DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Maksud dan Tujuan; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Hubungan Kerja; Sumber Dana; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberdayaan masyarakat desa Zkelurahan harus berorentasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang maju, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkeadilan daIam rangka mengatasi persoaIan kemiskinan, dan kesenjangan sosial di Kabupaten Konawe;
b.bahwa pemberdayaan masyarakat desa Zkelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, dan poin b maka Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desay Kelurahan. •

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ] 945',
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4310);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerab Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOI"80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKATDESAI KELURAHAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe;
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5.Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan keseiahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desai Kelurahan;
6.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga pengganti LKMDsebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitraPemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkanaspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
7.Badan Permusyawaratan D . esa yang selanJutnya disingkat BPD adalah Iembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotany merupakan wakil dari d d a . . an pen u uk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dltetapkan secara demokratis'
8.P~raturan Desa adalah peraturan p~rundang- undangan yang dltetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. BABII PEMBENTUKANLEMBAGAPEMBERDAYAANMASYARAKAT Pasal 2

(1)Disetiap desa dan kelurahan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang disingkat LPM;
(2)LPM dibentuk disetiap Desa dengan Peraturan Oesa, sedangkan susunan pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangku tan;
(3)LPM dibentuk disetiap Kelurahan dengan Peraturan Kelurah an , sedangkan susunan pengurus LPM dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat kelurahan yang disahkan/dikukuhkan dengan Keputusan Lurah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Pembentukan, pemilihan dan penetapan pengurus LPM di Desa dan Kelurahan dilakukan oleh masyarakat Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh semua unsur yang berada di Desa/Kelurahan. BABIIl MAKSUDDANTUJUAN Pasal 4
(1)LPMDesa/Kelurahan dititikberatkan pada upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desaj'kelurahan yang berdayaguna dengan memaksimalkan potensi desa Zkelurahan yang ada di daerah;
(2)LPMDesa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa/kelurahan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan LPMDesajKelurahan adalah:

a.Memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap upaya pemberdayaan desajkelurahan di daerah; dan
b.Melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdyaan masyarakat desajkelurahan di daerah. BABIV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6

(1)LPMmempunyai tugas :
1. a.Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. b.Menggerakan swadaya dan gotong royongmasyarakat.
3. c.Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan.
(2)LPM dapat melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa, Asosiasi LPMatau LembagajOrganisasi lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
(3)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilaksanakan apabila desertai dengan dana dan sarana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
(4)Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjakan sendiri oleh pengurus LPMatau orang lain yang ditunjuk oleh pengurus LPM berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, LPMmempunyai fungsi :

a.Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa danKelurahan.
b.Pengkoordinasian perencanaan perrbangunan.
c.Pengkoordinasian perencanaan lenbaga kemasyarakatan.
d.Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
e.Penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untukpembangunan di Desa dan Kelurahan. BABV SUSUNAN ORGANISASI

(1)Pengurus LPMterdiri atas:
1. a.Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara danWakilBendahara.
2. b.Beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
(2)Musyawarah LPMdapat menunjuk beberapa orang Penasehat dan atau Penyantun sesuai dengan kebutuhan;
(3)Penasehat dan atau Penyantun dapat dipilih diantara tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Pasa19
(1)Bidang-bidang yang dapat dibentuk pada setiap LPM sekurang- kurangnya terdiri atas:
1. a.Bidang peningkatan Sumber Daya Manusia.
2. b.Bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
3. c.Bidang pemberdayaan perempuan.
4. d.Bidang kemitraan usaha dan pembangunan.
5. e.Bidang pemuda, olahraga dan seni budaya.
6. f.Bidang keamanan, ketentrarnan dan ketertiban.
(2)Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dibantu oleh beberapa orang anggota sesuai kebutuhan;
(3)Jumlah Bidang dapat ditambah dan/ atau dikurangi sesuai dengan kondisi danperkembangan organisasi.

Pasal 10

(1)Anggotapengurus terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pendidik/guru, pemuda, perempuan dan pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan;
(2)Persyaratan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus antara lain:
1. a.Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. b.Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. c.Berkelakuan baik, jujur, adil, dan amanah dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
4. d.Terdaftar sebagai penduduk DesajKelurahan dan bertempat tinggal tetap di DesajKelurahan yang bersangkutan.
5. e.Mempunyai kemampuan dan kesungguhan untuk bekerja dan membangun DesajKelurahan yang bersangkutan.
6. f.Menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus.
(3)Anggota pengurus tidak dirangkap dengan jabatan struktural di pemerintahan termasuk perangkat DesajKelurahan, Kades, Sekdes dan Kaur serta BPD.

