DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air; Penetepan Daya Tampung Beban Pencemaran Air; Kualitas Air Limbah; Perizinan; Pemantauan dan Pemeriksaan Kualitas Air; Pemulihan Pencemaran Air; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan dan Penyediaan Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Sanksi; Pembiayaan, Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melestarikan fungsi air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada sumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
c.bahwa kualitas air pada sumber air di wilayah Kabupaten Konawe semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Konawe; Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 T a h u n 1974, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1981 tentang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambah£in Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 T a h u n 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 Nomor H » » 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 T a h u n 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata L a k s a n a Pengendalian Pencemaran Air;
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang B a k u Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
14.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 T a h u n 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN KONAWE

BAB I

I I PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Dewan Perwakilan R a l ^ a t Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Konawe.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8.Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan h u k u m .
9.Pejabat yang ditunjuk adalaih pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe.
10.Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
11.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
12.B a k u mutu air adalah u k u r a n batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
13.Beban Pencemaran adalah j u m l a h suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.
14.Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam u k u r a n batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
15.Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
16.Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
17.Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
18.Limbah B a h a n Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B 3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
20.Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan ataukegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 2 1 . B a k u mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan j u m l a h zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu. 22.1nstalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
23.Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan h u k u m yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
24.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau U K L - U P L dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
25.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan u s a h a dan/atau kegiatan.
26.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27.Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
28.Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
29.Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan a penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Pasal 2

Maksud pengendalian pencemaran air adalah :

a.Untuk menjamin kualitas air sesuai standar baku mutu dan sebagai upaya pencegahan;
b.Penanggulangan pencemaran air dari sumber pencemaran; dan
c.Upaya pemulihan mutu air, agar kualitas/mutu air pada sumber-sumber air terjamin dan tetap terkendali.

Pasal 3

Tujuan pengendalian pencemaran air meliputi :

a.Mewujudkan kelestarian fungsi air;
b.Air yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia; dan
c.Melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat pada air.
d.Memberikan kepastian h u k u m bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemaran air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemaran air.
(3)Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk muara, dan/atau sungai yang berada dalam wilayah Daerah.
(2)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
1. a.kondisi hidrologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
2. b.baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
3. c.beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
(3)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penetapan prioritas sumber air yang a k a n ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya, ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penentuan prioritas sumber air yang a k a n ditetapkan daya tampung beban pencemaran airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
1. a.status mutu air;
2. b.hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada sumber air; dan
3. c.pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 8

• Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan sebagai dasar:

a.penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
b.penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
c.penetapan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
d.penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
e.penentuan mutu air sasaran.

Pasal 9

(1)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Pemerintah Daerah dapat menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…