DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan dan Pengawasan; Pengendalian; Kerjasama dan Kemitraan; Sistem Informasi; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Pembiayaan; Kewajiban Petani Penerima Insentif; Pencabutan Insentif; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lahan pertanian dan perkebunan merupakan bagian dari sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b.bahwa lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Konawe semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
c.bahwa guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan Undang- Undang Nomor41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe. --..- Men gingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

1.5 Republik Indonesia Tahun 194 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19?9 tentan~
2.Pembentukan Daerah Tingkat II di suiawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 19~9 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tabun 2012 ten tang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9.Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 ten tang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE dan BUPATI KONAWE Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerab ini, yang dirnaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintab Daerah adalab Bupati dan perangkat daerab sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Dinas adalab Dinas yang berwenang mengurus pertanian pangan di Kabupaten Konawe.
6.Laban adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologiyang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7.Lahan Pertanian adalab bidang laban yang digunakan untuk usaba pertanian dan usaba perkebunan.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalab bidang laban pertanian dan perkebunan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkanpangan pokok bagi kernandirian, ketabanan, dan kedaulatan pangan daerab.
9.Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalab laban potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10.Penetapan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalab proses menetapkan lahan menjadi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Perdesaan adalab wilayab yang mempunyai kegiatan utama pertanian atau perkebunan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutarna pada wilayah perdesaan yang memiliki harnparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan / atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utarna untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
14.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15.Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjarnin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalarn jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjan gkau , yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragarn sesuai dengan keragaman lokal.
16.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, arnan, merata, dan terjangkau.
17.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
18.Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
19.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari surnber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi man usia.
20.Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
21.Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22.Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragarnan usahatani dan penganekaragarnan usaha dalarn penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
24.Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun semen tara.
25.lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26.Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diu sahakan , tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
27.Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/Icarst dan tanah pasir.
28.Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutan disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
30.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
31.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWKadalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe.
32.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Konawe.
33.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Konawe.
34.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang rnerupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasa13 Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.Manfaat;
b.Keberlanjutan dan konsisten;
c.Keterbukaan dan akuntabilitas;
d.Kebersamaan dan gotong-royong;
e.Partisipatif;
f.Keadilan;
g.Kelestarianlingkungan dan kearifan loka1;
h.Desentralisasi;
i.Keragaman;dan J. Sosial dan budaya. Pasa14 Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
a.Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.Menjamintersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.Mewujudkankemandirian, ketahanan, dan kedaulatan nanzan:
d.Melindungikepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.Meningkatkanperlindungan dan pemberdayaan petani;
g.Meningkatkanpenyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.Mempertahankan keseimbangan ekologis;
i.Mewujudkanrevitalitasi pertanian. Pasa15 Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian dan perkebunan Berkelanjutan meliputi:
a.Perencanaan;
b.Penetapan;
c.Pengembangan;
d.Pemanfaatan;
e.Pembinaan dan pengawasan;
f.Pengendalian;
g.Kerjasama dan kemitraan;
h.Sistem informasi;
i.Perlindungan dan pemberdayaan petani; J. Pembiayaan;
k.Kewajibanpetani penerima insentif;
1. 1.Pencabutan insentif;
m.Peran serta masyarakat. Umum Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMDdan RKPD.
(2)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Rencana Perlindungan lahan Ce.darigari Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.Tanah terlantar;
2. b.Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.Kawasan lahan marginal.
(5)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebijakan;
2. b.Strategi;
3. c.Program;
4. d.Rencana pembiayaan; dan
5. e.Evaluasi. .........-
(6)Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.Rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.Rencanajangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD, ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP Pasa12 Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pengaturan dan penyelengaraan Lahan Pertanian Pangan dan Perkebunan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan berkonsultasi kepada Bappeda.
(2)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.Inventarisasi data;
2. b.Koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.Menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.Koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan,
(3)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
1. a.Kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
2. b.Kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.Rencana tata ruang wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
1. a.Unsur Pemerintah Daerah;
2. b.Pemangku Kepentinganterkait;
3. c.Masyarakat petani.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa18
(1)Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bappeda.
(2)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
(3)Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.Lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.Upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. d.Target dan sa saran yang akan dicapai; dan
5. e.Pembiayaan. BABIV PENETAPAN Pasa19
(1)Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2)Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.Sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
2. b.Invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. c.Kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
4. d.Rapat koordinasi di tingkat desa;
5. e.Rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
6. f.Rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 10

