DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah; Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah; Ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 dihapus;

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 233), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Bupati adalah Bupati Konawe.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah P e r u b a h a n yang selanjutnya disebut RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe untuk periode 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai Tahun 2023.
9.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
12.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
16.Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Knawe yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ketentuan dalam lampiran RPJMD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah , sehingga selengkapnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terbaru;
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
1. a.Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah dan bersifat wajib
2. b.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2018- 2023;
3. c.Dasar penyusunan RKPD; dan
4. d.Instrumen pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  1. 5.Ketentuan Pasal 6 di hapus. ii RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dapat disusun. Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi Misi Bupati-Wakil Bupati, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan)ini merupakan tahapan dalam perencanaan dimana karena adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe melakukan perubahan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Konawe tahun 2018-
  2. 2023.RPJMD Perubahan ini merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun kedepan. Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 selain berdasarkan RPJPD Kabupaten Konawe juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe ini menjadi pedoman/acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). iv RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 DDAAFFTTAARR IISSII Halaman Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik iv vi ix x BAB I PPEENNDDAAHHUULLUUAANN I-1 1.1. Latar Belakang I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6 1.3. Keterkaitan Antar Dokumen I-8 1.4. Maksud dan Tujuan I-10 11..55.. Sistematika Penulisan I-11 BAB II GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM KKOONNDDIISSII DDAAEERRAAHH II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-2 2.1.1 Aspek Geografi II-2 2.1.2 Aspek Demografi II-31 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-35 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-37 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-46 II-62 2.3 Aspek Pelayanan Umum II-64 2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-65 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-87 2.3.3 Fokus Urusan Pilihan II-112 2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang II-118 2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-123 2.4.1 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-124 2.4.2 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-128 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-133 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-134 BAB III GGAAMMBBAARRAANN PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN DDAAEERRAAHH III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-2 3.1.1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2 3.1.2 3.1.2 Neraca Daerah III-5 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-10 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-11 3.2.2 Analisis Pembiayaan III-19 3.3 Kerangka Pendanaan III-21 3.3.1 3.3.1 Proyeksi Pendapatan III-22 3.3.2 3.3.2 Proyeksi Belanja III-27 3.3.3. 3.3.3 Pembiayaan Daerah 3.3.4. 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan 3.3.5. III-32 III-34 BAB IV PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAANN IISSUU--IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1 4.2 Isu Strategis 4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) 4.2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 4.2.3 Isu Strategis Nasional IV-10 IV-10 IV-12 IV-15 v RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Konawe IV-18 IV-25 BAB V VVIISSII,, MMIISSII,, TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN V-1 5.1 Visi V-1 5.2 Misi V-2 5.3 5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja SKPD Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah V-7 V-10 BAB VI SSTTRRAATTEEGGII,, AARRAAHH KKEEBBIIJJAAKKAANN DDAANN PPRROOGGRRAAMM PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH VI-1 6.1 6.2 6.3 6.4 Grand Strategy Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah VI-2 VI-8 VI-31 VI-33 BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 7.2 Program Perangkat Daerah VII-1 VII-1 VII-3 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1 BAB IX PENUTUP 9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1 IX-1 vi RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 DDAAFFTTAARR TTAABBEELL Halaman Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Konawe Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan Tahun 2020 II-4 Tabel 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) II-5 Tabel 2.3 Potensi Irigasi II-8 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Desa Yang Dilalui DAS Konaweha Sub DAS Lahambuti Klasifikasi Jenis Tanah dan Persebarannya II-10 II-12 II-13 Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe II-16 Tabel 2.8 Kawasan Budidaya Menurut Arahan RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 II-18 Tabel 2.9 Kawasan Rawan Bencana II-30 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Perjenis Kelamin Dan Kepala Keluarga Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-32 Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Dan distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-34 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 II-37 Tabel 2.13 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen ),2017-2020 II-39 Tabel 2.14 Laju Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2020 II-42 Tabel 2.15 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp),2016-2020 II-43 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Perbandingan sex Ratio II-49 Tabel 2.17 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Tahun 2020 II-55 Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kesehatan Tiap Fasiltas Kesehatan Di Kabupaten Konawe II-57 Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Tahu 2013-2017 II-61 Tabel 2.20 Penyelengggaraan Event Seni dan Budaya Dikabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-63 Tabel 2.21 Jumlah Cagar Budaya yang di Lestarikan di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-63 Tabel 2.22 Rincian Jumlah Lapangan Olah raga Menurut Jenis Olah raga di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-64 Tabel 2.23 Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B Tahun 2017-2020 II-66 Tabel 2.24 Perkembangan APM Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B II-69 Tabel 2.25 Perkembangan AL Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTS/Paket B II-70 Tabel 2.26 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Konawe Tahun Ajaran 2019/2020 II-72 Tabel 2.27 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-74 Tabel 2.28 Indikator Kinerja Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2017- 2020 II-79 Tabel 2.29 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi Tahun 2017- 2020 II-81 Tabel 2.30 Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-83 Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Koanwe Tahun 2017-2020 II-86 Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten II-87 vii RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Konawe Tahun 2017-2020 Tabel 2.33 Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan di Kabupaten Kanawe Tahun 2017-2020 II-89 Tabel 2.34 Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta Tahun 2017-2020 II-90 Tabel 2.35 TPAK Perempuan di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-91 Tabel 2.36 Ketersedian Pangan Utama Tahun 2017-2020 (Kg) II-92 Tabel 2.37 Capaian Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Tahun2017-2020 II-93 Tabel 2.38 Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2017-2020 II-96 Tabel 2.39 Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2017 II-97 Tabel 2.40 Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2020 II-98 Tabel 2.41 Capaian Urusan Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2017-2020 II-102 Tabel 2.42 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2020 II-103 Tabel 2.43 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Tahun 2017-2020 II-104 Tabel 2.44 Capaian Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2020 II-106 Tabel 2.45 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2017-2020 II-108 Tabel 2.46 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah raga Tahun 2017-2020 II-110 Tabel 2.47 Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2020 II-112 Tabel 2.48 Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2017-2020 II-112 Tabel 2.49 Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2020 II-114 Tabel 2.50 Capaian Urusan Pariwisata Tahun 2017-2020 II-114 Tabel 2.51 Capaian Urusan Pertanian Tahun 2017-2020 II-115 Tabel 2.52 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2017-2020 II-117 Tabel 2.53 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tahun 2017-2020 II-118 Tabel 2.54 Capaian Urusan Perencanaan Tahun 2017-2020 II-120 Tabel 2.55 Capaian Urusan Keuangan Tahun 2017-2020 II-121 Tabel 2.56 Capaian Urusan Kepegawaian Tahun 2017-2020 II-122 Tabel 2.57 Capaian Urusan Pengawasan,Tahun 2017-2020 II-122 Tabel 2.58 Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017-2020 II-123 Tabel 2.59 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) II-125 Tabel 2.60 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Juta Rupiah) II-126 Tabel 2.61 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Persen) II-127 Tabel 2.62 Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Konawe (kilometer), 2017 II-130 Tabel 2.63 Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Konawe, 2017 II-131 Tabel 2.64 Penggunaan dan Penutupan Lahan Kota Unaaha Tahun 2017 II-132 Tabel 2.65 Banyaknya Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kabupaten Konawe, 2012 – 2017 II-123 Tabel 2.66 Jumlah Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Konawe, 2016 – 2017 II-124 Tabel 2.67 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe, 2017 II-124 Tabel 2.68 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2013- II-136 viii RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2017 Tabel 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 III-3 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014-2017 III-6 Tabel 3.3 Surplus/(Defisit) Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No Uraian Tahun III-20 Tabel 3.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 III-20 Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013- 2017 No. Uraian Tahun III-21 Tabel 3.6 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 III-25 Tabel 3.7 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 III-26 Tabel 3.8 Proyeksi Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 (Peraturan dalam negeri No.13 Tahun 2006) III-30 Tabel 3.9 Proyeksi Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah Tahun 2019) III-31 Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 III-33 Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 III-35 Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pembagian Urusan IV-2 Tabel 4.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 IV-18 Tabel 4.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Pembagian Urusan IV-26 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 V-10 Tabel 6.1 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-1 VI-9 Tabel 6.2 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-2 VI-14 Tabel 6.3 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-3 VI-20 Tabel 6.4 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-4 VI-22 Tabel 6.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VI-23 Tabel 6.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VI-33 Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VI-34 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 (Permendagri 13 Tahun 2006) VII-1 Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019) VII-2 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VII-4 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2018- 2023 VIII-4 ix RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 DDAAFFTTAARR GGAAMMBBAARR Halaman Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional I-9 Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Dokumen KLHS I-8 Gambar 2.1 Letak Geografis Kabupaten Konawe II-2 Gambar 2.2 Ringkasan Gambaran Geografis Kabupaten Konawe II-7 Gambar 2.3 Gambar 6.1 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kondisi Geografis Kabupaten Konawe Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang II-29 VI-4 x RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020 II-33 Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-39 Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Konawe Terhadap Inflasi Nasional, 2018-2019 II-45 Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe, Tahun 2018-2020 II-47 Grafik 2.5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Konawe Tahun 2018-2019 II-48 Grafik 2.6 Tingkat Keparahan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Konawe II-48 Grafik 2.7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe II-50 Grafik 2.8 Perkembangan Angka Melek Hurup Tahun 2017-2020 II-51 Grafik 2.9 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-53 Grafik 2.10 Penurunan Balita Gizi Buruk Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-54 Grafik 2.11 Perkembangan Partisipasi PAUD Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 II-66 Grafik 2.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di kabupaten konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-67 Grafik 2.13 Angka Partisipasi (APK) SMP/MTS/Paket B Di Kabupaten Konawe II-68 Grafik 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Di kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-69 Grafik 2.15 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Di kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-70 Grafik 2.16 Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-71 Grafik 2.17 Angka Kelulusan (AL) SMP/MtS/Paket B Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-71 Grafik 2.18 Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV A Di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-73 Grafik 2.19 Presentase Kewenangan Jalan Tahun 2013-2027 II-129 Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Tahun 2013- 2018 (Dalam Jutaan) III-13 Grafik 3.2 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan) III-14 Grafik 3.3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan) III-15 Grafik 3.4 Proporsi Komponen Pendapatan dari Total Pendapatan Daerah Tahun 2017 III-16 Grafik 3.5 Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013- 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) III-17 Grafik 3.6 Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan rupiah) III-18 Grafik 3.7 Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 III-19 I-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 1.1 Latar Belakang Kabupaten Konawe yang dahulu dikenal dengan nama Kabupaten Kendari merupakan sebuah imperium wilayah daratan terluas dijazirah Sulawesi bagian tenggara. Sejak dibentuk menjadi sebuah daerah administratif melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Kabupaten Konawe terus berbenah melakukan pembangunan. Dari masa-kemasa dibawah kepemimpinan beberapa kepala daerah telah dilakukan upaya-upaya secara masif dan terstruktur pembangunan disegala bidang, baik pembangunan dibidang ekonomi dan infrastruktur maupun pembangunan dibidang sosial. Secara kultural Kabupaten Konawe berada pada posisi yang sangat strategis dimana daerah ini merupakan pusat perkembangan peradaban kebudayaan tolaki yang menjadi etnis asli yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara. Sikap keterbukaan masyarakat lokal daerah (tolaki) ini telah mampu berakuluturasi dengan masyarakat lainnya seperti bugis, jawa, bali dan lainnya sehingga Kabupaten Konawe saat ini menjadi sebuah kekuatan sosial yang sangat mumpuni dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Kekuatan kultural yang dimiliki daerah ini menjadikannya secara politis dan sosial dalam wilayah daratan regional Sulawesi Tenggara menjadi sangat strategis dimata daerah-daerah lainnya. Pun demikian perannya selama ini dalam upaya membuka isolasi dan ketertinggalan pembangunan dibeberapa dekade yang lalu telah secara nyata dilakukan. Upaya- upaya tersebut dapat dilihat dari serangkaian pemekaran wilayah yang dilakukan sejak tahun 1997 dimana saat itu Pemerintah Kabupaten Kendari (Konawe) memekarkan Kota Kendari menjadi daerah otonom baru, selanjutnya pada tahun 2003 kembali dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Selatan, kemudian pada tahun 2007 dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Utara, hingga terakhir pada tahun 2013 kembali dilakukan pemekaran wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. 4 (empat) kali melakukan pemekaran wilayah tidak berarti menghilangkan hegemoni daerah ini sebagai daerah administratif tertua di Sulawesi Tenggara. Ini terbukti dengan I-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 perannya secara regional memberikan kontribusi pembangunan pada sektor pertanian dalam arti luas di Provinsi Sulawesi Tenggara. Peran dan posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Konawe menjadi energi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan di Sulawesi Tenggara. 2 (dua) dekade terakhir sejak bergulirnya reformasi yang ditandai dengan pendelegasian kewenangan yang cukup luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah memberikan ruang bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk secara mandiri mendesign dan melaksanakan kegiatan pembangunan diwilayahnya secara makro dan mikro berdasarkan kewenangan urusan yang dimilikinya. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Konawe menerima pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dengan melakukan upaya-upaya pembangunan yang terencana berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana jangka panjang hingga rencana tahunan. Penegasan peran pemerintah daerah dalam mengelola secara mandiri pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunan didaerahnya ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi tersebut memberikan batasan sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah otonomi daerah. Balutan otonomi daerah ini memberikan kekuatan tersendiri bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang benar-benar memberikan ruang kreasi dan inovasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menggali potensi yang dimilikinya. Untuk semakin mendukung peran otonomi daerah tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah mengatur skala waktu perencanaan pembangunan menjadi 3 (tiga) bagian : 1) perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun) produk dokumennya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 2) perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) produk dokumennya Rencana Pembangunan Jangka Menengah; 3) dan perencanaan pembangunan tahunan (1 tahun) produk dokumennya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun demikian, walaupun regulasi secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan/otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam I-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 penyusunan perencanaan pembangunan, daerah harus memperhatikan perencanaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga perencanaan daerah yang disusun dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Perencanaan daerah pada prosesnya diarahkan agar senantiasa memiliki korelasi dan sinergi dengan perencanaan nasional. Serta didalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun dalam pengelolaan tata pemerintahan. Olehnya itu, selain dalam rangka menyelesaikan permasalahan di daerah masing-masing, tujuan pembangunan daerah juga harus diarahkan untuk mendukung penyelesaian isu-isu nasional. Sehingga substansi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menekankan terintegrasinya seluruh perencanaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat terlaksana. Kabupaten Konawe sebagai salah satu daerah otonom telah menerjemahkan amanat Undang-Undang tersebut kedalam sistem perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Aktualisasi amanat Undang-Undang tersebut ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025. Rencana pembangunan jangka panjang tersebut selanjutnya menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan perencanaan jangka menengah yang dibagi dalam 4 tahapan. Tahapan rencana pembangunan 5 tahun pertama telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2003-2008, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun kedua telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2008- 2013 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2008-2013, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun ketiga telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 regulasinya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018, Tahapan rencana pembangunan 5 tahun keempat akan dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Sejalan dengan hal diatas Kabupaten Konawe pada tanggal 27 Juni 2018 adalah merupakan salah satu daerah yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak untuk masa bhakti periode 2018-2023. Dalam prosesnya telah terpilih I-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, ST., MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Konawe periode 2018-
  3. 2023.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam proses penyusnan dokumen RPJMD. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan RPJMD dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sehingga dengan demikian RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 nantinya adalah sebuah produk perencanaan yang menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Didalam penyusunannya dilakukan melalui metode dan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Dalam perjalanannya RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018- 2023 yang pada tahun 2021 ini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan revisi, mengingat terdapat perubahan-perubahan mendasar yang perlu dilakukan penyesuaian- penyesuaian kembali. Beberapa alasan yang mendasari Pemerintah Kabupaten Konawe melakukan perubahan-perubahan tersebut yakni sebagai berikut :
  4. 1.Penyesuaian terhadap perubahan regulasi : - Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024; - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifiksifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. 2.Penyesuaian terhadap kondisi faktual yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan : I-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 - Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berpotensi besar mempengaruhi target dan pencapaian daerah baik secara makro maupun secara sektoral; - Penyesuaian terhadap target pendapatan daerah yang perlu dirasionalisasikan kembali mengingat dari hasil evaluasi dalam 2 (dua) tahun terkahir target pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sangat optimis tidak mencapai target sesuai yang direncanakan sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan belanja daerah. - Perubahan formulasi kebijakan prioritas daerah yang dirumuskan untuk mengangkat kinerja sektor-sektor potensial dalam rangka mendukung tercapainya pertumbuhan indikator makro daerah bergerak kearah yang positif. Berdasarkan periodesasi tahapan RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, saat ini Kabupaten Konawe berada pada Periode 2018-2023 yang merupakan periode ke IV pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe. Sesuai yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 pada tahap ini bahwa penekanan pembangunan diarahkan pada pembangunan yang berporos pada kesejahteraan melalui peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan pengembangan infratsruktur dan konektifitas antar wilayah; pada tahap ini juga target pertumbuhan perekonomian daerah diproyeksikan pada level 7,5 sampai dengan 10 persen; keunggulan komparatif pada sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menciptakan nilai tambah pada setiap sub sektor pendukungya sehingga tercipta tatanan perekonomian yang kompetitif dan berdaya saing melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Sebagai bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018- 2023 senantiasa akan disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya revisi dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 menjadi instrumen pokok bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Konawe dalam menyusun revisi dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Dan selanjutnya revisi dokumen RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018- I-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2023 ini apabila sudah ditetapkan akan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2022-2023. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Teknokratis Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan regulasi berikut :
  6. 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  7. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  8. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  9. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
  10. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
  12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  14. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  15. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. I-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  16. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  18. 13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  19. 14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020- 2024;
  20. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  22. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
  23. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  24. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifiksifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. 21.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038;
  27. 22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun;
  28. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 88); I-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  29. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018;
  30. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
  31. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe; 1.3 Keterkaitan Antar Dokumen Dalam kaitan dengan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 nantinya merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya dalam menjalankan agenda berkelanjutan pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi OPD untuk penyusunan Rencana Strategi (Renstra) SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe yang selanjutnya akan akan dijadikan acuan oleh OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Rahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Sedangkan Renja OPD akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKA-OPD. RPJMD merupakan dokumen strategis yang juga merupakan alat koneksi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana dalam status keberadaannya, penyusunan RPJMD harus memperhatikan RPJMN. Sedangkan RKPD sebagai dokumen yang menjabarkan RPJMD setiap tahunnya memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung pencapaian nasional, dimana antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) akan diserasikan dengan RKPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Konawe 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maupun dengan sistem keuangan pada gambar 1.1. I-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \ Disamping itu pula sangat perlu diperhatikan keterkaitan antara dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan Rancangan Awal RPJMD agar kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan benar-benar termuat didalam dokumen RPJMD yang ada. Gambar 1.2 Keterkaitan Dokumen RPJMD dan Dokumen KLHS ⁺ Rancangan Awal RPJMD Rekomendasi KLHS Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD I-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018- 2023 dimaksudkan untuk menyesuaikan Regulasi Peraturan yang ada, berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penetapan target yang lebih tepat. Selain itu adanya Pandemic Covid-19 ikut mempengaruhi kebijakan fiscal dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe. Dokumen hasil perubahan RPJMD ini nantinya menjadi konsensus yang memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2018-2023. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah :
  32. 1.Perubahan Substansi RPJMD;
  33. 2.Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe setiap tahunnya;
  34. 3.Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategi (Renstra) masing-masing OPD;
  35. 4.Sebagai pedoman bagi OPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang penyusunannya simultan dengan RKPD;
  36. 5.Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sisa periode pembangunan jangka menengah di Kabupaten Konawe;
  37. 6.Sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe selama kurun waktu tahun 2018-2023.
  38. 7.Sebagai acuan dalam mengukur dan mengevaluasi progres pencapaian pembangunan, berikut dengan kinerja tahunan setiap OPD pada lingkup pemerintah Kabupaten Konawe. I-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 1.5 Sistematika Penulisan Penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan sistematika sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang Mengemukakan tentang latar belakang perencanaan pembangunan daerah, mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Pada bagian ini berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik yang berskala daerah maupun nasional yang relevan beserta penjelasannya dan keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan keuangan. 1.4. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan. 1.5. Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan I-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 wilayah rawan bencana. Penjelasan dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi yang dimiliki daerah. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dipaparkan pada bab ini. 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. 2.3. Aspek Pelayanan Umum Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia. I-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut: 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Penyajian hasil analisis disertai dengan grafik, gambar, atau tabel. 3.1.2. Neraca Daerah Bagian ini menguraikan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan. 3.3. Kerangka Pendanaan Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis. 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan I-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Dalam bagian ini diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. 4.1. Permasalahan Pembangunan Pada bagian ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan hasil analisis terhadap setiap urusan pemerintahan daerah. Penjabaran permasalahan pembangunan secara deskriptif dengan melihat permasalahan yang paling mengemuka sesuai hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. 4.2. Isu Strategis Pada bagian ini ditampilkan isu strategis berdasarkan permasalahan pembangunan yang terunkap pada sub bab sebelumnya. 5.2 Misi Pada bagian ini menampilkan penjelasan misi pembangunanan Bupati dan wakil Bupati Konawe Periode 2018-2023. 5.3 Tujuan dan Sasaran Pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode masa jabatan. I-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir perdiode masa jabatan. II-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 BBAABB.. IIII GGAAMMBBAARRAANN UUMMUUMM KKOONNDDIISSII DDAAEERRAAHH Penekanan pada penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah bagaimana menciptakan rencana pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan arah RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025. Pembangunan yang berkelanjutan perlu memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan prestasi yang telah dicapai serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri. Olehnya itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sangat perlu untuk menganalisis capaian pembangunan daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan perolehan data dan informasinya. Data dan informasi yang akurat dan akuntabel akan menentukan kualitas dokumen perencanaan yang disusun. Dimana dengan data dan informasi tersebut akan membantu stakeholder perencana dalam menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Analisis data dan informasi pada beberapa aspek tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun- tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan RPJMD yang akan disusun. Analisis ilmiah terhadap fenomena yang telah terjadi dan akan terjadi tidak dapat dilakukan jika instrumen analisis seperti data dan informasi tidak tersedia dengan lengkap. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dan menjadi hal mutlak untuk dianalisis adalah mengenai gambaran umum kondisi daerah serta capaian kinerja pemerintah. Karena ketersediaan data dan informasi mengenai 2 (dua) aspek tersebut merupakan salah satu indikator utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Secara umum ruang lingkup pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang akan dianalisis II-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada bagian ini juga memperhatikan rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Untuk menemukan informasi mengenai kondisi keruangan, keragaman ruang, aktifitas dan interaksi yang terjadi didalamnya maka perlu dilakukan analisis terhadap aspek geografi dan demografi. Aspek- aspek keruangan dan keragaman muka bumi tersebut meliputi faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakatnya. Aspek geografi dan demografi yang disajikan dalam Revisi RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 ini memuat informasi yang disajikan dengan melihat perkembangan hingga tahun 2020. Diharapkan dengan menampilkan informasi terbaru ini, menjadi rujukan bagi seluruh stakeholder merumuskan kembali kebijakan pembangunan pada sisa periode RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. 2.1.1 Aspek Geografi Penyajian informasi mengenai aspek geografi memperhatikan kondisi keruangan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. a) Letak Geografis dan Batas Administrasi Daerah Secara Geografis Kabupaten Konawe berada di bagian selatan garis khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 2°.45’ dan 4°15’ lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121°15’ dan 123°30’ bujur Timur, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1. Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe terletak pada posisi sangat strategis karena : (1). Kabupaten Konawe merupakan imperium berkembangnya kebudayaan tolaki;
(2). Kabupaten Konawe berada tepat ditengah wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Posisi ini menempatkan wilayah Kabupaten Konawe sebagai penghubung antar wilayah daratan di Sulawesi Tenggara. Batas-batas wilayah Kabupaten Konawe sebagai berikut : Gambar 2.1 Letak Geografis Kabupaten Konawe. II-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023  Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Utara;  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda, Laut Maluku dan Kota Kendari;  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan;  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka; Ditinjau dari aspek geostrategis, posisi Kabupaten Konawe berada ditengah-tengah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Kabupaten Konawe di kelilingi oleh 6 (enam) wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara. Disamping itu Kabupaten Konawe juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari sisi ekonomi, posisi ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Konawe. Karena akses transportasi darat yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut berada pada wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga sebagai daerah penghubung wilayah-wilayah tersebut, Kabupaten Konawe memiliki potensi yang cukup besar sebagai wilayah penyangga yang dapat memberikan pelayanan jasa dan penyuplai komoditi pangan, mengingat Kabupaten Konawe merupakan daerah yang memiliki potensi pertanaian yang sangat besar utamanya pertanian dibidang pangan. Dengan asumsi semakin besarnya volume arus barang dan jasa, maupun volume kendaraan dan manusia yang melewati jalur utama transportasi darat tersebut, maka di Kabupaten Konawe juga sangat berpotensi berkembangnya sektor jasa dan pariwisata utamanya perhotelan, restoran (rumah makan) dan jasa-jasa lainnya yang dapat dikembangkan. b) Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Secara Administratif Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe adalah sekitar 5.781,08 km2 atau 10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara, sedangkan luas wilayah perairan laut 1.960 Km2, dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM. Secara administratif Kabupaten Konawe terdiri dari 29 wilayah kecamatan, 291 Desa dan 57 Kelurahan. II-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Konawe Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2020. Kecamatan Ibu kota Kecamatan Luas (km2) Persentase terhadap Luas Kabupaten 1 2 3 4 Soropia Toronipa 61,73 1,07 Lalonggasumeeto Nii Tanasa 40,78 0,71 Sampara Sampara 52,67 0,91 Bondoala Laosu 23,85 0,41 Besulutu Besulutu 111,26 1,92 Kapoiala Kapoiala 45,42 0,79 Anggalomoare Tabanggele 7,33 0, 13 Morosi Besu 109,5 1,89 Lambuya Lambuya 78,39 1,36 Uepai Uepai 118,76 2,05 Puriala Watundehoa 268,78 4,65 Onembute Onembute 99, 13 1,71 Pondidaha Pondidaha 156,28 2,70 Wonggeduku Puuduria 101,96 1,76 Amonggedo Amonggedo Baru 123,75 2, 14 Wonggeduku Barat Puday 11,80 0,20 Wawotobi Wawotobi 67,68 1, 17 Meluhu Meluhu 141,06 2,44 Konawe Tawanga 17,82 0,31 Anggotoa Nario Indah 65,97 1,14 Unaaha Puunaha 33,75 0,58 Anggaberi Andabia 75,01 1,30 Abuki Abuki 187,49 3,24 Latoma Waworaha 936,34 16,20 Tongauna Tongauna 181,69 3,14 Asinua Ambondia 298,72 5,17 Padangguni Padangguni 151,35 2,62 Tongauna Utara Puundombi 24,23 0,42 Routa Routa 2.158,58 37,86 Konawe Unaaha 5.781,08 100.00 Sumber : Kabupaten Konawe Dalam Angka Tahun 2021 c) Topografi Topografi daratan Kabupaten Konawe pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu terdapat pula pulau-pulau kecil yakni Pulau Bokori, Pulau Saponda Laut dan Pulau Saponda II-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Darat. Dengan kondisi geografis Kabupaten Konawe yang heterogen dan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik berbeda memungkinkan berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas. Diwilayah daratan subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor peternakan dan subsektor perkebunan dapat menjadi sektor andalan bagi perekonomian masyarakat, sedangkan diwilayah laut dan garis pantai dimanfaatkan untuk pengembangan subsektor perikanan dan pengembangan pariwsata. Tabel 2.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Kode Kecamatan Tinggi DPL (m)
(1)(2) (3) 7403090 Soropia 1 8 7403091 Lalonggasumeeto 1 6 7403100 Sampara 2 8 7403101 Bondoala 1 1 7403102 Besulutu 8 5 7403103 Kapoiala 1 0 7403104 Anggalomoare 2 8 7403105 Morosi 1 1 7403130 Lambuya 11 0 7403131 Uepai 10 3 7403132 Puriala 11 3 7403133 Onembute 11 5 7403140 Pondidaha 2 6 7403141 Wonggeduku 3 4 7403142 Amonggedo 4 II-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kode Kecamatan Tinggi DPL (m)
(1)(2) (3) 8 7403143 Wonggeduku Barat 3 4 7403150 Wawotobi 3 5 7403151 Meluhu 5 6 7403152 Konawe 4 4 7403170 Unaaha 5 6 7403171 Anggaberi 8 1 7403180 Abuki 14 3 7403181 Latoma 17 2 7403182 Tongauna 6 4 7403183 Asinua 10 9 7403184 Padangguni 14 3 Tongauna Utara 6 4 7403193 Routa 36 9 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Keadaan topografis Kabupaten Konawe berada pada garis ketinggian antara 10 – 400 meter diatas permukaan laut dan kemiringan antara 1,8 – 90 derajat dengan permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, pertambangan dan industri. II-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Gambar 2.2 Ringkasan Gambaran Geografis Kabupaten Konawe II-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 d) Hidrologi Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konaweeha, Sungai Lalindu dan Sungai Lahumbuti. Dua sungai telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe sebagai sumber irigasi sawah dimana untuk Sungai Konaweeha yang memiliki debit air cukup besar yakni ± 200 M³/detik telah dibangun Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sawah seluas ± 18.000 Hektar dan Sungai Lahambuti telah dibangun Bendung Walay. Sementara untuk Sungai Lalindu masih belum termanfaatkan. Selain itu terdapat pula Rawa Aopa yang potensial untuk pengembangan usaha perikanan darat. Disamping sungai-sungai besar terdapat potensi sungai-sungai kecil lainnya yang saat ini juga sudah dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Dibawah ini merupakan wilayah-wilayah kecamatan yang memanfaatkan potensi hidrologi berdasarkan pembagian luas lahan sawah fungsional yang berasal dari irigasi dan non irigasi. Tabel 2.3 Potensi Irigasi No. Kecamatan Irigasi (Hektar/Ha) Non Irigasi (Hektar/Ha) Jumlah (Hektar/Ha) 1 2 3 4 5 1 Soropia - - - 2 Lalonggasumeeto - - - 3 Sampara - - - 4 Bondoala 607 2.749 3.356 5 Besulutu - 55 55 6 Kapoiala 97 419 516 7 Anggalomoare 30 - 30 8 Morosi - - - 9 Lambuya 2.487 513 3.000 10 Uepai 2.639 - 2.639 11 Puriala 2.394 - 2.394 12 Onembute 1.183 68 1.251 13 Pondidaha 2.048 - 2.048 14 Wonggeduku 3.153 - 3.153 15 Amonggedo 2.637 - 2.637 16 Wonggeduku Barat 2.521 - 2.521 17 Wawotobi 2.270 - 2.270 II-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kecamatan Irigasi (Hektar/Ha) Non Irigasi (Hektar/Ha) Jumlah (Hektar/Ha) 1 2 3 4 5 18 Meluhu 1.320 - 1.320 19 Konawe 361 - 361 20 Unaaha 766 - 766 21 Anggaberi 1.055 35 1.090 22 Abuki 1.822 377 2.1 23 Latoma 102 - 102 24 Tongauna 5.305 - 5.305 25 Asinua 681 335 1.016 26 Padangguni 2.225 69 2.294 27 Tongauna Utara - - - 28 Routa 182 - 182 29 Anggotoa Jumlah/ Total 35.885 Ha 4.620 Ha 40.505 Ha Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Di Sulawesi Tenggara ada satu saja DAS besar yaitu DAS Konaweha yang menjadi wilayah kegiatan PTLPB. Tetapi, PTLPB adalah aktif di bagian DAS Konaweha yang jatu didalam Kabupaten Konawe dibagian kiri (utara) Sungai Konaweha. Di wilayah ini ada 3 wilayah tangkapan air yaitu:  Wilayah tangkapan air Sungai Latoma dan Sungai Ambekaire. Wilayah ini masuk Kecamatan Latoma;  Wilayah tangkapan air Sungai Asinua. Separuh wilayah tangkapan air Asinua masuk Kecamatan Latoma dan sebagian masuk Kecamatan Asinua;  Wilayah tangkapan air Sungai Lahumbuti yang mencakupi Kecamatan-Kecamatan : Abuki, Tongauna, Unaaha, Konawe, Anggaberi, Wawotobi, Meluhu, Amonggedo, Wonggeduku dan Pondidaha (Kecamatan-Kecamatan pada tahun 2009). Wilayah tangkapan air Sungai Lahumbuti dibagi 3 wilayah kegiatan PTLPB yaitu :  Lahumbuti Hulu (Kecamatan Abuki dan Tongauna);  Lahumbuti Tengah (Kecamatan Unaaha, Konawe, Wawotobi, Anggaberi, dan Meluhu); dan  Lahumbuti Hilir (Kecamatan Waggeduku, Pondidaha dan Amonggedo) Adapun desa yang dilalui oleh DAS Konaweha yaitu : II-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.4 Desa yang di lalui DAS Konaweha No Kecamatan Desa Luasan (Ha) 1 Abuki Kumapo 388,29 2 Abuki Walay 624,71 3 Abuki Epeea 1032,86 4 Abuki Sambeani 477,57 5 Abuki Punggaluku 370,61 6 Abuki Abuki 8788,71 7 Abuki Asolu 1160,04 8 Abuki Arubia 535,36 9 Abuki Kasuwura 955,63 10 Anggalomoare Anggalomoare 180,26 11 Anggalomoare Galu 123,94 12 Anggalomoare Puusangi 359,21 13 Anggalomoare Tabanggele 266,47 14 Asinua Lasada 2137,16 15 Asinua Awua Jaya 667,10 16 Asinua Asinua Jaya 2546,73 17 Asinua Ambondia 1701,27 18 Asinua Angohi 2437,26 19 Besulutu Ranomolua 720,66 20 Besulutu Besulutu 1543,48 21 Besulutu Silea 664,79 22 Besulutu Laloumera 1117,84 23 Besulutu Lawonua 934,16 24 Bondoala Pebunooha Dalam 233,90 25 Bondoala Pebunooha 355,74 26 Bondoala Rumbia 430,27 27 Bondoala Diolo 701,66 28 Bondoala L A O S U 457,47 29 Bondoala Lalonggaluku 116,12 30 Bondoala Rambu Kongga 97,55 31 Kapoiala Lamendora 253,50 32 Kapoiala Kapoi Ala 428,25 33 Kapoiala Sambaraasi 242,87 34 Kapoiala Lalimbue 58,34 35 Kapoiala Muara Sampara 236,06 36 Kapoiala Ulu Lalimbue 422,85 37 Kapoiala Kapoiala Baru 527,50 38 Kapoiala Labotoy Jaya 50,63 II-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Kecamatan Desa Luasan (Ha) 39 Kapoiala Lalonggomuno 126,38 40 Konawe Konawe 154,93 41 Konawe Sanggona 219,01 42 Konawe Hudoa 353,09 43 Konawe Uelawu 617,80 44 Konawe Uete 83,34 45 Konawe Wonua Mbae 227,51 46 Konawe Asoniwowo 81,83 47 Lambuya Tanggobu 990,00 48 Lambuya Waworaha 366,35 49 Lambuya Watarema 1306,45 50 Latoma Ambekaeri Utama 2158,84 51 Latoma Latoma Jaya 2074,49 52 Latoma Lalowata 628,19 53 Latoma Wowalatoma 4725,81 54 Latoma Ambesaua 692,16 55 Morosi Mendikonu 699,23 56 Morosi Wonua Morini 422,78 57 Morosi B E S U 308,98 58 Morosi P A K U 311,37 59 Pondidaha Belatu 401,22 60 Pondidaha Ambu Ulanu 1132,95 61 Pondidaha Amesiu 974,18 62 Pondidaha Laloika 214,52 63 Pondidaha Sulemandara 411,98 64 Pondidaha Wawolahambuti 293,64 65 Pondidaha Wonua Monapa 1238,23 66 Puriala Poanaha 663,39 67 Puriala Watandehoa 830,57 68 Puriala Watusa 1307,30 69 Sampara Pohara 108,52 70 Sampara Andepali 291,89 71 Sampara Wawolimbue 438,67 72 Sampara Sampara 89,61 73 Sampara Andadowi 584,15 74 Sampara Polua 772,47 75 Sampara Rawua 245,41 76 Sampara Bao-Bao 161,13 77 Sampara Andaroa 311,90 78 Tongauna Puosu 342,02 79 Tongauna Mataiwoi 650,01 II-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Kecamatan Desa Luasan (Ha) 80 Tongauna Tongauna 632,74 81 Tongauna Asao 635,15 82 Tongauna Lalonggowuna 319,84 83 Tongauna Momea 372,41 84 Tongauna Andeposandu 316,43 85 Uepai Matahoalu 153,48 86 Uepai Tawamelewe 102,94 87 Uepai Uepai 391,74 88 Uepai Ameroro 250,40 89 Uepai R A W U A 1830,18 90 Uepai Anggopiu 169,23 91 Uepai Kasaeda 87,52 92 Uepai Tanggondipo 258,13 93 Uepai Moorehe 3990,84 94 Uepai Anggawo 1998,69 95 Uepai Puuroda Jaya 323,21 96 Uepai Panggulawu 310,14 97 Unaaha Puunaaha 422,45 98 Unaaha Arombu 133,66 99 Unaaha Latoma 114,94 100 Unaaha Ambekairi 326,99 101 Unaaha Tuoy 524,02 102 Wonggeduku Dawi-Dawi 364,49 103 Wonggeduku Bendewuta 2103,07 104 Wonggeduku Barat Linonggasai 633,39 105 Wonggeduku Barat Teteona 228,64 106 Wonggeduku Barat Ambuwiu 193,09 Jumlah 79.546,91 Sumber : Penelitian UHO, 2017 Sedangkan untuk DAS Lahambuti terbagi menjadi 10 Sub DAS, yaitu : Tabel 2.5 SUB DAS Lahambuti No Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) 1 Abuki 78,16 7.816 2 Anggaberi 86,52 8.652 3 Anggoro 106 10.600 4 Anggotoa 27,38 2.738 5 Benua 108,1 10.810 II-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Kecamatan Luas (Km2) Luas (Ha) 6 Lahumbuti Hilir 169,9 16.990 7 Lahumbuti Hulu 148,6 14.860 8 Lalowatu 111,7 11.170 9 Meluhu 85,45 8.545 10 Watawata 30,14 3.014 Total 951,95 Km2 95195 Ha e) Geologi Klasifikasi jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Konawe berdasarkan wilayah adiministrasi Kecamatan yakni meliputi : Tabel 2.6 Klasifikasi Jenis Tanah dan Persebarannya No. Jenis Tanah Wilayah Persebaran Karakteristik tanah 1 2 3 4

1.Aluvial Abuki, Padangguni, Tongauna Utara, Tongauna, Unaaha, Anggaberi, Konawe, Wawatobi, Meluhu, Anggotoa, Wonggeduku Barat, Wonggeduku, Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute, Pondidaha, Bondoala. - Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir karena dibawa dari hulu; - Tanah ini sangat cocok untuk pertanian baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau dan jenis tanaman lainnya karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan II-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Jenis Tanah Wilayah Persebaran Karakteristik tanah 1 2 3 4 kerja yang keras untuk mencangkulnya;
2.Gleisol Abuki, Padangguni, Bondoala - Tanah basah
3.Kambisol Besulutu, Sampara, Morosi, Bondoala, Pondidaha, Wawotobi, Unaaha. - Tanah kambisol merupakan tanah yang mempunyai horizon B kambik dan horizon A umbrik atau molik, tidak terdapat gejala hidromorfik.
4.Litosol Soropia, Lalonggasumeeto, Tongauna, Abuki, Latoma, Asinua - Jenis tanah yang berbatu-batu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. - Mempunyai penampang yang besar, berbentuk kerikir, pasir, dan bebatuan kecil.
5.Mediteran Sampara, Morosi, Bondoala, Besulutu, Puriala, Abuki. -Tidak memiliki unsur hara, sehingga tanah jenis ini tidak subur. -Sangat mudah untuk dilalui air. -Terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batu kapur yang sudah hancur. - Tanah ini hanya berkontribusi sedikit dalam bidang pertanian. - Merupakan tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan pohon jati.
6.Organosol Sampara, Besulutu, - Tanah Organosol II-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Jenis Tanah Wilayah Persebaran Karakteristik tanah 1 2 3 4 Bondoala, Pondidaha, Puriala, Lambuya, Wonggeduku, Pondidaha, Wawatobi, Unaaha merupakan tanah yang lembab dan sangat banyak mengandung bahan organic.
