DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Organisasi Lembaga Adat; Wewenang dan Tanggung Jawab; Hubungan Kerjasama; Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan; Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran dan Gelar Kehormatan; Perlindungan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa !embaga adat di daerah rnemiliki potensi besar untu k berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adar budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara keiahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional; C'. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud rlala rn hu ruf a dan huruf b. rnaka perlu membentuk Pcraturan Daerah tentang Kelcmbaga Adat Suku Tolaki Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE, KELEMBAGAAN ADAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 2 TAHUN 2018 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA

Mengingat

1.Pasal 18 ayat \6) Undang-lindang Dasar 1\egarn Republi.k Indonesia Tahun 1945;
2.Undang undang '-;o. 29 Tanun 1959 tentang Pernbentukan Daerab-daerah tingkat IJ di Sulawesi [Lembarun Negara tahun 1959 No.
74.Tambahan Lcmbaran Negara No. 1822);
3.Undang-Lndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tarnhahan t.embaran "legara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali rerakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang 0emcrintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :,6'/9):
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Ten tang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nornor l lu. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 teruang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kernasyarakatan Bidang Kcbudayaan. Keraton dan Lcmbaga Adat dalam Pelestarian dan Pengcmbangan Budaya Daerah;
6.Peraturan Menteri Dala.m ~egeri Nornor 52 Tahun 2014 tentang Pedomau Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukurn Adat (Derita Negara Republik Jndonesia Tahun 2014 Nomor 951). Menglngat di Kabupaten Konawe. 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i.Daerah arialah Kabupaten Konawe. '.2. Pernerintahan Daerah arlalah penyelenggaraan uru san pernerintahan oleh Pcmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah menurut asas otonomi dan tugas pcrnbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang DasarNegara 1945
1. 3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnva disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
2. 4.Bupati adalah Bupati Konawe.
3. 5.Kecamatan adalah wilayah kcrja camar sebagai Perangkat Daerah Kahupaten Konawe.
4. 6.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe,
5. 7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabuparen di bawah Kecamaran. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATI KONAWE dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bcrsama 4

8.Fasibtasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serra kemudahan unruk mendorong, mcmajukan dan mcngembangkan kegiatan.
9.t.embaga Adat Tolaki, sclanjutnya disingkat LAT adalah orgarrisasi kemasyarakaran yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukurn adat dan mendorong anggota- anggotanya untuk melakukan kegiaran pelestarian serta pengernbangan adar budaya di Kabupaten Konawe.
10.Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakar setempar, berdasarkan asal usu! dan adat istiadat seternpat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik lndonesia 1 l. Pcmbinaan adalah semua kegiatan dalam rangka mcrnelihara dan mernajukan adat isriadai yang menunjang kelangsungan pembangunan dan kctaharian nasional serta ndak bertcntangan dengan kepentmgan umum dan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
12.Pelestarian adalah upaya menjaga dan mcmelihara adat istiadar dan nilai sosial budaya masyarakar, teruiama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adar istiadat, kcbiasaan-kebiasaau dalam masyarakat agar keberadaannya tetap rerjaga dan berlanjut.
13.Perigembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarahagar adat isriadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapar berkembang mcngikuri perubahan sosial budaya clan ekonomi yang sedang bcrlangsung. i4 Adat lstiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga clan menrradlsi dalarn masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
15.'\ilai Sosial Buda ya adalah konscpsi idealis tentang baik bu ruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalarn memakai hasil karya mereka. 5 setempat; (L] Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawararan dan permufakatan Pemangku Adar yang berada diluar su sunan organisal Pemeriruahan yru1g berkedudukan di Kabupaten. Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

(2)Lernbaga Adar mr-mpunyai tugas sebagai berikut: r1. menr1mpung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemenntah serta menyelesaikan perselisihan yang berdasarkan Hukurn Adat dan kebiasaan rnasvarakat - -

Pasal 3

(2)Pcmbentukan kelembagaan adat suku Tolaki berr ujuan :
1. a.Untuk mcnggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan mcmperkuat dan memperkokoh jati diri rnasyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.
2. b.Untuk rnelindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat dan nilai sosial budaya uruuk kepentingan peningkatan kesejahieraan Iahiriah dan batiniah masyarakat suku Tolak.i di Kabupaten Konawe.
3. c.Untuk mewujudkan masyarakat dengan nilai-nilai sosial budaya yang maju. adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB ILL

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT {l) Maksud pcmbentukan kelembagaan adat suku Tolaki adalah dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

Pasal 2

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 6 ! l j Pengurus Organisasi Lembaga Adat y ang telah diakui masyarakar dipilih rnelalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan y ang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN 6 ! l j Pengurus Organisasi Lembaga Adat y ang telah diakui masyarakar dipilih rnelalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan y ang berlaku.

