DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Kebersihan; Ketertiban; Larangan; Pembinaa, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Penghargaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan kebersihan dan ketertiban umum adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bemegara untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
b.bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kota Unaaha yang tertib, rapi, bersih, sehat, indah dan nyaman diperlukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Konawe;
c.bahwa sebagai bentuk pelaksanan amanat ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai kosekuensi adanva desentralisasi maka PAri:::! trngk at daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan Dan Ketertiban Kota Unaaha.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Dot=1:.o.n.b. ...l ....cuJ. rC~cHUli::I.11 i-eruncang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjacli Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN P~.RATU.RAN DA£RAII TDNTANO H.DDDROIIV'I.l'f Dl"'l.N KETERTIBANKOTAUNAAHA BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Unaaha;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
3.Bupati adalah Bupati Konawe;
4.Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5.Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan;
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Rukun Tetangga di Wilayah Kota Unaaha.
8.Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Rukun Warga di Wilayah Kota Unaaha.
9.Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10.Ketentraman masyarakat adaah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
11.Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat, bentuk apapun dalam ini meliputi segala jalan termasuk bangunan dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas.
12.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah buangan dari masyarakat yang selanjutnya diangkut ke TPA sebagai tempat penampungan terakhir.
13.Tempat umum adalah suatu Iokasi /tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan masyarakat umum sesuai peruntukannya
14.Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana milik umum yang disedia ka n olph Pp:rnQrintQ.h Da.cra.h a.ta:u pihak Ied.ii .
15.Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong - gorong tanggul, tembok dan pintu air.
16.Sampah adalah hasil atau sisa produksi dan proses reproduksi yang terdiri dari dua bagian, yakni sampah organik dan sampah anorganik.
17.Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.
18.Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Kabupaten Konawe.
19.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana serta menentukan tersangkanya. Pasa13 Penyelenggaran kebersihan dan ketertiban bertujuan untuk menciptakan kondisi yang tertib, rapi, bersih, sehat, indah dan nyaman di Daerah.

BAB III

KEBERSlHAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaran kebersihan di Daerah diselenggarakan dengan berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang atau badan bertanggungjawab atas kebersihan.

Pasal 5

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, serta angkutan umum.

(1)Setiap orang mempunyai hak yang sarna atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2)Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan saran a- sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pence mar tidak bergerak.

Pasal 7

(1)Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan ernisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambifen di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
(2)Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(3)Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara arnbifen di sekitar jalan.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu arnbifen di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
(1)Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
(2)PDAMmemproses dan memberikan IJm penyambungan jaringan air kotor persil ke jaringan air kotor PDAM.

Pasal 9

(1)Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dipungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Apabila jaringan air kotor telah tersedia, rnaka air kotor dan air hujan carapembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
(3)Bupati menetapkan syarat-syarat dan tatacara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan rnelalui koordinasi RT dan RW rneliputi kegiatan pewadahan dan / atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pernindahan sarnpah dari lingkungannya ke TPS.
(2)Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara rnenyediakan tempat sampah dan menjadi tanggungjawab pemilik/ pemakai kendaraan.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pengelolaan sarnpah pada urnurnnya meliputi:
1. a.pewadahan dan Zatau pemilahan;
2. b.penyapuan dan pengumpulan;
3. c.pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada ternpat yang tidak mengganggulalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
4. d.pengolahan antara;
5. e.pengangkutan;
6. f.pengohhan akhir.
(2)Pemerintah Daerah rnelalui Dinas Pekerjaan Umurn menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi:
1. a.penyapuan jalan utama;
2. b.pengakutan sarnpah dari TPSke TPA;
3. c.pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSdan TPA;
4. d.pengolahan dan pemanfaatan sampah.
(3)Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan Kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan yang akan membuang bekas perabotan, material sisa bangunan, tebangan dan/atau pangkasan pohon harus membuangnya langsung ke TPA.

Pasal 14

Setiap kendaraan baik sebagai an.gkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…