7.Regosol Bondoala, Lambuya, Wonggeduku, Wawotobi, Tonggauna, Abuki - Mempunyai butiran-butiran kasar. - Peka terhadap erosi. - Kaya unsur hara. - Mampu mempunyai air yang tinggi. Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2030 f) Oceanografi Kabupaten Konawe memiliki perairan ± 1.960 Km2 dengan panjang garis pantai sekitar 50,72 KM dan 10 pulau kecil dengan potensi yang cukup besar untuk hasil perikanan laut dan budidaya rumput laut. Disamping itu panorama laut dan pantai yang cukup memikat hati dapat pula dikembangkan sebagai objek pariwisata. Tercatat saat ini terdapat 3 (destinasi) wisata pantai yang sangat familiar di Sulawesi Tenggara yakni Pantai Toronipa dan Pantai Bokori (Pulau Bokori) di Kecamatan Soropia dan Pantai Batu Gong di Kecamatan Lalonggasumeeto. Beberapa jenis ikan dari perairan laut Kabupaten Konawe diantaranya seperti Cakalang, Tongkol, Ikan Teri, Ikan Layang, Udang dan lain-lain. Sedangkan untuk hasil laut lainnya seperti Teripang, Jamping-Jamping, Lola, Mutiara dan Agar-agar/Rumput laut. II-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 g) Klimatologi Di Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim penghujan (bulan November sampai dengan Maret) dan sekitar bulan April terjadi Pancaroba, Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau. Namun melihat fenomena yang ada bahwa sebagai akibat kondisi alam yang sering tidak menentu maka keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan. Pola Curah hujan tahunan di Kabupaten Konawe : 1) Antara 0 – 1.500 mm terdapat dibagian selatan (Kecamatan Puriala, Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembute) dan sedikit bagian tengah (Kecamatan Unaaha); 2) Antara 1.500 mm – 1.900 mm meliputi Kecamatan Lambuya, Kecamatan Soropia, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kecamatan Bondoala, Kecamatan Sampara, Kecamatan Wawotobi, dan sebagian Kecamatan Unaaha; 3) lebih dari 1900 mm terdapat dibagian tengah. h) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe diperuntukan untuk lahan sawah, lahan bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan, lahan yang sementara tidak diusahakan dan lain sebagainya. Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe No. Penggunaan lahan 2017 (%)

(1)(2) (3) (4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tanah sawah Pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya Tegal/kebun Ladang/Huma Padang rumput Rawa yang tidak ditanami Tambak, kolam, tebat, empang Lahan yang sementara tidak diusahakan Lahan tanaman kayu-kayuan hutan rakyat Hutan negara Perkebunan Lainnya 36.295 13.627 17.601 15.515 39.964 - - 51.814 22.450 339.25 43.375 - 6,26 2,35 3,04 2,68 6,89 - - 8,94 3,87 58,50 7,48 - Jumlah 579.894 100 II-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 i) Daya Dukung Lahan Berdasarkan kajian KLHS RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 disimpulkan bahwa pada periode 2018-2023 disimpulkan bahwa kemampuan daya dukung lahan pangan, ketersediaan dan kebutuhan pangan beras, serta ambang batas penduduk terhadap pemenuhan kebutuhan pangan beras dan status daya dukung pangan beras di Kabupaten Konawe menunjukan bahwa status daya dukung pangan beras cukup tersedia, namun pada tingkat kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang rawan pangan dengan status daya dukung pangan sudah melewati ketersediaan pangan beras. Wilayah Kecamatan yang dimaksud yakni Soropia, Lalonggasumeeto, Sampara, Besulutu, Anggalomoare, Unaaha, Tongauna Utara dan Routa. Olehnya itu wilayah-wilayah tersebut akan menjadi prioritas penanganan kebijakan bidang ketahanan pangan. Sementara untuk daya tampung ternak sapi dengan sistem padang pengembalaan di Kabupaten Konawe yang sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan pakan ternak sapi yaitu sebanyak 7.743 ekor lebih tinggi dibanding dengan jumlah ternak yang ada saat ini yaitu sebanyak 24.661 ekor ternak sapi. Hal ini menunjukan ketersediaan lahan untuk padang pengembalaan semakin terbatas dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak secara layak. Status daya dukung tampung ternak yang terbatas ini, ditunjukan oleh sebagian besar kecamatan yakni 27 kecamatan sudah melewati daya tampung ternak sapi dan hanya ada 2 kecamatan yang belum melewati daya tampung ternak sapi dengan sistem pengembalaan yakni Kecamatan Lalonggasumeeto dan Kecamatan Soropia. Oleh karena itu, dalam rangka mensukseskan “program sejuta sapi” akan diformulasikan langkah startegis guna menunjang ketersediaan pakan ternak diwilayah Kabupaten Konawe. Untuk status daya dukung sumber daya air, diketahui bahwa sebagian besar wilayah kecamatan rentan mengalami defisit ketersediaan air bagi penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari. Olehnya itu kedepan perlu dilakukan intervensi kebijakan seperti a) mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya air; b) meningkatkan teknologi pengolahan air bagi penduduk; c) menyediakan sumber- sumber air yang layak dengan memperhatikan ambang batas ketersediaan air terhadap jumlah penduduk disetiap wilayah kecamatan. II-18 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 j) Potensi Pengembangan Wilayah Gambaran mengenai eksisting geografis Kabupaten Konawe menunjukan bahwa daerah ini memiliki potensi yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Letak geostrategis Kabupaten Konawe di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat menguntungkan karena Kabupaten Konawe menjadi urat nadi aktifitas lalu lintas peredaran barang dan jasa baik antar daerah maupun lintas daerah provinsi. Disamping itu keunggulan komparatif daerah ini terletak pada sumber daya alam yang dimilikinya. Struktur geologi tanah, potensi oceanografi, topografi wilayah, potensi hidrologi didukung dengan klimataolgi wilayah serta penggunaan lahan yang ada hingga kini menjadi perpaduan sumber daya yang sangat mumpuni untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi terutama dibidang pertanian dalam arti luas. Hingga saat ini potensi-potensi tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe namun masih perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi yang ada tersebut sehingga masyarakat dapat menerima manfaat yang maksimal atas sumber daya yang dimiliki daerah ini. Pengembangan wilayah Kabupaten Konawe kedepan tidak terlepas dari arahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. Dimana arah pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe secara detail telah dipaparkan dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan kedepan adalah mengidentifikasi kembali aktifitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang ada saat ini. Selain untuk memastikan ketaatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang, hal ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dan tantangan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ruang yang ada. Tabel 2.8 Kawasan Budidaya Menurut Arahan RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
1. a.Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ditetapkkan seluas 91.355,08 Ha Kecamatan Abuki, Routa, Latoma, Lambuya, Unaaha, II-19 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 Wawotobi, Pondidaha
2. b.Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ditetapkan seluas 51.188,84 Ha Kecamatan Abuki, Routa, Latoma, Lambuya, Unaaha, Wawotobi, Pondidaha dan Sampara
3. c.Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 3.787,79 Ha Kecamatan Pondidaha, Latoma, Abuki, dan Lambuya 2 Rencana Kawasan Hutan Rakyat Kecamatan Abuki, Latoma dan Lambuya 3 Kawasan Peruntukan Pertanian
4. a.Kawasan Peruntukan tanaman Pangan Kecamatan Tongauna, Abuki, Wonggeduku, Amonggedo, Uepai, Wawotobi, Lambuya, Pondidaha, Meluhu, Bondoala, Onembute Puriala, Asinua, Unaaha, Anggaberi, Konawe Latoma
5. b.Kawasan Peruntukan hortikultura Kecamatan Anggaberi, Uepai dan Abuki
6. c.Kawasan peruntukan perkebunan Tanaman perkebunan dengan komoditi unggulan meliputi kakao, jambu mete, lada, kopi, kelapa, kelapa sawit, cengkeh dan sagu Kecamatan Tongauna, Abuki, Wonggeduku, Uepai, Wawotobi, Lambuya, Pondidaha, Meluhu, Bondoala, Onembute, Puriala, Asinua Unaaha, Anggaberi, Konawe, Latoma , Kapoiala, Routa II-20 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 dan Sampara
7. d.Kawasan peruntukan peternakan 1) Ternak besar  Ternak sapi Kecamatan Uepai, Puriala, Amonggedo, Wawotoni Abuki, dan Tongauna  Ternak Kerbau Kecamatan Uepai, Puriala, Wonggeduku, Abuki, Latoma, dan Tongauna  Ternak Kuda Kecamatan Pondidaha dan Unaaha 2) Ternak kecil  Ternak Kambing Setiap Kecamatan  Ternak babi Kecamatan Lambuya , Uepai, Onembute, Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Abuki dan Tongauna  Ternak Unggas Setiap Kecamatan 4 Kawasan Peruntukan Perikanan
8. a.Kawasan peruntukan Perikanan tangkap 1) Kawasan Peruntukan perikanan tangkap Perairan laut di kecamatan Soropia dan Lalonggasumeeto 2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) PPI Rapambinopaka Kecamatan Lalonggasumeeto  Rencana PPI Kecamatan Kapoiala II-21 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3
9. b.Kawasan peruntukan budidaya perikanan 1) Budidaya perikanan  Budidaya perikanan air tawar Kecamatan Lambuya, Uepai, Puriala, Pondidaha Wonggeduku, Amonggedo, Wawotobi, Meluhu, Konawe, Unaaha, Anggaberi, Abuki, Tongauna, Sampara, Onembute, Besulutu, dan Latoma  Budidaya perikanan air payau Kecamatan Soropia, Bondoala, dan Kapoiala  Budidaya perikanan laut Kecamatan Lalonggasumeeto kecamatan Soropia 2) Sarana dan prasarana perikanan budidaya  Balai Benih Ikan (BBI) Abeli Sawah Kecamatan Sampara  Usaha Penerbitan Rakyat (UPR) dan Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Kecamatan Unaaha, Anggaberi, Konawe, Wawotobi, Wonggeduku, Abuki, Lambuya, Uepai, Puriala, Meluhu, Onembute, Besulutu, Latoma, Amonggedo, Pondidaha, Tongauna, Sampara, Lalonggasumeeto dan Soropia
10. c.Kawasan pengolahan perikanan Kecamatan Lalonggasumeeto II-22 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 kecamatan Soropia
11. d.Rencana kawasan minapolitan Kecamatan Lalonggasumeeto kecamatan Soropia
12. e.Kawasan pulau-pulau kecil 1) Pulau berpenghuni Pulau Saponda Darat di Kecamatan Soropia 2) Pulau tidak berpenghuni Pulau Bokori, Pulau Dangedangea dan Pulau Saponda Laut di Kecamatan Soropia 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Rencana WP
13. a.Rencana Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) 1) Mineral logam Nikel Laterit, besi, kromit, kobalt dan emas Kecamatan Routa, Puriala, Pondidaha, Amonggedo Besulutu dan Latoma 2) Mineral bukan logam  Pasir kuarsa Kecamatan Meluhu  Batu setengah permata Kecamatan Pondidaha Kecamatan Puriala  Mika Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua  Kuarsit Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua  Asbes Kecamatan Routa  Talk Kecamatan Routa  Oker Kecamatan Routa  Rijang Kecamatan Routa  Grafit Kecamatan Sampara  Endapan Fosfat Kecamatan Latoma Kecamatan Routa 3) Mineral batuan  Marmer Kecamatan Latoma II-23 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3  Batu sabak Kecamatan Latoma Kecamatan Asinua  Batu gamping Kecamatan Routa Kecamatan Pondidaha  Peridotit Kecamatan Routa Kecamatan Puriala Kecamatan Pondidaha  Genes Kecamatan Latoma  Lempung dan Pasir batu Setiap Kecamatan
14. b.Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Lokasi dilakukannya kegiatan tambang rakyat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan peraturan perundang- undangan  Penambangan pasir dan batu Kecamatan Unaaha, Konawe, Sampara, Bondoala, Kapoiala, Uepai, Besulutu, dan Pondidaha  penambangan tanah liat Kecamatan Pondidaha, Besulutu, Onembute, dan Puriala
15. c.Rencana Wilayah Pencadangan Negara (WPN) Kawasan lindung dengan cadangan berupa tambang berupa nikel Kecamatan Routa, Puriala, dan Pondidaha 6 Kawasan Peruntukan Industri
16. a.Kawasan Peruntukan Industri Mikro, kecil dan Menengah 1) Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan a) Industri pengolahan kedelai  Industri minuman sari kedelai Kecamatan Unaaha II-24 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3  Pembuatan tahu dan tempe Kecamatan Lambuya, Uepai, Wawotobi, Unaaha dan Tongauna b) Industri Pengolahan Sagu Kecamatan Unaaha, dan Sampara c) Industri Pengolahan padi Kecamatan sampara, Amonggedo, Pondidaha, Wonggeduku, Meluhu, Anggaberi, Unaaha, Konawe, Wawotobi, Laambuya, Abuki, dan Asinua 2) Industri pengolahan hasil perkebunan a) Industri pengolahan kakao Pengeringan Kakao Kecamatan Unaaha dan Wawotobi b) Industri Pengolahan Kopi Penggilingan kopi dan kopi bubuk Kecamatan Unaaha, Sampara, dan Amonggedo c) Industri Pengolahan Kelapa Pembuatan minyak Kelapa Kecamatan Tongauna, Kapoiala, Latoma, Wawotobi, dan Lambuya 3) Industri pengolahan hasil laut dan perikanan a) Industri Pengolahan rumput laut Pengeringan rumput laut Kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeeto, dan Soropia b) Industri makanan olahan ikan Pembuatan abon ikan Kecamatan Sampara c) Industri pembekuan ikan Kecamatan soropia II-25 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 d) Industri Pembuatan garam Kecamatan Lalonggasumeeto 4) Industri pemanfaatan hasil hutan a) Industri Penggergajian kayu dan kayu olahan Kecamatan Unaaha, Sampara, onembute, lambuya, Uepai, Wonggeduku, Kapoiala, Bondoala, Konawe, Wawotobi, Abuki, Routa, Amonggedo, Besulutu, Tongauna, dan Lalonggasumeeto b) Industri mabel kayu Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, dan Pondidaha c) Industri pengawetan dan pengolahan rotan Kecamatan Unaaha, Uepai, Latoma, puriala, soropia, onembute, Anggaberi, Sampara, Tongauna, Abuki, Konawe, Routa, Besulutu, Amonggedo dan lambuya 5) Industri pemanfaatan hasil pertambangan a) Pengolahan batu pecah (Split) b) Pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil  Pengolahan/pengambilan Pasir dan kerikil  Pembuatan paving block  Pembuatan batako, cincin, sumur/gorong-gorong dan aneka II-26 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 ubin c) Industri pengolahan tanah liat Pembuatan batu bata merah dan gerabah Kecamatan Pondidaha, Onembute, dan besulutu d) Pengolahan batu kapur 6) Industri pengolahan hasil Peternakan a) Industri penggilingan daging b) Industri ternak unggas c) Industri ternak sapi potong
17. b.Kawasan peruntukan industri besar 1) Rencana kawasan industri rotan dan kayu Kecamatan Anggaberi 2) Rencana kawasan industri Kecamatan Puriala, Pondidaha, Bondoala, Kapoiala, dan Amonggedo 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata
18. a.Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari  Pantai Bokori Kecamatan Soropia  Pantai Toronipa Kecamatan Soropia  Gugusan pulau – pulau Pulau Bokori, Pulau Saponda Darat dan Pulau Saponda Laut di kecamatan soropia  Pantai Batu Gong Kecamatan Kapoiala  Taman wisata perairan pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Perairan pesisir Kabupaten Konawe II-27 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3
19. b.Kawasan peruntukan pariwisata Alam pegunungan/hutan  Air Terjun Larowiu Kecamatan Meluhu  Air Terjun Anawai Kecamatan Sampara  Air Terjun Kumapodahu Kecamatan Anggaberi  Air Terjun Rukuo Kecamatan Lambuya
20. c.Kawasan peruntukan pariwisaata sejarah dan budaya 1) Wisata Sejarah Benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya Kawasan cagar budaya 2) Kehidupan adat, tradisi masyarakat dan aktifitas budaya yang khas serta kesenian Pesta adat, pesta panen, atraksi tarian dan musik tradisional Kabupaten Konawe 3) Atraksi seni budaya tari daan upacara adat Kabupaten Konawe
21. d.Kawasan wisata buatan  Kolam Air Panas Sonai Kecamatan Lambuya  Lapangan MTQ Kecamatan Unaaha  Rencana taman kota dan alun-alun Kecamatan Unaaha 8 Kawasan peruntukan permukiman
22. a.Kawasan permukiman perkotaan Kawasan Perkotaan Unaaha Setiap ibukota kecamatan
23. b.Kawasan permukiman perdesaan 1) Kawasan permukiman perdesaan Setiap Kecamatan 2) Kawasan permukiman Transmigrasi  Permukiman transmigrasi eksisting Kecamatan Pondidaha, Wawotobi, Wonggeduku, Meluhu , Unaaha, Lambuya, II-28 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 2 3 Uepai, Puriala, Onembute, Amonggedo,Tongauna, dan Abuki  Rencana permukiman Transmigrasi Kecamatan Asinua, Routa, Latoma dan Amonggedo 3) Permukiman pantai Kecamatan Kapoiala, Soropia, Bondoala dan Lalonggasummeto 9 Kawasan peruntukan lainnya
24. a.Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 1) Kawasan latihan militer Anggota Kecamatan Wawotobi 2) Kepolisian Resort (Polres) Kecamatan Unaaha 3) Komando Distrik Militer (Kodim) Kecamatan Unaaha 4) Polsek dan koramil Setiap Kecamatan
25. b.Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan Kompleks perkantoran diKecamatan Unaaha Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 II-29 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Gambar 2.3 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Kondisi Geografis Kabupaten Konawe - Luas wilayah 579.894 Ha atau 10,87 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara. - Secara geostrategis terletak tepat ditengah- tengah daratan Sulawesi Tenggara yang menjadi jalur sentral perlintasan darat yang menghubungkan setiap wilayah. - Berbatasan dengan berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Sultra dan berbatasan langung dengan Provinsi Sulsel dan Sulteng. Keadaan topografis Kabupaten Konawe berada pada garis ketinggian antara 10 – 400 meter diatas permukaan laut dan kemiringan antara 1,8 – 90 derajat dengan permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, pertambangan dan industri. Kabupaten Konawe mempunyai beberapa sungai besar yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik seperti Sungai Konaweeha dan Sungai Lahumbuti. Struktur dan persebaran jenis tanah di Kabupaten Konawe beragam dan pada umumnya jenis-jenis tanah yang ada sangat cocok untuk pertanian. - Memiliki perairan ± 1.960 Km 2 dengan panjang garis pantai sekitar 295 KM dan 10 pulau kecil dengan potensi yang cukup besar untuk hasil perikanan laut dan budidaya rumput laut; - Panorama laut dan pantai yang cukup memikat hati dapat pula dikembangkan sebagai objek pariwisata Di Kabupaten Konawe dikenal dua musim yaitu musim penghujan (bulan November sampai dengan Maret) dan sekitar bulan April terjadi Pancaroba, Agustus sampai Oktober terjadi musim kemarau; Penggunaan lahan di Kabupaten Konawe diperuntukan untuk lahan sawah, lahan bangunan dan halaman sekitarnya, tegal/kebun/ladang/huma, padang rumput, tambak/kolam/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan rakyat, hutan negara, perkebunan Posisi Geostrategis Topografi Hidrologi Geologi Oceanografi Klimatologi Penggunaan Lahan - Pengembangan wilayah pertanian utamanyan subsektor tanaman pangan (sawah fungsional 40.505 Ha) dan subsektor peternakan (potensi padang rumput seluas 39.964 Ha); - Potensi Pengembangan Tanaman Hortikultura; - Potensi perkebunan; - Pengembangan Industri skala besar; - Potensi perikanan darat dan laut; - Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan Menengah; - Pengembangan Agrowisata; - Pengembangan Wisata Alam dan Buatan; - Pengembangan Wisata Budaya - Pengembangan Ekowisata; - Pengembangan Kawasan Rest Area (Pondidaha, Unaaha, Uepai); II-30 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 k) Wilayah Rawan Bencana Disamping memperhatikan potensi pengembangan wilayah, sangat penting untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Sehingga dalam pengambilan kebijakan dapat dipertimbangkan aspek kewaspadaan terhadap kejadian bencana alam yang mungkin terjadi. Untuk daerah-daerah rawan bencana berdasarkan kajian RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 telah dipetakan potensi terjadinya kerawanan bencana berdasarkan klasifikasi potensi sumber bencana. Tabel 2.9 Kawasan Rawan Bencana No. Kawasan Rawan Bencana Lokasi 1 2 3 I. Kawasan Rawan Bencana Alam
26. a.Kawasan rawan tanah longsor Desa Abeli Sawa dan Galu Kecamatan Sampara Desa Diolo Kecamatan Bondoala
27. b.Kawasan rawan banjir Desa Waworaha Kecamatan Lambuya Desa Diolo dan Kelurahan Laosu di kecamatan Bondoala Desa Rawua Kecamatan Sampara Desa Inolobu, Palarahi, Inalahambuti dan Anggota di Kecamatan Wawotobi Desa Uelawu Kecamatan Konawe Desa Rawua Kecamatan Uepai
28. c.Kawasan rawan angin puting beliung Kecamatan Wonggeduku, Puriala dan Tongauna II-31 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kawasan Rawan Bencana Lokasi 1 2 3 II. Kawasan Lindung Geologi
29. a.Kawasan rawan bencana alam Geologi 1) Kawasan rawan gempa bumi Titik kejadian gempa bumi yang pernah terjadi Wilayah laut di Kecamatan Lalonggasumeeto, Soropia dan Kapoiala 2) Kawasan rawan gerakan tanah  Zona kerentanan tinggi Kecamatan Routa  Zona kerentanan rendah Setiap Kecamatan  Zona kerentanan sangat rendah Kecamatan Onembute, Kecamatan Puriala 3) Kawasan rawan tsunami Pesisir pantai di sebagian Kecamatan Kapoiala Pesisir pantai di seluruh Kecamatan Lalonggasumeeto dan Soropia 4) Kawasan rawan abrasi Pesisir pantai di kecamatan Kapoiala, Lalonggasumeeto dan Soropia Sumber : RTRW Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034 2.1.2 Aspek Demografi Penyajian informasi mengenai aspek demografi memperhatikan kondisi perkembangan kependudukan yang meliputi struktur kependudukan menurut jenis kelamin dan menurut kelompok umur, distribusi kependudukan per wilayah kecamatan. II-32 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 a) Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Konawe dapat dikategorikan masih dapat terkendali ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah setiap tahunnya rata-rata hanya mencapai 1,14% per tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 251.285 jiwa, pada tahun 2018 bertambah menjadi 257.196 jiwa, kemudian pada tahun 2019 bertambah sebanyak 258.807 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 259.946 jiwa. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga Kabupaten Konawe Tahun 2020 NO KECAMATAN LAKI -LAKI PEREMPUAN JUMLAH PENDUDUK KEPALA KELUARGA 1 2 3 4 5 6 1 LAMBUYA 4,085 3,749 7,834 2,398 2 UNAAHA 12,860 12,809 25,669 7,717 3 WAWOTOBI 8,450 8,216 16,666 4,024 4 PONDIDAHA 6,842 6,396 13,238 4,012 5 SAMPARA 4,803 4,558 9,361 2,845 6 ABUKI 4,390 4,231 8,621 2,632 7 SOROPIA 4,806 4,621 9,427 2,890 8 TONGGAUNA 5,137 4,692 9,829 5,477 9 LATOMA 1,655 1,417 3,072 882 10 PURIALA 4,866 4,557 9,423 2,851 11 UEPAI 7,626 7,068 14,694 4,542 12 WONGGEDUKU 7,305 6,849 14,154 4,384 13 BESULUTU 4,496 4,228 8,724 2,629 14 BONDOALA 2,892 2,588 5,480 1,691 15 ROUTA 1,891 1,573 3,464 968 16 ANGGABERI 6,681 3,459 10,140 2,156 17 MELUHU 2,908 2,698 5,606 1,802 18 AMONGGEDO 5,711 5,278 10,989 3,497 19 ASINUA 1,633 1,426 3,059 911 20 KONAWE 4,921 4,730 9,651 2,910 II-33 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO KECAMATAN LAKI -LAKI PEREMPUAN JUMLAH PENDUDUK KEPALA KELUARGA 1 2 3 4 5 6 21 KAPOILA 3,521 2,818 6,339 2,243 22 LALONGGASU MEETO 2,738 2,671 5,409 1,696 23 ONEMBUTE 3,782 3,534 7,316 2,316 24 PADANGGUNI 4,669 4,365 9,034 2,805 25 MOROSI 3,526 3,041 6,567 2,117 26 ANGGALOMOARE 2,5 2,406 5,005 1,483 27 WONGGEDUKU BARAT 4,686 4,414 9,100 2,687 28 ANGGOTOA 2,932 2,9 5,931 2,117 29 TONGGAUNA UTARA 3,214 2,930 6,144 2,802 JUMLAH 135,625 124,321 259,946 81,484 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017-2020 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil II-34 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 b) Kepadatan Penduduk dan Persebaran Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Kepadatan penduduk Kabupaten Konawe hingga tahun 2017 tercatat hanya mencapai 42,39 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Unaaha dengan kepadatan sebesar 910,25 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Routa sebesar 1,4 jiwa/Km². Ditinjau dari sisi persebaran dan perkembangan penduduk per Kecamatan telah terbentuk polarisasi yang cenderung sama dari tahun ke tahun dimana terdapat beberadap wilayah kecamatan yang sejak beberapa tahun lalu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dibanding dengan wilayah kecamatan lainnya. Polarisasi ini terbentuk mengikuti tingkat keterjangkauan wilayah. Pada wilayah-wilayah Kecamatan terpencil kecenderungan jumlah penduduknya lebih kecil dan perkembangannyapun juga tidak berlangsung siginifikan. Sebaliknya wilayah-wilayah Kecamatan berpenduduk cukup besar berada pada jalur sentral wilayah Kabupaten Konawe. Perkembangan jumlah penduduknya juga relatif lebih tinggi dibanding dengan wilayah-wilayah kecamatan terpencil. Tabel 2.11 Jumlah Penduduk dan Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Konawe Tahun 2020 NO KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUA N JUMLAH PENDUDU K PERSENTAS E PENDUDUK LUAS WILAYAH (KM2) KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 LAMBUYA 4085 3749 7834 3,01 9,85 79,57 2 UNAAHA 12860 12809 25669 9,87 2,82 910,25 3 WAWOTOBI 8450 8216 16666 6,41 10,26 162,42 4 PONDIDAHA 6842 6396 13238 5,09 11,02 120,14 5 SAMPARA 4803 4558 9361 3,60 4,55 205,92 6 ABUKI 4390 4231 8621 3,32 16,48 52,31 7 SOROPIA 4806 4621 9427 3,63 5,12 184,19 8 TONGGAUNA 5137 4692 9829 3,78 22,12 44,44 9 LATOMA 1655 1417 3072 1,18 94,91 3,24 10 PURIALA 4866 4557 9423 3,62 13,63 69,15 11 UEPAI 7626 7068 14694 5,65 19,52 75,29 12 WONGGEDUKU 7305 6849 14154 5,44 6,53 216,82 13 BESULUTU 4496 4228 8724 3,36 9,60 90,88 II-35 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO KECAMATAN LAKI - LAKI PEREMPUA N JUMLAH PENDUDU K PERSENTAS E PENDUDUK LUAS WILAYAH (KM2) KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) 1 2 3 4 5 6 7 8 14 BONDOALA 2892 2588 5480 2,11 4,60 119,13 15 ROUTA 1891 1573 3464 1,33 246,98 1,40 16 ANGGABERI 6681 3459 10140 3,90 9,92 102,27 17 MELUHU 2908 2698 5606 2,16 11,06 50,71 18 AMONGGEDO 5711 5278 10989 4,23 17,12 64,18 19 ASINUA 1633 1426 3059 1,18 34,12 8,97 20 KONAWE 4921 4730 9651 3,71 - - 21 KAPOILA 3521 2818 6339 2,44 3,55 178,61 22 LALONGGASU MEETO 2738 2671 5409 2,08 3,22 168,19 23 ONEMBUTE 3782 3534 7316 2,81 14,57 50,22 24 PADANGGUNI 4669 4365 9034 3,48 22,01 41,04 25 MOROSI 3526 3041 6567 2,53 11,86 55,36 26 ANGGALOMOAR E 25 2406 5005 1,93 1,92 261,22 27 WONGGEDUKU BARAT 4686 4414 9100 3,50 3,50 260,00 28 ANGGOTOA 2932 29 5931 2,28 - - 29 TONGGAUNA UTARA 3214 2930 6144 2,36 - - JUMLAH 135625 124321 2546 100 613,21 42,39 Sumber : Diolah dari data Bagian Pemerintahan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada dasarnya segala muara dari proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan yakni bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi ideal masyarakat yang berada pada tataran kesejahteraan saat ini menjadi idaman setiap pemerintahan. Upaya mencapai kesejahteraan tidak dapat dilakukan sekejap namun membutuhkan proses yang menuntut ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara berkelanjutan. Olehnya itu, dalam proses perencanaan pembangunan analisis mengenai aspek kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implikasi kebijakan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis ini akan memberikan informasi kepada II-36 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 pemerintah mengenai capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan pada setiap unit kerja pemerintah daerah. Ruang lingkup analisis mengenai aspek kajian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. II-37 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kondisi umum fokus kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe dapat dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi; PDRB per kapita; dan laju inflasi.
30. a.Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu factor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi suatu Wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu Wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan Masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan factor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan factor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan Masyarakat meningkat, sebab Masyarakat pemilik factor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 No. Tingkat Kemiskinan Tahun 2019 Tahun 2020 Naik/turun% 1 Kabupaten Konawe (%) 11,84% 6,42% Turun 0,14% 2 Provinsi Sultra (%) 6,50% -0,65% Turun 7,15% 3 Peringkat Provinsi 1 1 Tetap Sumber Dokumen : BPS Sultra, BPS Konawe Selama kurun waktu tahun 2018 – Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Konawe Mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tersebut dapat mencapai 9,65%. pada periode tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 10,70% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe sebesar 11,84% dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih tumbuh positif ditengah Pandemi Covid- 19 yakni sebesar 6,42%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Konawe menempati urutan pertama dari laju pertumbuhan kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian ini merupakan hal yang sangat II-38 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 baik jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami perlambatan pertumbuhan hingga ke level minus. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe menjaga momentum pertumbuhan tetap positif ini dikarenakan strategi Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong agar masyarakat tetap memiliki produktifitas dari berbagai sektor usaha yang ada. Dalam menghadapi ancaman resesi perekonomian yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Konawe memang tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi resiko penyebaran Covid-19 yakni dengan melakukan blocking terhadap kluster wilayah yang terindikasi terdapat kasus Covid-19, sehingga masyarakat pada wilayah lainnya masih tetap dapat beraktifitas dengan tentunya tetap mematuhi protokol Kesehatan. Strategi ini cukup berhasil sehingga masyarakat masih tetap beraktifitas dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Disamping itu kehadiran investasi besar pada Kawasan Industri Konawe (KIK) Morosi memang menjadi salah satu factor utama terjagannya momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dalam 3 (tiga) tahun terakhir tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Kinerja perekonomian daerah yang menunjukan perkembangan yang sangat baik ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui serangkaian kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk terus merangsang geliat pembangunan ekonomi disektor-sektor unggulan. Diperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun- tahun mendatang akan terus berada pada momentum positif mengingat terus berkembangnya investasi di Kabupaten Konawe. II-39 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020 Pada periode tahun 2013-2017 struktur perekonomian Kabupaten Konawe masih didominasi oleh peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun kecenderungan tersebut mulai bergeser pada periode 2017-2020. Dimana ini peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mulai disusul dengan meningkatnya peran sektor industry pengolahan. Hal ini tidak terlepas dari beroperasinya Kawasan Indsustri Konawe (KIK) Morosi yang memberikan kontribusi kenaikan produksi yang cukup signifikan. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat positif mengingat selama ini perekonomian Kabupaten Konawe praktis hanya mengandalkan sektor primer. Dengan berkembang pesatnya sektor usaha manufaktur ini artinya struktur perekonomian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe tidak lagi bersifat semu karena pertumbuhannya telh ditopang sektor sekunder. Tabel 2.13 Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2020 No. Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30,46 28,53 26,53 24,85 B Pertambangan dan Penggalian 13,50 12,75 11,82 10,00 C Industri Pengolahan 5,00 11,10 16,72 24,00 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,04 0,03 0,03 5.19 10.70 11.84 6.42 2017 2018 2019 2020 II-40 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,11 0,10 0,09 0,08 F Konstruksi 13,86 13,42 12,92 11,63 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,15 10,84 10,44 9,33 H Transportasi dan Pergudangan 1,14 1,12 1,06 0,95 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,54 0,52 0,50 0,45 J Informasi dan Komunikasi 0,83 0,79 0,73 0,72 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,86 1,72 1,62 1,54 L Real Estat 2,33 2,1 1,91 1,77 MN Jasa Perusahaan 0,16 0,15 0,14 0,13 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9,48 8,7 7,97 7,32 P Jasa Pendidikan 5,88 5,6 5,14 4,89 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,45 1,38 1,33 1,36 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,23 1,14 1,04 0,96 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021 Berdasarkan data diatas secara keseluruhan kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih dapat dikatakan sangat baik. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang sangat baik ini merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya. Keberhasilan ini memiliki nilai tersendiri karena pemerintah Kabupaten Konawe dapat mendorong peran sektor sekunder dalam kontribusi pembentukan PDRB. Sebab diketahui bahwa dengan berkembangnya sektor sekunder berarti telah memicu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian keberhasilan ini juga menyisahkan problematika baru dimana potensi tenaga kerja di Kabupaten Konawe masih pada taraf skill menengah kebawah sehingga belum dapat bersaing dengan tenaga II-41 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 kerja yang memiliki skill tinggi dalam perusahaan. Olehnya itu, dalam periode ini pemerintah Kabuapten Konawe mendorong penyiapan tenaga kerja dengan skill tinggi melalui pembukaan Politeknik Pertambangan dalam rangka memastikan tersedianya tenaga kerja yang mumpuni dibidangnya dan dapat menempati posisi-posisi strategis kedepannya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut tetap memperhatikan basis utama potensi ekonomi Kabupaten Konawe yakni sektor pertanian dalam arti luas, mengingat keunggulan komparatif Kabupaten Konawe adalah terletak pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya terutama untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Pengembangan sektor pertanian pada subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan potensi terbesar wilayah Kabupaten Konawe yang harus terus digali mengingat secara geostrategis, wilayah ini menjadi penyokong kebutuhan pangan bagi daerah-daerah disekitarnya. Peran vital tersebut akan terus ditingkatkan hingga dapat memberikan kontribusi tidak saja dalam skala regional sulawesi maupun dapat berperan hingga skala nasional. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas menjadi cukup vital karena mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Konawe menggantungkan hidupnya pada aktifitas sektor tersebut. Untuk menjamin peningkatan kesejahteraan para petani maka pemerintah harus dapat memastikan, kedepan rata-rata pendapatan perkapita para petani dapat mencapai level yang memuaskan. Data dibawah ini menunjukan bahwa kecenderungan share pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas) masih mengalami penurunan pertumbuhan. Tercatat pada tahun 2017 tumbuh sebesar 4,42%. Selanjutnya pada tahun 2018 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian dalam arti luas) menurun 4,02%. Demikian pula pada tahun 2019 hanya dapat tumbuh sebesar 3,78% dan selanjutnya pada tahun 2020 hanya dapat tumbuh sebesat 0,28%. Informasi ini cukup menguatkan argumentasi diatas bahwa perlu adanya langkah khusus untuk meningkatkan sumbangsih pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dalam arti luas. II-42 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017- 2020 No. Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,42 4,02 3,78 00.28 B Pertambangan dan Penggalian 6,64 5,61 4,17 -6,83 C Industri Pengolahan 8,13 ,34 67,91 48,94 D Pengadaan Listrik dan Gas 6,14 1,91 5,43 1,11 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,14 5,73 2,79 -2,00 F Konstruksi 4,92 6,32 6,79 -3,02 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,95 7,21 8,07 -4,55 H Transportasi dan Pergudangan 6,41 8,69 6,97 -5,42 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,76 7,47 6,72 4,16 J Informasi dan Komunikasi 9,52 8,25 6,46 8,02 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,41 2,18 6,4 3,24 L Real Estat 4,41 2,67 3,31 0,18 MN Jasa Perusahaan 6,76 5,86 4,94 -3,73 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 4,04 0,36 2,79 -2,09 P Jasa Pendidikan 3,02 7,49 4,06 2,06 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,26 6,77 8,3 8,02 R,S,T,U Jasa Lainnya 2,41 5,73 3,93 -3,85 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021 Dapat disimpulkan, bahwa kedepan pemerintah mesti benar- benar melihat peluang terbesar yang dimiliki oleh daerah ini untuk berupaya mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang II-43 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh agar tercipta ketahanan ekonomi yang kokoh di Kabupaten Konawe.
31. b.PDRB Per Kapita Selama empat tahun terakhir, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Konawe atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Konawe tahun 2016 sebesar 6.655,64 milar rupiah; tahun 2017 sebesar 7.233,62 miliar rupiah atau meningkat ; tahun 2018 sebesar 8.286,26 miliar rupiah; pada tahun 2019 sebesar 9.514,36 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 10.303,73. Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Kenaikan PDRB Perkapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama lima tahun terakhir, PDRB Perkapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB Perkapita sebesar 5.300,57 miliar rupiah pada tahun 2016 dan selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar 7.348,39 miliar rupiah. Sementara dari sisi PDRB atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan. Dimana Nilai PDRB Perkapita pada tahun 2016 sebesar 27,95 juta rupiah mengalami perkembangan yang cukup signifikan hingga mencapai 39,63 juta rupiah pada tahun 2020. Tabel 2.15 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2016-2020 Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 1 5 6 2 3 4 Nilai PDRB (juta rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku 6.655.640 7.233.640 8.286.260 9.514.360 10.303.730 Atas Dasar Harga Konstan 5.300.570 5.576.950 6.173.940 6.904.790 7.348.390 PDRB Perkapita (ribu rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku 27.957,00 29.606,75 32.340,79 36.762,38 39.637,96 Atas Dasar Harga Konstan 22.265,03 22.826,04 24.096,53 26.679,30 28.268,91 Jumlah Penduduk (orang) 238.067,00 244.324,00 256.217,00 258.807,00 259.946,00 II-44 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Momentum peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Konawe tahun 2016-2020 ini merupakan kinerja yang cukup menggembirakan. Sebab ditengah-tengah resesi perekonomian global dan pandemic Covid-19 yang hingga saat ini masih berdampak di Indonesia, pamerintah dan masyarakat Kabupaten Konawe masih dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kesempatan untuk terus meningkatkan ketahanan perekonomian Kabupaten Konawe masih sangat terbuka lebar mengingat potensi yang dimiliki daerah ini. Pemerintah harus memastikan agar bahwa potensi-potensi lokal yang selama ini belum termanfaatkan dengan maksimal harus terus digali terutama pada basic sector ekonomi Kabupaten Konawe.
32. c.Laju Inflasi Analisis mengenai inflasi daerah Kabupaten Konawe masih merujuk inflasi yang terjadi di Kota Kendari. Hal ini didasari atas rilis pada website BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dikarenakan inflasi di Kabupaten Konawe dipengaruhi inflasi diwilayah Kota Kendari. Letak wilayah yang berdampingan membuat aktifitas ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe utamanya dalam proses interaksi perdagangan barang dan jasa didominasi dengan interaksi dengan wilayah Kota Kendari. Perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe juga mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Konawe masih lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yakni sebesar 2,55% untuk inflasi di Kabupaten Konawe dan 3,13% untuk inflasi nasional. Sedangkan untuk tahun 2019 inflasi Kabupaten Konawe sebesar 3,22% lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 2,72%. Secara umum informasi diatas menunjukan bahwa inflasi Kabupaten Konawe antara tahun 2018 dan 2019 mengalami fluktuasi jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. Inflasi yang tidak terkendali secara umum biasanya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan daya saing perekonomian suatu wilayah. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe mesti terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan kontrol dan kendali terhadap perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe. II-45 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Konawe Terhadap Inflasi Nasional, 2018-2019 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021 Inflasi Kabupaten Konawe pada tahun 2018 masih dibawah rata- rata inflasi nasional. Kecuali pada tahun 2019 lebih tinggi dari pada inflasi nasional. Hal ini menunjukan kinerja yang cukup baik mengingat kenaikan inflasi yang tidak terkendali akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan suatu daerah. Inflasi yang tidak terkendali secara umum biasanya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan daya saing perekonomian suatu wilayah. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Konawe mesti terus berupaya untuk melakukan langkah- langkah strategis dalam melakukan kontrol dan kendali terhadap perkembangan inflasi di Kabupaten Konawe. Dalam hal upaya pengendalian inflasi daerah pemerintah pusat sebenarnya telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di wilayah masing- masing. Saat ini organisasi TPID Kabupaten Konawe belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam melakukan tugas-tugasnya memastikan harga-harga bahan pokok dapat terkendali. Kondisi ini perlu dipaparkan untuk memulai langkah pengendalian inflasi yang terorganisir pada lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe. Mengingat pengendalian inflasi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. II-46 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Sejak awal disadari pembangunan sosial masyarakat memang bukanlah hal yang mudah karena pembangunan sosial mencakup ruang lingkup yang sangat luas dan dimensi yang senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka antisipasi penanganan sosial masyarakat merupakan tindakan yang sifatnya harus strategis, sistematis, responsif, komprehensif dan berkesinambungan. Disadari bahwa problematika sosial yang semakin kompleks dewasa ini merupakan epicentrum segala potensi masalah yang timbul. Olehnya itu, dibutuhkan kesepahaman dan komitmen bersama setiap pemangku kepentingan untuk mengelola permasalahan sosial yang ada. Yang tidak kalah pentingnya penyelesaian problema sosial perlu didasari dengan informasi yang jelas sehingga pada tataran pengambilan kebijakan dapat dihasilkan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan fakta yang ada. Dalam kajian ini fokus kesejahteraan sosial dititik beratkan pada analisis kinerja pembangunan dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kontribusi sektoral perekonomian daerah dan pertumbuhan industri. Aspek-aspek tersebut dianggap dapat mengungkap informasi terhadap sejauh mana kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe.
