DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I PENGERTIAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEMBINAAN BAB IV KETENTUANPE NUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Konawe;
b.bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbul kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa lambang daerah merupakan manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita - cita luhur bangsa;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Konawe. BUPATIKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA LAMBANGDAERAHKABUPATENKONAWE TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWE NOMOR 15 TAHUN2016 BUPATIKONAWE PROVINS!SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIKONAWE dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lam.bang Negara (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 790);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

(3)Kedudukan dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
2. b.Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah Kabupaten Konawe dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)Lambang daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.
(5)Lambang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
(6)Desain Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
2. b.Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.
3. c.Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunvai persamaan
(2)Jenis Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Logo;
2. b.Bendera;
(1)Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.Jenis lambang daerah.
2. b.Kedudukan dan fungsi Lambang Daerah.
3. c.Desain lambang daerah.
4. d.Penggunaan dan penempatan Lambang Daerah.

Pasal 2

2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kepala daerah adalah Bupati bagi daerah kabupaten.
5.Daerah adalah kabupaten Konawe.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

(1)Logo Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) huruf a juga dapat digunakan atau ditempatkan pada bangunan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
(2)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah dapat dilakukan pada papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),juga dapat ditempatkan pada :

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Dalam penggunaan dan penempatan lambang daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a angka 7, Bendera Daerah dapat digunakan atau ditempatkan pada:

a.Sam.ping Bendera Negara selaku Pendamping dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.
b.Kendaraan dinas resmi kepala daerah di luar bagian depan di tengah- tengah.
c.Upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 3

b.Selain penggunaan dan penempatan Lambang Daerah juga dapat digunakan pada Pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

(7)Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
1. a.Logodaerah: 1) Bangunan resmi Pemerintahan Daerah; 2) Gapura; 3) Tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota; 4) Kop surat; 5) Stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/ desa a tau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana; 6) Dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri; dan. 7) Bendera Daerah.
2. d.Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(1)Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya dapat melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan lambang daerah Kabupaten Konawe kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe maupun kepada Kelompok Masyarakat.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara Sosialisasi atau Rapat ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

(5)Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(6)Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
(7)Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
(8)Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.
(3)Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
(4)Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah dilakukan pada :
1. a.Ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. b.Ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah
3. c.Ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/ desa atau nama lain;
4. d.Ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;ruang kepala sekolah/ pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/ fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
5. e.Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resrm pemerintahan daerah tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara. P. 19670712 199803 1 013 , Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA ( 15 / 2016 ) LEMBARANDAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR: 183 H. RIDWAN. L SEKRETARIS DAERAH Diundangkan di : Unaaha Pada Tanggal : 5 Desember 2016 KERY SAIFUL KONGGOASA ttd BUPATI KONAWE, Ditetapkan di : U naaha pada tanggal : 5 Desember 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Pasal 3

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

RUANGLINGKUP

Pasal 4

Pasal 3

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007