c.Surat pernberitahuan kunjungan;
4. d.Berita acara perneriksaan;
5. e.Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pernenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
6. f.Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka rnendukung pelaksanaan Pengawasan.

Pasal 11

(1)Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Daerahsecara terintegrasi dan terkoordinasisesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
(3)Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
(4)Indikator dalarn Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tata ruang dan standar bangunan gedung;
2. b.Standar kesehatan, keselarnatan, dan/ atau lingkungan hidup;
3. c.Standar pelaksanaan kegiatan usaha;
4. d.Persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma standar prose?ur, dan kriteria dalam peraturan kepala daerah; dan/ atau '
5. e.Kewajiban atas penyampaian laporan dan/ atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 12

Untu~ melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan perencanaan Pengawasan, yang mencakup :

a.Penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan;
b.Ketersediaan anggaran; dan
c.Sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 13

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan tujuan untuk:

a.Memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
b.Mengumpulkan data, bukti, darr/ atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan / atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
c.Rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKO Pasa12 Penyelenggaraan Perizirian dalam Peraturan Daerah irii bertujuan urituk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Konawe,melalui :

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SISTEMPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKOSECARAELEKTRONIK

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PENYELENGGARAANPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKO Pasa12 Penyelenggaraan Perizirian dalam Peraturan Daerah irii bertujuan urituk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Konawe,melalui :

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

SISTEMPERIZINANBERUSAHABERBASISRISIKOSECARAELEKTRONIK

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021