33. a.Sosial Membahas kondisi sosial, maka akan senantiasa bersinggungan dengan pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang tangguh dipercaya akan menjadi instrumen dalam pengambilan kebijakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, analisis mengenai kemiskinan di Kabupaten Konawe menggunakan data BPS Kabupaten Konawe. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Pada Tahun 2018 sebesar 12,34% kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 12,00% dan diharapkan pada tahun 2021 dapat turun hingga dibawah angka 11%. Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rata-rata nasional. Sehingga dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang hal ini masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka menekan angka kemiskinan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan II-47 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang memadai sehingga aktfitifitas social dan ekonomi masyarakat menjadi lancar. Selain itu pula Pemerintah Kabupaten Konawe dalam APBD tahun 2019 dan tahun 2020 meningkatkan stimulan belanja untuk 3 (tiga) OPD yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Stimulan belanja ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan produktifitas dari sector usaha pertanian dalam arti luas. Grafik 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Konawe, 2019-2020 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020 Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Konawe adalah 2,23 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,71. Data ini menunjukan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Konawe terus mengalami penurunan yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukan perkembangan yang cukup baik. II-48 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.5 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab Konawe, 2019-2020 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020 Grafik 2.6 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Konawe Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020 Dalam kajian ini fokus kesejahteraan sosial dititik beratkan pada analisis kinerja pembangunan dibidang sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang capaiannya tergambar melalui penurunan angka kemiskinan dan peningkatan IPM daerah. Aspek- aspek tersebut dianggap dapat mengungkap informasi terhadap sejauh mana kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Konawe. II-49 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Parameter mengenai kondisi sosial juga dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri merupakan perbandingan dari angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah wilayah adalah wilayah maju, berkembang atau wilayah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (Knowledge), dan standar hidup layak (decent standar of living). Sesuai dengan UNDP tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :
34. a.Rendah ( < 60 )
35. b.Sedang (60 ≤ IPM<70 )
36. c.Tinggi (70 ≤ IPM<80 )
37. d.Sangat Tinggi ( >80 ) Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Konawe Tahun 2020 adalah sebesar 71,29 poin dengan kategori Tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Perbandingan Sex Ratio No IPM Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Naik/Turun (%) 1 Kabupaten Konawe 70,72 71,29 71,4 Naik 0,57 Poin 2 Provinsi Sultra 70,61 71,2 71,45 Naik 0,25 Poin 3 Indonesia/Nasional 71,39 71,92 71,94 Naik 0,02 Poin 4 Peringkat Provinsi 4 4 - 5 Peringkat Nasional 173 165 Naik 92 peringkat II-50 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.7 Perekembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2020
38. b.Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan memiliki kompetensi sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam era globalisasi orientasi pembangunan manusia diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh. Pendidikan formal maupun non formal merupakan alat dalam menentukan kualitas dan kapasitas SDM. Pembentukan karakter dan kepribadian bangsa juga bergantung pada pendidikan dan budaya yang terbentuk dalam setiap interaksi sosial masyarakat. Olehnya itu aspek pendidikan merupakan bagian yang harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat tersebut kedalam situasi dan karakter masyarakat yang positif. Dengan menciptakan karakter manusia yang positif maka dapat dipastikan bahwa peluang maju dan berkembangya suatu daerah akan semakin terbuka. Kompetisi yang dinamis dan sehat akan turut memberikan ruang bagi suatu wilayah untuk dapat berkembang dalam iklim yang kondusif. Sehingga “pendidikan yang berkualitas” menjadi kata kunci untuk menciptakan sumber daya yang kompeten. Secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe relatif terus membaik. Hal ini ditunjukan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf. Angka melek II-51 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 huruf penduduk dewasa (15 tahun keatas) pada tahun 2017 sebesar 98,65 persen, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi ,46 persen dan pada tahun 2019 meningkat menjadi ,45 persen, dan pada tahun 2020 meingkat menjadi ,53 persen Grafik 2.8 Perkembangan Angka Melek Huruf, Tahun 2017-2020 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2021 II-52 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
39. c.Kesehatan Pembangunan sosial dibidang kesehatan pada periode 2017- 2020 menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian terobosan konkrit yang dijalankan oleh pemerintah. Pada periode tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe melaksanakan beberapa program unggulan diantaranya program satu desa satu perawat, pengadaan kendaraan operasional bagi tenaga kesehatan dipelosok-pelosok dan yang tidak kalah pentingnya Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil membangun Rumah Sakit Umum Kabupaten yang jauh lebih representatif dan diproyeksikan menjadi RS Rujukan bagi daerah-daerah sekitarnya. Terobosan pembangunan dibidang kesehatan ini sejalan dengan pencapaian keberhasilan pembangunan yang dapat dilihat dari serangkaian indikator makro bidang kesehatan. Dimana secara konsisten pemerintah Kabupaten Konawe dapat meningkatkan angka usia harapan hidup. Pada tahun 2017 rata-rata usia harapan hidup di Kabupaten Konawe baru mencapai 69,5 tahun. pada tahun 2018 masih tetap 70,0, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,2 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,3. II-53 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.9 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Sementara persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 tidak terjadi kasus gizi buruk, pada tahun 2018 mencapai sebesar 100%, kemudian pada tahun 2019 capaiannya masih sama yakni sebesar 100% selanjutnya pada tahun 2020 capaiannya masih sama dari tahunsebelumnya yakni 100%. II-54 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.10 Penurunan Balita Gizi Buruk Kabupaten Konawe, Tahun 2017- 2020 Sumber : Diolah dari data BPS Kab. Konawe Dan Dinkes Kabupaten Konawe Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya menekan angka balita gizi buruk di Kabupaten Konawe tidak lepas dari upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah melalui program- program yang bertujuan mencegah terjadinya kasus gizi buruk. Program-program rutin pemerintah yakni diantaranya program pemberian makanan tambahan bagi anak usia balita. Program ini dilaksanakan pada seluruh wilayah kecamatan dengan menitik beratkan sasaran program pada wilayah-wilayah yang selama ini dianggap rentan terhadap kasus gizi buruk. Yang terpenting dalam pelaksanaan program-program pembangunan dibidang kesehatan yakni sustainabilty (kesinambungan) agar momentum keberhasilan pembangunan tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan. Menciptakan masyarakat yang sehat tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan melainkan dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan sehingga strategi-strategi yang dilakukan sejak awal dapat terintegrasi dengan tindakan masa depan. Upaya tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe yang terus melakukan langkah konkrit dengan berupaya meningkatkan fasilitas kesehatan. Hingga pada tahun 2020 total Puskesmas di Kabupaten Konawe telah berjumlah 28 unit, Puskesmas Pembantu berjumlah 50 unit, Posyandu berjumlah 356 unit dan Polindes berjumlah 75 unit. Pemenuhan Puskesmas pada setiap II-55 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 wilayah kecamatan merupakan hal harus dilakukan namun tidak sampai berhenti pada langkah tersebut saja. Kedepan perlu diupayakan dan difasilitasi peningkatan status beberapa Puskemas agar dapat menjadi Puskesmas Rawat Inap. Tabel 2.17 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Konawe Tahun 2020 No. Kecamatan Puskesmas Poskesdes Polindes Posbindu 1 2 3 4 5 6 1 Soropia Puskemas Soropia 5 0 3 2 Lalonggasumeeto Puskesmas L.sumeeto 4 0 11 3 Sampara Puskesmas Sampara 2 0 15 4 Bondoala Puskesmas Laosu 1 0 2 5 Besulutu Puskesmas Besulutu 9 0 0 6 Kapoiala Puskesmas Kapoiala 7 0 7 7 Anggalomoare Puskesmas Anggalomoare 1 0 1 8 Morosi Puskesmas Morosi 4 0 8 9 Lambuya Puskesmas Lambuya 6 0 6 10 Uepai Puskesmas Uepai 5 0 13 11 Puriala Puskesmas Puriala 0 0 3 12 Onembute Puskesmas Onembute 4 0 12 13 Pondidaha Puskesmas Pondidaha 0 0 11 14 Wonggeduku Puskesmas Wonggeduku 4 0 5 15 Wonggeduku Barat Puskesmas W. Barat 0 0 15 16 Amonggedo Puskesmas Amonggedo 6 0 10 17 Wawotobi Puskesmas Wawotobi 1 0 5 18 Meluhu Puskesmas Ahuhu 6 0 9 19 Konawe Puskesmas Tawanga 1 1 12 20 Unaaha Puskesmas Unaaha 0 0 4 21 Anggaberi Puskesmas Anggaberi 0 0 3 22 Abuki Puskesmas Abuki 2 0 12 23 Latoma Puskesmas Latoma 3 0 13 24 Tongauna Puskesmas Tongauna 5 4 0 25 Asinua Puskesmas Asinua 0 0 5 26 Padangguni Puskesmas Alosika 9 0 4 27 Tongauna Utara Puskesmas Tongauna 1 0 0 II-56 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Kecamatan Puskesmas Poskesdes Polindes Posbindu 1 2 3 4 5 6 Utara 28 Routa Puskesmas Routa 1 0 0 29 Anggotoa - 0 0 0 Kabupaten Konawe 87 5 189 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Sementara itu disadari bahwa pemenuhan fasilitas kesehatan tidak saja perlu dilakukan dari sisi penyediaan infrastruktur namun juga sangat diperlukan pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai yang dapat melayani masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Konawe hingga tahun 2020 tergambar pada tabel dibawah ini. II-57 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kesehatan Tiap Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Konawe No. Unit Kerja Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Bidan Perawat Perawat Gigi Tenaga Teknis Kefarmasian Apoteker Tenaga Kesmas Tenaga Kesling Tenaga Gizi Spesialis Umum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Puskesmas Soropia 0 1 1 0 15 15 - 1 - - - - 2 Puskesmas Lalonggasumeeto 0 2 1 0 12 19 1 - - 3 - - 3 Puskesmas Sampara 0 1 1 0 15 9 - - 1 3 - - 4 Puskesmas Laosu 0 1 1 0 21 1 - 1 - 3 - - 5 Puskesmas Besulutu 0 0 1 0 12 3 - 1 - 1 - - 6 Puskesmas Kapoila 0 1 1 0 11 6 1 - - 2 - - 7 Puskesmas Lambuya 0 0 0 0 16 21 1 1 1 8 - - 8 Puskesmas Onembute 0 0 0 0 12 3 2 1 - 1 - - 9 Puskesmas Uepai 0 0 0 0 16 28 1 1 1 1 - - 10 Puskesmas Puriala 0 0 0 0 39 19 1 2 - 4 - - 11 Puskesmas Pondidaha 0 2 1 0 30 18 1 1 - - - - 12 Puskesmas 0 1 1 0 19 13 1 1 - 3 - - II-58 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Unit Kerja Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Bidan Perawat Perawat Gigi Tenaga Teknis Kefarmasian Apoteker Tenaga Kesmas Tenaga Kesling Tenaga Gizi Spesialis Umum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Amonggedo Baru 13 Puskesmas Wonggeduku 0 1 0 0 20 30 - 1 - 5 - - 14 Puskesmas Wawotobi 0 2 1 0 31 27 - - - 4 - - 15 Puskesmas Tawanga 0 2 1 0 19 21 - 1 - - - - 16 Puskesmas Unaaha 0 2 0 0 17 25 - - - - - - 17 Puskesmas Ahuhu 0 1 0 0 33 39 1 2 - 12 - - 18 Puskesmas Anggaberi 0 1 0 0 15 15 1 - 1 1 - - 19 Puskesmas Abuki 0 1 1 0 20 13 - - - 2 - - 20 Puskesmas Alosika 0 0 0 0 8 11 1 - 1 1 - - 21 Puskesmas Tongauna 0 1 0 0 21 19 1 2 - 3 - - 22 Puskesmas Asinua 0 0 0 0 39 32 - - - 1 - - 23 Puskesmas Routa 0 0 0 0 7 8 - - - 1 - - 24 Puskesmas Morosi 0 1 1 0 43 35 - - 1 4 - - II-59 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Unit Kerja Dokter Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis Bidan Perawat Perawat Gigi Tenaga Teknis Kefarmasian Apoteker Tenaga Kesmas Tenaga Kesling Tenaga Gizi Spesialis Umum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 Puskesmas Anggalomoare 0 1 1 0 19 30 - - - - - - 26 Puskesmas Wonggeduku Barat 0 0 1 0 18 15 1 1 - 1 - - 27 Puskesmas Latoma 0 0 0 0 16 8 - - - - - - 28 BLUD RS Kab Konawe 27 15 4 - 62 233 3 19 14 37 2 4 Kabupaten Konawe 27 37 18 0 606 716 17 36 20 101 2 4 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 II-60 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Layanan kesehatan yang maksimal dapat terwujud bila rasio ketersediaan tenaga medis juga dapat terpenuhi. Menyadari ini maka Pemerintah Kabupaten Konawe terus berupaya maksimal agar target pemenuhan tenaga medis disetiap wilayah dapat terwujud. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan akses yang mudah dan memadai bagi masyarakat dalam pemenuhan layanan kesehatan tingkat dasar.
40. d.Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Konawe sangat menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Demikian pula dalam upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Konawe dilakukan secara holistik dan komprehensif. Peningkatan kualitas pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan diarahkan dalam rangka menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing yang kuat. Pencapaian pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan diyakini berkorelasi kuat terhadap terbentuknya karakter masyarakat yang kompeten dan kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usia kerja pada tahun 2013 hingga tahun 2017 yang terus bertambah yang juga diiringi dengan peningkatan persentase penduduk usia kerja yang bekerja. Meskipun terlihat terjadi fluktuasi namun jika dibandingkan dengan tahun awal perencanaan (tahun 2013) dimana persentase penduduk usia kerja yang bekerja sebesar 94,97% dapat meningkat pada tahun 2017 hingga 98,06%. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang cenderung menurun seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Tercatat pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,03% dan pada tahun 2017 dapat turun menjadi 1,94%. (Lihat Tabel 2.15) Meskipun demikian masih perlu dicermati lebih mendalam sebab jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Konawe yang masih cukup tinggi, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang kian meningkat tidak berbanding dengan penurunan angka kemiskinan. Mesti dilakukan peneleitian secara empiris mengenai keadaan sesungguhnya struktur sosial dan ekonomi Kabupaten Konawe sehingga diperoleh kesimpulan yang valid mengenai keterkaitan antara angka kemiskinan yang penurunannya cenderung melambat dengan TPAK yang cenderung meningkat cukup baik. Kesimpulan awal yang bisa ditarik, keadaan ini bisa saja terjadi akibat dari upah kerja yang belum layak sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat. Ditambah lagi dengan inflasi harga bahan yang tidak diikuti dengan kenaikan upah kerja setiap tahunnya. Olehnya itu kedepan diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin kualitas upah para pekerja agar dapat memenuhi unsur kelayakan dalam memenuhi kebutuhan pokok para pekerja. II-61 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Tahun 2013- 2017 Kegiatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah Bekerja 65.662 35.962 101.624 70.412 42.531 112.943 58.825 24.306 83.131 58.825 24.306 83.131 71.200 43.024 114.224 Tidak Bekerja (Penggangguran Terbuka) 3.064 2.313 5.377 3.462 1.798 5.260 6.296 3.660 9.956 6.296 3.660 9.956 798 1.462 2.260 TOTAL 68.726 38.275 107.001 73.874 44.329 118.203 65.121 27.966 93.087 65.121 27.966 93.087 71.8 44.486 116.484 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 61,37% 33,61% 94,97% 59,57% 35,98% 95,55% 63,19% 26,11% 89,30% 63,19% 26,11% 89,30% 61,12% 36,94% 98,06% Tingkat Pengangguran 2,86% 2,16% 5,03% 2,93% 1,52% 4,45% 6,76% 3,93% 10,70% 6,76% 3,93% 10,70% 0,69% 1,26% 1,94% Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 II-62 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Produk seni dan budaya merupakan cerminan identitas dan jati diri suatu bangsa. Produk kesenian dan kebudayaan adalah kearifan lokal yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Demikian halnya Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah dengan pengaruh kebudayaan tolaki yang sangat kental, berkembang dalam tataran kearifan lokal suku tolaki. Produk kesenian dan kebudayaan yang tercipta dikalangan masyarakat tolaki hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat lokal Kabupaten Konawe. Beberapa cagar budaya yang menjadi saksi berkembangnya peradaban tolaki pun masih dapat ditemukan, hingga produk kebudayaan yang ditandai dengan simbol-simbol adat masih melekat kuat dalam aktifitas sosial masyarakat Kabupaten Konawe. Aspek lain yang dapat menunjukan jati diri dan eksistensi suatau daerah yakni terletak pada prestasi-prestasi yang ditorehkannya dalam kancah nasional maupun internasional. Olahraga yang menjadi salah satu ukuran prestasi suatu daerah menjadi salah satu fokus dalam analisis ini. Pemerintah Kabupaten Konawe ingin memastikan bahwa pembangunan diera moderen saat ini harus senantiasa diiringi dengan komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kebudayaan yang telah berkembang selama ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan bahwa pembinaan terhadap potensi bibit-bibit dalam dunia olahraga dapat terfasilitasi dengan baik. Sejauh ini kinerja pembangunan dibidang kesenian dan kebudayaan; dan bidang olahraga dapat dikatakan masih berjalan cukup baik. Ukuran yang menunjukan itu dapat terlihat dari aktifitas/event kesenian dan kebudayaan yang mengangkat tema-tema kearifan lokal secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya, cagar budaya yang menjadi situs cagar budaya daerah masih terus dikembangkan dan dijaga kelestariannya, sementara untuk pembangunan dibidang olahraga masih terdapat cabang olahraga binaan pemerintah, yang beberapa cabang olahraga tersebut sudah mampu berkiprah diajang nasional dan internasional.
41. a.Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan Untuk senantiasa menjaga eksistensi kearifan lokal, Pemerintah Kabupaten Konawe setiap tahunnya menyelenggarakan event kesenian dan kebudayaan tolaki yang juga dijadikan sebagai event wisata budaya. Pada tahun 2017 dilaksanakan 8 (delapan) kali event seni dan budaya, kemudian pada tahun 2018 diadakan 1 (satu) kali event seni II-63 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dan budaya. Selanjutnya pada tahun 2019 ditingkatkan intensitasnya sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan event seni dan budaya. Sedangkan pada tahun 2020 event seni dan budaya tidak dilaksanakn. Tabel 2.20 Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya di Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 8 1 3 - Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe
42. b.Cagar Budaya yang Dilestarikan Perhatian pemerintah Kabupaten Konawe terhadap kelestarian cagar budaya sangat besar. Hal ini dapat dilihat melalui upaya pemerintah dalam merevitalisasi kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende, dimana pada kawasan tersebut telah dibangun Museum Budaya Tolaki yang akan menjadi pusat wisata budaya sekaligus akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda. Berbagai fasilitas pada kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende akan terus ditingkatkan hingga menjadi kawasan wisata budaya yang benar-benar representatif. Tabel 2.21 Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Jumlah Cagar Budaya 13 19 24 24 Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe Hingga tahun 2020 cagar budaya yang berhasil diidentifikasi dan saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe yakni terdapat 24 (dua puluh empat) cagar budaya. Kondisi ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2017. Artinya bahwa sepanjang periode tahun 2017 hingga tahun 2020 Pemerintah II-64 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kabupaten Konawe telah berhasil mengidentifikasi dan melakukan tindakan perlindungan terhadap 11 (sebelas) cagar budaya yang ada.
43. c.Jumlah Lapangan Olahraga Pembinaan olaharaga di Kabupaten Konawe difokuskan pada beberapa cabang olahraga seperti Badminton, Atletik dan Taekwondo. Hasil pembinaan dari beberapa cabang olahraga tersebut telah mengorbitkan atlit yang dapat berkiprah dikancah nasional dan internasional. Pembinaan ini secara terus menerus akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe sambil melihat potensi-potensi cabang olahraga lainnya. Sementara untuk fasilitas lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Konawe pada tahun tahun 2017 tercatat sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) lapangan. Kemudian pada tahun 2018 fasilitas lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Konawe tercatat sebanyak 90 lapangan. (Lihat Tabel 2.20) Tabel 2.22 Rincian Jumlah Lapangan Olahraga Menurut Jenis Olahraga di Kabupaten Konawe Tahun 2017 - 2020 No. Jenis Lapangan Jumlah 2017 2018 2019 2020 1 Lapangan Sepak Bola 30 30 - - 2 Lapangan Basket 4 4 - - 3 Lapangan Voli 28 28 - - 4 Lapangan Bulu Tangkis 15 15 - - 5 Lapangan Tenis 2 2 - - 6 Lapangan Takraw 10 10 - - 7 Lap. Atletik - 1 - - 8 Kolam Renang 3 - - - Jumlah 92 90 - - Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Konawe 2.3 Aspek Pelayanan Umum Analisis terhadap aspek palayanan umum pada dasarnya adalah penelaahan terhadap prestasi capaian pembangunan pada setiap urusan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan pembagian urusan pada organisasi perangkat daerah yang ada. Penelaahan terhadap aspek pelayanan umum dapat memberikan gambaran secara komprehensif (menyeluruh) mengenai keberhasilan ataupun kegagalan suatu perangkat unit organisasi perangkat didaerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis pada bagian ini mengurai indikator capaian pembangunan daerah per urusan yang II-65 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
  1. 1.Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukan progres yang cukup menggembirakan. Serangkaian indikator yang digunakan dalam menilai capaian pembangunan pada bidang ini rata-rata menunjukan perkembangan positif. Sasaran program- program pembangunan yang ingin dicapai pada periode lalu yakni meningkatnya partisipasi pendidikan dan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun secara umum indikator- indikator pembangunan dibidang pendidikan menunjukan perkembangan positif namun masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terutama pemerataan layanan pendidikan untuk daerah-daerah terpencil seperti di Kecamatan Routa, Kecamatan Latoma dan Kecamatan Asinua. Capaian pelaksanaan program-program pembangunan tersebut tergambar dalam capaian indikator kinerja sasaran Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Kelulusan (AL); Angka Melanjutkan; Sekolah dalam kondisi baik; Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada tahun 2017 partisipasi pada jenjang PAUD berada pada angka 39,12%. selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 66,12%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,97 %, dan hingga pada tahun 2020 dapat mencapai 96,49%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 pencapaian akhir ditahun 2020 memperlihatkan bahwa eskalasi capaian partisipasi pada jenjang PAUD naik hingga lebih dari 100%. Keberhasilan ini didorong oleh kesadaran para orang tua siswa terhadap pendidikan anak usia dini yang diikuti dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan subsidi seragam sekolah bagi calon peserta didik usia PAUD. Strategi yang dinilai cukup berhasil ini mesti terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya serta perlu diikuti dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana PAUD yang memadai. II-66 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.11 Perkembangan Partisipasi PAUD Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 Sumber : Diolah dari data BPS Kab. Konawe dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah anak dalam usia 7-18 Tahun pada periode yang sama. Secara sederhana APK memberikan informasi mengenai tingkat partisipasi penduduk secara umum terhadap suatu tingkatan pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang tersebut. Tabel 2.23 Perkembangan APK Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B, Tahun 2017-2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 116,32% 114,26% 99,89% 99,63% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 78,85% 85,01% 76,70% 96,97% Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka II-67 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023  APK Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A). Pada periode tahun 2017-2020 APK pada jenjang SD/MI secara berturut-turut mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017 APK SD/MI sebesar 116,32%, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 114,26%, selanjutnya pada tahun 2019 Mengalami penurunan menjadi 99,89%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 99,63% Dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode tersebut pendisiplinan usia masuk pada jenjang pendidikan pada SD/MI sudah mulai berjalan dengan baik. Tingginya APK tahun 2017 mengindikasikan pada saat itu masih cukup banyak calon siswa baru yang masuk pada jenjang usia SD/MI belum memenuhi syarat umur. Olehnya itu perlu didorong kedepan untuk mendisiplinkan porporsinalitas umur terhadap jenjang pendidikan yang akan ditempuh. Capain tahun 2017 perlu ditingkatkan dan dipertahankan untuk tetap mendorong pendidikan yang berkualitas. Grafik 2.12 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 116.32% 114.26% 99.89% 99.63% 90.00% 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A II-68 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023  APK Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B). APK Usia 13-15 Tahun pada tahun 2017 sebesar 78,85% pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 85,01%, selanjutnya pada tahun 2019 turun menjadi 76,70%, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 96,97% Capaian ini menggambarkan masih terdapat peserta didik yang tidak bersekolah pada jenjang usia 13-15 tahun. Hal ini akan menjadi perhatian dalam rangka memastikan seluruh peserta didik pada jenjang usia apapun dapat mengenyam pendidikan. Grafik 2.13 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 c) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur persentase jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang usia tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang usia tersebut. APM digunakan sebagai alat ukur dalam menilai angka partisipasi murni usia sekolah pada jenjang pendidikan. 78.85% 85.01% 76.70% 96.97% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2017 2018 2019 2020 APK SMP/MTs/Paket B II-69 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.24 Perkembangan APM Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017 2018 2019 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,67% 98,61% 99,89% 99,63% Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 73,81% 87,07% 94,34% 96,67% Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe  APM Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A). Tercatat APM pada tahun 2017 sebesar 97,67% kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 98,61%, selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 99,89% dan pada tahun 2020 sedikit menurun hingga 99,63%. APM usia 7-12 tahun masih perlu sedikit ditingkatkan agar mencapai kondisi ideal yakni benar-benar mendekati 100% atau bahkan dapat mencapai 100%. Grafik 2.14 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020  APM Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B). Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun pada tahun 2017 mencapai 73,81%, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 87,07%, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat menjadi 94,34%, kemudian pada dan pada tahun 2020 naik hingga 96,67% Penurunan APM pada tahun 2020 kembali menunjukan bahwa pembangunan dibidang pendidikan masih perlu dilakukan perbaikan. Perlu dilakukan telaah lebih 97.67% 98.61% 99.89% 99.63% 96.00% 97.00% 98.00% 99.00% 100.00% 101.00% 2017 2018 2019 2020 APM SD/MI/Paket A II-70 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 mendalam mengenai kondisi ini agar diperoleh kesimpulan yang komprehensif terkait kondisi yang ada. Grafik 2.15 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 d) Angka Kelulusan Angka Kelulusan (AL) pada jenjang usia SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe mengalami penurunan. Secara detail diurai dibawah ini. Tabel 2.25 Perkembangan AL Jenjang SD/MI/Paket A dan Jenjang SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) Tahun 2017 2018 2019 2020 Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 90,34% 99,86% 100,00% 100,00% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 90,21% 95,74% 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe  AL usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A). Angka Kelulusan (AL) usia 7-12 tahun pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,34% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 99,86%, dan mecapai 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020. 73.81% 87.07% 94.34% 96.67% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 2017 2018 2019 2020 APM SMP/MTs/Paket B II-71 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 2.16 Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020  AL usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B). Angka Kelulusan (AL) usia 7-12 tahun pada tahun 2017 yaitu sebesar 90,21% kemudian pada mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 95,74%, dan mecapai 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020. 100% pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Grafik 2.17 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 II-72 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 a) Jumlah Gedung SD dan Gedung SMP Perkembangan jumlah gedung SD dan gedung SMP hingga tahun 2017 terdapat pada tabel dibawah ini. Secara umum gedung sekolah yang ada sudah memenuhi kebutuhan penduduk, namun permasalahan yang ada lebih kepada ketersediaan tenaga pendidik dipelosok-pelosok wilayah. Seiring dengan hal tersebut dalam 2 (dua) tahun terakhir ini persoalan tersebut sudah mulai dapat ditangani dengan penempatan Guru garis depan yang ditugaskan pada pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Konawe. Tabel 2.26 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Konawe, Tahun Ajaran 2019/2020 No Kecamatan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Soropia 12 0 12 4 0 4 2 Lalonggasumeeto 7 0 7 1 0 1 3 Sampara 10 0 10 3 0 3 4 Bondoala 5 0 5 1 0 1 5 Besulutu 9 0 9 3 0 3 6 Kapoiala 7 0 7 3 0 3 7 Anggalomoare 5 0 5 2 0 2 8 Morosi 8 0 8 3 0 3 9 Lambuya 7 0 7 2 0 2 10 Uepai 19 1 20 2 0 2 11 Puriala 13 0 13 2 0 2 12 Onembute 6 0 6 2 0 2 13 Pondidaha 9 0 9 2 0 2 14 Wonggeduku 10 0 10 2 0 2 15 Wonggeduku Barat 11 0 11 2 0 2 16 Amonggedo 11 0 11 3 0 3 17 Wawotobi 21 1 22 3 0 3 18 Meluhu 7 0 7 2 0 2 19 Konawe 12 0 12 2 0 2 20 Unaaha 17 2 19 3 1 4 21 Anggaberi 7 1 8 2 1 3 22 Abuki 9 0 9 2 0 2 23 Latoma 9 0 9 2 0 2 24 Tongauna 11 0 11 2 1 3 25 Asinua 7 0 7 2 0 2 26 Padangguni 10 0 10 2 0 2 27 Tongauna Utara 7 0 7 1 0 1 II-73 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Kecamatan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 28 Routa 5 0 5 2 0 2 Kabupaten Konawe 271 5 276 62 3 65 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka b) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Selain memperhatikan ketersediaan sarana pendidikan Pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan kualitas tenaga pendidik yang kompeten melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru agar peserta didik yang dihasilkan juga berkualitas. Komitmen tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas guru yang ditunjukan pada peningkatan kualifikasi pendidikan, dimana pada tahun 2017 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru mencapai 75,54% dari total guru yang ada, namun secara berturut-turut hingga tahun 2020, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sudah mencapai 91,73% dari total guru sebanyak 3.253. Artinya bahwa telah terdapat 2.684 guru yang telah berijazah S1/D-IV dan masih tersisa 869 guru yang belum berijazah S1/D-IV. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya mandiri para guru yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Konawe melalui penyediaan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan studinya. Grafik 2.18 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV A di Kabupaten Konawe Tahun 2017 s/d 2020 Tabel 2.27 75.54% 81.91% 85.67% 91.73% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 2017 2018 2019 2020 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II-74 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 75,54% 81,91% 85,67% 91,73% Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe II-75 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  2. 2.Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe; dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Konawe. Program-program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Konawe pada periode 2018-2024 diarahkan pada upaya mendekatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe secara konsisten mengalokasikan anggaran pembangunan dibidang kesehatan lebih dari 10% dari total belanja langsung pada APBD Kabupaten Konawe. Hal ini tidak saja hanya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mandatory sesuai ketentuan perundang- undangan tentang penganggaran APBD, namun Pemerintah Kabupaten Konawe benar-benar mengarahkan porsi belanja yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima. Dalam rangka meningkatkan dan menjangkau layanan kesehatan hingga ke pelosok, Pemerintah Kabupaten Konawe menjalankan program satu desa satu perawat, disamping itu Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi insentif dokter dan tenaga medis lainnya di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Yang tidak kalah pentingnya pada periode ini Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil menjalin kerja sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Konawe untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe menjadi Rumah Sakit yang jauh lebih representatif. Efek dari pembangunan RSUD Kabupaten Konawe ini selain dalam rangka untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimaksimalkan melalui sektor kesehatan. Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan yakni sebagai berikut : a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 cenderung menurun walaupun terjadi fluktuasi tetapi masih dapat diminimalisir. Pada tahun 2017 AKB yatiu sebesar 1/1000 KH, tahun 2018 masih tetap 1/1000 KH, pada tahun 2019 naik menjadi 2/1000 KH, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 8/1000 KH. Pencapaian ini tidak II-76 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 terlepas dari upaya pemerintah dalam memaksimalkan peran Bidan PTT yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Konawe. b) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun walaupun terjadi fluktuasi dan dapat diantisipasi dengan memberikan peran kepada Bidan PTT dalam melakukan pertolongan persalinan. Selain itu pula mulai tingginya kesadaran masyarakat Kabupaten Konawe untuk menghindari resiko dalam proses persalinan juga semakin meningkat menjadi salah satu pemicu semakin menurunnya AKI. c) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani : Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2017 sebesar 89,63%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 92 23%, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 93,61% dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 95,45% Pencapaian ini didorong melalui pelaksanaan beberapa kegiatan seperti pemberian insentif bagi bidan, penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan bagi peningkatan profesionalisme para bidan, penyediaan buku KIA dan kegiatan lainnya. d) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan : Pencapaian indikator ini ditunjukan melalui rasio cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang cukup signifkan yakni pada tahun 2017 sebesar 70,52%, pada tahun 2018 naik sebesar 90,77%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 95,21% persen, selanjutnya pada tahun 2020 menjadi 97,28% Program ini didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan seperti Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu dan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu. e) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) : Pencapaian Cakupan Desa/Kelaurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2017 sebesar 81,28%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 82,68%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 97,87%, dan pada tahun 2020 mencapai 100%.Peningkatan ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya peningkatan pelayanan dan penanggulangan II-77 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 masalah kesehatan; melakukan peningkatan cakupan wilayah bagi pelayanan UCI didesa/kelurahan. f) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan : Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan pada Tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%. Dari beberapa kasus gizi buruk yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat diselesaikan oleh Pemerintah melalui penanganan terpadu yang tidak saja melibatkan Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD Unaaha. g) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA : Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2017 sebesar 79,31%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 89,02%, kemudian pada tahun 2019 mencapai 100%,dan selanjutnya pada tahun 2020 mencapai 100% Peningkatan kinerja yang sangat drastis ini diakibatkan penurunna penemuan penyakit TBC/BTA pada tahun 2020 yakni sebesar 329 kasus sementara penanganannya hanya pada 329 kasus, berbeda jauh dengan penemuan kasus ditahun- tahun sebelumnya. h) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD : Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%. Kasus- kasus DBD yang terjadi dapat ditangani dengan baik. Ketanggapan terhadap kasus DBD yang terjadi merupakan kunci terselesaikannya kasus-kasus DBD yang terjadi. i) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 baru mencapai 100%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 100% kemudian pada tahun 2019 sebesar 100% dan pada tahun 2020 menetap sebesar 100%. Peningkatan ini adalah wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu yang didukung melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya. j) Cakupan Kunjungan Bayi : Cakupan kunjungan bayi pada periode 2017 hingga 2020 terbilang masih sangat baik dimana pada tahun 2017 sebesar II-78 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 91,83% pada tahun 2018 meningkat sebesar 92,12%, kemudian pada tahun 2019 sebesar 93,65% dan pada tahun 2020 sebesar 100%. Capaian ini didorong melalui pelaksanaan kegaiatan peningkatan imunisasi bagi bayi, penambahan posyandu di Desa/Kelurahan. k) Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat : Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan dengan indikator peningkatan jumlah dan ketersediaan obat bagi pelayanan kepada pasien. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase ketersediaan obat mencapai 100%. Dengan rincian realisasi pada tahun 2017 sebanyak 277 jenis, tahun 2018 sebanyak 288 jenis, tahun 2019 sebanyak 841 jenis, tahun dan pada tahun 2020 sebanyak 956 jenis. l) Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Konawe : Pada tahun 207 nilai BOR (Bed Occupation Rate) sebesar 74,74%. selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 82,36% dan pada Tahun 2019 nilai BOR (Bed Occupation Rate) mencapai 87,68% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 94,32%. Capaian ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RS Konawe. II-79 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.28 Indikator Kinerja Capaian Pembangunan Urusan Kesehatan Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 7 4 5 6 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup 1/1.000 KH 1/1.000 KH 2/1.000 KH 8/1.000 KH 2 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 1/100.000 KH 5/100.000 KH 1/100.000 KH 8/100.000 KH 3 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 89,63% 92 23% 95,61% 97,21% 4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 70,52% 90,77% 100,00% 100,00% 5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 81,28% 82,68% 97,87% 100,00% 6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 79,31% 89,02% 100,00% 100,00% 8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 89,92% 100% 100% 100% 9 Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10 Cakupan kunjungan bayi 91,83% 92,12% 93,65% 100,00% 11 Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat 100% 100% 100% 100% 12 Meningkatnya pelayanan rumah sakit 74,74% 82,36% 87,68% 94,32% Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe; BLUD RSUD Kabupaten Konawe
  3. 3.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum; Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe. Pada periode 2017-2020 penyelenggaraan kedua urusan tersebut II-80 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program-pogram pembangunan pada urusan tersebut. Pada periode ini pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dimaksimalkan. Capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini : a) Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik : Tahun 2020 total panjang jalan Kabupaten sepanjang 784,48 KM. Hingga saat ini tercatat jalan dalam klasifikasi baik sepanjang 761,00 KM atau sekitar 97,01% dikategorikan dalam kondisi baik. jika dibandingkan dengan kondisi awal di tahun 2017 kondisi ini sudah cukup mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan mengingat saat itu proporsi jalan dalam kondisi baik hanya sebesar 45,03% dari total panjang jalan saat itu. Atau hanya terdapat 365,18 KM jalan dalam kondisi baik dari total panjang jalan saat itu sepanjang 810,98 KM. Artinya bahwa sepanjang periode tahun 2017 hingga tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Konawe telah berhasil memperbaiki jalan sepanjang 422,32 KM. Capaian ini tentunya didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam upaya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terutama dalam aktifitas ekonomi. Perbaikan jalan kabupaten inipun dititik beratkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan aktifitas sosial dan ekonomi yang tinggi. II-81 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.29 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi, Tahun 2017-2020 Status Jalan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Rusak/Sedang Baik Total Rusak/Sedang Baik Total Rusak/Sedang Baik Total Rusak/Sedang Baik Total KM % KM % KM % KM % KM % KM % KM % KM % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jalan Kabupaten 445,8 54,97 365,18 45,03 810,98 402,9 50,05 408,08 49,95 810,98 49,98 6,16 761,00 93,84 810,98 23,48 2,99 761,00 97,01 784,48 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka Pemerintah Kabupaten Konawe II-82 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 b) Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik : Hingga tahun 2020 panjang saluran drainasi yang terbangun di Kabupaten Konawe telah mencapai 148.101 meter. Dari data tersebut terdapat 88,18% saluran drainase dikategorikan dalam kondisi baik/tidak terjadi sumbatan. Atau terdapat 135.844 meter sudah atau masih dalam kondisi baik sedangkan sisanya sebanyak 8,28% atau sepanjang 12.257 meter masih dalam kondisi tidak berfungsi dengan baik. Persebaran drainase yang tidak berfungsi maksimal ini terdapat didalam Kota Unaaha dimana dibeberapa tempat terdapat kondisi menggenang. c) Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik : Pada tahun 2017 tercatat irigasi dalam kondisi baik sekitar 45,93 kemudia pada tahun 2020 total panjang irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe yaitu sepanjang 451.972 meter, dimana terdapat 249.368 meter yang tercatat dalam kondisi baik atau sekitar 55,17%. Peningkatan yang terjadi terlihat tidak begitu signifikan di karenakan hampir setiap tahunnya terdapat penambahan panjang jaringan irigasi di wilayah Kabupaten Konawe. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian ini diantaranya adalah rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun serta pembangunan jaringan irigasi pada wilayah-wilayah potensial.