(1)Luas Lahan Pertanian Pangan tersebar di wilayah :
1. a.Kecamatan Sampara
2. b.Kecamatan Bondoala
3. c.Kecamatan Besulutu
4. d.Kecamatan Kapoiala
5. e.Kecamatan Lambuya f_ Kecamatan Uepai
6. g.Kecamatan Puriala
7. h.Kecamatan Onembute
8. i.Kecamatan Pondidaha
9. j.Kecamatan WonggedukU
10. k.Kecamatan Amonggedo
  1. 1.Kecamatan Wawotobi
11. m.Kecamatan Meluhu
12. n.Kecamatan Konawe
13. o.Kecamatan Unaaha
14. p.Kecamatan Anggaberi
15. q.Kecamatan Abuki
16. r.Kecamatan Latoma
17. s.Kecamatan Tongauna
18. t.Kecamatan Asinua
19. u.Kecamatan Routa
(2)Luas Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.
(3)Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Peta sebaran dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Luas Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan lahan inti.
(2)Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga.
(3)Luas dan sebaran lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Lahan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alamo BABV PENGEMBANGAN
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan. . dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(2)Optimasi lahan pangan seb~ga1mana .
1. a.lntensifikasi lahan pertan1an pangan, . an' dan
2. b.Ekstensifikasi lahan pertan1an pang ,
3. c.Diversifikasilahan pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

a.Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b.Pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
c.Pengembangan irigasi;
d.Pengembangan inovasi pertanian melalui pengembangan wisata pertanian dan / atau pemanfaatan teknologipertanian;
e.Penyuluhan pertanian; danl atau
f.Jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:

a.Pemanfaatan lahan marginal;
b.Pemanfaatan lahan terlantar; dan
c.Pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 15

Diversifikasilaban pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:

a.Pola tanam;
b.Tumpang sari; dan/ atau
c.Sistem pertanian terpadu.

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap:
1. a.Lahan marginal;
2. b.Lahan terlantar; dan C. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
(2)Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:
1. a.Lahan pasir dan kapur jkarst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
2. b.Lahan pasir dan kapur jkarst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
(3)Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagairoana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
1. a.Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
2. b.Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
3. c.Bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.
(4)Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, terhadap:
1. a.Laban yang tanarnan tahunannya belum menghasilkan;
2. b.Lahan yang disela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

Pasal 17

(1)Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
(2)Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.Menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi, laban rawa, dan laban tadah hujan;
2. b.Membudidayakan tanaman perkebunan pada laban kering; danjatau C. Membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.

BAB VLI

PEMBINAAN DAN PENGAW ASAN

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban melakuk~ pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang ~ang tenkat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan BerkelanJutan: .
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Koordinasi;
2. b.Sosialisasi;
3. c.Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
4. d.Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
5. e.Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan / atau
6. f.Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pernantau an , evaluasi dan pelaporan yang dibentuk melalui Peraturan Bupati. Umum Pasal 19 (I) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinir oleh instansi terkait.
(2)Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.Insentif; danjatau
2. b.Pengendalian alih fungsi.
(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, danj atau kelornpok tani berupa:
1. a.Keringanan Pajak Burni dan Bangunan;
2. b.Pengembangan infrastruktur pertanian;
3. c.Pernbiayaaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
4. d.Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
5. e.Penyediaan saran a dan prasarana produksi pertanian;
6. f.Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik;
7. g.Penghargaan bagi petani berprestasi; dan/ atau
8. h.Bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen.
(2)Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasi1itasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Lahan Pangan Berkelanjutan milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Pembangunan dan Zatau peningkatan jaringan irigasi;
2. b.Pembangunan, pengembangan, dan Iatau rehabilitasi ja1an usaha tani;
3. c.Perluasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.Perbaikan kesuburan tanah; dan Zatau
5. e.Konservasi tanah dan air.
(4)Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Penyediaan demontrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan loka1;dan
2. b.Pembinaan dan pengawasan penagkar benih.
(5)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
(6)Kemudahan mengakses informasi dimaksud pada ayat (1) huruf d distribusi informasi dan teknologi kelembagaan penyuluhan pertanian perundang- undangan. dan teknologi sebagaimana berbentuk penyediaan serta yang diselenggarakan oleh sesuai ketentuan peraturan
(7)Penyediaan saran a produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dany atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
(8)Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
(9)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instan si yang yang rnembidangi urusan pertariahan.
(10)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
1. a.Pelatihan;
2. b.Piagam; darr/atau
3. c.Bentuk lain yang bersifat stimultan.
(11)Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati.
(12)Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa121 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan dengan mempertim bangkan:
1. a.Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Kesuburan tanah;
3. c.Luas lahan; d.lrigasi;
4. e.Tingkat fragmentasi lahan;
5. f.Produktivitas usaha tani;
6. g.Lokasi;
7. h.Kolektivitasusaha pertanian; darr/atau
  1. 1.Praktik usaha tani ramah lingkungan. Pasa122 Bupati menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…