Pasal 11

(1)Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
(2)Anggota masyarakat yang berhak memilih dan dipilih adalah semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

(1)Pemilihan dan penetapan pengurus dilakukan oleh Panitia pemilihan pengurus yang dibentuk dalam musyawarah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
(2)Panitia pemilihan pengurus terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan.tokoh adat yang mencerminkan keterwakilan dari Dusurr/Lingkungan yang ada di Desai Kelurahan tersebut;
(3)Panitia pemilihan dimaksud dapat dibentuk sebelum atau pada waktu musyawarah pemilihan pengurus;
(4)Panitia pemilihan terdiri dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang yang di antaranya ditunjuk seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota;
(5)Tata Tertib pemilihan pergurus disusun oleh panitia pemilihan dan disahkan dalam Musyawarah LPMyang bersangkutan.

Pasal 13

(1)Pem~l~han Pengurus dilaksanakan melalui pencalonan ataupun pernilihan langsung secara umum, bebas, rabasia, jujur dan adil;
(2)Calon yang mendapat suara terbanyak dinyatakan terpilih dan ditetapkan sebagai pengurus;
(3)Sebelum pemilihan dilangsungkan, panitia pemilihan mendaftar anggota musyawarah LPMyang hadir;
(4)Musyawarah LPM dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurarig- kurangnya Y2(satu per dual ditambah 1 (satu) dari jumlah udangan;
(5)Apabila kuorum sebagaimana ditentukan pada ayat (4) tidak tercapai, maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam dan apabila setelah ditunda, kuorum tidak tercapai juga maka musyawarah dinyatakan sah.

Pasal 14

(1)Pengurus yang terpilih dalam musyawarah LPM dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilihan pengurus oleh panitia pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini;
(2)Pengurus yang dipilih dalam musyawarah LPM ditetapkan sebagai pengurus dengan Keputusan Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatanyang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(3)Dalam musyawarah LPM itu juga dilantik pengurus terpilih tersebut oleh Kepala Desai KepalaKelurahan atau pejabat yang mewakilinya.
(1)Masa bakti pengurus selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggat pelatikannya;
(2)Pengurus yang telah berakhirmasa baktinya, dapat dipilih kembali, kecuali ketua yang hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
(1)Pengurus berhenti atau diberhentikan karena:
1. a.Meninggal dunia.
2. b.Mengundurkan diri.
3. c.Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain.
4. d.Berakhir masa baktinya.
5. e.Tidak memmuhi lagi persyaratan sebagai anggota pengurus.
6. f.Melakukan perbuatan tercela dan melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pemberhentian anggota pengurus ditetapkan dengan keputusan pengurus berdasarkan hasil rapat pengurus.
(1)Pengurus bertugas:
1. a.Menyusun rencana / program kerja operasional pelaksanaan tugas LPM.
2. b.Memimpin penyelenggaraan pelaksanaan program kerja operasional lembaga.
3. c.Mewakililembaga, baik dalam dan di luar pengadilan.
4. d.Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan rapat kerja lembaga.
5. e.Melakukan tugas-tugas lain dalam upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
(2)Pembagian tugas diantara anggota pengurus diatur dan ditetapkan dalam keputusan pengurus berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus.

Pasal 18

(1)Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:
1. a.Menyusun rancangan operasional program kerja, baik jangka panjang (selama masa bakti) mapun rencana operasional tahunan.
2. b.Menyelenggarakan dan melaksanakan rencana Zprogram kerja operasional yang telah ditetapkan.
3. c.Mengkoordinasi semua rencana dan pelaksanaan serta pengendalian program kerja operasionallembaga.
4. d.Mengendalikan, mengevaluasi dan mengawasi semua rencanaj program kerja.
5. e.Menyusun laporan atas pelaksanaan rencanaj program kerja operasional lembaga.
(2)Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab kepada Musyawarah LPM dan melaporkan kepada Pemerintah DesajKelurahan serta instansi terkait, termasuk kepada Forum Komunikasi Asosiasi LPM di Kecamatan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…