  4. 4.Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe. Capaian pelaksanaan program pembangunan pada urusan ini tergambar dalam indikator- indikator dibawah ini : a) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi : Perkembangan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 65,03%, pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 100% atau dari 61.275 rumah tinggal sudah bersanitasi. Hal ini menjadi capaian yang baik bagi pemerintah untuk mengurangi berkembangnya kawasan atau permukiman kumuh. Tabel 2.30 Pemerintah Kabupaten Konawe II-83 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Perkembangan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Rumah Tinggal Bersanitasi 57,33% 65,03% 100,00% 100,00% Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum : Hingga tahun 2020 tercatat telah terdapat sebanyak 51.620 rumah tangga yang sudah mendapatkan akses air minum yang layak. Jika dipersentasekan terhadap total jumlah rumah tangga sebanyak 56.064, maka persentase penduduk berkases air minum sebesar 92,07%. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan agar dipastikan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe memiliki akses air minum yang layak. c) Persentase Areal Kawasan Kumuh : Secara umum perkembangan kawasan kumuh di Kabupaten Konawe masih dapat terkendali hal ini dapat dilihat dari data perkembangan kawasan kumuh tahun 2017 hingga tahun 2020 tidak menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dari total luas Kabupaten Konawe 579.894 ha tercatat terdapat 92,15 ha kawasan kumuh atau sebesar 0,02%. Persebaran wilayah kawasan kumuh terjadi di wilayah perkotaan. d) Rasio Rumah Ber-IMB : Rasio rumah ber-IMB di Kabupaten Konawe masih tergolong sangat rendah. Dari 56.064 total rumah yang ada, baru tercatat sebanyak 3.231 rumah yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau rasionya hanya mencapai 5,76%. Kedepan kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat harus dipastikan ketaatan masyarakat terhadap kegiatan dalam mendirikan bangunan. Disamping itu memacu masyarakat dalam menaati ketentuan terhadap izin mendirikan bangunan dapat menjadi salah satu income pemerintah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). e) Persentase Rumah Layak Huni : Pemerintah Kabupaten Konawe II-84 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Dari 58.402 rumah tinggal pada tahun 2020 terdapat 47.587 rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni atau sebesar 81,48% rumah layak huni. Sisanya sebanyak 10.815 rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Konawe pada periode 2017-2020 telah melalukan langkah-langkah strategis dalam menekan persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Konawe diantaranya pendataan rumah tidak layak huni, dukungan dan fasilitasi terhadap bantuan stimulan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, bedah rumah tidak layak huni pada lokasi kegiatan P2WKSS, bedah rumah pada lokasi kegiatan lomba desa dan kelurahan dan kegiatan lainnya. Data ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun-tahun mendatang untuk memformulasikan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan sosial seperti rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Konawe II-85 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  5. 5.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2013 hingga tahun 2017 berlangsung dalam kondisi cukup baik. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ini dilaksanakan melalui dukungan pembiayaan APBD setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan aparat-aparat yang berwenang untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat peneyelanggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya masing-masing. a) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat : Peran petugas perlindungan (linmas) masyarakat pada kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkup desa/kelurahan dianggap sangat memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman di desa/kelurahan. Olehnya itu pemerintah senantiasa berupaya memberikan perhatian kepada anggota linmas di desa/klurahan. Pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020 cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang ada di Kabupaten Konawe mencapai 100% dari total jumlah desa/kelurahan yakni sebanyak 291 desa dan 58 kelurahan. b) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota : Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 masih berkisar pada ruang lingkup wilayah perkotaan yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Unaaha; Kecamatan Wawotobi; Kecamatan Anggaberi, Kecamatan Tongauna, Kecamatan Konawe. Jangkauan pelayanan bencana kebakaran masih cukup sulit dikembangkan mengingat keterjangkauan antar wilayah yang cukup jauh. Sedangkan utuk cakupan pelayanan bencana kebakaran di tahun 2018, 2019 dan 2020 sudah mencakup keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Konawe. Pemerintah Kabupaten Konawe II-86 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 17,86% 100% 100% 100% Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe
  6. 6.Urusan Sosial Urusan Sosial di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Konawe dapat dikategorikan masih belum cukup maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas pada unit organisasi yang ada. langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Konawe belum dapat dirumuskan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu program yang berkualitas yang dapat dijadikan sebaga pedoman dalam penyelenggaraan urusan sosial. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan urusan sosial yakni kemampuan para aparatur dibidang sosial dalam menyediakan data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial yang masih sangat terbatas. Pada periode mendatang penyelenggaraan urusan sosial akan menjadi perhatian ekstra bagi Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan urusan ini. a) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial : Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial hingga tahun 2020 mencapai 17,08% atau sekitar 31.512 RUTA dan jiwa sedangkan total jumlah yang seharusnya memperoleh bantuan yaitu 184.451 RUTA dan Jiwa . Capaian ini tergolong mengalami peningkatan sejak tahun 2017 yang hanya mencapai 4,03% Fokus pemerintah dalam beberapa tahun kedepan pada Pemerintah Kabupaten Konawe II-87 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 penyelesaian permasalahan-permasalahan kondisi sosial yang ada harus ditunjang dengan ketersediaan data yang valid. b) Persentase PMKS yang Tertangani : Sejalan dengan realisasi pencapaian PMKS yang mendapat bantuan, persentase PMKS yang tertangani dapat dikatakan mengalami peningakatan. Tercatat pada tahun 2017 PMKS yang tertangani hanya sebesar 0,25%. Selanjutnya pada tahun 2019 PMKS yang tertangani sebesar 46%. Kemudian pada tahun 2020 PMKS yang tertangani sebesar 47,18 atau sekitar 184.451 RUTA dan jiwa yang tertangani dari total 386.666 RUTA dan Jiwa PMKS yang ada. Dalam fokus Pemerintah Kabupaten Konawe berupaya mengurangi angka kemiskinan pada tahun-tahun mendatang maka diperlukan langkah-langkah strategis yang benar-benar mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan PMKS yang ada saat ini. Satuan kerja pada urusan ini akan didorong berkontribusi dengan mendesign upaya konkrit yang dapat diterjemahkan kedalam program dan kegiatan secara berkesinambungan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat benar-benar keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya. Tabel 2.32 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 4,03% - 16,79% 17,08% 2 Persentase PMKS yang Tertangani 0,25% - 46% 47,18% Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Konawe 2.3.2 Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
  7. 1.Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2017-2020, diarahkan pada upaya mendorong meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan perlindungan bagi pekerja. Capaian penyelenggaraan urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini : Pemerintah Kabupaten Konawe II-88 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar ditempatkan : Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan pada tahun 2017 capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan semakin menurun yakni hanya sebesar 4,78% atau hanya terdapat 211 pencari kerja yang berhasil ditempatkan dari total 4.415 pencari kerja yang ada. Pada tahun 2018 persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 60,98% atau terdapat 2.430 pencari kerja yang ditempatkan dari total 3.985 pencari kerja yang ada. Kondisi tahun 2019 yakni sebesar 81,82%. Kemudian pada tahun 2020 capaian persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar ,17% atau terdapat 8315 pencari kerja yang berhasil ditempatkan dari total 8385 pencari kerja yang ada. Selanjutnya pada OPD teknis agar melakukan pengawasan terkait keberadaan pencari kerja yang ada. Dibuatkan regulasi agar perusahaan mempersyaratkan setiap calon pencari kerja memiliki kartu pencari kerja. Pemerintah Kabupaten Konawe II-89 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.33 Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Pencari kerja yang ditempatkan 4,78% 60,98% 81,82% ,17% Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe b) Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek : Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek hingga pada tahun 2020 baru sebesar 66,22%, atau baru sekitar 9697 pekerja/buruh dari total 14.644 pekerja/burh yang ada. Kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada agar memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan pada para pekerja/buruh. Upaya ini akan didorong melalui peningkatan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan agar dapat memfasilitasi para pekerjanya mendapatkan program jamsostek. Upaya lain seperti pemberian punsihment dapat dilakukan jika perusahaan- perusahaan yang ada tidak menunjukan kesungguhan dan langkah konkrit dalam usaha memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja/buruhnya.
  8. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe. Kesetaraan gender dalam pergaulan sosial masyarakat Kabupaten Konawe ditunjukan dengan berbagai peran perempuan dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kaum perempuan di Kabupaten Konawe telah mampu mengambil peran dan berkontribusi positif bagi pembangunan. Dalam pergaulan sosial bermasyarakat hampir tidak ditemukan kejadian ataupun peristiwa-peristiwa diskrimintaif terhadap kaum perempuan di Kabupaten Konawe. Pemerintah daerah demikian tanggap terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Konawe. Pemerintah Kabupaten Konawe II-90 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Capaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Konawe tergambar pada capaian indikator-indikator pembangunan dibawah ini : a) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah : Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah diperoleh dari perbandingan jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah dibandingkan dengan total pekerja perempuan yang ada. Di Kabupaten Konawe dari tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah berkisar antara 6%-7%. Pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah sebesar 7,52%, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 7,25%, tahun 2019 sebesar 7,40%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 7,44%. (Lihat tabel 2.30) b) Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta : Sementara untu persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta diperoleh dari perbandingan jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta dibandingkan dengan total pekerja perempuan yang ada. Di Kabupaten Konawe jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta lebih mendominasi. Tercatat pada tahun 2017 persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta sebesar 92,48%, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 92,75% dan tahun 2019 sebesar 92,60%, kemudian pada tahun 2020 sebesar 92,56%. (Lihat tabel 2.30) Tabel 2.34 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan di Lembaga Swasta, Tahun 2017-2020 Kegiatan Tahun 2017 2018 2019 2020 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 7,52% 7,25% 7,40% 7,44% Partisipasi perempuan di lembaga swasta 92,48% 92,75% 92,60% 92,56% Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe c) Rasio KDRT : Kasus KDRT yang terungkap di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 yakni sebanyak 27 kasus. Jika dibandingkan dengan total rumah tangga yang ada pada tahun 2017 yakni sebesar 54.606 rumah tangga. Maka rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten Pemerintah Kabupaten Konawe II-91 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Konawe sebesar 0,05%. Perlu dilakukan identifikasi lebih mendalam mengenai kecenderungan yang paling dominan mengenai motif yang memicu peristiwa KDRT yang terjadi agar kedepan dapat diketahui langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe dalam rangka menekan rasio KDRT. d) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan : Partisipasi angkatan kerja perempuan tergolong cukup tinggi. Pada periode tahun 2017-2020 TPAK perempuan rata-rata mencapai 90%. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2017 TPAK perempuan mencapai 96,71% atau terdapat 43.024 perempuan yang bekerja dari total 44.486 perempuan usia produktif. Pada tahun 2018 TPAK perempuan sebesar 96,71% atau terdapat 43.024 perempuan yang bekerja dari total 44.486 perempuan usia produktif. Kemudian pada tahun 2019 TPAK perempuan sebesar 96,28% atau terdapat 42.137 perempuan yang bekerja dari total 43.767 perempuan usia produktif. Selanjutnya pada tahun 2020 TPAK perempuan sebesar 93,41% atau terdapat 40.938 perempuan yang bekerja dari total 43.825 perempuan usia produktif. Tabel 2.35 TPAK Perempuan di Kabupaten Konawe, Tahun 2017-2020 Kegiatan Tahun 2017 2018 2019 2020 Bekerja 43.024 43.024 42.137 40.938 Perempuan Tidak Bekerja (Penggangguran Terbuka) 1.462 1.462 1.630 2.887 TOTAL 44.486 44.486 43.767 43.825 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 96,71% 96,71% 96,28% 93,41% Tingkat iPengangguran Perempuan 3,29% 3,29% 3,72% 6,59% Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Konawe dalam Angka
  9. 3.Urusan Pangan Urusan Pangan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ketersediaan pangan bagi masyarakat harus dipastikan guna menghindarkan masyarakat dari kerawanan pangan. Secara umum dalam 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Pemerintah Kabupaten Konawe II-92 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kabupaten Konawe dapat menjaga keamanan pangan masyarakatnya. a) Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat terpenuhi. Pencapaian ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); Penanganan Keamanan Pangan Segar dan kegiatan lainnya. Rata-rata ketersediaan pangan setiap tahun dapat dilihat terjadi pada data dibawah ini. Tabel 2.36 Ketersediaan Pangan Utama, Tahun 2017-2020 (Kg) Uraian Tahun 2017 2018 2019 2020 Ketersediaan Pangan Utama - 39.034.861 38.374.000 37.794.000 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-93 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  10. 4.Urusan Lingkungan Hidup Urusan Ligkungan Hidup di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Keberhasilan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Konawe ditandai dengan penerimaan Piala Adipura secara berturut-turut pada tahun 2016 dan tahun 2017. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen stakeholder dalam menghadirkan suasana lingkungan yang asri dan tertata. Capaian pembangunan pada periode 2013 hingga tahun 2017 tergambar pada capaian indikator dibawah ini : a) Volume Sampah yang Tertangani Capaian volume sampah tertangani pada tahun 2017 hingga tahun 2020 secara detail dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel 2.33. Capaian ini didorong oleh pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Pengelolaan Persampahan; Pengadaan Sarana dan Parasaran Pengumpul Gas Landfil atau biogas; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelah Sampah dengan Prinsip 3R; Peningkatan jumlah personil petugas kebersihan dan kegiatan lainnya. b) Cakupan areal pengelolaan persampahan Cakupan areal pengelolaan persampahan pada tahun 2020 mencakup 5 Kecamatan ,hal ini telah melebihi target didalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 sebanyak 4 kecamatan. Artinya kinerja ini mencapai 125 persen. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan peningkatan intensitas pelaksanaan pembersihan Kota Unaaha. + Kecamatan Anggalomoare Tabel 2.37 Capaian Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Tahun 2017- 2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase jumlah sampah yang tertangani 63,53% 73,08 73,79 77,31 2 Cakupan Areal Pengelolaan Persampahan 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 3 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pemerintah Kabupaten Konawe II-94 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 4 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 5 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Tidak ada 1 Dok 3 Dok 2 Dok 6 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air IK= 80, PLJ=1,03 (cemar ringan) 80 80 80 7 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 89,4 (sangat baik) 86,34 86,34 91,12 8 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 76 76 76 76 9 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 100 Jenis Izin 100 Jenis Izin Tidak ada 100 Jenis Izin 10 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 11 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 12 Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 13 Penetapan hak MHA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 14 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Adipura Tidak ada Tidak ada Tidak ada 15 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh 5 Pengaduan 5 Pengaduan 2 Pengaduan 3 Pengaduan Pemerintah Kabupaten Konawe II-95 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani 16 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani 5 Pengaduan 5 Pengaduan 2 Pengaduan 3 Pengaduan 17 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 18 Persentase cakupan area pelayanan 2,49% 2,49% 2,49% 2,49% 19 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 1 TPA 1 TPA 1 TPA 1 TPA 20 Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 21 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe
  11. 5.Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditandai dengan pencapaian indikator dibawah ini. a) Rasio Penduduk yang Memiliki KTP Perkembangan Rasio penduduk atau Capaian Realisasi Pelayanan yang ber-KTP dari tahun ketahun pencapaian tahun 2017 rasio penduduk yang ber-KTP hanya mencapai 92,02% atau dari 172.023 penduduk wajib ber-KTP baru terdapat 158.293 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun Pemerintah Kabupaten Konawe II-96 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2018 rasio penduduk yang memiliki KTP telah mencapai 96.66% atau dari 176.400 penduduk wajib ber-KTP sudah terdapat 170.502 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun 2019 rasio penduduk yang memiliki KTP telah mencapai 88.89% atau dari 176.610 penduduk wajib ber-KTP sudah terdapat 156.983 yang telah memiliki KTP. Selanjutnya hingga tahun 2020, Terjadi Penurunan rasio penduduk yang memiliki KTP yaitu sebesar 80.65% atau dari 201.311 penduduk yang wajib ber-KTP sudah terdapat 162.353 yang telah memiliki KTP. b) Rasio Bayi ber Akte Kelahiran Rasio bayi ber akte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi yang sudah memiliki akte kelahiran dengan jumlah seluruh bayi yang ada. Hingga tahun 2020 terjadi peningkatan rasio bayi berakte kelahiran yaitu mencapai 80,70% . Tabel 2.38 Capaian Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk 92,02% 96,66% 88.89% 80.65% 2 Rasio bayi berakte kelahiran 73.00% 82,67% 76.82% 80.70% 3 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada 4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe
  12. 6.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe. Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa dan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Konawe II-97 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 a) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Selama periode 2017 hingga tahun 2020 terus dilakukan peningkatan terhadap Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa. Pada tahun 2017 baru terdapat 90,72% sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik atau terdapat 218 sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik dari total 291 desa yang ada. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 100%. b) Jumlah Kelompok Binaan Bumdes Total Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah terbentuk sampai pada tahun 2017 adalah sebanyak 132 Bumdes dari total 291 Desa. Pada tahun 2018 tidak terdapat Bumdes yang terbentuk namun pada tahun 2019 dan 2020 Bumdes yang terbentuk mengalami peningkatan yaitu 50 Bumdes sehingga total Bumdes yang tebentuk hingga tahun 2020 yaitu 232 Bumdes dari total 294 Desa. Pembentukan Bumdes ini terus didorong dalam rangka menggerakan kemandirian ekonomi masyarakat didesa. c) Persentase PKK Aktif Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2020 terus dilakukan pembinaan terhadap PKK didesa. Pelaksanaan kegiatan ini didorong melalui kerjasama pembinaan bersama dengan pemerintah diwilayah kecamatan. d) Persentase Posyandu Aktif Pelayanan posyandu didesa dilakukan melalui koordinasi dengan Puskesmas diwilayah kecamatan dan aparat kader kesehatan didesa. Pelaksanaan Posyandu ini dilakukan secara bergilir diwilayah desa/kelurahan. Saat ini telah dilakukan pembinaan secara aktif pada 353 posyandu yang ada. Tabel 2.39 Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tahun 2013-2017 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 90,72 100 100 100 2 Jumlah kelompok binaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 100 0 100 100 3 Persentase PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pemerintah Kabupaten Konawe II-98 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 4 Persentase Posyandu aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe
  13. 7.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe. Meskipun isu ledakan penduduk belum mengemuka di Kabupaten Konawe namun isu sentral terkait penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yakni yang berkaitan dengan upaya menyadarkan masyarakat terkait penggunaan KB dan isu-isu lainnya seperti dalam rangka menekan angka kelahiran diusia remaja. a) Prevalensi Peserta KB Aktif Prevalensi KB aktif merupakan perbandingan antara peserta program KB aktif dengan pasangan usia subur. Dari data prevalensi KB aktif menunjukan bahwa dari tahun ke tahun angka prevalensi KB aktif semakin meningkat. Tabel 2.40 Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Total Fertility Rate (TFR) - - 2,3 2,3 2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 4 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 1 1 1 1 Pemerintah Kabupaten Konawe II-99 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 5 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan - - - - 6 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan 1 1 1 1 7 Rata-rata jumlah anak per keluarga 0,74 0,77 0,80 0,83 8 Ratio Akseptor KB 26,42% 27,65% 27,85 27,92 9 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 73,58% 73,72 73,76 73.81 10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) 479,65 - 1,87 1,86 11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 3,34% 3,64% 4,25% 4,52% 12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 18,17% 18,57% 19,35% 19,50% 13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 74,26% 74,37% 74,82% 75,23% 14 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 47,55% 47,70% 48,25% 48,58% 15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 3,90% 4,15% 4,87% 4,90% 16 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 2,27% 2,47% 2,68% 2,92% 17 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 4,39% 4,50% 4,85% 5,15% 18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Ada Ada Ada Ada 19 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa - - - - 20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 186,76% 187,15% 187,85% 187,90% 21 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 73,98% 74,13% 74,78% 75,23% Pemerintah Kabupaten Konawe II-100 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 22 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 34,23% 5,25 - - 23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 24 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 76,47% 76,87% 77,13% 77,25% 25 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 50% 50,45% 50,69% 51,13% 26 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) - - - - 27 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 0,12% 0,17% 0,37% 0,65% 28 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak - - - - 29 Rata-rata jumlah anak per keluarga 0,03 0,03 0,03 0,03 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-101 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  14. 8.Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe. Capaian pembangunan urusan perhubungan tergambar dari beberapa indikator dibawah ini. a) Cakupan pengelolaan dan pemeliharaan terminal Pengelolaan dan pemeliharaan terminal hingga tahun 2020 yakni sebanyak 3 terminal. Capaian ini didukung melalui kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan terminal pada UPTD Terminal Wawotobi, Terminal Asinua dan Terminal Rahabangga. b) Persentase kendaraan wajib uji kir Peningkatan persentase wajib uji kir pada Tahun 2017 yakni 2.300 unit pada Tahun 2018 sebesar 1.442 unit. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 2.615 unit dan pada tahun 2020. 0 unit, jadi total kendaraan terdapat 6.357 kendaraan yang memiliki uji KIR dan pada tahun tersebut. Peningkatan ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya. c) Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas Rambu lalu lintas yang terpasang sebanyak 3 buah. Capaian ini didukung melalui kegiatan Pengadaan dan Pemasangan APIL, Rambu-rambu Lalu Lintas Tabel 2.41 Capaian Urusan Pembangunan Urusan Perhubungan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 8.926 6.228 10.944 5.605 2 Jumlah uji kir angkutan umum 2.300 1.442 2.615 0 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 3 3 3 3 4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 17,48% 10,96% 19,87% 0,00% Pemerintah Kabupaten Konawe II-102 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 5 Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas 3 3 3 3 6 Rasio jalan yang memiliki rambu lalu lintas 545,5 545,5 545,5 545,5 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-103 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  15. 9.Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe. Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika untuk saat ini baru difokuskan pada upaya pemenuhan aksebilitas masyarakat terhadap akses telekomunikasi. Pada periode mendatang fokus urusan komunikasi dan informatika perlu diperluas cakupannya mengingat pada era digital saat ini dituntut kemudahan akses informasi untuk semakin memperlancar aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. a) Cakupan Layanan Telekomunikasi Dari total luas wilayah Kabupaten Konawe seluas 579.894 Ha, wilayah yang sudah tercoverage layanan telekomunikasi adalah sebesar 60,30% dan sisanya yaitu 39,70% belum terjangkau layanan telekomunikasi seluler. b) Website Milik Pemda Website milik Pemerintah Kabupaten Konawe telah dibuat sejak tahun 2015 dengan alamat www.konawekab.go.id. Website ini digunakan sebagai portal Pemerintah Kabupaten Konawe dalam mempublikasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selain itu portal ini memuat informasi tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktifitas masyarakat lainnya. Tabel 2.42 Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1. Cakupan layanan Telekomunikasi 40,96% 52,00% 53,25% 60,30%
  16. 2.Website milik Pemda Ada Ada Ada Ada Sumber : Dinas Komunikasi dan Infortmatika Kabupaten Konawe
  17. 10.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe. Fokus urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yakni Pemerintah Kabupaten Konawe II-104 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 mendorong meningkatnya peran serta koperasi dalam penguatan perekonomian rakyat. a) Persentase Koperasi Aktif Jumlah koperasi aktif hingga pada tahun 2020 sebanyak 306 dari 306 jumlah seluruh koperasi atau persentasenya mencapai 100%. Capaian kinerja ini didorong melalui pelaksanaan kegiatan diantaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD; Revitalisasi Koperasi di 29 Kecamatan; Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola KSP/USP Koperasi; Pelatihan Penyusunan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi; Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola Koperasi; Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan kegiatan lainnya. Tabel 2.43 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah, Tahun 2017 - 2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase koperasi aktif 75,50% 75,75% 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
  18. 11.Urusan Penanaman Modal Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe yang memiliki sumber daya alam yang besar menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk masuk menanamkan inevastasinya didaerah ini. Potensi yang dimiliki ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah dengan memberikan ruang bagi para pemilik modal berinvestasi di Kabupaten Konawe. Bersamaan dengan itu dalam RPJMN 2014-2019 Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan industri diluar pulau jawa. Maka sejak tahun 2014 hingga saat ini Kawasan Industri Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-105 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (KIK) yang terletak di Kecamatan Morosi mulai disentuh oleh investasi asing. Dan hingga saat ini dampak atas investasi yang ada sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan. a) Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Pada tahun 2017 tercatat nilai Realisasi PMDN mencapai 435,03%. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan Nilai Realisasi PMDN mencapai -58,90%. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN terjadi pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu mencapai 7,32% pada tahun 2019 dan 544,14% pada tahun 2020. b) Jumlah Investor Skala Nasional Jumlah investor skala nasional pada tahun 2017 mencapai 632 investor. c) Nilai Investasi Berskala Nasional Pada tahun 2020 tercatat nilai investasi berskala nasional yang ditanamkan mencapai Rp. 36.323.777.853.551,-. Pencapaian ini didorong karena semakin berkembangnya Kawasan Industri Konawe (KIK) yang menarik investor untuk ikut berinvestasi di kawasan tersebut. d) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dengan jumlah perusahaan yang ada disuatu wilayah. Pada tahun 2017 tercatat rasio daya serap tenaga kerja baru mencapai 6,41. Perbandingan ini diperoleh dari data jumlah tenaga kerja yang saat ini bekerja di 632 perusahaan adalah sebesar 4.091 tenaga kerja. Artinya bahwa rara-rata setiap perusahaan yang ada baru dapat mempekerjakan 6 tenaga kerja lokal yang berasal dari Kabupaten Konawe. Pemerintah Kabupaten Konawe II-106 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.44 Capaian Urusan Penanaman Modal, Tahun 2013-2017 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 435,03% - 58,90% 7,32% 544,14% 2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 638 - - - 3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) 7.536.196.048.734,00 4874 4.874.789.115.000,00 36.323.777.853.551,00 4. Rasio daya serap tenaga kerja 6,41 - - - Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
  19. 12.Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe. Capaian keberhasilan pembinaan olah raga ditandai dengan lahirnya bibit atlit yang dapat berkiprah di kancah nasional dan kancah internasional. Beberapa cabang olahraga yang telah berhasil menembus prestasi nasional yakni cabang olah raga badminton dan cabang olah raga angkat berat. Secara umum capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga tergambar pada indikator dibawah : a) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Organisasi pemuda yang ada tercatat sebanyak 25 organisasi. Organisasi yang ada tersebut saat ini aktif dalam menjalankan Pemerintah Kabupaten Konawe II-107 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 kegiatannya. Pembinaan organisasi kepemudaan dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Undang-undang Kepemudaan; Pembinaan Organisasi Kepemudaan; dan Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Konawe II-108 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 b) Cakupan Pembinaan Olah Raga Cakupan pembinaan olah raga merupakan perbandingan antara jumlah olahraga yang dibina oleh pemerintah dan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar. Pada tahun 2020 terdapat 5 cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan dari 40 cabang olah raga yang ada, atau capaiannya senilai 31.61% c) Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Pada tahun 2020 tercatat pelatih yang sudah bersertifikasi sebanyak 20 orang dari total 50 jumlah pelatih yang ada atau capaiannya sudah mencapai 65,00%. d) Cakupan Pembinaan Atlit Muda Cakupan pembinaan atlit muda dilakukan dalam rangka menajring bibit-bibit olahragawan potensial. Tahun 2020 dari 80 jumlah atlit muda, terdapat 47 orang atlit muda yang dibina atau capainnya 82,14%. e) Jumlah Atlit Berprestasi Pelaksanaan pembinaan atlit yang dilakukan sudah menunjukan hasil yang cukup menggembirakan. Tercatat terdapat 21 atlit yang sudah menunjukan prestasinya baik di level provinsi, nasional maupun internasional yang tersebar pada beberapa cabang olahraga. f) Jumlah Prestasi Olahraga Jumlah prestasi olahraga yang dimaksudkan adalah jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Terdapat 3 (tiga) cabang olah raga yang berprestasi pada tahun 2020. Tabel 2.45 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 7 4 5 6 1 Persentase organisasi pemuda yang aktif 100,00% 56.00% 75% 84% 2 Cakupan pembinaan olahraga 12,50% 15.17% 28,54% 31.61% 3 Cakupan pelatih yang bersertifikasi 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 4 Cakupan pembinaan atlet muda 58,75% 67,00% 74.00% 82,14% Pemerintah Kabupaten Konawe II-109 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 7 4 5 6 5 Jumlah atlet berprestasi 21 Orang 29 Orang 25 Orang 25 Orang 6 Jumlah prestasi olahraga 3 cabang 5 Cabor 5 Cabor 5 Cabor Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-110 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  20. 13.Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Urusan kebudayaan diselenggarakan dalam rangka memastikan agar masyarakat Kabupaten Konawe tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal. Capaian pembangunan pada urusan kebudayaan sebagai berikut : a) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilakukan secara berkala setipa tahun yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Konawe. b) Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola Karya budaya yang direvitalisasi hingga tahun 2017 diantaranya kawasan cagar budaya Makam Raja Lakidende. Pada kawasan tersebut telah dibangun replika rumah adat dan telah dibangun pula museum budaya. Tabel 2.46 Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 Event 8 Event 3 Event 3 Event 2 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola 3 3 3 3 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe
  21. 14.Urusan Perpustakaan Urusan Peprustakaan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe. Capaian tergambar pada indikator dibawah : a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun cenderung mengalami peningkatan Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 19,655 pengunjung sedangkan pada tahun 2020 meningkat dimana pengunjung perpustakaan sebanyak 19,950 pengunjung. b) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe II-111 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Untuk jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2017 jumlah koleksi buku sebanyak 32,513 eksemplar sedangkan pada tahun 2020 jumlah buku yang ada sudah mencapai 39,000 eksemplar. Pemerintah Kabupaten Konawe II-112 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.47 Capaian Urusan Perpustakaan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 19,655 19,703 19,870 19,950 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 32,513 38,243 38,243 39,000 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe
  22. 15.Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe. Capaian tergambar pada indikator dibawah : a) Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah mencapai 100%. Meskipun demikian pengelolaan arsip yang dilakukan masih bersifat manual. Kedepan perlu dilakukan upaya untuk mendorong sistem pengelolaan kearsipan yang berbasis IT. Tabel 2.48 Capaian Urusan Kearsipan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Konawe 2.3.3 Fokus Urusan Pilihan
  23. 1.Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe. Capaian penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan sebagai berikut : a) Produksi Perikanan Pemerintah Kabupaten Konawe II-113 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Produksi perikanan tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga tahun 2020 produksi perikanan 210.461,00 ton. Sementara target daerah pada tahun tersebut sebesar 160.194,74 ton. b) Konsumsi Ikan Konsumsi ikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang sagat signifikan. Dimana pada tahun 2017 nilai konsumsi ikan sebesar 2.191,67% sementara di tahun 2020 konsumsi ikan mencapai 23.59% dari target yang ditetapkan. c) Cakupan bina kelompok nelayan Pelaksanaan pembinaan pada kelompok nelayan hingga pada tahun 2020 belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian cakupan bina kelompok nelayan yang hanya mencapai 11,15% atau pembinaan kelompok nelayan dilaksanakan pada 4 kelompok nelayan dari 39 total kelompok nelayan yang ada. Pemerintah Kabupaten Konawe II-114 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.49 Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Produksi perikanan 52.058,64 15.060,19 142.002,00 210.461,00 2 Konsumsi ikan 2191,67% 19.79% 21.10% 23.59% 3 Cakupan bina kelompok nelayan 10,26% 10,26% 10,26% 11,15% Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe
  24. 2.Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan pariwisata dilaksanakan : a) Jumlah objek wisata yang dikelola pemerintah Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 pemerintah Kabupaten Konawe fokus pada pengelolaan 4 dan 6 objek wisata yakni Pantai Toronipa, Pantai Batu Gong, Pulau Bokori dan Wisata Air Panas Sonay. (Kumapodahu, RTH) b) Jumlah kunjungan wisata Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebanyak 4,437 kunjungan . Tabel 2.50 Capaian Urusan Pariwisata, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Jumlah Objek Wisata yang dikeloal 4 objek 4 objek 4 objek 6 objek 2 Kunjungan wisata 10,33% 12,503 13,152 4,437 Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Konawe
  25. 3.Urusan Pertanian Urusan Pertanian di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh (dua) OPD yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe; dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dunia pertanian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe. Sebagian besar lapangan pekerjaan saat ini terserap pada Pemerintah Kabupaten Konawe II-115 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dunia pertanian. Tidak heran jika Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan perhatian ekstra terhadap penyelenggaraan urusan pertanian. Dalam mendukung kegiatan pertanian pemerintah senantiasa hadir dengan program-program yang bersifat menstimulasi aktifitas para petani. Masih terdapat banyak potensi-potensi pertanian yang belum termanfaatkan secara maksimal, diantaranya potensi peningkatan produksi padi dan pengembangan peternakan. a) Produktivitas padi per hektar Produktifitas pada per hektar dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami dinamika. Pada tahun 2017 produktifitas padi per hektar sebesar 4,34 ton/ha. pada tahun 2018 telah terjadi penurunan produktifitas padi sebesar 4,29 ton/ha. Dan ditahun-tahun berikutnya yakni 2019 hingga pada tahun 2020 produktifitas padi berturut-turut sebesar 4,37 ton/ha dan 66,47 ton perhektar b) Cakupan bina kelompok tani Pelaksanaan pembinaan kelompok tani telah dilaksanakan secara terpadu bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan. Intensitas dan aktifitas pembinaan kelompok tani dilaksanakan diseluruh wilayah kecamatan.dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki capaian kinerja sebesar 100% c) Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing) Populasi ternak dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan dalam keberhasilan capaian pembangunan dibidang peternakan sudah menunjukan hasil yang cukup baik. Kedepan potensi ini akan terus digali mengingat pengelolaan peternakan dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif lain dalam aktifitas pertanian. Tahun 2017 populasi ternak baru mencapai 141563 ekor. Namun pada tahun 2020 populasi ternak telah mencapai 127966. ekor. Tabel 2.51 Capaian Urusan Pertanian, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4,34 Ton/Ha 4,29 Ton/Ha 4,37 Ton/Ha 66,47 Ton/Ha Pemerintah Kabupaten Konawe II-116 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 2. Cakupan bina kelompok petani 100% 100% 100% 100% 3. Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing) 141.563 ekor 3892 ekor 111109 ekor 127966 ekor Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Konawe II-117 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  26. 4.Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe. Indikator capaian pembangunan urusan perdagangan yakni : a) Ekspor perdagangan bersih Nilai ekspor perdagangan pada tahun 2019 senilai –1.474,43 Tabel 2.52 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah, Tahun 2017 - 2020 No . Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Ekspor perdagangan bersih U$ 1.896.029 ,85 U$$ 431,425,231. 33 -1.474,43 - Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
  27. 5.Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe. Fokus urusan perindustrian yakni mendorong berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), meningkatkan produktifitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). b) Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif Persentase UKM Non BPR/LKM yang aktif mencapai 100% pada tahun 2020. c) Persentase BPR/LKM Aktif Persentase BPR/LKM yang aktif juga mencapai 100% pada tahun 2020. Dimana dari 14 BPR/LKM yang ada, saat ini seluruhnya aktif dalam menjalankan kegiatannya. d) Persentase Usaha Mikro dan Kecil Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil mencapai 100%. Pencapaian ini didorong dari terciptanya iklim usaha yang kondusif dan tersedianya ruang bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjalankan usahanya. Pemerintah Kabupaten Konawe II-118 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.53 Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menangah, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 2 Persentase BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 3 Persentase usaha mikro dan kecil 100% 100% 100% 100% Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe
  28. 6.Urusan Transmigrasi Urusan Transmigrasi di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2017-2020, diarahkan pada upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat transmigrasi. Capaian penyelenggaraan urusan ini tergambar dalam indikator-indikator dibawah ini : a) Cakupan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian. Cakupan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian dilaksanakan pada seluruh pemukiman transmigrasi yang ada atau mencakup 100 persen wilayah transmigrasi yang ada. Pelaksanaannya didukung melalui kegiatan Peningkatan Usaha Di Kawasan Trasnmigrasi; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Di Kawasan Transmigrasi; Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi; Pengadaan Bibit Tanaman Produksi Pertanian dan Holtikultura; dan Pengadaan Sarana Produksi Pertanian. 2.3.4 Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
  29. 1.Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe. Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan yang disusun berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD hingga RKPD. Disamping itu, untuk memastikan Pemerintah Kabupaten Konawe II-119 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibangun sebuah instrumen yang berbasis IT. a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025. b) Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Pada periode 2017-2020 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017- 2020. c) Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe setiap tahunnya ditetapkan melalu Peraturan Bupati Tentang RKPD. Demikian pula juga dalam perjalanannya terjadi penyesuaian-penyesuaian asumsi perencanaan yang tidak sesuai dengan proyeksi awal dilakukan perubahan terhadap RKPD dan dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tentang Perubahan RKPD. d) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034. Secara teknis dokumen ini disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. e) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD adalah perbandingan antara program jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Hingga tahun 2020 persentase penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Konawe II-120 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 f) Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Penjabaran konsistens program RKPD kedalam APBD dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun. Tabel 2.54 Capaian Urusan Perencanaan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian Kinerja (Tahun ) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada 5 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD 95,63% 68,22% 100,00% 100,00% 6 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD 100% 100% 100% 100% Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe
  30. 2.Urusan Keuangan Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe. Secara umum pengelolaan keuangan daerah menunjukan prestasi yang cukup menggembirakan dimana dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Konawe berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe. Indikator-indikator capaian pembangunan dibidang pengelolaan keuangan daeran dapat dilihat dibawah ini. Pemerintah Kabupaten Konawe II-121 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.55 Capaian Urusan Keuangan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Keuangan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP Menunggu Penilaian 2 SILPA APBD 12.554.197.494,08 2.533.120.718,59 2.207.911.068,92 7.8.917.538,83 3 Persentase program / kegiatan yang tidak terlaksana - - - - 4 Persentase belanja pendidikan (20%) 22,53% - 26,31% 25,42% 5 Persentase belanja kesehatan (10%) 27,57% - 14,70% 22,77% 6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 44,34% : 55,66% 37,94% : 62,06% 44,52% : 55,48% 51,47% : 48,53% 7 Realisasi PAD 92.264.834.624,97 112.274.800.702,93 97.048.691.451,16 185.926.906.760,63 8 Penetapan APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Sumber : BPKAD Kabupaten Konawe