Pasal 5

( I] Nama dan Beruuk Organisasi Lemhaga Adat yang tclah diakui discriap jenja.ng Pemeriruahan disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsu!tasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adar. {2) Pembentukan Organisasi I.Rmhaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat {I) merupakan organisasi kernasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerinrahan.

(3)Program Kerja Tara Tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasarj' Anggaran RumahTangga mcialui musyawarah pengurus sesuai kebiasaau- kebiasaan yang bcrlaku setempat.

Pasal 4

b.memberdavakan, melestarikan dan mengemhangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakar dalam upaya rnemperkava budaya daerah serta memberdayakan rnasyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan:
c.menciprakan hubu.ngan yang demokraris dan harmonis serta obyektif antar Pcmangku Adat dengan Aparai Pemerintah.

(3)Untuk rnenjalankan tugas sebagimana dimak sud pada ayat (2) lembaga adat mernpunyai fungsi melaksanakan kegiaian pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaraan penyelcnggaraan Pemerintahan. kelangsungan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat, [4) .Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pernerintah diselesaikan dengan mcngutamakan musyawarahdan mufakat. 7
(1)Hubungan f<erja antara Lernbaga Adat dengan Pernerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
(2)Apabila dianggap perlu Pemertnrah Daerah, Camat dan Kepala Desa atau Lurah dapar menghadiri musyawarah lembaga adat sesuai dengan Iungainva clan dapat mcmberikan penjelasan yang diperlukan.

BAB IV

ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

( 1) Musyawarah Lembaga Adar dapat dilaksanakan sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.

(2)Keputusan-kepurusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi pedornan semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap nunna-norma yang berlaku riapar dikenakan sanksi sesuai adat isriadat dan kebiasaan masyarakat set.empat.
(3)Hasil musyawarah adar dituangkan dalam keputusan y,mg disarnpaikan secara bcrjenjang kepada :
1. a.tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Lurah selanju.nva Kepaia Desa atau Lurah menyampaikan kepada Camat:
2. b.tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;
3. c.Bupati rnenyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara; cl. Gubernur menyarnpaikan kepada \fonteri Dalarn Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerinrahan Umum dan Oronomi Daerah.

Pasal 6

[2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang Pemerinrahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.

(3)Susunan Kornposisi dan jumlah Pengurus Lcmbaga Adat dirnasing-masing jcnjang Pemerintahan disesuaikan de ngan kebutuhan dan penycbutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalarn masyarakat adat seternpat. f4) Kepcngurusan Lembaga Adat dapai ditetapkan berdasarkau basil clan keputusan masyarakat adat yang persyararannya diatur dalarn AD/ART. ( I] Lembaga Adar mernpunyai wewenang sebagai berikur :
1. a.mewakili masyarakat adat kcluar yaitu dalam hal rnenyangkur kepenringan ruasyarakar adar:
2. b.menyelesaikan permasalahan }ang menyangkut pcrkara perdata dart pidana ringan disetiap jenjang organisasi Jembaga adar sepanjang perkara itu tidak bertenrangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Lembaga Adat bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. a.mernba ntu kclancaran penyelenggaraan pcmerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kernasyarakatan terutama dalam permasalahan lembaga adat dengan tet ap mernperhatikan kcpcniingan masyarakai adat sctempat;
2. b.mcmelihara etabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat mernberikan peluang yang tuas kepada pelaksanaan pernbangunan yang Iebih berkualitas dan pernbinaan kemasyarakaran yang adil dan demokraris;
3. c.menciptakan suasana yang dapat menjarnin tetap terpeliharanya kebhinekaan masvarakat dalam rangka persatuan dan kesaiuan bangsa.

Pasal 9

BABV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Lembaga Adat Tolaki hanya dapar dibubarkan oleh dan/atau dalam M usyawarah Besar LATyang diadakan khusus untuk int-

Pasal 8

9 Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan perigembangan serta perlindungan adat istiadar dan lembaga adat ,

Pasal 13

(1)Dalarn usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat Pernangku Adat bersama Pemerintah dapat berbagi kebijaksanaan dan/ aui u langkah-Iangkah yang berdayaguna dan berhasil guna setelah dirnu syawarahkan dengan Pengurus Lembaga Adat dan rnasyarakat. (:2) Pelaksanaan atau langkah !angkah scbagirnana dimaksud pada ayar (lj disusun dalam beruuk Peraruran Bupati sebagai pedom.an bagi aparnt, pclaksana bersama dengan Pemimpm atau Pemuka Adat.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…