  31. 3.Urusan Kepegawaian Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan kepegawaian diarahkan pada penataan sistem manajemen kepegawaian terutama pada pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pegawai. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian tergambar pada indikator-indikator dibawah ini. Pemerintah Kabupaten Konawe II-122 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.56 Capaian Urusan Kepegawaian, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepegawaian Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100% 100% 100% 100% 2 Persentase pejabat ASN yang telah megikuti pendidikan dan pelatihan struktural 25,15% 25,41% 26,98% 27,33% Sumber : BKD dan Diklat Kabupaten Konawe
  32. 4.Urusan Pengawasan Urusan Pengawaasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe. Penyelenggaraan urusan pengawasan sasarannya diarahkan pada peningkatan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan keuangan dalam rangka menciptakan Clean Goverment dan Good Gevernance dan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang akuntabel, tranparan serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, peningkatan kapasitas lembaga dan aparatur pengawasan yang profesional, pembinaan sistem pertanggungjawaban keuangan yang baik pada seluruh OPD. Tabel 2.57 Capaian Urusan Pengawasan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengawasan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Cakupan Pengawasan Internal 61 - - - 2 Persentase tindak lanjut temuan 70,43% 71,49% 81% 81,04% 3 Jumlah temuan BPK 44 18 15 30 Sumber : Inspekatorat Kabupaten Konawe Pemerintah Kabupaten Konawe II-123 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
  33. 5.Urusan Administrasi Pemerintahan Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan. Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dilaksanakan dalam rangka mempermudah koordinasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Tabel 2.58 Capaian Urusan Administrasi Pemerintahan, Tahun 2017-2020 No. Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Admin istrasi Pemerintahan Capaian Kinerja (Tahun) 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 1 Jumlah Perda yang ditetapkan - 23 4 16 2 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) Ada Ada Ada Ada 3 Terintegrat program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kemampuan daerah dalam memanfaatkan segala potensi ekonomi, potensi fisik maupun potensi sumber daya manusia yang dimilikinya merupakan aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Diera kompetisi global Kabupaten Konawe tidak saja dituntut untuk dapat memanfaatkan Pemerintah Kabupaten Konawe II-124 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 potensi yang dimilikinya namun juga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah sekitarnya. Interaksi ekonomi yang terbentuk sejak lama dengan daerah-daerah sekitar hendaknya dijadikan peluang bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang produktif dimana hasil-hasil produksi ekonomi diberbagai sektor dapat dimanfaatkan sebagai nilai jual yang berkualitas. Struktur ekonomi yang cenderung kondusif, kondisi wilayah dan infrastruktur yang memadai serta iklim investasi yang aman dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai adalah modal berharga dalam pembangunan kedepan. 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, Pembentuk Barang Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori (stok), ekspor dan impor serta Nilai Tukar Petani (NTP). Masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi ekonomi merupakan unsur penting yang dapat mengakumulasi semua sumber daya ekonomi maupun praktek-praktek ekonomi yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat itu sendiri. Di berbagai wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah ternyata tidak bisa dijadikan jaminan untuk menciptakan tatanan perekonomian yang produktif dan mandiri. Kondisi ketahanan ekonomi akan terbentuk manakala manusia sebagai pelaku utama dalam perekonomian memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Manusia atau masyarakat adalah kata kunci dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Masyarakat yang produktif akan menjadi masyarakat yang berdaya beli tinggi. Dari sisi ekonomi kemampuan daya beli yang tinggi merupakan prospek yang positif bagi perkembangan ekonomi karena arus barang dan jasa akan semakin lancar dan dapat secepatnya terserap di masyarakat. Daerah dengan masyarakat yang memiliki daya beli tinggi merupakan daerah yang memiliki kapasitas ekonomi yang cukup baik karena masyarakatnya mampu membeli kebutuhan- kebutuhannya. Dalam prakteknya pelaku ekonomi tidak saja hanya masyarakat ataupun rumah tangga semata. Namun pelaku ekonomi juga melibatkan peran swasta maupun pemerintah, sehingga dalam kajian ini perlu ditinjau perananan swasta dan pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Konawe II-125 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 perekonomian melalui analisis terhadap kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran. Pembangunan ekonomi Kabupaten Konawe telah banyak membawa perubahan, baik pada struktur ekonomi maupun perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Penawaran agregat oleh produsen tercermin dalam PDRB sektoral, sedangkan permintaan agregat terekam dalam PDRB pengeluaran. Perekonomian Kabupaten Konawe sejak tahun 2015 menunjukkan trend perlambatan. Pada tahun 2015, ekonomi Kabupaten Konawe tumbuh 6,11%, melambat jika dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh 7,98%. Di tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe kembali melambat, yakni 5,53% (2016) dan 5,19% (2017). Pada tahun 2017, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dari sisi produksi disebabkan oleh perlambatan pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe yang melambat ditekan oleh pertumbuhan komponen Impor yang tumbuh cukup tinggi ditahun 2017. (BPS Konawe, PDRB Kab. Konawe Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017) Tabel 2.59 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Juta Rupiah) No. Komponen Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 1. Konsumsi Rumah Tangga 2.802.708,05 2.958.500,26 3.092.748,93 3.245.587,69 3.438.028,90
  34. 2.Konsumsi LNPRT 59.896,05 67.107,70 65.226,29 67.849,06 72.626,62 3. Konsumsi Pemerintah 886.687,38 920.804,26 964.553,25 983.975,11 1.041.879,88 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.621.237,22 1.781.702,72 1.869.419,95 1.0.203,90 2.176.333,29
  35. 5.Perubahan Inventori 36.970,00 47.160,59 41.430,80 41.108,04 165.866,35
  36. 6.Ekspor 487.3,45 549.047,14 567.251,02 577.306,20 645.169,49
  37. 7.Impor 1.511.327,95 1.590.964,77 1.577.885,01 1.605.458,70 1.964.158,82 PDRB 4.894.673,87 5.509.917,19 6.103.266,10 6.655.749,05 7.231.385,88 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Pemerintah Kabupaten Konawe II-126 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (ADHK 2010) atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADHK 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Tabel 2.60 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Juta Rupiah) No Komponen Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 1 Konsumsi Rumah Tangga 2.802.708,05 2.958.500,26 3.092.748,93 3.245.587,69 3.438.028,90 2 Konsumsi LNPRT 59.896,05 67.107,70 65.226,29 67.849,06 72.626,62 3 Konsumsi Pemerintah 886.687,38 920.804,26 964.553,25 983.975,11 1.041.879,88 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 1.621.237,22 1.781.702,72 1.869.419,95 1.0.203,90 2.176.333,29 5 Perubahan Inventori 36.970,00 47.160,59 41.430,80 41.108,04 165.866,35 6 Ekspor 487.3,45 549.047,14 567.251,02 577.306,20 645.169,49 7 Impor 1.511.327,95 1.590.964,77 1.577.885,01 1.605.458,70 1.964.158,8 PDRB 4.383.570,20 4.733.357,90 5.022.745,23 5.300.571,31 5.575.745,71 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Selanjutnya untuk menilai besarnya peran masing-masing komponen terhadap PDRB Pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Pemerintah Kabupaten Konawe II-127 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.61 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Konawe, 2013-2017 (Persen) No. Komponen Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7
  38. 1.Konsumsi Rumah Tangga 65,43 64,03 62,84 61,66 63,00
  39. 2.Konsumsi LNPRT 1,33 1,36 1,24 1,23 1,25
  40. 3.Konsumsi Pemerintah 19,68 19,02 19,11 18,90 19,07
  41. 4.Pembentukan Modal Tetap Bruto 33,79 34,71 34,56 34,46 36,47
  42. 5.Perubahan Inventori 0,82 1,18 0,88 0,62 1,91
  43. 6.Ekspor 12,47 11,40 9,68 9,46 9,64
  44. 7.Impor 33,52 31,70 28,31 26,33 31,35 PDRB 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0 0 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Data diatas terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Konawe, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) sebesar 63% pada tahun 2017. Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 33-36%. Adapun kontribusi komponen ekspor selama periode 2013-2016 cenderung menurun namun meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 kontribusi komponen ekspor hanya 9,64%. Di sisi lain, komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB berkontribusi relatif besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Meskipun kontribusi impor cukup besar, kontribusi komponen impor memiliki kecenderungan menurun selama periode 2013-2017. Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) selama empat tahun terakhir berada pada rentang 18 – 19 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (dalam kondisi “defisit” atau merugi). Sementara kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) dari Tahun 2013- 2018 berdasarkan hasil analisa hasil usaha tani mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana tahun Tahun 2014 : Rp. 1.320.183,- per bulan, Tahun 2015 : Rp. 1.774.717,- per bulan, Tahun Pemerintah Kabupaten Konawe II-128 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2016 : Rp. 1.802.017,- per bulan, Tahun 2017 : Rp. 1.840.417,- per bulan dan Tahun 2018 : Rp. 2.086.917,- per bulan. 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur yang memadai akan sangat mendukung aktifitas masyarakat dalam interaksi sosial maupun ekonominya. Fasilitas wilayah/Infrastruktur dapat dikatakan sebagai urat nadi dari segala proses interaksi yang terjadi ditengah masyarakat, dimana dengan infrastruktur yang memadai semakin memungkinkan jangkauan yang luas bagi masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Fasilitas wilayah merupakan daya dukung yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berbagai kegiatan ekonomi seringkali terhambat akibat akses sarana dan prasarana yang tidak memadai, yang pada akhirnya membuat arus barang dan jasa menjadi tidak lancar. Kondisi tersebut dipastikan memberikan implikasi negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi secara umum. Kajian ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur berada pada ruang lingkup yang sangat luas. Hampir semua sisi kehidupan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dalam kegiatannya. Infrastruktur yang memadai ini tidak saja di artikan dalam pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat seperti sekolah, sarana kesehatan maupun infrastruktur jalan. Namun di era globalisasi saat ini yang bergerak dalam dimensi yang sangat luas dan dinamis, menuntut pemerintah untuk dapat menyediakan segala fasilitas wilayah/infrastruktur memadai pada semua sisi kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dampaknya pada struktur kehidupan masyarakat yang akan semakin kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidupnya. Kesemua itu merupakan akumulasi tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh pemerintah. Arus informasi yang begitu cepat dapat di akses turut memberikan ruang yang cukup luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui hak-hak dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam penanganannya. Kondisi diatas merupakan cerminan dari kondisi umum yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe. Olehnya itu, perubahan paradigma (mindset) pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembangunan harus segera dirubah seiring dengan pesatnya perkembangan infromasi dimasyarakat. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Konawe II-129 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dituntut untuk dapat menyediakan akses yang luas bagi masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menciptakan daya saing yang tangguh dan konektifitas antar wilayah di Kabupaten Konawe agar masyarakat dapat tumbuh secara menyeluruh pada setiap wilayah. Ketangguhan dan daya saing wilayah bergantung pada ketersediaan akses yang memadai. Analisis kinerja atas fasilitas infrastruktur wilayah di Kabupaten Konawe dilakukan terhadap indikator-indikator : panjang jalan menurut status jalan, banyaknya jembatan menurut jenis konstruksi, luas wilayah potensi sawah produktif, luas wilayah perkotaan, hotel dan penginapan, jumlah rumah makan. Total panjang jalan yang ada sepanjang 1.056,56 KM yang terdiri dari 810,98 KM jalan kabupaten atau sebesar 76,76%, panjang jalan provinsi 154,58 KM atau sebesar 14,63% dan panjang jalan nasional sepanjang 91 KM atau sebesar 8,61%. Grafik 2.19 Persentase Kewenangan Jalan, Tahun 2013-2017 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Pemerintah Kabupaten Konawe II-130 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.62 Panjang Jalan menurut Pemerintah yang Berwenang, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Konawe (kilometer), 2017 No. Perincian Negara Propinsi Kabupaten 1 2 3 4 5 1 Jenis Permukaan 91,00 154,58 837,12 1.1 Diaspal 91,00 101,29 417,26 1.2 Kerikil 0,00 53,29 378,45 1.3 Tanah 0,00 0,00 15,27 1.4 Tidak Diperinci 0,00 0,00 26,14 2 Kondisi Jalan 91,00 154,58 837,12 2.1 B a i k 91,00 101,29 365,18 2.2 Sedang 0,00 0,00 26,14 2.3 Rusak 0,00 53,29 367,94 2.4 Rusak Berat 0,00 0,00 77,86 3 Kelas Jalan 0,00 0,00 837,12 3.1 Kelas I 91,00 101,29 0,00 3.2 Kelas II 0,00 53,29 837,12 3.3 Kelas III 0,00 0,00 0,00 3.4 Kelas III A 0,00 0,00 0,00 3.5 Kelas III B 0,00 0,00 0,00 3.6 Kelas III C 0,00 0,00 0,00 3.7 Tidak Terperinci 0,00 0,00 0,00 Sumber : Diolah dari Data Dinas PU dan Data BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Kondisi geografis yang banyak dialiri sungai, dimana sungai-sungai tersebut termasuk dalam simpul transportasi di Kabupaten Konawe menyebabkan cukup banyaknya jumlah jembatan di Kabupaten Konawe. Untuk kondisi sarana transportasi jembatan hingga tahun 2017 jumlah jembatan di Kabupaten Konawe sebanyak 257 buah. Terdiri dari 148 jembatan beton, 107 jembatan semi permanen dan 28 jembatan kayu. Dari jenis konstruksi jembatan tersebut diklasifikasikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak. Untuk jembatan konstruksi beton sebanyak 101 buah dalam kondisi baik dan 12 dalam kondisi rusak, sedangkan jembatan semi permanen 18 buah Pemerintah Kabupaten Konawe II-131 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dalam kondisi baik dan 86 buah dalam kondisi rusak, dan jembatan kayu 1 buah dalam kondisi baik dan 26 dalam kondisi rusak. Tabel 2.63 Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Konstruksi di Kabupaten Konawe, 2017 No . Jenis Konstruksi Jenis Kondisinya Baik Sedang Rusak Jumlah
(1)(2) (3) (4) (5) (6) I. II. III. Beton Banyak (Buah) Panjang (M) Semi Permanen Banyak (Buah) Panjang (M) Kayu Banyak (Buah) Panjang (M) 101 798,60 18 190,50 1 6 35 317 3 20,00 1 14,50 12 133 86 546,50 26 172 148 1.248,6 0 107 757,00 28 192,50 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Sementara perlu juga diperhatikan mengenai kondisi Kota Unaaha. Total luas wilayah Kota Unaaha adalah 19.232 Ha. Terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Tongauna 5.584 Ha atau 29,03 persen, Kecamatan Unaaha 3.375 Ha atau 17,55 persen, Kecamatan Anggaberi 5.691 atau 29,59 persen, Kecamatan Wawotobi 3.813 atau 19,83 persen , Kecamatan Konawe 769 atau 4,00 persen. Penggunaan dan penutupan lahan di Kota Unaaha dimanfaatkan untuk pemukiman, perkantoran, pendidikan, perdagangan dan jasa, hutan, tegalan, sawah semak dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Konawe II-132 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.64 Penggunaan dan Penutupan Lahan Kota Unaaha Tahun 2017 No. Jenis Pemanfaatan Luas (Ha) Persentas e (%)
(1)(2) (3) (4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Permukiman Perkantoran Pendidikan Perdagangan dan Jasa Hutan Tegalan Sawah Semak Lain-lain 924 324 339 144 4.890 6.909 2.361 2.784 557 4,8 1,7 1,8 0,7 25,4 35,9 12,3 14,5 2,9 Total Luas Kawasan Kota 19.232 100 Sumber : Tim Penyusun RKPP Kabupaten Konawe Salah satu pendukung daya saing daerah adalah ketersediaan sarana penunjang dalam kegiatan perekonomian. Sarana penunjang yang dimaksud adalah fasilitas hotel/penginapan dan rumah makan/restoran. Pada tahun 2017 jumlah Hotel dan penginapan mencapai 14 unit, yang terdiri dari 163 unit kamar dan 229 tempat tidur. Sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 51. Tabel 2.65 Banyaknya Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kabupaten Konawe, 2012 – 2017 No. Tahun Akomodasi Kamar Tempat Tidur Restoran Rumah Makan 1 2 3 4 5 6

1.2012 11 102 162 41
2.2013 11 102 162 46
3.2014 11 102 162 46
4.2015 11 148 ……. 49
5.2016 13 147 213 53
6.2017 14 163 229 51 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Pemerintah Kabupaten Konawe II-133 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi di Kabupaten Konawe dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor eksternal. Faktor eksternal, meliputi : 1) Situasi Politik Dalam Negeri; 2) Bencana Alam yang Timbul dan 3) Situasi Ekonomi Makro Nasional. Ketiga faktor eksternal tersebut sangat mempengaruhi kebijakan investasi di Kabupaten Konawe saat ini. Sedangkan faktor internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan dan akses terhadap bahan baku. Tahun 2019 yang merupakan tahun politik di Indonesia yang diperkirakan akan sedikit mempengaruhi iklim investasi. Karena para pemilik modal cenderung akan menahan investasinya selama proses politik berjalan. Hal ini biasa dilakukan untuk memastikan investasi yang mereka tanam dalam jangka panjang dapat terlindungi. Namun dengan potensi seumber daya alam yang melimpah dan iklim persaingan usaha yang tinggi maka, peluang-peluang ekonomi di Kabupaten Konawe akan menjadi magnet tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya utamanya pada sektor pertambangan dan pertanian dalam arti luas yang masih menyimpan potensi yang besar. Faktor eksternal lainnya adalah bencana alam yang timbul. Bencana alam yang paling berpotensi melanda Kabupaten Konawe adalah banjir dan tanah longsor. Kondisi daratan Kabupaten Konawe yang dikelilingi oleh dua sungai besar yakni Sungai Konaweeha dan Sungai Lahambuti merupakan pemicu penyebab terjadinya banjir, sebab dengan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan meluapnya kedua sungai tersebut. Para investor pada dibidang perkebunan akan mempertimbangkan kondisi yang cukup ekstrim ini. Sementara itu situasi ekonomi makro nasional juga akan mempengaruhi investasi. Setiap kebijakan pemerintah yang ditempuh akan sangat mempengaruhi kondisi didaerah. Jika secara makro pemerintah pusat dapat menstabilkan situasi ekonomi nasional maka secara bersamaan juga akan mempengaruhi investasi. Faktor internal yang meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan dan akses terhadap bahan baku. Secara umum faktor internal tersebut tidak terlalu mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Konawe, karena situasi tersebut cenderung masih dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe. Kecuali angka kriminalitas pada tahun 2017 yang Pemerintah Kabupaten Konawe II-134 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 terjadi 187 kasus dan pada tahun 2017 terjadi 372 kasus. Kasus kriminalitas didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, dengan senantias melakukan pembinaan sosial dtengah masyarakat agar keaman dan ketertiban tetap terjaga. Sehingga situasi keamanan yang kondusif memberikan jaminan bagi pemilik modal (investor) untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Konawe. Tabel 2.66 Jumlah Kriminalitas yang Terjadi di Kabupaten Konawe Konawe, 2016– 2017 No. Uraian 2016 2017 1 2 3 4 1 Jumlah Kriminalitas 187 372 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Kualitas sumber daya manusia adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan. SDM yang handal dan kompeten akan memberi daya dukung bagi kualitas kerja yang dihasilkan. Analisis terhadap fokus sumber daya manusia pada kajian ini dilakukan terhadap jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan rasio ketergantungan. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2017 tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel 2.67 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Konawe, 2017 No. Tingkat Pendidikan Terdaftar Ditempatkan Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8
1.SD Sederajat 63 17 80 3 2 5
2.SMP Sederajat 62 26 88 9 3 12
3.SMA Sederajat 823 197 1.020 41 18 59
4.D.III/SARIMUD 34 191 225 51 46 97
5.SARJANA 184 116 300 27 22 49
6.S2 5 0 5 1 0 1 Jumlah 1,171 547 1,718 132 91 223 Pemerintah Kabupaten Konawe II-135 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Sumber : BPS Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2018 Sementara itu untuk mengetahui angka ketergantungan (dependency ratio) perlu diketahui jumlah penduduk menurut kelompok umur. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa angka dependency ratio Kabupaten Konawe pada tahun 2017 sebesar 58,02%. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk usia non produktif (usia 14 tahun kebawah ditambah dengan jumlah penduduk usia 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Pemerintah Kabupaten Konawe II-136 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 2.68 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2017-2020 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 1 2 4 5 6 7 8 9 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan PDRB 5,19% 7.44% 10,56% 11,61% 11,61% 2 PDRB per kapita - 1.901.759,00 2.061.358,00 2.300.682,00 2.300.682,00 3 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 15,65% 13,48% 12,65% 11,65% 11,65% 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,24% 70,24% 71,55% 73,73% 73,73% 5 Angka melek huruf 98,65% 90,64% 92,98% 95,32% 95,32% 6 Angka rata-rata lama sekolah 8,77 tahun 8,94 Tahun 8,64 Tahun 8,57 Tahun 8,57 Tahun 7 Angka usia harapan hidup 69,52 Tahun 69.76 Tahun 69,9 Tahun 70,29 Tahun 70,29 Tahun 8 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup 1/1.000 KH 1/1.000 KH 2/1.000 KH 8/1.000 KH 8/1.000 KH 9 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran 1/100.000 KH 5/100.000 KH 1/100.000 KH 8/100.000 KH 8/100.000 KH Pemerintah Kabupaten Konawe II-137 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 1 2 4 5 6 7 8 9 hidup 10 Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 11 Cakupan Desa Siaga Aktif - 10% 20% 30% 30% 12 Tingkat partisipasi angkatan kerja 98,06% 98,06% 98,40% 98,74% 98,74% 13 Tingkat pengangguran terbuka 1,94% 1,94% 1,60% 1,26% 1,26% 14 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I - 16.800 13.440 10.080 10.080 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Baik - Puas Sangat Puas Sangat Puas 16 Persentase PAD terhadap pendapatan 4,18% 4,18% 9,76% 11,44% 11,44% 17 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP 18 Penguatan cadangan pangan - 1 Ton 2 Ton 10 Ton 10 Ton 19 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB - 29,47% 32,18% 33,50% 33,50% 20 Pertumbuhan Industri - 0 598 705 705 Pemerintah Kabupaten Konawe II-138 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 1 2 4 5 6 7 8 9 II ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun - 14.071.593,00 14.140.572,00 14.209.888,00 14.209.888,00 2 Nilai Tukar Petani (NTP) 1.840.417,00 2.086.917,00 3.000.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3 Angka kriminalitas yang tertangani - 88,49% 92,49% 97,49% 97,49% Pemerintah Kabupaten Konawe II-139 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 URUSAN PELAYANAN UMUM : No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 I Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 39,12% 66,12% 95,97% 96,49% 96,49% 1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 116,32% 114,26% 99,89% 99,63% 99,63% 1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 78,85% 85,01% 76,70% 96,97% 96,97% 1.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 97,67% 98,61% 99,89% 99,63% 99,63% 1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 73,81% 87,07% 94,34% 96,67% 96,67% 1.6 Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 90,34% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 1.7 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 90,21% 91,49% 100,00% 100,00% 100,00% 1.8 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 75,54% 81,91% 85,67% 91,73% 91,73% 2 Kesehatan 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup 1/1.000 KH 1/1.000 KH 2/1.000 KH 8/1.000 KH 8/1.000 KH Pemerintah Kabupaten Konawe II-140 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 2.2 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 1/100.000 KH 5/100.000 KH 1/100.000 KH 8/100.000 KH 8/100.000 KH 2.3 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 89,63% 92 23% 95,61% 97,21% 97,21% 2.4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 70,52% 90,77% 100,00% 100,00% 100,00% 2.5 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 81,28% 82,68% 97,87% 100,00% 100,00% 2.6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.7 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 79,31% 89,02% 100,00% 100,00% 100,00% 2.8 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 89,92% 100% 100% 100% 100% 2.9 Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pemerintah Kabupaten Konawe II-141 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 2.10 Cakupan kunjungan bayi 91,83% 92,12% 93,65% 100,00% 100,00% 2.11 Meningkatnya kuantitas dan ketersediaan obat 100% 100% 100% 100% 100% 2.12 Meningkatnya pelayanan rumah sakit 74,74% 82,36% 87,68% 94,32% 94,32% 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 45,03 49,95 93,84 97,01 97,01 3.2 Rumah Tinggal Bersanitasi 57,33% 65,03% 100,00% 100,00% 100,00% 3.3 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 88,18% 88,18% 88,18% 88,18% 88,18% 3.4 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 45,93% 50,55% 53,17% 55,17% 55,17% 3.5 Persentase penduduk berakses air minum 59,36% 75,72% 90,25% 92,07% 92,07% 3.6 Persentase areal kawasan kumuh 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.1 Rasio rumah layak huni - 71,48% 76,48% 81,48% 81,48% Pemerintah Kabupaten Konawe II-142 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 5.2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota 17,86% 100% 100% 100% 100% 5.3 Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 6 Sosial 6.1 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial 4,03% - 16,79% 17,08% 17,08% 6.2 Persentase PMKS yang Tertangani 0,25% - 46% 47,18% 47,18% II Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja 1.1 Pencari kerja yang ditempatkan 4,78% 60,98% 81,82% ,17% ,17% 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 96,71% 96,71% 96,28% 93,41% 93,41% 2.2 Tingkat iPengangguran 3,29% 3,29% 3,72% 6,59% 6,59% Pemerintah Kabupaten Konawe II-143 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 Perempuan 3 Pangan 3.1 Ketersediaan Pangan Utama - 39.034.861 38.374.000 37.794.000 37.794.000 4 Pertanahan 4.1 Persentase luas lahan bersertifikat - - - - - 5 Lingkungan Hidup 5.1 Cakupan Areal Pengelolaan Persampahan 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5.2 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Tidak ada 1 Dok 3 Dok 2 Dok 2 Dok 5.3 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air IK= 80, PLJ=1,03 (cemar ringan) 80 80 80 80 5.4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara 89,4 (sangat baik) 86,34 86,34 91,12 91,12 5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 76 76 76 76 76 5.6 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 100 Jenis Izin 100 Jenis Izin Tidak ada 100 Jenis Izin 100 Jenis Izin Pemerintah Kabupaten Konawe II-144 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota 5.7 Persentase jumlah sampah yang tertangani 63,53% 73,08 73,79 77,31 77,31 5.8 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Adipura Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 5.9 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani (sama dengan 48) 5 Pengaduan 5 Pengaduan 2 Pengaduan 3 Pengaduan 3 Pengaduan 5.10 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 1,60% 5.11 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 1 TPA 1 TPA 1 TPA 1 TPA 1 TPA Pemerintah Kabupaten Konawe II-145 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.1 Rasio Penduduk ber- KTP per satuan penduduk 92,02% 96,66% 88.89% 80.65% 80.65% 6.2 Rasio bayi berakte kelahiran 73.00% 82,67% 76.82% 80.70% 80.70% 6.3 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada Ada 6.4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 90,72 100 100 100 100 7.2 Jumlah kelompok binaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 100 0 100 100 100 7.3 Persentase PKK aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7.4 Persentase Posyandu aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Konawe II-146 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 8.1 Total Fertility Rate (TFR) - - 2,3 2,3 2,3 8.2 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8.4 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk 1 1 1 1 1 8.5 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan 1 1 1 1 1 Pemerintah Kabupaten Konawe II-147 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 pendidikan kependudukan 8.6 Rata-rata jumlah anak per keluarga (sama dengan 90) 0,74 0,77 0,8 0,83 0,83 8.7 Ratio Akseptor KB 26,42% 27,65% 27,85 27,92 27,92 8.8 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 73,58% 73,72 73,76 73.81 73.81 8.9 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15– 19 tahun (ASFR 15– 19) 479,65 - 1,87 1,86 1,86 8.10 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 3,34% 3,64% 4,25% 4,52% 4,52% 8.11 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 18,17% 18,57% 19,35% 19,50% 19,50% 8.12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 74,26% 74,37% 74,82% 75,23% 75,23% Pemerintah Kabupaten Konawe II-148 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 8.13 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 47,55% 47,70% 48,25% 48,58% 48,58% 8.14 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 3,90% 4,15% 4,87% 4,90% 4,90% 8.15 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 2,27% 2,47% 2,68% 2,92% 2,92% 8.16 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 4,39% 4,50% 4,85% 5,15% 5,15% 8.17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Ada Ada Ada Ada Ada 8.18 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 186,76% 187,15% 187,85% 187,90% 187,90% 8.19 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 73,98% 74,13% 74,78% 75,23% 75,23% Pemerintah Kabupaten Konawe II-149 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri 8.20 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 34,23% 5,25 - - - 8.21 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 8.22 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 76,47% 76,87% 77,13% 77,25% 77,25% 8.23 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 50% 50,45% 50,69% 51,13% 51,13% Pemerintah Kabupaten Konawe II-150 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 8.24 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) - - - - - 8.25 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga 0,12% 0,17% 0,37% 0,65% 0,65% 9 Perhubungan 9.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 8.926 6.228 10.944 5.605 5.605 9.2 Jumlah uji kir angkutan umum 2.300 1.442 2.615 0 0 9.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 3 3 3 3 3 9.4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 17,48% 10,96% 19,87% 0,00% 0,00% 9.5 Ruas jalan yang memiliki rambu lalu lintas 3 3 3 3 3 9.6 Rasio jalan yang memiliki rambu lalu lintas 545,5 545,5 545,5 545,5 545,5 10 Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Konawe II-151 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 10.1 Cakupan layanan Telekomunikasi 40,96% 52,00% 53,25% 60,30% 60,30% 10.2 Website milik Pemda Ada Ada Ada Ada Ada 11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 11.1 Persentase koperasi aktif 75,50% 75,75% 100,00% 100,00% 100,00% 11.2 Persentase usaha mikro dan kecil 100% 100% 100% 100% 100% 12 Penanaman Modal 12.1 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) 7.536.196.048.734,00 4874 4.874.789.115.000,00 36.323.777.853.551,00 36.323.777.853.551,00 12.2 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 638 - - - - 12.3 Rasio daya serap tenaga kerja 6,41 - - - - 12.4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 435,03% -58,90% 7,32% 544,14% 544,14% 13 Kepemudaan dan Olah Raga 13.1 Persentase organisasi pemuda yang aktif 100,00% 56.00% 75% 84% 84% 13.2 Cakupan pembinaan olahraga 12,50% 15.17% 28,54% 31.61% 31.61% 13.3 Cakupan pelatih yang 40,00% 50,00% 60,00% 65,00% 65,00% Pemerintah Kabupaten Konawe II-152 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 bersertifikasi 13.4 Cakupan pembinaan atlet muda 58,75% 67,00% 74.00% 82,14% 82,14% 13.5 Jumlah atlet berprestasi 21 Orang 29 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 13.6 Jumlah prestasi olahraga 3 cabang 5 Cabor 5 Cabor 5 Cabor 5 Cabor 14 Kebudayaan 14.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 Event 8 Event 3 Event 3 Event 3 Event 14.2 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola 3 3 3 3 3 14.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 13 19 24 24 24 15 Perpustakaan 15.1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 19.655 19.703 1987 15 15 15.2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 33 38 38 39 39 16 Kearsipan 16.1 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pemerintah Kabupaten Konawe II-153 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 secara baku III Urusan Pilihan 1 Pariwisata 1.1 Jumlah Objek Wisata yang dikeloal 4 objek 4 objek 4 objek 6 objek 6 objek 1.2 Kunjungan wisata 10.326 12.503 13.152 4.437 4.437 2 Pertanian 2.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 4,34 Ton/Ha 4,29 Ton/Ha 4,37 Ton/Ha 66,47 Ton/Ha 66,47 Ton/Ha 2.2 Populasi ternak (sapi, kerbau, kambing) 141.563 ekor 3.892 ekor 111.109 ekor 127.966 ekor 127.966 ekor 2.3 Cakupan bina kelompok petani 100% 100% 100% 100% 100% 3 Perdagangan 3.1 Ekspor perdagangan bersih U$ 1.896.029,85 U$$ 431,425,231.33 -1474,43 - - 4 Perindustrian 4.1 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 4.2 Persentase BPR/LKM aktif 100% 100% 100% 100% 100% 5 Transmigrasi 5.1 Cakupan pengawasan, pembinaan dan 100% 100% 100% 100% 100% Pemerintah Kabupaten Konawe II-154 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 fasilitasi sarana dan prasarana ketransmigrasian 6 Kelautan dan Perikanan 6.1 Produksi perikanan 52.058,64 15.060,19 142.002 210.461 210.461 6.2 Konsumsi ikan - 19.79% 21.10% 23.59% 23.59% 6.3 Cakupan bina kelompok nelayan 10,26% 10,26% 10,26% 11,15% 11,15% IV Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1 Perencanaan Pembangunan 1.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada 1.2 Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada 1.3 Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Pemerintah Kabupaten Konawe II-155 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 1.4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada 1.5 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD 95,63% 68,22% 100,00% 100,00% 100,00% 1.6 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 Keuangan 2.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WTP WTP WTP Menunggu Penilaian Menunggu Penilaian 2.2 SILPA APBD 12.554.197.494,08 2.533.120.718,59 2.207.911.068,92 7.8.917.538,83 7.8.917.538,83 2.3 Persentase program / kegiatan yang tidak terlaksana - - - - - 2.4 Persentase belanja pendidikan (20%) 22,53% - 26,31% 25,42% 25,42% 2.5 Persentase belanja kesehatan (10%) 27,57% - 14,70% 22,77% 22,77% 2.6 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 44,34% : 55,66% 37,94% : 62,06% 44,52% : 55,48% 51,47% : 48,53% 51,47% : 48,53% 2.7 Realisasi PAD 92.264.834.624,97 112.274.800.702,93 97.048.691.451,16 185.926.906.760,63 185.926.906.760,63 2.8 Penetapan APBD Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 3 Kepegawaian serta Pemerintah Kabupaten Konawe II-156 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 pendidikan dan pelatihan 3.1 Persentase pejabat ASN yang telah megikuti pendidikan dan pelatihan struktural 25,15% 25,41% 26,98% 27,33% 27,33% 4 Penelitian dan pengembangan 4.1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 100% 100% 100% 100% 100% 5 Pengawasan 5.1 Persentase tindak lanjut temuan 70,43% 71,49% 81% 81,04% 81,04% 5.2 Jumlah temuan BPK 44 18 15 30 30 6 Sekretariat Dewan 6.1 Jumlah Perda yang ditetapkan - 23 4 16 16 6.2 Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) Ada Ada Ada Ada Ada Pemerintah Kabupaten Konawe II-157 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indikator Kinerja Capaian Kinerja (Tahun) OPD Penanggung jawab 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 1 2 4 5 6 7 8 9 maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) 6.3 Terintegrat program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD Ada Ada Ada Ada Ada III-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Pemberian kewenangan yang cukup luas pada daerah menuntut adanya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Namun pada perkembangannya konsep money follow functions ini berkembang menjadi konsep money follow programme yang menitik beratkan pada anggaran yang berbasis prioritas kebutuhan masyarakat. Konsep kebijakan makro pengelolaan keuangan daerah yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 diarahkan agar memenuhi norma dan prinsip anggaran sebagaimana diatur dalam: (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunannya :
1.Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah : merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan; III-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
2.Disiplin Anggaran : program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3.Keadilan Anggaran : pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4.Efisiensi dan Efektivitas Anggaran : dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas Anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk dapat memproyeksi pertumbuhan pendapatan kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Bagian ini menjelaskan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaa yang ditinjau berdasarkan realisasi dalam APBD selama III-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2013-2017. Gambaran realisasi APBD Kabupaten Tahun 2013-2017 terdapat pada tabel dibawah ini. III-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.1 Realisasi APBD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No. Uraian Tahun (Rp) Pertumbuhan Rata-Rata (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 I PENDAPATAN DAERAH 868.956.443.915,74 868.658.599.258,82 1.076.320.162.257,23 1.174.856.947.156 1.209.196.332.474,97 8,99 1 Pedapatan Asli Daerah 23.644.409.990,68 33.215.438.796,82 56.039.769.874,43 57.702.177.562,48 50.528.399.183,97 24,93 1) Pajak Daerah 4.573.651.273,00 7.982.735.066,00 13.060.335.665,00 10.304.396.277 13.832.148.190 37,82 2) Retribusi Daerah 3.417.007.750,00 2.590.296.520,00 14.519.330.269,00 7.325.074.811,00 2.487.743.618,00 80,19 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 3.501.854.829,00 3.064.885.123,00 3.933.768.921,00 3.909.383.988,00 4.438.258.301,00 7,19 4) lain-Lain PAD 12.151.896.138,68 19.577.522.081,82 24.526.335.019,43 36.163.322.486,48 29.770.249.074,97 29,04 2 Dana Perimbangan : 712.809.058.327,00 696.199.698.550,00 804.039.030.498,00 939.157.887.752,00 855.575.073.942,00 5,27 1) Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak 31.520.344.327,00 27.265.712.550,00 28.261.280.498,00 18.036.669.866,00 15.295.751.894,00 -15,31 2) DAU 613.042.674.000,00 584.033.036.000,00 639.180.850.000,00 690.044.912.000,00 677.923.042.000,00 2,73 3) DAK 68.246.040.000 84.900.950.000 136.596.900.000 231.076.305.886 162.356.280.048 31,18 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : 132.502.975.598,06 139.243.461.918,00 216.241.362.144,80 177.996.881.840,00 303.092.859.349,00 28,24 1) Pendapatan Hibah - 15.571.920.000,00 2.219.353.510,00 0,00 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya 13.547.866.376,00 14.841.114.986 16.788.501.627 24.423.849.598 23.837.359.903 16,44 4) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah 99.846.274.000 102.163.851.000 113.739.739.000 0 52.010.057.000 -28,78 5) Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 8.479.668.000 5.235.000.000 5.640.882.000 5.280.000.000 1.038.882.000 -29,31 6) Pendapatan lainnya 10.629.167.222 17.003.495.932 64.500.319.518 146.073.678.732,00 226.206.560.446,00 141,4 BELANJA DAERAH 835.665.384.184 872.483.693.119,92 1.051.693.541.232,65 1.189.502.020.486,00 1.372.847.129.851,00 13,37% 1 Belanja Tidak Langsung : 485.250.545.710,17 505.670.345.482,92 574.504.040.491,65 661.895.029.498,00 764.160.085.300,00 12,12% 1) Belanja Pegawai 440.689.407.436,00 465.089.810.629,00 318.127.279.955,00 491.133.095.496,00 457.421.432.671,00 5,36% 2) Belanja Bunga 38.948.003,17 19.678.045,92 13.619.431,65 8.637.710,00 4.658.591.447,00 24764,20% 4) Belanja Hibah 40.480.274.105,00 10.875.000.000,00 4.500.000.000,00 706.560.000,00 25.005.068.250,00 805,73% III-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Uraian Tahun (Rp) Pertumbuhan Rata-Rata (%) 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 5) Belanja Bantuan Sosial 4.041.916.166,00 3.228.750.000,00 906.500.000,00 430.500.000,00 6.260.502.000,00 302,42% 7) Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. - 26.012.106.808,00 90.709.447.392,00 162.388.676.292,00 269.014.909.932,00 131,13% 8) Belanja Tidak Terduga - 445.000.000,00 899.019.000,00 868.520.000,00 1.799.581.000,00 68,61% 2 Belanja langsung : 350.414.838.474,00 366.813.347.637,00 477.189.500.741,00 527.606.990.988,00 608.687.044.551,00 15,18% 1) Belanja Pegawai 33.415.345.674,00 35.971.036.697,00 31.440.481.657,00 23.334.631.394,00 29.541.487.784,00 -1,03% 2) Belanja Barang dan Jasa 159.734.416.065,00 187.928.636.745,00 240.674.398.653,00 233.014.499.191,00 287.634.319.340,00 16,49% 3) Belanja Modal 157.265.076.735,00 142.913.674.195,00 205.074.620.431,00 271.257.860.403,00 291.511.237.427,00 18,53% 3 Pembiayaan 50.833.563.952 20.135.426.581 7.935.859.713 59.567.938.965 166.369.592.894 177,23 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah 31.701.063.952,18 19.595.426.581,32 7.665.859.712,84 59.057.082.464,63 157.023.786.026,11 184,3% 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19.132.500.000 540.000.000 270.000.000 510.856.500 9.345.806.867,40 417,87% Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe III-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.1.2 Neraca Daerah Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2014-2017, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Konawe mencapai 7,78%. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe dalam kurun waktu mulai tahun 2016 dengan rata-rata sebesar 14.761,75%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2013-2017 mengalami cenderung mengalami kenaikan. Hal ini menunjukan bahwa pada periode mendatang selama kurun waktu tertentu akan terdapat kewajiban jangka panjang yang harus dibayarkan pemerintah kepada pihak ketiga. III-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014-2017 U R A I A N Rata-Rata Pertumbuhan (%) Catatan 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 ASET 5.5.1 ASET LANCAR 5.5.1.1 Kas di Kas Daerah 5.5.1.1.1 3.569.130.269,84 19.536.136.159,63 32.161.860.669,39 927.119.514,36 138,29% Kas di Bendahara Penerimaan 5.5.1.1.2 4.814.770,00 19.801.995,00 44.040.000,00 59.425.000,00 156,20% Kas di Bendahara Pengeluaran 5.5.1.1.3 412.108.748,00 795.330.061,00 866.731.379,00 826.724.114,00 32,45% Kas di BLUD 5.5.1.1.4 3.851.281.457,00 5.152.690.131,00 4.970.760.560,00 6.863.833.945,00 22,78% Kas di Bendahara FKTP 5.5.1.1.5 - 212.719.855,00 4.173.947,00 1.636.235,00 -79,42% Kas di Bendahara BOS 5.5.1.1.6 361.650.589,00 5.818.580.015,00 1508,90% Kas Lainnya 79.050.582,00 12.949.924,00 0,00 0,00 -91,81% Piutang Pendapatan 5.5.1.1.7 13.565.842.268,16 13.869.908.385,34 22.701.502.141,34 25.137.767.099,14 25,55% Piutang Lainnya 5.5.1.1.8 687.864.250,76 1.671.138.374,76 2.710.418.696,17 1.797.291.109,83 57,15% Penyisihan Piutang 5.5.1.1.9 - -1.077.680.988,16 -1.016.822.409,95 -1.314.308.959,39 11,80% Beban Dibayar Dimuka 5.5.1.1.10 - 41.199.516,13 0,00 0,00 -100,00% Persediaan 5.5.1.1.11 5.540.096.959,00 5.705.242.184,00 5.683.327.333,00 10.224.759.819,00 27,50% JUMLAH ASET LANCAR 27.710.189.304,76 45.939.435.597,70 68.487.642.904,95 50.342.827.891,94 29,46% III-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 U R A I A N Rata-Rata Pertumbuhan (%) Catatan 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 INVESTASI JANGKA PANJANG 5.5.1.2 Investasi Non Permanen 0,00 0,00 Pinjaman Angsuran Berjangka - - 0,00 0,00 Investasi Non Permanen-Dana Bergulir 5.5.1.2.1 2.188.623.488,00 115.145.247,30 96.075.921,50 0,00 -70,43% Investasi Permanen 0,00 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.1.2.2 18.111.594.496,64 20.713.643.031,14 14,37% Insvestasi Permanen Lainnya 15.842.500.000,00 15.621.401.984,05 0,00 0,00 -50,70% JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 18.031.123.488,00 15.736.547.231,35 18.207.670.418,14 20.713.643.031,14 5,58% ASET TETAP 5.5.1.3 Tanah 5.5.1.3.1 102.400.409.668,00 104.421.794.668,00 102.978.850.258,00 175.863.166.683,00 23,79% Peralatan dan Mesin 5.5.1.3.2 226.114.942.342,00 283.645.355.830,00 302.039.486.309,00 294.788.912.176,00 9,84% Gedung dan Bangunan 5.5.1.3.3 436.397.831.893,00 555.234.458.507,00 544.630.687.682,00 599.981.983.105,00 11,83% Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.5.1.3.4 447.124.454.429,00 499.827.522.591,00 677.278.986.193,00 827.173.141.833,00 23,14% Aset Tetap Lainnya 5.5.1.3.5 18.208.580.339,00 20.094.562.051,00 37.671.201.303,00 47.139.053.873,00 40,99% Konstruksi dalam Pengerjaan 5.5.1.3.6 7.461.838.100,00 3.318.776.660,00 35.107.491.800,00 155.802.425.081,00 415,37% Akumulasi Penyusutan 5.5.1.3.7 - (410.430.318.314,00) (514.866.779.334,00) (568.989.993.055,00) 17,98% JUMLAH ASET TETAP 1.237.708.056.771,00 1.056.112.151.993,00 1.184.839.924.211,00 1.531.758.689.696,00 20,73% DANA CADANGAN Dana Cadangan - - - - III-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 U R A I A N Rata-Rata Pertumbuhan (%) Catatan 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 JUMLAH DANA CADANGAN - - - - ASET LAINNYA 5.5.1.4 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - Tagihan Jangka Panjang 5.5.1.4.1 48.816.486.036,00 46.917.358.747,00 48.949.247.526,28 48.821.008.287,30 0,06% Kemitraaan Dengan Pihak Ketiga 5.5.1.4.2 1.261.260.000,00 1.261.260.000,00 1.261.260.000,00 1.261.260.000,00 0,00% Aset Tak Berwujud 5.5.1.4.3 4.795.122.000,00 2.436.035.907,00 2.276.046.736,00 -27,88% Aset Lain-Lain 5.5.1.4.4 121.564.883.721,38 125.420.012.267,84 183.488.325.991,84 121.196.096.648,84 5,17% JUMLAH ASET LAINNYA 171.642.629.757,38 178.393.753.014,84 236.134.869.425,12 173.554.411.672,14 3,27% TOTAL ASET 1.455.091.999.321,14 1.296.181.887.836,89 1.507.670.106.959,21 1.776.369.572.291,22 7,74% KEWAJIBAN 5.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 5.5.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.5.2.1.1 404.941.717,20 192.980.050,00 1.072.185.610,28 1.455.952.867,28 146,35% Utang Bunga 5.5.2.1.2 - 108.077.105,00 1.211.232.562,00 1020,71% Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.5.2.1.3 - 0,00 11.820.119.326,00 0,00% Pendapatan Diterima Dimuka 53.939.657,65 0,00 0,00 -100,00% Utang Beban 5.5.2.1.4 281.026.227,00 248.156.109,00 308.925.591,00 6,40% Utang Jangka Pendek Lainnya 5.5.2.1.5 19.885.237.206,40 12.639.748.033,40 32.160.011.367,54 91.107.458.310,78 100,43% III-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 U R A I A N Rata-Rata Pertumbuhan (%) Catatan 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 Utang BLUD 5.5.2.1.6 1.783.319.087,18 1.548.500.623,12 2.030.687.267,59 1.915.016.869,96 4,09% JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 22.073.498.010,78 14.716.194.591,17 35.619.117.459,41 107.818.705.527,02 103,80% KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 5.5.2.2 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 5.5.2.2.1 89.094.186,54 76.284.495,54 33.624.528.165,54 141.841.425.756,54 14761,75% Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 89.094.186,54 76.284.495,54 33.624.528.165,54 141.841.425.756,54 14761,75% JUMLAH KEWAJIBAN 22.162.592.197,32 14.792.479.086,71 69.243.645.624,95 249.660.131.283,56 EKUITAS 5.5.3 EKUITAS 5.5.3.1 22.340.780.570,40 1.438.426.461.334,26 1.526.709.441.007,66 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.507.670.106.959,21 14.792.479.086,71 1.507.670.106.959,21 1.776.369.572.291,22 14761,75% Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe III-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Tujuan pemberian kewenangan yang sangat luas kepada daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah untuk menciptakan kemandirian bagi daerah yang dilandasi akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan kondisi nyata kemandirian daerah, maka perlu upaya-upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik dan mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Pemerintah Kabupaten Konawe telah berupaya memenuhi kriteria-kriteria diatas agar tercipta aparatur daerah yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban. Revitalisasi peran aparatur daerah dalam pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan daerah telah menunjukan hasil yang cukup memuaskan. Dimana dalam 3 (tiga) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Konawe dapat memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan prestasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diberikannya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017. Ini merupakan gambaran konkrit bahwa adanya progres peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah. III-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.2.1 Proprosi Penggunaan Anggaran Proporsi Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah guna memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan. Adapun uraian setiap komponen-komponen pendapatan daerah di Kabupaten Konawe meliputi : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi hasil Pajak, Bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten konawe, karena pengalokasiannya tergantung dari Pemerintah Pusat. Otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah dimaksudkan agar daerah dapat mandiri dalam memperoleh dan mengelola potensi pendapatan yang dimilikinya, utamanya dari pendapatan daerah dari komponen PAD. Daerah diberikan peluang untuk menggali sumber- sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pengelolaannya, sehingga daerah memiliki kondisi fiskal yang baik dan dapat mendukung kinerja pemerintah pusat. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan di atas, pembangunan di daerah didukung dengan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan yang disalurkan melalui Kementerian dan Provinsi. III-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Secara umum dalam 5 (lima) tahun terakhir kebijakan keuangan dibidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum. III-13RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.1 menunjukan bahwa secara umum rata-rata pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh sebesar 8,99%. Jika dicermati lebih dalam, bahwa pertumbuhan komponen- komponen pembentuk pendapatan daerah tidak tumbuh secara merata. Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 (Dalam Jutaan) Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 24,93%, namun pertumbuhan tersebut cenderung berfluktuatif, dimana setiap tahunnya tidak terjadi konsistensi pertumbuhan pada komponen- komponennya. Pajak Daerah tumbuh cukup signifikan dan konsisten dalam 5 tahun terakhir sebesar 37,82%. Sementara Retribusi Daerah yang tumbuh sebesar 80,99 persen, cenderung mengalami fluktuatif pertumbuhan yang sangat signifikan dimana dalam 3 tahun terakhir kontribusinya berada pada tren penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2015 kinerja Retribusi Daerah mencapai Rp. 14.519.330.269,- namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan yakni masing-masing Rp. 7.325.074.811,- dan Rp. 2.487.743.618,-. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam 5 tahun terakhir tumbuh cukup konstan yaitu sebesar 7,19%. Sementara dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir yakni tumbuh rata-rata 29,04%. III-14RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Informasi tersebut menunjukan bahwa strategi intensifikasi pajak yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor PAD sudah cukup baik. Olehnya itu dalam pembangunan 5 tahun kedepan strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak bisa ditingkatkan dengan program dan kegiatan yang lebih efektif agar penerimaan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat, sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe memiliki kemandirian dari sisi fiskal dapat. Grafik 3.2 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan) Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Komponen Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK secara konsisten dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Total pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah 5,27%. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak mengalami penurunan rata-rata 15,31%. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam 5 tahun terakhir dapat tumbuh sebesar 2,73%. Sementara DAK juga tumbuh sebesar 31,18%. III-15RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Grafik 3.3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan) Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Realisasi Pendapatan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam 5 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 28,84%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya cenderung mengalami peningkatan, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,44%. Sementara untuk Dana Penyesuaian Otonomi Khusus mengalami penurunan sebesar 28,78%. Sedangkan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya juga mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 29,31%. Pos Pendapatan Lainnya tumbuh rata-rata 141,14 persen. Sementara jika ditinjau dari persentase kontribusi masing- masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya, data menunjukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana perimbangan masih sangat besar. Rata- rata antara tahun 2013-2017 dana perimbangan mendominasi persentase besarnya pendapatan di Kabupaten Konawe. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Konawe masih tergolong sebagai daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah. Peran PAD terhadap total pendapatan daerah hanya mencapai 4,25%, sedangkan peran Dana Perimbangan mencapai 77,10%, sementara peran pos Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 18,64%. Melihat kondisi tersebut perlu ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah tidak selamanya tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebab meskipun setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat namun besarannya tidak dapat dipastikan karena pengalokasian III-16RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dana perimbangan khususnya komponen DAU dan DAK diberikan berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan. Grafik 3.4 Proporsi Komponen Pendapatan dari Total Pendapatan Daerah Tahun 2017 Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Proporsi Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 arah kebijakan umum pengelolaan belanja daerah diarah pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun kedepan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan belanja daerah digunakan sebagai instrumen pencapaian visi sesuai dengan prioritas pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pembiayaan program dan kegiatan serta kepentingan pelayanan umum dengan tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang lebih memihak pada kepentingan publik, disamping penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara spesifik kebijakan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun 2013-2018 diarahakn untuk memenuhi hal-hal berikut : III-17RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 a) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui peningkatan investasi, perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktifitas. b) Mendorong terpenuhinya akses pelayanan publik yang mudah dan terjangkau. c) Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah dan menciptakan kenyamanan beraktifitas bagi masyarakat. d) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Grafik 3.5 Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, rata-rata pertumbuhan belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 13,37%. Dimana secara umum perkembangan belanja daerah mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan belanja pada setiap komponennya. Dari sisi belanja tidak langsung dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan belanja rata-rata sebesar 12,12%. Persentase kenaikan pos-pos pada belanja tidak langsung secara umum mengalami fluktuasi peningkatan, kecuali belanja pegawai yang meningkat dengan persenatse yang cenderung tetap. Peningkatan signfikan pada pos belanja bunga, hal ini terjadi sejak tahun 2017 dimana Pemerintah Kabupaten Konawe sudah mulai membayar bunga III-18RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 pinjaman terhadap PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Unaaha. Komponen lainnya yang mengalami peningkatan cukup signifikan terjadi pada komponen hibah dimana ini terjadi karena pada tahun 2017 mulai dilaksanakan tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2018-2023 yang mengakibatkan hibah kepada penyelenggara Pilkada meningkat. Grafik 3.6 Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 (Dalam jutaan rupiah) Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Dari sisi belanja langsung rata-rata tumbuh 15,18% dalam 5 tahun terakhir. Pos belanja pegawai mulai ditekan dengan turun sebesar 1,03%. Sementara untuk pos belanja barang dan jasa dan belanja modal naik masing-masing dengan rata-rata 16,49% dan 18,53%. Jika dilihat kecenderungan tersebut, maka hal ini menunjukan adanya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menginvestasikan pembiayaan daerah kepada aspek fisik infrastruktur dan ekonomi daerah, dimana kebijakan ini dapat tercermin terhadap proporsi belanja modal yang kian cenderung mulai lebih tinggi dibanding dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Aspek lain dari belanja daerah Kabupaten Konawe yang perlu dicermati dalam 5 tahun terakhir ini adalah porsi tidak langsung yang selalu lebih besar dari pada porsi belanja langsung, dimana rata-rata III-19RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 porsi belanja tidak langsung adalah 56,21% sedangakan belanja langsung sebesar 43,79%. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Konawe yang cukup besar menjadi penyebab besarnya porsi belanja tidak langsung setiap tahunnya. Grafik 3.7 Persentase Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe 3.2.2 Analisisi Pembiayaan Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat melalui tabel 3.3 dibawah ini. Untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil daerah maka diperhitungkan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah serta realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah. Kondisi riil keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam 5 tahun cenderung berfluktuatif. Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi riil belanja menunjukan bahwa pada tahun 2014, 2016 dan 2017 terjadi defisit riil anggaran masing-masing sebesar Rp. 4.365.093.861,10; Rp. 15.155.929.830,00 dan Rp. 172.996.604.243,43. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 mengalami surplus riil anggaran masing-masing sebesar Rp. 14.158.559.731,57 dan Rp. 24.356.621.024,58. III-20RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.3 Surplus/(Defisit) Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1. Realisasi pendapatan daerah 868.956.443.915 ,74 868.658.599.25 8,82 1.076.320.162.25 7,23 1.174.856.947.15 6 1.209.196.332.47 4,97 2. Realisasi belanja daerah 835.665.384.184 872.483.693.11 9,92 1.051.693.541.23 2,65 1.189.502.020.48 6,00 1.372.847.129.85 1,00 3. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19.132.500.000 540.000.000 270.000.000 510.856.500 9.345.806.867,40 A = 1- 2- 3 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah 14.158.559.731, 57 - 4.365.093.861, 10 24.356.621.024,5 8 - 15.155.929.830,0 0 - 172.996.604.243, 43 Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Defisit riil anggaran yang terjadi ditutupi dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan, piutang daerah. Komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 digambarkan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No. Uraian Tahun (Rp) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu 31.334.544.412,18 19.518.066.577,32 7.564.876.020,84 25.382.549.464,63 36.931.340.945,11 2 Penerimaan pinjaman daerah - - - 33.599.100.000,00 120.062.445.081,00 3 Penerimaan TP dan TGR - - - - - 4 penerimaan Kembali investasi daerah 366.519.540,00 77.360.004,00 100.983.692,00 75.433.000,00 30.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 31.701.063.952,18 19.595.426.581,32 7.665.859.712,84 59.057.082.464,63 157.023.786.026,11 Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2013 sd. 2018 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimanaan Kembali Investasi Daerah. Sementara untuk penerimaan dari sektor TPTGR yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penerimaan belum memberikan hasil maksimal. III-21RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2013-2017 No. Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Surplus/(Defisit) Anggaran Tahun Berkenaan 14.158.559.73 1,57 - 4.365.093.861, 10 24.356.621.02 4,58 - 15.155.929.830, 00 - 172.996.604.24 3,43 2 Total Penerimaan Pembiayaan Daerah 31.701.063.95 2,18 19.595.426.58 1,32 7.665.859.712, 84 59.057.082.464, 63 157.023.786.02 6,11 5.859.623.683, 75 5.230.332.720, 22 2.022.480.737, 42 43.901.152.634, 63 - 15.972.818.217, 32 Sumber : Diolah Dari Data BPKAD Konawe Defisit riil yang terjadi pada tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 ditutupi oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun yang sama. Namun pada tahun 2017 defisit riil tidak dapat sepenuhnya ditutup oleh komponen penerimaan daerah sehingga tersisa defisit sebesar Rp. 15.972.818.217,32. Sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah. Disamping itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi Belanja Daerah dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun yang bersangkutan. 3.3 Kerangka Pendanaan Penyusunan proyeksi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi- asumsi yang diperoleh berdasarkan analisis data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan; proyeksi sumber-sumber pendapatan lainnya yang masih berpotensi; prediksi kondisi makro ekonomi kedepan; prediksi belanja-belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan. Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan tahun anggaran 2019 s.d 2023 yang meliputi : proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja tidak langsung maupun pembelanjaan langsung, serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif berlaku sejak tahun 2021. Dengan demikian penyajian III-22RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 proyeksi kerangka pendanaan daerah pada periode tahun 2018-2023 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni proyeksi kerangka pendanaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih menggunakan struktur Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menggunakan struktur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada trend pertumbuhan realisasi pendapatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan pertimbangan terhadap perkembangan kondisi ekonomi global, nasional maupun regional. Meskipun data historis menunjukan bahwa secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan pada hampir setiap komponennya namun perlu diperhatikan bahwa trend pertumbuhan tersebut tidak dapat digeneralisasi secara keseluruhan mengingat bahwa trend pertumbuhan cenderung terpusat pada item-item pendapatan tertentu saja, sementara item-item tertentu cenderung mengalami penurunan. Pendapatan Daerah secara keseluruhan diproyeksikan setiap tahunnya tumbuh rata-rata sebesar 8%-10% setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah diproyeksikan dapat mencapai Rp. 1.378.866.975.539,00 dan diperkirakan dapat mencapai sebesar Rp. 1.695.619.430.550,05 pada tahun 2023. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10% tiap tahunnya. 3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan PAD pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8%-10%. Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong agar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah pada periode mendatang dapat lebih berperan. Pertumbuhan komponen-komponen PAD sebagai berikut : a) Pajak Daerah : Pajak daerah diperkirakan tumbuh sebesar 9%-10% asumsi ini didasari atas strategi intensifikasi pajak yang konkritnya dilaksanakan melalui : 1) Kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak; 2) Tersedianya aplikasi yang host to Host dengan DPMPTSP; 3) Pendataan potensi objek/subjek pajak baru (rumah kost); 4) Penyesuaian tarif melalui perbup; 5) Pemutakhiran data objek/subjek pajak; 6) Penambahan titik penerangan jalan umum; 7) Komitmen camat,lurah dan kepala desa terkait penyelesaian piutang PBB-P2; 8) Penyesuaian NJOP; 9) Iklim investasi (Perkebunan sawit dan Pertambangan); 10) Peningkatan Anggaran Kegiatan Fisik; III-23RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 b) Retribusi Daerah : Retribusi daerah diperkirakan tumbuh sebesar 10%-11% asumsi ini didasari atas strategi intensifikasi pajak yang konkritnya dilaksanakan melalui penyesuaian tarif. c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan tumbuh sebesar 10%. d) Lain-lain PAD yang sah : Lain-lain PAD yang sah diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 10%-11%. Asumsi ini didasari atas peningkatan aktifitas BLUD RSUD. 3.3.1.2 Dana Perimbangan Pertumbuhan Komponen dana perimbangan pada periode 2019- 2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 3%-10%. Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan diperkirakan tidak akan terjadi signifikan mengingat tren pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas bahwa kebijakan dana perimbangan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang proporsinya sudah ditetapkan melalui formulasi yang ditetapkan melalu peraturan menteri keuangan. Pertumbuhan komponen-komponen dana perimbangan sebagai berikut : a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diperkirakan tumbuh sebesar 10% dengan asumsi bahwa terjadi peningkatan dari bagi hasil pajak pada aktifitas di Kawasan Industri Konawe (KIK). b) Dana Alokasi Umum : Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Asumsi ini atas penerimaan PPPK dan eskalasi kenaikan gaji ASN setiap tahunnya. c) Dana Alokasi Khusus : Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. 3.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 10%-50%. Dengan asumsi bahwa terjadi pertumbuhan pada beberapa komponen-komponen penting didalamnya. a) Pendapatan Hibah: Pendapatan hibah merupakan jenis pendapatan baru yang diperkirakan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya DBH Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan akan mengalami peningkatan mengingat potensi pajak air permukaan yang terdapat pada KIK Morosi cukup besar sehingga diproyeksikan dapa naik sebesar 10%-15%. III-24RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 c) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah : Dana penyesuaian dan otonomi daerah diperkirakan dapat tumbuh sebesar 10% dengan asumsi Pemerintah Kabupaten Konawe dapat terus meningkatkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. d) Pendapatan Lainnya Pendapatan lainnya diproyeksikan mampu naik rata-rata sebesar 10% setiap tahunnya dengan asusmsi bahwa alokasi dana desa dari pemerintah setiap tahunnya meningkat. Proyeksi kenaikan terhadap komponen dana desa sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan alokasi dana desa berdasarkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kemahalan geografis yang kecenderungannya setiap tahun formulanya berubah. III-25RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.6 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe No. Uraian Tahun (Rp) Pertumbuhan Rata-Rata (%)2019 2020 1 2 4 5 6 PENDAPATAN DAERAH 1.383.871.479.428,06 1.395.930.946.446 0,87 1 Pedapatan Asli Daerah 102.752.473.655,50 113.027.721.021,05 10,00 1) Pajak Daerah 14.467.000.000,00 15.913.700.000,00 10,00 2) Retribusi Daerah 18.445.900.000,00 20.290.490.000,00 10,00 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 3.280.000.000,00 3.608.000.000,00 10,00 4) lain-Lain PAD 66.559.573.655,50 73.215.531.021,05 10,00 2 Dana Perimbangan : 1.072.491.765.403,00 1.091.014.577.335,78 1,73 1) Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak 26.869.046.311,00 27.540.772.468,78 2,50 2) DAU 714.043.431.000,00 731.894.516.775,00 2,50 3) DAK 331.579.288.092,00 331.579.288.092,00 - 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah : 208.627.240.369,56 191.888.648.089,00 (8,02) 1) Pendapatan Hibah 38.863.380.093 38.863.380.093 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya 31.455.022.046,00 35.924.622.996,00 14,21 3) Dana Penyesuaian dan otonomi daerah 32.825.418.000,00 67.100.645.000,00 104,42 4) Pendapatan lainnya 105.483.420.230,56 50.000.000.000,00 (52,60) Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan III-26RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.7 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023 NO. URAIAN TAHUN (Rp) PERTUMBUHAN RATA-RATA (%) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 PENDAPATAN DAERAH 1.378.866.975.539,00 1.546.227.632.539,26 1.695.619.430.550,05 10 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.539.362.614,69 135.169.887.008,60 148.229.589.236,26 10 a) Pajak Daerah 15.361.684.284,75 17.226.216.266,54 18.890.560.743,91 10 b) Retribusi Daerah 21.975.267.916,40 24.642.526.862,69 27.023.412.650,83 10 c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.907.582.647,95 4.381.867.412,79 4.805.230.077,94 10 d) Lain-lain PAD yang Sah 79.294.827.765,58 88.919.276.466,58 97.510.385.763,57 10 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.207.412.741.514,66 1.353.963.056.574,16 1.484.778.837.643,61 10 a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.173.878.916.652,31 1.316.359.047.234,08 1.443.541.643.609,69 10 b) Pendapatan Transfer Antar Daerah 33.533.824.862,35 37.604.009.340,08 41.237.194.033,91 10 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.914.871.409,66 57.094.688.956,50 62.611.003.670,19 10 a) Pendapatan Hibah 15.119.909.935,13 16.955.096.436,37 18.593.246.142,65 10 b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 35.794.961.474,53 40.139.592.520,13 44.017.757.527,54 10 Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan III-27RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.3.2 Proyeksi Belanja Proyeksi belanja daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan didasarkan pada prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan mempertimbangkan belanja-belanja wajib daerah yang terkait kewajiban mandatory perundang-undangan. Belanja Daerah diproyeksikan setiap tahunnya tumbuh sebesar 7-10% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Belanja Daerah diproyeksikan dapat mencapai Rp. 1.269.656.875.757,76- dan pada tahun 2023 diproyeksikan dapat mencapai sebesar Rp. 1.670.764.215.555,13,-. 3.3.2.1 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada periode 2019-2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 8%-10%. Dalam rangka mendukung proporsi anggaran yang berkualitas yang bertujuan mendukung tercapaianya visi dan misi pembangunan daerah tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Konawe pada periode mendatang akan berupaya menekan pertumbuhan belanja tidak langsung agar tersedia ruang yang cukup bagi pemerintah dalam memanfaatkan anggaran yang ada untuk mendukung terlaksananya program-program pembangunan daerah. a) Belanja Pegawai : Pada komponen belanja pegawai mengakomodir gaji dan tunjangan ASN se-Kabupaten Konawe dan rencana pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan direalisasikan mulai tahun
2022.Pertumbuhan belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan terakhir pemerintah pusat terhadap kenaikan gaji ASN sebesar 5- 10% dan penerimaan P3K Tahun 2021. Olehnya itu, proyeksi pertumbuhan belanja pegawai pada tahun 2019-2023 yakni sebesar 5%-10% setiap tahunnya. b) Belanja Bunga : Komponen belanja bunga secara berturut-turut diperkirakan akan mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya sebesar 20%. Hal ini terjadi akibat beban bunga terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Konawe kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kian tahun akan mengalami penurunan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. c) Belanja Hibah : Belanja hibah yang paling mendesak yakni hibah kepada pemerintah Kabupaten Konawe Kepualauan yang harus segera diselesaikan pad tahun 2019. Olehnya itu komponen belanja hibah pada tahun 2019 lebih tinggi dibandig dengan tahun-tahun mendatang. Komponen belanja hibah selepas tahun 2019 difokuskan pada hibah pada PAUD Swasta (DAK non fisik), ormas dan bantuan parpol dengan memperhatikan peraturan perudang- undangan yang ada tentang ketentuan pengalokasian hibah. Rata- rata pertumbuhan belanja hibah diproyeksikan meningkat sebesar 7,5%-10%. III-28RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 d) Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa : Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa diperkirakan akan mengalami peningkatan setipa tahunnya sebesar 7,5%-10%. Diperkirakan transfer pemerintah pusat berupa dana desa akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD murni diperkirakan dapat diwujudkan pelaksanaannya yang mengamantkan agar 10% dar total DBH dan DAU dialokasikan ke ADD. Hal ini mengingat beban belanja pegawai yang demikian besar sehingga cukup sulit memenuhi ketentuan mandatory tersebut. Untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan mendorong pembelanjaan dana desa agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan mempertimbangkan potensi local yang dimiliki oleh masing-masing desa yang ada yang terkonsentrasi pada 2 (dua) program utama pembangunan daerah 2018-2023. Belanja ADD akan diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan aparatur desa melalui peningkatan insentif bagi aparat desa. e) Belanja Tidak Terduga : Untuk belanja tidak terduga direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar 7,5%-10%. 3.3.2.2 Proyeksi Belanja Langsung Proyeksi pertumbuhan Belanja Langsung pada periode 2019- 2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 9%-10%. Kebijakan ini didorong untuk lebih mencapai kualitas belanja yang efektif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. a) Belanja Pegawai : Komponen belanja pegawai direncanakan setiap tahunnya akan mengalami kenaikan sebesar 7,5%-10%. Hal ini disebabkan rencana Pemerintah Kabupaten Konawe memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada Aparatus Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang direncakan mulai dilaksanakan pada tahun 2020. Asumsi ini memperhatikan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila skenario proyeksi PAD dapat mencapai target maka realisasi TPP akan segera dilaksanakan. b) Belanja Barang dan Jasa : Belanja barang dan jasa diproyeksikan etiap tahunnya tumbuh rata- rata sebesar 10%. Hal ini mempertimbangkan factor inflasi yang akan terjadi. c) Belanja Modal : Pemerintah Kabupaten Konawe menyadari bahwa dengan semakin meningkatnya belanja modal maka akan mempengaruhi kualitas belanja daerah. Sebab belanja modal yang akan didorong adalah belanja yang bersifat penyediaan infrastruktur dasar serta saran III-29RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dan prasarana lainnya yang mendukung aktifitas social dan ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe. Sehingga pada periode mendatang belanja modal diproyeksikan akan tumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. III-30RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.8 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 (Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006) No. Uraian Tahun (Rp) Pertumbuhan Rata-Rata (%)2019 2020 1 2 3 4 5 BELANJA 1.269.656.875.757,76 1.375.979.947.970,31 8,37 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 780.866.569.043,58 839.431.561.721,84 7,50 Belanja Pegawai 453.362.459.908,09 487.364.644.401,19 7,50 Belanja Bunga 9.210.082.826,49 9.900.839.038,48 7,50 Belanja Hibah 9.000.000.000,00 9.675.000.000,00 7,50 Belanja Bantuan Sosial 982800000 1.056.510.000,00 7,50 Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. 303.311.226.309,00 326.059.568.282,18 7,50 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.375.000.000,00 7,50 2 BELANJA LANGSUNG 488.790.306.714,19 536.548.386.248,47 9,77 Belanja Pegawai 44.838.045.485,42 48.200.898.896,82 7,50 Belanja Barang dan Jasa 302.947.755.421,22 333.242.530.963,34 10,00 Belanja Modal 141.004.505.807,55 155.104.956.388,31 10,00 Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan III-31RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.9 Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023 NO. URAIAN TAHUN (Rp) PERTUMBUHAN RATA- RATA (%) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 BELANJA 1.354.708.362.328,00 1.521.720.718.436,30 1.670.764.215.555,13 10 1 BELANJA OPERASI 870.625.507.457,45 977.958.732.328,50 1.073.743.975.795,46 10 a) Belanja Pegawai 534.603.811.507,90 600.511.312.064,69 659.327.824.796,08 10 b) Belanja Barang dan Jasa 272.585.831.958,94 306.190.999.907,39 336.180.587.917,60 10 c) Belanja Bunga 9.883.059.792,27 11.101.471.922,42 12.188.795.094,43 10 d) Belanja Hibah 52.498.191.406,37 58.970.319.933,82 64.746.112.168,67 10 e) Belanja Bantuan Sosial 1.054.612.791,96 1.184.628.500,19 1.300.655.818,68 10 2 BELANJA MODAL 154.702.828.645,56 173.775.039.777,64 190.795.271.760,18 10 a) Belanja Modal Tanah 2.197.109.983,25 2.467.976.042,06 2.709.699.622,25 10 b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.558.471.493,81 30.955.959.383,39 33.987.911.559,16 10 c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.755.946.422,67 61.506.417.503,61 67.530.605.417,28 10 d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 66.804.200.841,88 75.040.015.494,53 82.389.738.868,64 10 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.387.099.903,94 3.804.671.354,05 4.177.316.292,86 10 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.905.973.303,56 4.387.512.963,66 4.817.243.772,89 10 a) Belanja Tidak Terduga 3.905.973.303,56 4.387.512.963,66 4.817.243.772,89 10 4 BELANJA TRANSFER 325.474.052.921,43 365.599.433.366,50 401.407.724.226,60 10 a) Belanja Bantuan Keuangan 325.474.052.921,43 365.599.433.366,50 401.407.724.226,60 10 Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD RSUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan III-32RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.3.3 Pembiayaan Daerah Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk komponen pembiayaan diperkirakan akan naik sebesar 99,06% sedangkan komponen pengeluran pembiayaan tidak mengalami kenaikan sebab didalamnya hanya terdapat beban terhadap pembayaran pokok utang ke No. SMI. III-33RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 No. Uraian Tahun (Rp) 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 4 5 6 7 8 PEMBIAYAAN DAERAH -114.214.603.670,30 -19.950.998.475,69 -24.158.613.211,00 -24.506.914.102,96 -24.855.214.994,92 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.030.000.000,00 18.729.392.524,31 12.521.777.789,00 12.173.476.897,04 11.825.176.005,08 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 8.000.000.000,00 18.689.392.524,31 12.471.777.789,00 12.123.476.897,04 11.775.176.005,08 Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah* 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 122.244.603.670,30 38.680.391.000,00 36.680.391.000,00 36.680.391.000,00 36.680.391.000,00 Penyertaan Modal Investasi Penyertaan Modal Investasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang 121.244.603.670,30 37.680.391.000,00 35.680.391.000,00 35.680.391.000,00 35.680.391.000,00 Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD III-34RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan Kapasitas riil,kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan prioritas-prioritas belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah terurai dalam perhitungan kerangka pendanaan dibawah ini. III-35RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.11 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2020 No. Uraian Tahun (Rp) 2019 2020 1 2 4 5 I. Pendapatan Daerah 1.383.871.479.428,06 1.395.930.946.446,00 II. Pencairan Dana Cadangan - - III. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 8.000.000.000,00 18.729.392.524,31 Dikurangi : I. Belanja Tidak Langsung 780.866.569.043,58 839.431.561.721,84 II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 122.244.603.670,30 38.680.391.000,00 Kapasitas Riil Keuangan Daerah 488.760.306.714,18 536.548.386.248,47 Sumber : Diolah dari BPKAD, BP2RD, BLUD III-36RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021-2023 No. Uraian Tahun (Rp) 2021 2022 2023 1 2 4 5 5 I. Pendapatan Daerah 1.378.866.975.539,00 1.546.227.632.539,26 1.695.619.430.550,05 II. Pencairan Dana Cadangan - - - III. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 12.471.777.789,00 12.123.476.897,04 11.775.176.005,08 Dikurangi : I. Belanja Gaji 523.916.992.731,28 563.210.767.186,13 605.451.574.725,08 II. Belanja Tidak Terduga 3.905.973.303,56 4.387.512.963,66 4.817.243.772,89 III. Belanja Bantuan Keuangan 325.474.052.921,43 365.599.433.366,50 401.407.724.226,60 IV. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 36.680.391.000,00 36.680.391.000,00 36.680.391.000,00 Kapasitas Riil Keuangan Daerah 501.361.343.371,73 588.473.004.920,01 659.037.672.830,56 III-37RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Berdasarkan proyeksi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan maka dapat direncanakan penggunaan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai prioritas belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan rata- rata sebesar 16,31% setiap tahunnya. Pada tahun 2019 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mendanai pembangunan diperkirakan dapat mencapai Rp. 488.760.306.714,18, tahun 2020 diperkirakan naik menjadi Rp. 536.548.386.248,47 selanjutnya tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp. 501.361.343.371,73 kemudian tahun 2022 diperkirakan naik menjadi Rp. 588.473.004.920,01 dan pada tahun 2023 diperkirakan naik menjadi Rp. 659.037.672.830,56. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah diharapkan dapat lebih dari yang diproyeksikan mengingat peluang penerimaan dari seluruh sektor pendapatan daerah dapat terjadi dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe dapat melalukan inovasi dan kreatifitas dalam hal upaya menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah diproyeksikan terhadap prioritas belanja daerah yang dibagi dalam beberapa kriteria prioritas belanja. Jenis prioritas belanja dikelompokan sebagai berikut :
1.Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah diproporsikan minimal 42 persen.
2.Prioritas II direncakanan diproporsikan minimal sebesar 40 persen. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, jika dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I.
3.Prioritas III direncanakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat rutinitas administrasi OPD, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan. Prioritas III diproporsikan minimal sebesar 18%. Berdasarkan Proyeksi tersebut dan kondisi saat ini, dengan adanya Pandemi Covid-19 mengharuskan setiap penggunaan anggaran lebih terarah dan bijak dalam pencegahan dan penanganan pandemi tersebut. Selain pengutamaan alokasi anggaran pada pelayanan dasar, Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Daerah termaksud pengamanan sosial terhadap masyarakat Kabupaten Konawe. Olehnya itu rencana anggaran yang difokuskan pada hal tersebut dengan tetapi memperhatikan Rencana Penggunaan III-38RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023. III-35 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 3.12 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019-2023 No. Uraian Tahun (Rp) 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 4 5 6 7 8 Kapasitas Riil Keuangan Daerah 488.760.306.714,18 536.548.386.248,47 501.361.343.371,73 588.473.004.920,01 659.037.672.830,56 I. Prioritas I 205.279.328.819,96 225.350.322.224,36 210.571.764.216,12 247.158.662.066,40 276.795.822.588,83 II. Prioritas II 195.504.122.685,67 214.619.354.499,39 200.544.537.348,69 235.389.201.968,01 263.615.069.132,23 III. Prioritas III 87.976.855.208,55 96.578.709.524,72 90.245.041.806,91 105.925.140.885,60 118.626.781.109,50 Sumber : Bappeda Kabupaten Konawe IV-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 BAB IV. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Penelaahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis perlu dilakukan secara terpadu guna mendapatkan gambaran dan kesimpulan yang komprehensif terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang terjadi. Perumusan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah mempertimbangkan dampak jangka panjang yang akan terjadi apabila permasalahan dan isu strategis tersebut tidak segera ditangani. Olehnya itu, perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis ini menjadi tahapan mendasar pada proses perumusan langkah- langkah strategik yang akan dilakukan kedepan. 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah terpilih dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Konawe. Permasalahan pembangunan diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang selanjutnya akan menjadi input utama dalam perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diketahui dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tergambar pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing- masing urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Konawe yang berhubungan dengan penerjemahan visi dan misi adalahditampilkan pada tabulasi dibawah ini. IV-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Pembagian Urusan No. Urusan Permasalahan I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.Pendidikan a. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PAUD secara menyeluruh seperti gedung, alat-alat peraga, buku-buku pembalajaran dan tenaga pengajar.

b.Belum meratanya distribusi pembangunan sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang pendidikan.
c.Masih tingginya angka putus sekolah (siswa tidak bersekolah) dijenjang pendidikan menengah.
d.Masih perlunya peningkatan kompetensi guru disemua jenjang pendidikan.
e.Belum tersedianya tunjangan yang memadai bagi guru-guru yang bertugas diwilayah terpencil.
1. 2.Kesehatan a. Masih kurangnya tenaga medis di daerah-daerah terpencil utamanya perawat.
b.Akses pelayanan kesehatan yang bermutu belum sepenuhnya menjangkau keluarga miskin dan daerah terpencil.
c.Meningkatnya penemuan kasus TBC BTA.
d.Masih kurangya ketersediaan fasilitas rumah bagi para medis yang bertugas di daerah-daerah terluar.
e.Mulai munculnya penyakit HIV/AIDS.
f.Sistem dan alur pelayanan medis di RSUD belum terkoneksi IT.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Jalan dan jembatan pada daerah-daerah strategis yang masih perlu pembenahan.
c.Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur yang memadai di wilayah pedesaan. d Belum optimalnya pembangunan drainase, sehingga pada musim penghujan masih sering ditemukan genangan air dipemukiman penduduk.
e.Ketidakmampuan OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid. IV-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Masih cukup tingginya persentase rumah tidak layak huni.
b.Kondisi sanitasi yang belum optimal pada pemukiman penduduk.
c.Ketidakmampuan OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid.
d.Masih rendahnya rasio rumah ber – IMB
e.Masih terdapat permukiman kumuh diwilayah pesisir.
f.Kondisi sanitasi yang belum optimal pada pemukiman penduduk.
g.Masih perlunya peningkatan akses air minum yang layak bagi rumah tangga
h.Masih terdapat permukiman kumuh diwilayah Perkotaan.
i.Masih rendahnya rumah yang ber-IMB
j.Masih cukup tingginya persentase rumah tidak layak huni.
1. 5.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
a.Belum optimalnya peran personil Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan melakukan pengamanan terhadap lingkungan perkantoran Pemda.
b.Belum tersedianya armada pemadam kebakaran yang memadai sehingga terdapat beberapa kasus- kasus kebakaran yang masih dalam jangkauan pelayanan tidak dapat ditanggulangi.
1. 6.Sosial a. Masih cukup tingginya PMKS dan belum optimlanya penanganan terhadap PMKS
b.Masih sangat lemahnya ketersediaan data mengenai PMKS.
c.Ketidakmampuan organisasi merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan Tupoksinya.
d.Belum optimalnya penyaluran bantuan sosial terhadap PMKS IV-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan I. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. 1.Tenaga Kerja a. Belum intensifnya pembinaan terhadap para pencari kerja. Akibatnya rendahnya pencari kerja yang ditempatkan melalui peran dan pembinaan pemerintah.
b.Fasilitas bagi pembinaan ketenagakerjaan yang masih sangat minim.
c.Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja.
d.Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan. Utamanya dalam memfasilitasi hak-hak tenaga kerja.
e.Kegiatan pembinaan ketenagakerjaan belum sepenuhnya optimal dilakukan dan tidak berorientasi pada kebutuhan pasar.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Maraknya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang belum terdeteksi.
b.Pemahaman masayarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak belum merata.
c.Belum optimalnya perumusan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan/kelompok usaha perempuan.
d.Belum terintegrasinya sistem pembangunan yang berbasis hak anak
e.Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian persentase perempuan di lembaga pemerintah, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) Perempuan
1. 3.Pangan a. Masih terdapat daerah rawan pangan, utamanya pada wilayah-wilayah pesisir.
b.Pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan yang belum berjalan maksimal.
c.Inflasi harga kebutuhan pangan yang mulai tidak terkendali. IV-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan
d.Belum ada regulasi ketahanan pangan untuk mengamankan pola pangan dan gizi masyarakat Kabupaten Konawe.
1. 4.Lingkungan Hidup a. Sampah disetiap TPS yang selalu bertumpuk hingga keluar dari areal pembuangan.
b.Sarana TPS yang masih kurang dan tidak memadai.
c.Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
d.Belum optimalnya penataan kawasan taman kota dan penataan estetika Kota Unaaha.
1. 5.Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Tidak berjalannya pelayanan perekaman e-KTP di Pemerintah Kecamatan.
b.Sarana pendukung pelayanan yang masih belum memenuhi standar pelayanan yang baik.
c.Penegakan tertib administrasi yang belum maksimal.
1. 6.Urusan pemberdayaan masyarakat desa
a.Masih rendahnya kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa.
b.Belum termanfaatkannya potensi lokal desa.
c.Kelembagaan Bumdes yang belum maksimal.
1. 7.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Pemahaman masyarakat akan kelurga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih rendah.
b.Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB.
1. 8.Urusan Perhubungan a. Kurangya kesadaran sopir mobil angkutan mematuhi jalur trayek yang telah ditetapkan.
b.Tidak berfungsinya terminal yang dibangun.
c.Kurangnya sarana aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
d.Masih rendahnya pengawasan dan pelaksanaan terhadap uji KIR kendaraan.
e.Kurangya ketersediaan data mengenai penyelenggaraan urusan perhubungan
1. 9.Komunikasi dan Informasi a. Belum tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi. IV-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan
b.Kapasitas SDM aparatur teknis yang belum memadai.
1. 10.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Akses dan jaringan permodalan bagi koperasi dan UKM masih rendah.
b.Belum adanya upaya aparat dalam menjembatani potensi Koperasi dan UKM dengan lembaga permodalan.
c.Perumusan program dan kegiatan pembangunan dibidang Koperasi dan UKM belum memenuhi aspek substantif.
1. 11.Urusan Penanaman Modal a. Kapasitas kelembagaan yang mewadahi dan memfasilitasi pelayanan penanaman modal daerah belum optimal.
b.Belum tersedianya akses, sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan.
c.Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe.
1. 12.Kepemudaan dan Olahraga
a.Masih terbatasnya fasilitas olahraga untuk cabang olahraga unggulan.
b.Pembinaan olahraga belum optimal, terkesan tidak adanya pembinaan olahraga yang fokus dan berkelanjutan.
c.Belum terarahnya pembinaan kepemudaan, cenderung bersifat insidensial.
1. 13.Kebudayaan a. Memudarnya pemahaman nilai-nilai budaya generasi muda Kabupaten Konawe.
b.Masih kurangnya kelompok sanggar seni dan budaya.
c.Belum termanfaatkannya Museum Budaya Tolaki di kawasan Koburuuha.
d.Tidak adanya inovasi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan pelestarian kebudayaan, ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya yang cenderung berulang.
1. 14.Perpustakaan a. Masih belum maksimalnya pemanfaatan taman baca bagi masyarakat.
b.Mulai menurunnya minat baca dikalangan masyarakat.
1. 15.Kearsipan a. Belum optimalnya pendokumentasian arsip secara IV-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan digital.
b.Lemahnya koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dalam hal pengamanan arsip dan dokumentasi daerah. II. URUSAN PILIHAN
1. 1.Kelautan dan Perikanan a. Belum optimalnya pengelolaan perikanan darat.
b.Rendahnya fasilitas umum bagi masyarakat pesisir.
c.Masih rendahnya taraf ekonomi para nelayan.
d.Akses pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia optimal.
e.Belum optimalnya pengelolaan sarana pendukung seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan lain-lain.
1. 2.Pariwisata a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata yang ada.
b.Belum optimalnya pengelolaan pariwisata didaerah.
c.Masih rendahnya inovasi dan kreatiftas perencanaan dibidang pariwisata.
d.Rendahnya kesadaran masyarakat disekitar kawasan pariwisata sehingga cenderung kondisi pariwisata tidak terkelola dengan baik.
e.Masih kurangya pemberdayaan masyarakt disekitar wisata.
1. 3.Pertanian a. Penguasaan dan akses teknologi pertanian yang masih cukup lemah.
b.Infrastruktur pertanian terbatas, sementara potensi pertanian cukup luas.
c.Kelembagaan petani belum berfungsi secara maksimal.
d.Belum adanya upaya dalam strategi memberi nilai tambah pada komoditi hasil pertanian dalam arti luas.
e.Belum termanfaatkannya potensi peternakan.
f.Belum maksimalnya produksi padi.
1. 4.Perdagangan a. Belum adanya upaya dalam menjembatani kerjasama perdagangan komoditi lokalbaik antar IV-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan pemerintah maupun degan pihak swasta.
b.Masih rendahnya kapasitas aparatur.
c.Belum maksimalnya pengawasan terhadap perdagangan lokal dalam rangka pengendalian inflasi.
1. 5.Perindustrian a. Masih kurangnya koordinasi antar sektor terutama koordinasi dengan pihak BANK sehingga perkembangan sektor indsutri belum optimal.
b.Kurangnya tenaga profesional para pelaku industri kecil dan menengah.
c.Kurangnya inovasi dan kreatifitas perencanaan untuk memacu berkembangnya sektor industri.
1. 6.Transmigrasi a. Potensi tranmigrasi yang masih perlu dikembangkan.
b.Fasilitas pendukung ekonomi masyarakat transmigrasi yang perlu ditingkatkan. III. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. 1.Perencanaan Pembangunan
a.Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
b.Kurangnya kemampuan aparatur perencana. dimana jumlah staf yang profesional tidak berimbang dengan volume pekerjaan yang ada.
c.Belum tersedianya aparat perencana yang telah mengikuti diklat fungsional perencana.
d.Kurangnya kesadaran OPD dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
1. 2.Kepegawaian a. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat masih cukup rendah
b.Sistem pengembangan karier staf belum sepenuhnya mengacu pada kapasitas dan prestasi kerja (the right man, on the right place).
1. 3.Keuangan a. Belum terpadunya koordinasi dengan perencanaan pembangunan daerah
b.Belum terlaksananya perencanaan anggaran yang baik sehingga mengakibatkan potensi terjadinya IV-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan defisit anggaran.
c.Sumber-sumber pendapatan daerah belum tereksplorasi secara optimal.
1. 4.Pengawasan a. Aparat pengawas internal yang masih kurang.
b.Persentase tindak lanjut temuan yang masih belum optimal dilaksanakan.
c.Masih rendahnya kapabilitas APIP
1. 5.Administrasi Pemerintahan a. Belum terdokumentasinya penyampaian pokok- pokok pikiran DPRD dengan baik.
b.Belum adanya pendelgasian kewenangan yang jelas pada pemerintah kecamatan.
c.Penerapan pelayanan prima maupun SPM belum dilakukan secara optimal.
d.Terdapatnya perangkat daerah yang tidak mampu menjabarkan orientasi tugasnya kedalam program pembangunan.
1. 6.Urusan Lainnya a. Belum optimalnya pengawasan orang asing/tenaga kerja asing maupun lembaga asing
b.Menurunnya kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara dimasyarkat
c.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik
d.Masih rendahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat
e.Belum optimlalnya pembinaan LSM, Ormas dan OKP guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
f.Masih rendahnya kapasitas dan kualitas aparatur BPBD yang relatif belum mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD
g.Potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik
h.Tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah. IV-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Permasalahan
i.Lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba
j.Belum terjalinnya kerjasama kemitraan yang sinergi dan harmonis dengan aparat penegak hukum lainnya
k.Rendahnya SDM organisasi yag sesuai kualifikasi dan kebutuhan organisasi. 4.2 Isu Strategis Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam periode pembangunan tahun 2018-2023, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari situasi global yang berdampak terhadap pembangunan daerah, isu nasional, isu regional Sulawesi Tenggara, dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Konawe selama lima tahun kedepan, antara lain: 4.2.1 Sustainable Development Goals (SDGs) Sustainable Development Goals atau yang leboh familiar dikenal dengan SDGs merupakan konsensus bersama yang telah disepakati dunia pada tanggal 25 september 2015, dimana negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Perumusan SDGs ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pembangunan pemerintah daerah diseluruh dunia terkait dampak dan isu urbanisasi berkelanjutan. Forum tersebut berkomitmen untuk berkontribusi secara proaktif terhadap kemitraan global antara lembaga internasional, pemerintah nasional, masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah. Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yakni :
1. 1.Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. IV-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
2. 2.Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. 3.Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. 4.Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
5. 5.Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. 6.Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. 7.Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. 8.Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. 10.Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. 11.Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan bekelanjutan.
12. 12.Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. 13.Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. 14.Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. 15.Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. IV-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
16. 16.Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
17. 17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. 4.2.2 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif.Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia. Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global.Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara.Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini. Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. ASEAN Economic Community atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:
18. 1.MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara. IV-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
19. 2.MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
20. 3.Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.
21. 4.MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal. Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini. Beberapa Sektor yang Menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia.Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi.Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial. Tentu saja hal tersebut sejalan dengan ASEAN Economic Community Blueprint yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN.MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN. Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan.Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor- impor sehingga bisa meningkatkan gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB).Karena itu, Indonesia sanggup IV-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan. Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM. Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti.Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.  Tantangan Bidang Perdagangan Barang dan Jasa Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan competition risk. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia.Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan.  Tantangan Bidang Investasi IV-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Pada sektor ini, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya exploitation risk.Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing.Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat.Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan- perusahaan asing.  Tantangan Bidang Ketenagakerjaan Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa.Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.Seperti halnya yang dilansir Republika, pada 2013, Indonesia masih berada di peringkat ke-4 dalam hal pendidikan dan produktivitas yang dimiliki.Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki posisi yang aman dalam hal ini.Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini.Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.  Tantangan Bidang UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN.UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan.Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar.Hal itu disebabkan beberapa faktor.Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi.Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas.Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri. 4.2.3 Isu Strategis Nasional IV-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Isu strategis nasional yang diangkat yang berkaitan dengan kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap kondisi daerah. Kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe yakni berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan regulasi tersebut ditetapkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM yang dilaksanakan oleh Kabupaten yakni terdiri dari.  SPM Pendidikan : - Pendidikan anak usia dini; - Pendidikan dasar; - Pendidikan kesetaraan;  SPM Kesehatan : - Pelayanan kesehatan ibu hamil; - Pelayanan kesehatan ibu bersalin; - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; - Pelayanan kesehatan balita; - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; - Pelayanan kesehatan pada usia produktif; - Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; - Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; - Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; - Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan - Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.  SPM Pekerjaan Umum : - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan IV-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.  SPM Perumahan Rakyat : - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.  SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat : - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; - Pelayanan informasi rawan bencana; - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.  SPM Sosial : - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; - Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan tahapan :
22. 1.Pengumpulan data; Pengumpulan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
23. 2.Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan IV-18 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
24. 3.Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
25. 4.Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. 4.2.4 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirumuskan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 sebagai berikut : Tabel 4.2 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 No. Sub Bidang / Isu Strategis 1 Kemiskinan - Tingkat Pendapatan masyarakat masih sangat rendah - Minimnya akses usaha kecil dan menengah - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat miskin usia produktif - Belum adanya UPTD terkait penanganan lansia dan disabilitas - Belum adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas dan kapasitas PSKS - Peran dunia usaha dalam bentuk CSR belum maksimal dalam penanganan kesejahteraan social 2 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja - Meningkatkan kualitas relevansi pendidikan dan skill tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja - Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada tenaga kerja maupun perusahaan - Penggunaan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan IMTA (Izin Memperkejakan Tenaga Asing) - Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja IV-19 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Sub Bidang / Isu Strategis - Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum optimal - Kurangnya program jaminan sosial dan kesehatan tenaga kerja di usaha UKM dan perusahaan menengah - Belum optimalnya teknis pemeriksaan, penyidikan dan penindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan diperusahaan 3 Pariwisata - Masih kurangnya terupdatenya data-data potensi destinasi wisata - Belum adanya dokumen perancangan dan pengembangan kawasan Pariwisata Prioritas - Minimnya Fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi - Konektivitas antar destinasi wisata yang belum terhubung dengan baik - Destinasi wisata belum didukung oleh tata kelola destinasi yang baik - Belum optimalnya pembentukan desa wisata & kelompok sadar wisata - Belum tersusunnya profil investasi pariwisata, regulasi kemudahan investasi & insentif investasi daerah - Koordinasi, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mendukung kepariwisataan 4 Peningkatan Investasi - Beban perpajakan yang memberatkan investor/pelaku usaha - Regulasi terkait penanaman modal saling tumpang tindih - Jalur birokrasi yang panjang - Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi 5 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi - Optimalisasi manajemen Koperasi & UMKM - Peningkatan SDM Koperasi & UMKM - Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM - Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi & UMKM - Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM - Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi & UMKM IV-20 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Sub Bidang / Isu Strategis - Peningkatan akses perizinan bagi UMKM - Koperasi masih terkendala untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat 6 Pertanian - Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian - Sarana dan prasarana tanaman pangan masih belum memadai - Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani - Populasi ternak masih rendah sehingga impor daging masih tinggi - Penyediaan sumber-sumber perbibitan ternak dan penanganan penyakit menular pada ternak Peningkatan sumberdaya manusia bidang pertanian dan peternakan B. BIDANG SOSIAL BUDAYA No Sub Bidang / Isu Strategis 1 Pendidikan dan Kebudayaan - Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah - Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa - Penguatan pendidikan agama, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter untuk mendukung Revolusi Mental; - Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan; - Penguatan tata kelola Pendidikan - Masih terdapat jenis kearifan budaya dan tradisi lokal yang belum terdaftar ditingkat nasional - Rendahnya peran masyarakat dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal 2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat - Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia; - Percepatan perbaikan status gizi masyarakat; IV-21 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Sub Bidang / Isu Strategis - Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; - Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; - Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan; - Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan; - Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; - Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan; - Pengembangan dan peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan; - Pengembangan jaminan kesehatan nasional - Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat 3 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan - Partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal - Kurangnya pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan - Belum tersedianya data terpilah disemua bidang pembangunan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan - Belum efektifnya kelembagaan PUG/PPRG dan pemberdayaan perempuan - Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan - Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak. 4 Kependudukan dan Keluarga Berencana - Pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga - Penguatan data dan informasi kependudukan dan KB IV-22 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Sub Bidang / Isu Strategis - Peningkatan prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) 5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Peningkatan fungsi kelembagaan desa - Peningkatan SDM Aparat Desa - Peningkatan kesejahteraan Aparat Desa - Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai - Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa - Peran serta masyarakat dalam pembangunan berkurang C. INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH No Sub Bidang / Isu Strategis 1 Infrastruktur - Terbatasnya jaringan infrastruktur pada dan menuju kawasan strategis - Belum teredianya Regulasi standar kualitas pembangunan jalan - Rendahnya Kualitas Jalan - Belum optimalnya pengelolaan Sumber daya air permukaan dan pengelolaan irigasi - Jaringan irigasi banyak yang rusak - Belum optimalnya pengelolaan daerah Irigasi - Peningktan SDM tenaga Kontruksi yang berdaya saing - Peningkatan Upah tenaga kontruksi yang bersertifikasi - Sinkronisasi nilai budaya dan kearifan lokal dalam perencanaan 2 Perumahan dan Permukiman - Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan Rumah masyarakan MPR - Perlunya Pengembangangan sumber-sumber pendanaan - Perlu koordinasi dengan instansi terkait - Pentaan dan rehabilitasi kawasan kumuh serta revitalisasi kawasan situs - Pendataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi IV-23 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Sub Bidang / Isu Strategis - Koordinsi, regulasi dan penataan kawasan kumuh 3 Pertanahan - Belum tuntasnya sengketa pertanahan antara pemerintah daerah dengan masyarakat 4 Penataan Ruang - Belum ada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan strategis - Tumpang Tindih pemnfaatan Ruang - Koordinasi pemanfaatan ruang antar wilayah prov/kab/kota - Penataan Kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan 5 Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Sanitasi - Capaian sanitasi 69 % - Air Bersih 79 % 6 Perhubungan - Sarana prasarana transportasi yg kurng memadai - Koordinasi, pengembangan dan penataan trayek dan izin operasi - Minimnya fasilitas keselamatan - Terbatasnya kualitas sumber daya manusia - Rendahnya pengawasan dan pengendalian D. KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI No Sub Bidang / Isu Strategis 1 Ketahanan Pangan - Peningkatan produksi pangan pokok - Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat 2 Energi - Pembangunan infrastruktur/prasarana ketenagalistrikan - belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat - Peningkatan akses listrik desa E. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP No Sub Bidang / Isu Strategis 1 Kelautan dan Perikanan - Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; IV-24 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Sub Bidang / Isu Strategis - Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan 2 Pertanian dan Peternakan - Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani - Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian,perkebunan, peternakan - Pengembangan usaha sektor pertanian dan peternakan, khususnya bagi petani kurang mampu - Penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternak - Peningkatan kualitas sumber daya manuasi bidang pertanian dan peternakan 3 Sumber Daya Mineral - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan Sulawesi Tenggara bagi masyarakat dan industri - Pemenuhan kebutuhan listrik desa secara menyeluruh - Pemanfaatan dan pengembangan potensi energi baru terbarukan sesuai potensi daerah - Peningkatan kontribusi PDRB sektor pertambangan 4 Kehutanan - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan - Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan - Pengembangan hutan rakyat - Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan - Optimalisasi konservasi hutan dan lahan 5 Lingkungan Hidup - Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan - Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan - Penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan F. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH IV-25 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No Sub Bidang / Isu Strategis No Sub Bidang / Isu Strategis 1 Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) - Pembentukan lembaga perangkat daerah belum efektif ( belum tepat ukuran dan tepat fungsi) - Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur - Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik (sesuai UU No 25 /2009) masih Rendah - Peningkatan kualitas pelayanan public - Pengembangan dan penerapan e-government 2 Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah - Peningkatan kapasitas birokrasi - Rendahnya SDM Pejabat Fungsional - Rendahnya tingkat kedisiplinan PNS - Belum optimalnya pelayanan pengelolaan kepegawaian 3 Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah - Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah 4 Data dan Informasi Pemerintah Daerah - Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik - Pembangunan infrastruktur data center - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, - Sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Konawe Rancangan isu strategis Kabupaten Konawe mempertimbangkan kondisi faktual yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Analisis yang dilakukan selain melihat potensi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan pembagian urusan, yang paling mendasar yakni melihat isu-isu nasional dan regional Provinsi Sulawesi Tenggara yang sedang mengemuka. Perumusan rancangan isu-isu strtegis daerah juga mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Konawe dalam rumusan ini dibagi IV-26 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 menjadi 2 kategori yakni isu kondisi makro daerah dan isu-isu sektoral berdasarkan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan. a) Isu Kondisi Makro Daerah :
26. 1.Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan tentunya berpotensi mempengaruhi kondisi perekonomian daerah.
27. 2.Penurunan angka kemiskinan. Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Konawe dapat dikatakan masih cukup tinggi dimana masih berada diatas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan rata- rata nasional. Angka kemiskinan pada tahun 2020 masih tercatat sebesar 12,20% masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata- rata angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara yakni 11,00%.
28. 3.Peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja yang belum sesuai dengan spesifikasi lapangan kerja yang ada (tidak sesuai dengan kebutuhan pasar).
29. 4.Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tetap positif merupakan tantangan kedepan yang harus diperhatikan agar produktifitas daerah tetap terjaga.
30. 5.Optimalisasi kontribusi pertumbuhan pada sektor usaha andalan (pertanian dalam arti luas).
31. 6.Peningkatan aksebilitas wilayah. Selama ini masih cukup rendahnya aksebilutas pada wilayah-wilayah terpencil sehingga hal ini memicu kesenjangan social dan ekonomi antar masyarakat.
32. 7.Kapasitas sumber daya manusia aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih cukup rendah sehingga peran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi belum berjalan maksimal. b) Isu-isu sektoral berdasarkan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan tersaji pada tabel 4.3 dibawah ini : Tabel 4.3 Isu-isu Strategis Berdasarkan Pembagian Urusan No. Urusan Isu Strategis IV. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
33. 1.Pendidikan a. Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD secara menyeluruh seperti gedung, alat-alat peraga, buku-buku pembalajaran dan tenaga pengajar. IV-27 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
b.Pemerataan distribusi pembangunan sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang pendidikan.
c.Pemerataan kompetensi guru disemua jenjang pendidikan.
g.Penyediaan tunjangan yang memadai bagi guru- guru yang bertugas diwilayah terpencil.
1. 2.Kesehatan a. Pemerataan tenaga medis di daerah-daerah terpencil utamanya perawat.
b.Pemerataan layanan kesehatan yang bermutu bagi keluarga miskin.
c.Menurunkan kasus TBC BTA.
d.Menyediakan fasilitas rumah bagi para medis yang bertugas di daerah-daerah terluar.
e.Menekan persebaran penyakit HIV/AIDS.
f.Menyediakan pelayanan medis di RSUD yang berbasis IT.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Pembenahan jaringan jalan dan jembatan pada daerah-daerah strategis.
c.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai di wilayah pedesaan. d Mengoptimalkan pembangunan drainase.
e.Mendorong OPD menyediakan data-data pembangunan yang valid.
f.Pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tepat sasaran.
1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a.Menurunkan persentase rumah tidak layak huni.
b.Meningkatkan kualitas sanitasi.
c.Pengentasan permukiman kumuh diwilayah pesisir.
1. 5.Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
a.Optimalisasi peran personil Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan melakukan pengamanan terhadap lingkungan perkantoran Pemda.
b.Menyediakan armada pemadam kebakaran yang memadai.
1. 6.Sosial a. Menurunkan kasus PMKS. IV-28 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
b.Menibgkiatkan sistem ketersediaan data mengenai PMKS.
c.Meningkatkan penyaluran bantuan terhadap PMKS
b.Mendorong organisasi dapat merumuskan program dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan Tupoksinya. IV. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. 1.Tenaga Kerja a. Peningkatan pembinaan terhadap para pencari kerja.
b.Meningkatkan pembinaan ketenagakerjaan.
c.Meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
d.Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Utamanya dalam memfasilitasi hak-hak tenaga kerja.
e.Mendorong pembinaan ketenagakerjaan yang berorientasi pada kebutuhan pasar.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Meningkatkan pengawasan, perlindungan dan pembinaan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
b.Meninbgkatkan Pemahaman masayarakat tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak.
c.Mengoptimalkan perumusan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan/kelompok usaha perempuan.
d.Pengintegrasian sistem pembangunan yang berbasis hak anak
1. 3.Pangan a. Meningkatkan ketahanan pangan utamanya pada wilayah-wilayah pesisir.
b.Pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pangan.
c.Optimlisasi peran TPID.
1. 4.Lingkungan Hidup a. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahanyang memadai. IV-29 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
c.Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
d.Optimalisasi penataan kawasan taman kota dan penataan estetika Kota Unaaha.
1. 5.Kependudukan dan Catatan Sipil
a.Mengoptimalkan pelayanan perekaman e-KTP di Pemerintah Kecamatan.
b.Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
c.Penegakan tertib administrasi.
1. 6.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Meningkatkan kapasitas dan daya saing ekonomi masyarakat desa.
b.Memanfaatkan termanfaatkannya potensi lokal desa.
c.Memaksimalkan Kelembagaan Bumdes.
1. 7.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Meningkatkan Pemahaman masyarakat Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b.Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB.
1. 8.Urusan Perhubungan a. Meningkatkan kesadaran sopir mobil angkutan mematuhi jalur trayek yang telah ditetapkan.
b.Mendorong fungsi terminal yang dibangun.
c.Meningkatkan sarana aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
d.Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan terhadap uji KIR kendaraan.
1. 9.Komunikasi dan Informasi
a.Penyediaan aplikasi e-government yang terintegrasi.
b.Peningkatakan SDM aparatur teknis.
1. 10.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Fasilitasi Akses dan jaringan permodalan bagi koperasi dan UKM masih rendah.
b.Mendorong fasilitasi potensi Koperasi dan UKM dengan lembaga permodalan.
1. 11.Urusan Penanaman Modal
a.Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai.. IV-30 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
b.Masih terbatasnya akses publik mengenai informasi investasi di Kabupaten Konawe.
1. 12.Kepemudaan dan Olahraga
a.Meningkatkan fasilitas olahraga untuk cabang olahraga unggulan.
b.Meningkatkan pembinaan olahraga.
c.Meningkatkan pembinaan kepemudaan.
1. 13.Kebudayaan a. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya generasi muda Kabupaten Konawe.
b.Mendorong inovasi untuk kegiatan-kegiatan pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
1. 14.Perpustakaan a. Memaksimalkan pemanfaatan taman baca bagi masyarakat.
b.Membangkitkan kembali minat baca dikalangan masyarakat.
1. 15.Kearsipan a. Mengoptimalkan pendokumentasian arsip secara digital.
b.Meningkatkan koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dalam hal pengamanan arsip dan dokumentasi daerah. V. URUSAN PILIHAN
1. 1.Kelautan dan Perikanan a. Mengoptimalkan pengelolaan perikanan darat.
b.Meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat pesisir.
c.Meningkatkan taraf ekonomi para nelayan.
d.Mengoptimalkan ketersediaan akses pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia optimal.
e.Mengoptimalkan pengelolaan sarana pendukung seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan lain-lain.
1. 2.Pariwisata a. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang ada.
b.Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata didaerah.
c.Meningkatkan inovasi dan kreatifitas perencanaan dibidang pariwisata.
d.Meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar kawasan pariwisata sehingga menjadikan kondisi pariwisata terkelola dengan baik. IV-31 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
e.Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar wisata.
1. 3.Pertanian a. Meningkatkan penguasaan dan akses teknologi pertanian.
b.Meningkatkan Infrastruktur pertanian, untuk pengelolaan segala potensi pertanian yang ada.
c.Memperkuat fungsi kelembagaan petani menjadi lebih maksimal.
d.Mengembangkan upaya dalam strategi memberi nilai tambah pada komoditi hasil pertanian dalam arti luas.
e.Memanfaatkan segala potensi peternakan yang ada.
f.Meningkatkan produksi padi.
1. 4.Perdagangan a. Mengembangkan upaya dalam menjembatani kerjasama perdagangan komoditi lokal baik antar pemerintah maupun dengan pihak swasta.
b.Meningkatkan kapasitas aparatur.
c.Memaksimalkan pengawasan terhadap perdagangan lokal dalam rangka pengendalian inflasi.
1. 5.Perindustrian a. Meningkatkan koordinasi antar sektor terutama koordinasi dengan pihak BANK sehingga perkembangan sektor indsutri menjadi optimal.
b.Meningkatkan tenaga profesional para pelaku industri kecil dan menengah.
c.Mengembangkan inovasi dan kreatifitas perencanaan untuk memacu berkembangnya sektor industri.
1. 6.Transmigrasi a. Mengembangkan segala potensi transmigrasi.
b.Meningkatkan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat transmigrasi. VI. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. 1.Perencanaan Pembangunan
a.Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan IV-32 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis pembangunan yang telah ditetapkan.
b.Meningkatkan kemampuan aparatur perencana. Dimana jumlah staf yang profesional perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan volume pekerjaan yang ada.
c.Meningkatkan ketersediaan aparat perencana yang telah mengikuti diklat fungsional perencana.
d.Meningkatkan kesadaran OPD dalam koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
e.Mengoptimalkan sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja OPD.
1. 2.Kepegawaian a. Meningkatkan persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat
b.Mengembangkan sistem pengembangan karier staf sehingga mengacu pada kapasitas dan prestasi kerja (the right man, on the right place).
1. 3.Keuangan a. Meningkatkan keterpaduan koordinasi dengan perencanaan pembangunan daerah
b.Terlaksananya perencanaan anggaran yang baik sehingga menghindari potensi terjadinya defisit anggaran.
c.Mengeksplorasi secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah.
1. 4.Pengawasan a. Meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal
b.Menjadikan persentase tindak lanjut temuan yang menjadi lebih optimal dilaksanakan.
1. 5.Administrasi Pemerintahan
a.Terdokumentasinya dengan baikpenyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.
b.Adanya pendelegasian kewenangan yang jelas pada pemerintah kecamatan.
c.Mengoptimalkan penerapan pelayanan prima maupun SPM.
d.Meningkatkan peran perangkat daerah yang mampu menjabarkan orientasi tugasnya kedalam program pembangunan. IV-33 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan Isu Strategis
1. 6.Urusan Lainnya a. Mengoptimalkan pengawasan orang asing/tenaga kerja asing maupun lembaga asing
b.Meningkatkan kesadaran terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme dan bela negara dimasyarkat
c.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik
d.Mendorong peninkgatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan terhadap masyarakat
e.Mengoptimalkan pembinaan LSM, Ormas dan OKP guna meningkatkan peran sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
f.Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur BPBD
g.Mengidentifikasi potensi ancaman baru bencana alam
h.Peningkatan edukasi bagi masyarakat tentang upaca mitigasi bencana
i.Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat
j.Membangun kerjasama dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya
k.Mendorong peningkatan SDM organisasi BNK agar mememnuhi standar dan kualifikasi organisasi V-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Konawe dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJPD periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani. 5.1 Visi Visi Kabupaten Konawe merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan terwujud oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Konggoasa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM dalam kurun waktu lima tahun yaitu periode 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati Konawe disebut sebagai Visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan keterkaitan visi pembangunan nasional, visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan arah kebijakan periode ke IV RPJPD Konawe maka Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah : Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut. MAJU Maju bermakna sebagai suatu kondisi dimana masyarakat Konawe berada pada tataran peradaban yang tinggi yang berlandaskan keimanan, moral, etika dan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang selama ini hadir dan tumbuh berkembang bersama masyarakat. “KONAWE YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023” V-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Kemajuan pada masa mendatang dimaknai juga sebagai kondisi kesejahteraan yang tercipta dimana tersebut kesejahteraan yang hadir bersifat komprehensif dan berada pada seluruh tataran masyarakat Konawe. Mandiri Dari segi bahasa mandiri berarti dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mandiri pada konsep ini adalah keadaan dimana masyarakat Kabupaten Konawe secara ekonomi mampu menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Dalam pembangunan penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang mandiri yang dapat tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen yang dimilikinya. Kemandirian juga akan membentuk masyarakat Konawe yang berkarakter dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. 5.2 Misi Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 disusunlah misi pembangunan Kabupaten dengan rumusan sebagai berikut : Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai 1) MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE. 2) MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE. 3) MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB. 4) MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL. V-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 perwujudan visi Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Misi-misi ini selanjutnya akan dioperasionalkan melaui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sassaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut. Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut : Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. Misi ini menegaskan bahwa cita-cita kedepan diharapkan masyarakat Konawe tidak saja kuat dari sisi daya saing ekonomi namun seiring dengan itu dapat tercipta masyarakat yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sehat sehingga daya saing masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berdampak menyeluruh bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan bahwa basis pengembangan ekonomi masyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber lokal daya yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini potensi unggulan Kabupaten Konawe terletak pada sektor usaha pertanian dalam arti luas dan pada posisi geostrategis wilayah pada skala regional Sulawesi Tenggara. Pembangunan pada aspek pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam membentuk SDM masyarakat Konawe yang sehat dan bekompetensi mumpuni dalam menghadapi tantangan dan kompetisi. Disamping itu yang paling utama, misi ini akan mengesplorasi potensi lokal yang dimiliki daerah ini yakni pengembangan peternakan dan peningkatan produktifitas padi sehingga kedepan Konawe dapat ter”branding” sebagai “sentra ternak” dan “sentra beras” nasional. Bersamaan dengan itu akan didorong pula industrialisasi kedua komoditi tersebut sehingga komoditi yang MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE MISI 1 V-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dihasilkan dapat bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk upaya tersebut diformulasikan “Program Sejuta Ton Beras” dan “Program Sejuta Ekor Sapi” sebagai program andalan daerah. Sementara untuk potensi perikanan budidaya yang cukup besar maka akan dilakukan pencetakan kolam budidaya untuk masyarakat yang memiliki potensi tersebut, untuk menegaskan upaya ini maka diformulasikan sebuah program yang dinamakan “Program Seribu Kolam”. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Konawe dalam memanfaatkan posisi geostrategis wilayahnya akan semakin mendorong pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) yang telah menjadi icon investasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula potensi-potensi lainnya yang dapat mengundang investasi daerah akan terus dikembangkan karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan instrumen investasi sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe. Diharapkan jika seluruh komponen diatas berjalan sesuai dengan yang direncanakan akan semakin membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat dan bersamaan dengan itu akan meningkatan income perkapita masyarakat sehingga masyarakat berada pada taraf hidup yang berkualitas. Misi kedua ini akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan mengingat infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam geliat pembangunan di Kabupaten Konawe. Dalam kaitannya dengan Misi I, Misi ke-II akan menjadi pendukung utama agar upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat terwujud. Harus dipastikan bahwa pembangunan infstruktur bersinergi dengan pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian dalam arti luas dan investasi. MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE MISI 2 V-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Pembangunan infrstruktur akan dilakukan secara masif dan terstruktur menitikberatkan pada peningkatan dan perbaikan akses infratsruktur pada lokasi-lokasi strategis sehingga dapat memberikan kelancaran masyarakat dalam beraktifitas. Pembangunan infrastruktur Kota Unaaha juga akan menjadi perhatian utama agar tercipta penataan kota yang asri dan nyaman. Mengikuti dinamika perkembangan masyarakat Konawe yang membutuhkan ruang-ruang publik, pemerintah akan mendorong perbaikan sarana-sarana publik yang dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai. Untuk memastikan upaya tersebut dapat terimplementasi maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan berupaya membangun koneksi dengan para investor terkait pemanfaatan aset strategis daerah seperti Pasar Wawotobi yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan perdagangan modern (Mall). Selain Pasar Wawotobi terdapat pula aset Pemerintah Kabupaten Konawe yang cukup strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi yakni Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe yang berada di Kota Kendari yang dapat memberikan feed back penerimaan daerah jika aset tersebut dimanfaatakan dengan baik. Sementara itu sektor ekonomi lainnya tetap akan didorong dalam rangka menciptakan link pembangunan yang terintegrasi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembukaan akses pasar yang layak dan peningkatan intensitas perdagangan dalam daerah serta upaya mendekatkan IKM, UKM dan UMKM dengan perbankan akan dilakukan agar terdapat ruang yang luas bagi masyarakat dalam berwirausaha. Demikian pula upaya menumbuhkembangkan industri kreatif dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Konawe sebagai jalur perlintasan utama yang melalui daratan Sulawesi Tenggara akan semakin dimaksimalkan melalui pengembangan Kawasan Inolobunggadue Central Park (ICP) dan Kawasan rest area diwilayah strategis dijalur utama perlintasan trans Sulawesi. Selain fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur pemerintah Kabupaten Konawe juga ingin memastikan bahwa pembangunan dibidang lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi salah satu pilar pembangunan kedepan. Aspek pengelolaan lingkungan hidup ini dianggap penting mengingat saat ini mulai menurunnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan eksistensi ekosistem lingkungannya. V-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Pembangunan dibidang kebudayaan akan senantiasa dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi Konawe sebagai imperium berkembangnya kebudayaan Tolaki di jazirah Sulawesi Tenggara. Nilai-nilai dan kearifan budaya lokal akan senantiasa dibumikan melalui upaya pengenalan dan pembiasaan secara dini pengenalan budaya kepada para pelajar mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMP. Misi ke-III ini bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Disadari bahwa komponen utama yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan adalah SDM beserta sarana dan prasarana pendukungya. Dalam konteks misi ini Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun kesadaran para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan deskripsi tugas yang dimilikinya (job orientid). Transformasi mentalitas birokrasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem good governance yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah sangat menyadari untuk merangsang animo para aparatur agar memiliki semangat dalam bertugas maka kedepan akan dialokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe secara selektif sesuai dengan orientasi tugas yang dimilikinya. Penguatan SDM yang akan dilakukan tersebut dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah. Disamping itu untuk mewujudkan prinsip exelent service dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sarana dan prasarana aparatur juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe terutama bagi sarana aparatur yang berkaitan langsung dengan kemudahan bagi pelayanan publik. Akan dipastikan bahwa publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB MISI 3 V-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 di Kabupaten Konawe. Sekaligus Pemerintah akan mendekatkan publik melalui peran informasi digital yang akan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang. Sebagai respon atas kondisi sosial yang terjadi mengenai cukup tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Konawe. Maka dipandang sangat perlu untuk membuat rumusan secara khusus terkait misi pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial tersebut. Pemerintah perlu memastikan komitmen seriusnya untuk memberantas segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penuntasan kemiskinan. Quick respon pemerintah terhadap persoalan sosial yang ada akan dilakukan dengan langsung menyentuh substansi dan objek masyarakat yang teridentifikasi sebagai penyandang permasalahan sosial. Jaminan sosial yang diupayakan pemerintah hingga akhir periode tahun 2023 akan mengcover setidaknya 1/10 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Konawe dengan kriteria bagi mereka yang rentan terhadap permasalahan sosial. 5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Konawe secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan. Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2018-2023 ditetapkan tujuan pembangunan sebagai berikut. Misi 1 : Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe Tujuan Misi 1 adalah :
1. 1.Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. 2.Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah. MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL MISI 4 V-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tujuan 1 (Misi 1) : Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. 2) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs. Tujuan 2 (Misi 1) : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak. 2) Meningkatnya realisasi investasi daerah. Misi 2: Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe Tujuan Misi 2 adalah :
3. 1.Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
4. 2.Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
5. 3.Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe. Tujuan 1 (Misi 2) : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. 2) Tersedianya infsrtruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat. V-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tujuan 2 (Misi 2) : Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Terjaganya kualitas lingkungan hidup. Tujuan 3 (Misi 2) : Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat. Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Public Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib Tujuan Misi 3 adalah :
6. 1.Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe. Tujuan 1 (Misi 3) : Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. 2) Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT). Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Jaminan Sosial Tujuan Misi 3 adalah :
7. 1.Meningkatnya kesejahteraan sosial. Tujuan 1 (Misi 4) : Meningkatnya kesejahteraan sosial Sasaran dari tujuan ini adalah : 1) Menurunnya jumlah penduduk miskin. V-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 5.4 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Mempertimbangkan hal tersebut maka dirumuskan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi landasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan turunan tujuan dan sasaran indikator pembangunan berdasarkan urusannya masing-masing. Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan maka dapat dijabarkan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 berikut target pencapaiannya selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan keterkaitan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 5.1 dibawah ini. V-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 I MENJADI KAN SEKTOR KESEHAT AN, PENDIDIK AN, PERTANI AN, PETERNA KAN DAN PERIKAN AN SERTA KAWASA N 1. 1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangu nan Manusia Indek s 70,72 71,25 72,50 73,61 74,72 75,00 75,00 1.1 .1 Meningkatny a kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh Usia Harapan Hidup Tahun 69,76 69,90 70,29 70,67 71,06 71,44 71,44 1.1 .2 Meningkatny a angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan Harapan Lama Sekolah Tahun 12,98 13,03 13,09 13,15 13,21 13,26 13,26 Angka Rata-Rata Lama Tahun 8,94 8,64 8,67 8,69 8,72 8,75 8,75 V-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 INDUSTR Y SEBAGAI PROGRA M UTAMA PEMBAN GUNAN PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs Sekolah 1. 2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah Nilai Produktifit as Daerah Rp. 1.901. 759,4 5 2.191. 822,9 9 2.444.1 26,18 2.799.7 12,04 3.213.9 77,42 3.409.7 96,48 3.409.7 96,48 1.2 .1 Meningkatny a produktifitas daerah pada sektor- sektor unggulan sehingga Pertumbuh an PDRB % 7,44 10,56 11,61 11,89 12,73 13,09 13,09 Produksi Padi Ton 216.3 81,00 220.0 00,00 225.00 0,00 230.00 0,00 235.00 0,00 240.00 0,00 1.150.0 00,00 Populasi ternak sapi Ekor 44.49 7 52.00 0 62.250 75.500 92.700 115.50 0 397.950 Produksi perikanan Ton 121.1 83 124.9 00 128.50 0 132.50 0 135.80 0 136.50 0 658.200 V-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak 1.2 .2 Meningkatny a realisasi investasi daerah Realisasi Nilai investasi Penanama n Modal Dalam Negeri dan Penanama n Modal Asing (PMDN/PM A) Rupia h 4.518. 123.9 73.70 8 4.700. 000.0 00.00 0 5.000.0 00.000. 000 6.000.0 00.000. 000 7.000.0 00.000. 000 8.000.0 00.000. 000 30.700. 000.000 .000 V-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 II MENJADI KAN SEKTOR INFRAST RUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUN GAN HIDUP SERTA KEBUDAY AAN SEBAGAI PROGRA M PENDUK UNG UTAMA PEMBAN 2. 1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat Partisipasi Angkatan Kerja % 98,06 98,40 98,74 99,07 99,41 99,75 99,75 2.1 .1 Meningkatny a akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka Indeks konektifita s wilayah Indek s 0,897 0,931 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 V-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 GUNAN KONAWE mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat 2.1 .2 Tersedianya infsrtruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat Pendapata n Per Kapita Rp 1.901. 759,0 0 2.061. 358,0 0 2.300.6 82,00 2.574.2 33,00 2.901.9 33,00 3.281.9 76,00 3.281.9 76,00 2. 2 Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan Persentase ketaatan terhadap pengelolaa n kawasan dan lingkungan % 30,00 50,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 V-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 dan keberlanjutan lingkungan hidup 2.2 .1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup Range 80,33 80,70 81,10 81,50 81,90 82,30 82,30 2. 3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyaraka t Kec. 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 2.3 .1 Terimplemen tasinya nilai- nilai Cakupan impelentas i praktek- Kec. 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 V-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat praktek kearifan budaya pada aktifitas masyaraka t II I MENJADI KAN PEMBAN GUNAN BIROKRA SI YANG HANDAL DAN PELAYAN AN PUBLIC YANG EFISIEN, 3. 1 Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Indeks Kepuasan Masyaraka t Status Puas Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas 3.1 .1 Meningkatny a pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya Penilaian SAKIP Status C B BB BB A A A Penilaian LPPD Status Sedan g Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi V-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 EFEKTIF DAN AKUNTAB EL SEBAGAI PROGRA M PENDUK UNG WAJIB aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3.1 .2 Terselenggar anya pemerintaha n yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui Opini BPK terhadap LK daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP V-18 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O MISI TUJUAN / SASARAN STRATEGIS INDIKATO R KINERJA SATU AN KOND ISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHU N 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDI SI AKHIR TARG ET TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T TARGE T 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) I V MENINGK ATKAN KUALITAS DAN KUANTIT AS PROGRA M JAMINAN SOSIAL 4. 1 Meningkatnya kesejahteraan sosial Jumlah Keluarga Pra Sejahtera KK 16.80 0,00 14.94 6,00 13.011, 00 10.993, 00 10.051, 00 9.067,0 0 9.067,0 0 4.1 .1 Menurunnya jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin % 13,48 12,65 11,65 9,65 8,65 7,65 7,65 Gini Ratio % 0,373 0,370 0,367 0,362 0,362 0,358 0,358 V-19 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VI-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan hal diatas, dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pembangunan yang akan dilaksanakannya. Pemerintah perlu melakukan “quantum” berfikir yang diikuti dengan “quantum” tindakan untuk mencapai akselerasi pencapaian kesejahteraan secara cepat dan berkesinambungan. Perubahan lingkungan strategis yang senantiasa bergerak dinamis menuntut pemerintah daerah untuk meninggalkan pola pikir konvensional menuju ke mindset moderat yang berlandaskan nilai dan norma agama dan istiadat yang berkembang dimasyarakat. Pada periode tahun 2018-2023, konsep inilah yang menjadi landasan berfikir pemerintah Kabupaten Konawe kedepan, menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkualitas dengan tetap memelihara norma dan adat isitiadat yang selama ini berkembang. Berdasarkan pendekatan diatas maka sangat perlu untuk membuat sebuah grand strategy pembangunan untuk lebih “membumikan” program-program pembangunan daerah agar mudah diterjemahkan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Konawe. Grand strategy ini akan menjadi “branding” pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang senantiasa akan menjadi VI-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 tema sentral pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya grand strategy pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 tersebut akan diintegrasikan dengan strategy dan arah kebijakan pembangunan daerah agar grand strategy yang dirancang tersebut tidak saja hanya kuat dalam tataran retorika namun dapat terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe. 6.1 Grand Strategy Grand strategy yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe kedalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh stakeholder dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe terpilih Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara, ST., MM, maka dirumuskanlah grand strategy pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 kedalam konsep : “GERBANG MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI, BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING” Grand Strategy “GEMILANG” selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan melalui 4 (empat) prinsip dan pendekatan strategy yakni : “GEMILANG” VI-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
8. 1.Pertumbuhan; Strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui upaya mendorong investasi dan penyertaaan modal pemerintah melalui perusahaan daerah pada sektor-sektor startegis daerah serta pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal.
9. 2.Pemerataan; Strategi ini menekankan pada peningkatan peran serta yang sebesar- besarnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder pada proses pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain atas potensi dan akses peluang ekonomi.
10. 3.Kemandirian; Strategi ini dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui inovasi dan kreasi terhadap potensi lokal daerah.
11. 4.Integratif; Strategi ini menekankan agar pembangunan dilaksanakan secara holistik menyentuh selurh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi bersama seluruh stakeholder baik internal pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah. Dalam mewujudkan keempat prinsip dan pendekatan tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe akan memanfaatkan 3 (tiga) pilar penopang daya ungkit pembangunan daerah yakni :
12. 1.Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD); Dalam pengelolaan APBD pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen untuk memenuhi kewajiban mandatory dan selanjutnya fokus pada agenda dan priortitas pembangunan daerah setiap tahunnya.
13. 2.Anggaran Pendapatan Belanda Negara (APBN) dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara; Pemerintah Kabupaten Konawe akan memaksimalkan peran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendorong pembiayaan bagi pembangunan daerah yang bersifat strategis dan sektoral. Peran APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan disinkronkan dan diintegrasikan dengan prioritas daerah melalui APBD Kabupaten Konawe. VI-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
14. 3.Memaksimalkan peran investasi; Pemerintah Kabupaten Konawe sangat menyadari bahwa untuk mewujudkan akselerasi pembangunan yang lebih cepat maka diperlukan peran swasta. Peran swasta dalam pembangunan dapat diwujudkan melalui penanaman investasi. Investasi dapat menjadi katalisator yang sangat mumpuni dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah. Konsep “GEMILANG” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat. Grand strategy GEMILANG selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan diinternalisasikan kedalam Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut. Program-program GEMILANG dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki daya dukung bagi pembangunan daerah. Sistematika kerja program-program unggulan GEMILANG terhubung seperti skema dibawah ini. Gambar 6.1 Skema Keterkaitan Program-Program Unggulan Gemilang VI-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Program-program unggulan GEMILANG dijabarkan sebagai berikut : A. Program Utama
15. 1.Pembangunan sektor kesehatan : a) 1 desa/kelurahan 1 poskesdes 1 dokter 2 bidan, 2 perawat, 1 tenaga kesehatan masyarakat dan 1 tenaga kesehatan lingkungan. b) Memberikan subsidi bagi semua layanan di puskesmas dan BLUD Rumah Sakit Kabupaten. c) Menyediakan susu dan makanan balita bersubsidi di setiap puskesmas. d) Menjadikan BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe yang saat ini sementara dalam tahap pembangunan sebagai rumah sakit rujukan. e) Asuransi kematian.
16. 2.Pembangunan sektor pendidikan : a) Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 dan S1 di semua PTN di Kendari maupun PTS yang direkomendasikan. b) Memberikan bantuan biaya penelitian/penyusunan tugas akhir untuk mahasiswa D3, S1, S2 dan S3. c) Membangun asrama mahasiswa di Kendari. d) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 jurusan peternakan. e) Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa S1 jurusan kedokteran. f) Memberikan beasiswa bagi putra/putri daerah untuk pendidikan kedokteran dan spesialis kedokteran. g) Gratis biaya pendidikan S2 dan S3 pada jurusan peternakan, perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, pertambangan, metalurgi pada perguruan tinggi yang direkomendasikan. h) Menyediakan dana bagi pelaksanaan riset unggulan terapan di bidang pertanian dan peternakan.
17. 3.Pembangunan sektor pertanian dan peternakan : a) Pertanian  Revitalisasi sarana dan prasarana sumber daya air.  Mekanisasi pertanian. VI-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023  Diversifikasi pertanian.  Intensifikasi pertanian. (usulan OPD)  Penguatan kelembagaan ekonomi petani.  Menyediakan akses permodalan dengan lembaga-lembaga keuangan.  Menyediakan insentif khusus bagi petani berprestasi.  Asuransi Pertanian. (usulan OPD) b) Peternakan  Memberikan bantuan 4 ekor sapi rumah tangga petani peternak dan buruh tani. (Keluarga prasejahtera) ±22.000 KK Prasejahetra  Memberikan insentif bagi rumah tangga yang telah memiliki sapi. (IB Gratis, TPP untuk tenaga fungsional)  Memberikan bantuan bibit rumput gajah/lainnya untuk ditanami di halaman pekarangan atau lahan-lahan kosong sebagai pakan ternak.  Bantuan layanan kesehatan gratis untuk ternak sapi.  Membeli sapi-sapi penduduk yang telah berumur 2 tahun sesuai dengan harga pasar. (inti plasma)  Membangun raneh untuk peternakan dan penggemukan yang dapat menampung minimal 100.000 ekor sapi, baik yang dikembangkan sendiri oleh pemeritah daerah maupun sapi-sapi yang dibeli dari penduduk.  Pada tahun 2023 telah terbangun pabrik pengolahan daging sapi.  Perbaikan sarana dan prasarana. (usul OPD)  Penambahan petugas teknis peternakan. (usul OPD)
18. 4.Pembangunan sektor industry : a) Mempercepat proses pembangunan inprastruktur kawasan industry morosi. b) Mendorong perusahaan daerah Konawe sebagai perusahaan kawasan industry Morosi. c) Melakukan promosi dalam skala nasional dan internasional guna menggaet investor yang nantinya diharapkan akan membangun perusahaan industry dalam Kawasan Industry Morosi yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Konawe. VI-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 d) Menetapkan Kawasan Industri Morosi sebagai pusat pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan sumber daya alam lainnya yang berasal dari Konawe. B. Program Pendukung Utama
19. 1.Infrastruktur : a) 80% ruas jalan Kabupaten dan jalan transmigrasi telah teraspal pada tahun 2023. b) Revitalisasi kawasan perkotaan Unaaha. c) Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. d) Rehabilitasi dan pembangunan dermaga/pelabuhan rakyat. (dermaga penyeberangan pulau bokori) e) Rehabilitasi sarana dan prasarana pengariran/bendungan. f) Pembangunan infrastruktur olahraga dan kepariwisataan. (penataan kawasan wisata soropia)
20. 2.Ekonomi dan lingkungan hidup : a) Memfasilitasi usaha-usaha pertanian, perikanan dan kelautan meliputi peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, peralatan/teknoligi, sarana prasarana dan finansial. b) Mendirikan Bank Rakyat Konawe untuk memfasilitasi pembiayaan dan bantuan keuangan lainnya pada sektor peternakan, pertanian, perikanan dan keluatan. c) Melakukan penghijauan pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai. d) Revitalisasi, pengembangan dan promosi pariwisata alam, sejarah, budaya dan kuliner. e) Melakukan evaluasi pelaksanaan izin-izin investasi di Konawe, khususnya dibidang pertambangan dan perkebunan.
21. 3.Kebudayaan : a) Melakukan penulisan sejarah dan kebudayaan tolaki. b) Menyusun kamus lengkap bahasa tolaki. c) Pengenalan diri kalosara dalam bentuk muatan local pada tingkat SD dan SLTP. d) Menyelenggarakan festival lakidende setiap tahun. e) Mempromosikan kebudayaan tolaki di manca Negara. C. Program pendukung wajib
22. 1.Menerapkan prinsip efisien, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan public. VI-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
23. 2.Melaksanakan prinsip reward and punishment (penghargaan dan sanksi) bagi setiap ASN.
24. 3.Memberikan TPP kepada ASN secara selektif.
25. 4.Melakukan evaluasi dan penataan ASN.
26. 5.Melakukan penataan, pengawasan dan penertiban penggunaan aset-aset daerah.
27. 6.Menerima calon pegawai negri/kontrak daerah bagi masyarakat Konawe.
28. 7.Penyesuaian honor kepala desa, perangkat desa dan tenaga honorer. D. Program jaminan sosial
29. 1.Memberikan bantuan biaya perumahan bagi warga miskin meliputi nelayan, petani dan kelompok sosial rentan lainnya.
30. 2.Memberikan bantuan biaya perumahan bagi tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan penyuluh pertanian, perikanan dan kelautan. 6.2 Strategi Misi ke-1 adalah Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe. Urusan yang terkait dengan misi ini adalah : 1) Urusan Pendidikan.
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Urusan Kesehatan. OPD pelaksana :
a.Dinas Kesehatan.
b.BLUD RSUD. 3) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. OPD pelaksana :
a.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. 4) Urusan Administrasi Pemerintahan.
a.Pemerintah Kecamatan. 5) Urusan Penelitian dan Pengembangan.
a.Badan Penelitian dan Pengembangan. 6) Urusan Transmigrasi.
a.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7) Urusan Penanaman Modal.
a.Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 8) Urusan Pertanian. VI-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
a.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
b.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 9) Urusan Kelautan dan Perikanan.
a.Dinas Kelautan dan Perikanan. 10) Urusan Tanaman Pangan.
b.Dinas Ketahanan Pangan. 11) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 12) Urusan Lainnya.
a.Badan Narkotika.
b.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-1 adalah : Tabel 6.1 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-1 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 1.MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh
2. 1.Menyediakan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di BLUD RSUD dan seluruh Puskesmas melalui subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin serta menyediakan asuransi kematian bagi masyarakat miskin
3. 1.Urusan Kesehatan
a.Dinas Kesehatan
b.BLUD RSUD
1. 2.Mengintensifkan pelaksanaan tindakan preventif dan antisipatif terhadap resiko berbagai penyakit serta meningkatkan
2. 1.Urusan Kesehatan
a.Dinas Kesehatan
b.BLUD RSUD VI-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 tindakan penanggulangan penyakit secara cepat
1. 3.Mendorong sumber daya lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2. 1.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1. 3.Urusan Lainnya
a.Badan Narkotika 1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs
1. 1.Menyediakan sarana dan prasarana kelas yang memadai serta memberikan insentif tambahan bagi guru-guru yang bertugas didaerah-daerah terpencil
2. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. 2.Urusan Perpustakaan
a.Dinas Perpustakaan dan Arsip
1. 2.Menyediakan tambahan subsidi pendidikan bagi siswa/siswi usia sekolah yang teridentifiksi putus sekolah
2. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. 3.Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan paket a dan paket b bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal
2. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan VI-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 4.Memacu kompetisi dan minat belajar melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan mahasiswa berprestasi terutama untuk jurusan pertanian, peternakan dan kesehatan
2. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah 1.2.1 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak
1. 1.Mendorong berkembangya peran sektor unggulan yakni pertanian, peternakan dan perikanan melalui dukungan "Program Sejuta Ton Beras, Program Sejuta Sapi dan Program Seribu Kolam" beserta pendanaannya untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah "sentra produksi beras" dan "sentra produksi ternak" nasional. Program- program strategis yang didorong bersifat memberi nilai tambah dan dapat terlaksana secara berkesinambungan.
2. 1.Urusan Pertanian
a.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
b.Dinas Peternakan dan kesehatan hewan
1. 2.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 3.Urusan Ketahanan Pangan
a.Dinas Ketahanan Pangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. 5.Urusan Transmigrasi
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 6.Urusan Administrasi Pemerintahan VI-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
a.Pemerintah Kecamatan
1. 7.Urusan Administrasi Pemerintahan
a.Pemerintah Kecamatan
1. 8.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam upaya menjembatani terbangunnya industi dibidang pertanian dalam arti luas Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe 1.2.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah
1. 1.Memberi kemudahan bagi para calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent pada instansi yang berwenang.
2. 1.Urusan Penanaman Modal
a.Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1. 2.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Misi ke-2 adalah Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe. Urusan yang terkait dengan misi ini adalah : 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2) Urusan Perhubungan. OPD pelaksana :
a.Dinas Perhubungan. VI-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 3) Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. OPD pelaksana :
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. OPD pelaksana :
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 5) Urusan Perindustrian. OPD pelaksana :
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 6) Urusan Perdagangan. OPD pelaksana :
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 7) Urusan Pemberdayaan Perempuan. OPD pelaksana :
a.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8) Urusan Dinas Tenaga Kerja. OPD pelaksana :
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 9) Urusan Pariwisata. OPD pelaksana :
a.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. 10) Urusan Lingkungan Hidup. OPD pelaksana :
a.Dinas Lingkungan Hidup. 11) Urusan Kebudayaan. OPD pelaksana :
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-2 adalah sebagai berikut : VI-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 6.2 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-2 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 2.MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 2.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat 2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
2. 1.Membangun sarana dan prasarana infrstruktur jalan beserta jaringannya pada daerah-daerah potensial untuk mendukung berkembangnya aktifitas sektor unggulan
3. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. 2.Urusan Perhubungan
a.Dinas Perhubungan 2. Merevitalisasi jaringan irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Membangun jaringan drainase yang terintegrasi di Kota Unaaha dengan sistem box culvert
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Penataan kawasan permukiman dan pemberian bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan VI-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 dan Kawasan Permukiman 5. Membangun sanitasi untuk rumah-rumah penduduk yang belum memiliki sanitasi layak
1. 1.Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Membangun sistem jaringan air bersih dengan memanfaatkan potensi gravitasi dan potensi air tanah setempat
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.1.2 Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat
1. 1.Membangun pasar dan meningkatkan intensitas pelasakanaan jual beli dipasar serta membangun jejaring ekspor baik pada skala regional, nasional maupun internasional agar terbuka akses ekspor bagi komoditi lokal
2. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak VI-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
a.Dinas Pemberdsayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. 5.Urusan Tenaga Kerja
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 6.Urusan Pariwisata
a.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2. Memfasilitasi para pelaku UKM, UMKM dan IKM dengan pihak perbankan atau lembaga penjamin modal lainnya termasuk pemrintah agar memperoleh fasiltas bantuan permodalan
1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak
a.Dinas Pemberdsayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Meningktkan kompetensi para
1. 1.Urusan Tenaga Kerja VI-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 pelaku usaha maupun calon tenaga kerja melalui penyediaan fasilitasi pendidikan ketenagakerjaan dan wirausaha
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 2.Urusan Pariwisata
a.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 4. Membangun kawasan rest area dan kawasan perdagangan khusus (kawasan Inolobunggadue Central Park) dengan konsep modern pada daerah-daerah potensial yang menjadi jalur perlintasan utama
1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.2 Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup 2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup
1. 1.Meningkatkan intensitas pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan melibatkan peran kelurahan hingga ketingkat RT dan RW dalam pengelolaan sampah serta merevitalisasi dan membangun
2. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup VI-18 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 kawasan-kawasan publik yang modern dan representatif didalam Kota Unaaha 2. Melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala
1. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup 3. Meninggkatkan pembinaan kepada masyarakat di daerah aliran DAS dalam rangka menjaga ekosistem
1. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup 2.3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe 2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat
1. 1.Menginternalisasikan kurikulum muatan lokal (budaya tolaki) pada tingkat TK/PAUD, SD dan SMP
2. 1.Urusan Kebudayaan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Penyelenggaraan festival budaya tolaki setiap tahunnya
1. 1.Urusan Kebudayaan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Misi ke-3 adalah Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal Dan Pelayanan Public Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib. Urusan yang terkait langsung dengan misi ini adalah : 1) Urusan Kepegawaian :
a.Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan. 2) Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil :
a.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 3) Urusan Penanaman Modal :
a.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4) Urusan Komunikasi dan Informatika. OPD pelaksana : VI-19 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
a.Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. 5) Urusan Keuangan. OPD pelaksana :
a.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
b.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 6) Urusan Perencanaan. OPD pelaksana :
a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 7) Urusan Pengawasan. OPD pelaksana :
a.Inspektorat Kabupaten Konawe. 8) Urusan Pertanian. OPD pelaksana :
a.Dinas Tanaman Pangan, Hortiukultura dan Perkebunan.
b.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 9) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. OPD pelaksana :
a.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 10) Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. OPD pelaksana :
a.Dinas Satpol dan Linmas. 11) Urusan Lainnya. OPD pelaksana :
a.Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
b.Badan Penanggulanga Bencana.
c.Badan Narkotika.
d.Kantor Korpri. 12) Urusan Kearsipan. OPD pelaksana :
a.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 13) Urusan Administrasi Pemerintahan. OPD pelaksana :
a.Sekretariat DPRD.
b.Sekretariat Daerah.
c.Pemerintah Kecamatan. 14) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. OPD pelaksana :
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-3 adalah sebagai berikut : VI-20 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 6.3 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-3 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 3.MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB 3.1 Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe 3.1.1 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
2. 1.Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik
3. 1.Semua Urusan 2. Melaksanakan diklat penjenjangan bagi seluruh pejabat struktural secara berkala setiap tahunnya
4. 1.Urusan Kepegawaian
a.BKD dan Diklat
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak
a.Dinas Pemberdsayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. 3.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. 4.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. 5.Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
a.Satuan Polisi Pamong Praja
1. 6.Urusan Kearsipan
a.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek
1. 1.Melakukan pengawasan internal secara disip;in untuk memastikan kepatuhan aparatur dan
2. 1.Urusan Pengawasan
a.Inspektorat Kabupaten
1. 2.Urusan Keuangan VI-21 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) organsiasi terhadap peraturan perundang- undangan yang ada
a.BPKAD
b.BP2RD
1. 3.Urusan Perencanaan
a.Bappeda
1. 4.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Dinas Komunikasi dan Informatika
1. 5.Urusan Administrasi Fungsi Penunjang
a.Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Membangun aplikasi yang memudahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis on line yang dapat terintegrasi dan pengawasannya terpusat pada instansi yang berwenang
1. 1.Urusan Pengawasan
a.Inspektorat Kabupaten
1. 2.Urusan Keuangan
a.BPKAD
b.BP2RD
1. 3.Urusan Perencanaan
a.Bappeda
1. 4.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Dinas Komunikasi dan Informatika Misi ke-4 adalah Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program Jaminan Sosial. Urusan yang terkait langsung dengan misi ini adalah : 1) Urusan Sosial :
a.Dinas Sosial. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pada misi ke-4 adalah sebagai berikut : VI-22 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 6.4 Tabel Rumusan Strategi Terhadap Sasaran Pembangunan Pada Misi-4 No. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 5 5
1. 4.MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL 4.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial 4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin
2. 1.Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu sambil berupaya menggerakan minat berusaha dan beriwirausahan melalui pemberian bantuan permodalan dan bibit sapi bagi keluarga miskin atau bantuan lainnya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya
3. 1.Urusan Sosial
a.Dinas Sosial VI-23 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 6.5 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 VISI “KONAWE YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2023” NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 1.MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh
2. 1.Menyediakan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di BLUD RSUD dan seluruh Puskesmas melalui subsidi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin serta menyediakan asuransi kematian bagi masyarakat miskin
3. 1.Urusan Kesehatan
a.Dinas Kesehatan
b.BLUD RSUD
1. 2.Mengintensifkan pelaksanaan tindakan preventif dan antisipatif terhadap resiko berbagai penyakit serta meningkatkan tindakan penanggulangan penyakit secara cepat
2. 1.Urusan Kesehatan
a.Dinas Kesehatan
b.BLUD RSUD
1. 3.Mendorong sumber daya lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
2. 1.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
1. 3.Urusan Lainnya
a.Badan Narkotika 1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan 1. Menyediakan sarana dan prasarana 1. Urusan Pendidikan VI-24 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs kelas yang memadai serta memberikan insentif tambahan bagi guru-guru yang bertugas didaerah-daerah terpencil
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. 2.Urusan Perpustakaan
a.Dinas Perpustakaan dan Arsip 2. Menyediakan tambahan subsidi pendidikan bagi siswa/siswi usia sekolah yang teridentifiksi putus sekolah
1. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan paket a dan paket b bagi masyarakat yang belum mengenyam pendidikan formal
1. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Memacu kompetisi dan minat belajar melalui pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi dan mahasiswa berprestasi terutama untuk jurusan pertanian, peternakan dan kesehatan
1. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah 1.2.1 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak
1. 1.Mendorong berkembangya peran sektor unggulan yakni pertanian, peternakan dan perikanan melalui dukungan "Program Sejuta Ton Beras, Program Sejuta Sapi dan Program Seribu Kolam" beserta pendanaannya untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah "sentra produksi beras" dan "sentra produksi ternak" nasional. Program-program strategis yang didorong bersifat memberi nilai tambah dan dapat terlaksana secara berkesinambungan.
2. 1.Urusan Pertanian
a.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
b.Dinas Peternakan dan kesehatan hewan
1. 2.Urusan Kelautan dan Perikanan
a.Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 3.Urusan Ketahanan Pangan
a.Dinas Ketahanan Pangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa VI-25 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 5.Urusan Transmigrasi
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 6.Urusan Administrasi Pemerintahan
a.Pemerintah Kecamatan
1. 7.Urusan Administrasi Pemerintahan
a.Pemerintah Kecamatan
1. 8.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Memaksimalkan peran perusahaan daerah dalam upaya menjembatani terbangunnya industi dibidang pertanian dalam arti luas Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Konawe 1.2.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah 1. Memberi kemudahan bagi para calon investor untuk mengakses berbagai informasi mengenai potensi investasi daerah serta menyediakan fasilitas dan layanan yang exelent pada instansi yang berwenang.
1. 1.Urusan Penanaman Modal
a.Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1. 2.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. 2.MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 2.1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat 2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
2. 1.Membangun sarana dan prasarana infrstruktur jalan beserta jaringannya pada daerah-daerah potensial untuk mendukung berkembangnya aktifitas sektor unggulan
3. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. 2.Urusan Perhubungan
a.Dinas Perhubungan VI-26 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 2. Merevitalisasi jaringan irigasi yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Membangun jaringan drainase yang terintegrasi di Kota Unaaha dengan sistem box culvert
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Penataan kawasan permukiman dan pemberian bantuan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 5. Membangun sanitasi untuk rumah- rumah penduduk yang belum memiliki sanitasi layak
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Membangun sistem jaringan air bersih dengan memanfaatkan potensi gravitasi dan potensi air tanah setempat
1. 1.Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.1.2 Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat
1. 1.Membangun pasar dan meningkatkan intensitas pelasakanaan jual beli dipasar serta membangun jejaring ekspor baik pada skala regional, nasional maupun internasional agar terbuka akses ekspor bagi komoditi lokal
2. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak
a.Dinas Pemberdsayaan VI-27 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 Perempuan dan Perlindungan Anak
1. 5.Urusan Tenaga Kerja
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 6.Urusan Pariwisata
a.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2. Memfasilitasi para pelaku UKM, UMKM dan IKM dengan pihak perbankan atau lembaga penjamin modal lainnya termasuk pemrintah agar memperoleh fasiltas bantuan permodalan
1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 4.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak
a.Dinas Pemberdsayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Meningktkan kompetensi para pelaku usaha maupun calon tenaga kerja melalui penyediaan fasilitasi pendidikan ketenagakerjaan dan wirausaha
1. 1.Urusan Tenaga Kerja
a.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
1. 2.Urusan Pariwisata
a.Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 4. Membangun kawasan rest area dan kawasan perdagangan khusus (kawasan Inolobunggadue Central Park) dengan konsep modern pada daerah-daerah potensial yang menjadi jalur perlintasan utama
1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. 2.Urusan Perindustrian
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan VI-28 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 3.Urusan Perdagangan
a.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.2 Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup 2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup 1. Meningkatkan intensitas pelaksanaan pembersihan lingkungan dengan melibatkan peran kelurahan hingga ketingkat RT dan RW dalam pengelolaan sampah serta merevitalisasi dan membangun kawasan-kawasan publik yang modern dan representatif didalam Kota Unaaha
1. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup 2. Melakukan pengujian kualitas lingkungan secara berkala
1. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup 3. Meninggkatkan pembinaan kepada masyarakat di daerah aliran DAS dalam rangka menjaga ekosistem
1. 1.Urusan Lingkungan Hidup
a.Dinas Lingkungan Hidup 2.3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe 2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat
1. 1.Menginternalisasikan kurikulum muatan lokal (budaya tolaki) pada tingkat TK/PAUD, SD dan SMP
2. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Penyelenggaraan festival budaya tolaki setiap tahunnya
1. 1.Urusan Pendidikan
a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. 3.MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB 3.1 Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe VI-29 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 3.1.1 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
2. 1.Menyediakan gedung kantor yang layak beserta perlengkapannya untuk memenuhi standarisasi pelayanan publik
3. 1.Semua Urusan 2. Melaksanakan diklat penjenjangan bagi seluruh pejabat struktural secara berkala setiap tahunnya
4. 1.Urusan Kepegawaian
a.BKD dan Diklat
1. 2.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak
a.Dinas Pemberdsayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. 3.Urusan Lainnya
a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. 4.Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. 5.Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
a.Satuan Polisi Pamong Praja
1. 6.Urusan Kearsipan
a.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)
1. 1.Melakukan pengawasan internal secara disip;in untuk memastikan kepatuhan aparatur dan organsiasi terhadap peraturan perundang- undangan yang ada
2. 1.Urusan Pengawasan
a.Inspektorat Kabupaten
1. 2.Urusan Keuangan
a.BPKAD
b.BP2RD
1. 3.Urusan Perencanaan
a.Bappeda
1. 4.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Dinas Komunikasi dan Informatika VI-30 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO. MISI TUJUAN/SASARAN STRATEGI URUSAN/OPD PELAKSANA 1 2 3 4 5
1. 5.Urusan Administrasi Fungsi Penunjang
a.Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Membangun aplikasi yang memudahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis on line yang dapat terintegrasi dan pengawasannya terpusat pada instansi yang berwenang
1. 1.Urusan Pengawasan
a.Inspektorat Kabupaten
1. 2.Urusan Keuangan
a.BPKAD
b.BP2RD
1. 3.Urusan Perencanaan
a.Bappeda
1. 4.Urusan Komunikasi dan Informatika
a.Dinas Komunikasi dan Informatika
1. 4.MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL 4.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial 4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin 1. Memberikan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu sambil berupaya menggerakan minat berusaha dan beriwirausahan melalui pemberian bantuan permodalan dan bibit sapi bagi keluarga miskin atau bantuan lainnya yang sesuai dengan karakteristik lingkungannya
2. 1.Urusan Sosial
a.Dinas Sosial VI-31 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 6.3 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe pada tahun 2018-2023 disusun untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan maka terlebih dahulu disusun tema/fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023 maka ditetapkan tema/fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe dengan urutan sebagai berikut : VI-32 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Gambar 6.2 Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2019- 2023 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 Penguatan Basis Ekonomi Daerah dan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas. Pemantapan infrastruktur ekonomi dan layanan dasar serta memacu berkembangnya investasi industri skala makro bidang pertanian dan peternakan. Pembangunan SDM masyarakat yang memiliki daya saing mumpuni yang berorientasi pada pemenuhan SDM dibidang industri dan potensi lokal daerah serta penyediaan akses infratsruktur ekonomi. Memperkuat basis utama perekonomian masyarakat melalui penyediaan akses perdagangan barang dan jasa yang strategis dan memadai. Menggerakan seluruh aktifitas perekonomian dan sosial masyarakat secara komprehensif dalam rangka memperkuat tatanan kemajuan dan kemandirian daerah VI-33 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Dalam rangka memberi bentuk konkrit terhadap usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe tahun 2018-2023 sebagai berikut. Tabel 6.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 2 3 4 5 Meningkatkan daya dukung pelayanan dasar terutama bagi masyarakat miskin dan optimalisasi berbagai potensi pertanian dan peternakan serta penyediaan akses infrastruktur yang memadai dengan menggerakan secara bersama- sama potensi pembiayaan baik dari intsrumen APBD maupun Dana Desa Melakukan promosi terhadap potensi sumber daya yang ada terutama potensi pengembangan industri pertanian dan industri peternakan dengan menyediakan informasi dan menjamin kemudahan akses berusaha bagi para calon investor yang diikuti dengan pemantapan infrastruktur dasar untuk mendudkung aktifitas investasi dalam daerah. Untuk mendukung pengembangan UKM, UMKM dan IKM yang berdaya saing dilakukan dengan memperluas akses fasilitas Semakin mengintensifkan program jaminan sosial bagi masyarakat sambil mendorong kompetensi tenaga kerja melalui pembinaan SDM yang berorientasi pada penyediaan tenaga kerja dibidang industri skala besar dan memberikan bantuan bibit sapi bagi keluarga miskin serta mengintensifkan program-program pertanian sambil melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Memperluas akses perdagangan barang dan jasa pada skala lokal daerah dengan meningkatkan intensitas perdagangan dipasar dan membangun kawasan perdagangan khusus serta memfasilitasi terbukanya akses perdagangan bagi komoditi lokal atau produk IKM keluar daerah dengan menggandeng peran pemerintah daerah lainnya dan pihak swasta. Memastikan sustainability program- program unggulan berjalan secara komprehensif dengan meningkatkan peran instansi- instansi yang berkaitan langsung dengan program- program unggulan yang ada. VI-34 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Arah Kebijakan Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 1 2 3 4 5 permodalan bagi para pelaku usaha dengan lembaga BANK atau lembaga permodalan lainnya. 6.4 Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja capaiannya (outcome) diperoleh dari hasil analisis terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan diatas. Sementara penetapan pagu indikatif didasarkan atas target capaian kinerja dan analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja program (outcome). VI-35 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 6.7 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018 –2023 Kabupaten Konawe NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEM BANGUNAN 1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70,72 71,25 72,50 1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh Usia Harapan Hidup Tahun 69,76 69,90 70,29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 2.894.010.000,00 100,00 3.183.411.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase Balita yang ditimbang di Posyandu % 72,06 77,00 83,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase balita usia 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A % 90,08 92,00 94,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase ibu nifas yang mendapat 90 tablet Fe selama hamil % 65,05 70,00 80,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase rumah tangga ber-PHBS % 52,00 62,00 72,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi TBC % 9,01 7,01 1.388.180.000,00 5,01 1.132.630.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Terkendalinya HIV pada populasi dewasa Kasus - - - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Cakupan desa/kelurahan UCI % 82,00 85,00 89,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase bayi yang diimunisasi campak % 86,97 90,00 93,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan % 100,00 100,00 7.998.685.000,00 100,00 4.595.150.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Keluarga Berencana Persentase Pelaksanaan Program Keluarga Berencana % 0,95 95,60 12.213.803.000,00 96,00 12.080.632.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Pelaksanaan Program Pelayanan % 95,00 96,00 155.000.000,00 97,00 127.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Persentase pembinaan Kelompok Kerja kader Tribina, PIK-R/M, dan UPPKS % 94,00 95,00 152.000.000,00 96,00 282.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Persentase Wilayah Bebas Narkoba % 65,52 79,31 43.400.000,00 86,21 48.074.180,00 BADAN NARKOTIKA Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Persentase Wilayah Bebas Narkoba % 65,52 79,31 101.650.000,00 86,21 112.597.705,00 BADAN NARKOTIKA VI-36 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba Persentase Rehabilitasi Pecandu Narkoba % 100,00 100,00 13.700.000,00 100,00 15.175.490,00 BADAN NARKOTIKA Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang telah mengikuti proses akreditasi % 34,48 58,62 52.995.029.856,00 100,00 48.536.798.599,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan dasar % 100,00 100,00 1.591.265.000,00 100,00 2.189.810.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Persentase ketersediaan puskesmas yang layak % 100,00 100,00 91.793.244.998,00 100,00 79.758.554.999,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Sumber Daya Kesehatan Persentase pembinaan bagi aparatur kesehatan ditingkat Puskesmas % 100,00 100,00 204.200.000,00 100,00 272.550.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan % 100,00 - - - - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Presentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak % 100,00 - - - - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Bawah dua Tahun) % 29,06 26,15 36.500.000,00 23,53 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Masyrakat Berprilaku Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat % 100,00 100,00 - 100,00 - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Persentase alat kesehatan dan penunjang melalui dana DAK dan APBD % 100,00 100,00 30.936.714.820,00 100,00 14.973.016.467,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Persentase Pengadaan alat kesehatan dan penunjang % 100,00 100,00 - - - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Capaian Standar akreditasi Paripurna % 100,00 100,00 630.000.000,00 100,00 - RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Program Peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang TU % 100,00 71.930.600.000,00 100,00 65.100.000.000,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Medik % 100,00 100,00 Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Perencanaan % 100,00 100,00 Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Keperawatan % 100,00 100,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase Pelayanan kesehatan rujukan bagi Pasien Tidak mampu % 100,00 100,00 600.000.000,00 100,00 750.000.000,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN VI-37 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs Harapan Lama Sekolah Tahun 12,98 13,03 13,09 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,94 8,64 8,67 Progrm Pendidikan Anak Usia Dini Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PAUD % 4,23 15,62 1.508.025.300,00 27,62 1.673.496.322,50 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persentase ketersediaan akses Pelayanan Pendidikan dasar sembilan Tahun % 93,87 100,00 89.545.736.100,00 100,00 99.858.529.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Non Formal Persentase penyandang buta aksara yang dientaskan % 90,63 93,00 6.981.439.000,00 95,37 7.734.412.484,80 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase peningkatan kapasitas guru % 69,13 75,10 898.475.000,00 81,07 997.691.450,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Sekolah yang telah mengikuti proses akreditasi % 100,00 100,00 10.156.319.500,00 100,00 10.993.918.775,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Konawe Cerdas Bantuan Pendidikan Masyarakat Konawe Orang 200,00 250,00 - 300,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengunjung perpustakaan Orang 19.655,00 20.500,00 149.312.000,00 21.500,00 165.392.902,40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.3 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah Nilai Produktifitas Daerah Rp. 1.901.759,45 2191822,99 2.444.126,18 1.3.1 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak Pertumbuhan PDRB % 7,44 10,56 11,61 Produksi Padi Ton 216.381,00 220.000,00 225.000,00 Populasi ternak sapi Ekor 44.497,00 52.000 62.250 Produksi perikanan Ton 121.183,00 124.900 128.500 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) Rupiah 2.086.917,00 3.000.000,00 595.630.000,00 3.200.000,00 3.258.940.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Presentase ketersediaan pangan utama Persen 100,00 100,00 946.105.000,00 100,00 2.438.018.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Tersedianya cadangan pangan daerah Ton 96,00 97,00 98,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Persentase Ketersediaan alat-alat pasca panen Persen 75,00 85,00 4.000.000.000,00 100,00 4.252.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN VI-38 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah Hektar/ 1 Unit 15,00 14,00 3.230.000.000,00 13,00 2.470.171.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Produksi Tan. Pangan Ton 242.438,00 390.335,00 30.296.982.000,00 339.298,00 39.278.677.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi Tan. Perkebunan Ton 16.417,30 17.238,00 18.059,10 Produksi Tan. Hortikultura Ton 2.572,90 2.701,60 2.830,20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Presentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian Persen 52,49 52,49 245.200.000,00 81,82 321.608.040,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program Rular Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative Loan 2000001960 Persentase Pelaksanaan Program kerjasama Rural Empo werment and Agricultural Deve lopment scaling UP Initiativ Loan 2000001960 Persen 0,00 100,00 2.725.585.484,00 100,00 8.260.287.984,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak % 100,00 100,00 1.330.000.000,00 100,00 1.550.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Program peningkatan produksi hasil peternakan Persentase Produksi Hasil peternakan % 100,00 100,00 45.518.000.000,00 100,00 63.905.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Program pengembangan budidaya perikanan Produksi Perikanan Budidaya TON/THN 4345,45 4475,81 14.004.343.000,00 4628,16 20.878.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan perikanan tangkap Produksi perikanan Tangkap TON/THN 116,66 120.154,65 2.866.750.000,00 155274,77 12.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Produksi Perikanan Olahan TON/THN 183,00 237,49 655.000.000,00 291,81 1.100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Persentase kelompok perikanan yang dibina % 20,00 22,00 174.900.000,00 10,00 850.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pesentase kelompok perikanan Tangkap yang dibina % 10,00 20,00 22,00 Pesentase kelompok perikanan Olahan yang dibina % 10,00 10,00 10,00 Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Persentase Areal Pengembangan Tanaman Sagu Sebagai Sumber Pangan Pengganti Beras lokasi 0 1,00 115.050.000,00 1,00 270.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase sample pangan yang di uji % 100,00 100,00 23.000.000,00 100,00 25.300.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 1.3.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Rupiah 4.518.123.973.708,00 4.700.000.000.000,00 5.000.000.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase Peningkatan Investor % 100,00 100,00 737.355.000,00 100,00 674.513.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU VI-39 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi % 88,00 100,00 324.650.000,00 100,00 335.460.845,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi % 100,00 100,00 40.000.000,00 100,00 41.332.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan Persentase objek perizinan yang diawasi % 100,00 100,00 100.000.000,00 100,00 103.330.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan Presentase Penyelesain Izin yang diterbitkan % 100,00 100,00 552.000.000,00 100,00 570.381.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan % - 100,00 411.500.000,00 100,00 446.702.950,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 2,1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat Partisipasi Angkatan Kerja % 98,06 98,40 98,74 2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Indeks konektifitas wilayah Indeks 0,897 0,931 0,966 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % 45,43 51,52 28.303.500.000,00 59,02 31.309.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Persentase panjang drainase dalam kondisi baik % 5,36 5,60 5.728.200.000,00 8,01 8.176.790.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Presentase Panjang Jalan dan Jembatan yang di Tingkatkan dan di Rehabilitasi % 45,43 51,52 85.360.500.000,00 59,02 208.068.500.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Peningkatan Penerimaan PAD bidang kebinamargaan Rp 450000000,00 750.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 550.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan- Jaringan Pengairan Lainnya Presentase Luas irigasi dalam kondisi baik % 45,93 55,50 2.925.095.000,00 64,75 3.022.500.664,00 PU DAN TATA RUANG Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Indeks pertanaman IP 195,00 200,00 440.000.000,00 200,00 6.335.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi % 57,33 57,48 15.984.462.909,00 57,72 25.006.112.909,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni unit 1.175,00 1.685,00 4.611.158.000,00 1.741,00 4.708.563.664,00 PU DAN TATA RUANG Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase Wajib uji Kendaraan % 0,35 0,35 142.000.000,00 50 % 162.700.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Persentase Alat Uji Kendaran % 0,35 0,40 45 % VI-40 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Sarana dan prasarana fasilitas LLAJ % 33,30 66,60 74.000.000,00 68,82 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Sarana dan prasarana perhubungan yang ada % 55,00 60,00 4.185.205.500,00 0,60 5.170.407.190,00 DINAS PERHUBUNGAN Program Perencanaan Tata Ruang Persentase ketaatan terhadap pemanfaataan ruang % 83,00 85,00 5.708.000.000,00 90,00 3.578.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pembinaan Konstruksi Persentase tenaga terampil yang telah mendapatkan sertifikasi % - 100,00 1.310.000.000,00 100,00 1.380.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan areal pemakaman % 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 PU DAN TATA RUANG 2.1.2 Tersedianya infsrtruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat Pendapatan Per Kapita Rp 1.901.759,00 2.061.358,00 2.300.682,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Persentase UKM yang dibina % 5,00 10,00 300.000.000,00 15,00 710.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase UMKM yang dibina % 5,00 10,00 734.000.000,00 15,00 1.500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Persentase pasar yang Terbangun di Kabupaten Konawe % 100,00 6,45 4.973.774.000,00 6,45 16.700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Operasi Pasar Kec. 5,00 - - 5,00 605.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Penataan Struktur Industri Persentase IKM yang terbangun dikawasan sentra IKM % 100,00 100,00 4.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan % 10,50 30,00 200.000.000,00 50,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % 74,17 80,00 200.000.000,00 85,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Persentase pekerja yang difasilitasi mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan % 13,58 20,00 260.000.000,00 50,00 288.002.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan % 75,00 80,00 60.000.000,00 85,00 66.462.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan Kawasan 1 1 699.000.000,00 1 1.530.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Persentase KK pada kawasan Transmigrasi yang dibina % 100,00 100,00 100.000.000,00 100,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA VI-41 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % 75,00 100,00 1.491.500.000,00 100,00 1.647.800.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase Kelompok Pemuda yang di Bina % 10,00 13,79 425.000.000,00 24,14 425.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Persentase pelatih dan Wasit yang tersertifikasi % 10,71 14,29 230.000.000,00 32,14 535.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Kompetisi Olahraga Unggulan % 100,00 100,00 1.325.000.000,00 100,00 2.415.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah raga % 20,69 24,14 1.609.293.000,00 37,93 1.410.230.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Event Wisata % 50,00 100,00 929.850.000,00 100,00 2.256.835.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Potensi Objek Wisata yang dikembangkan dan dikelola % 10,00 20,00 6.148.792.000,00 50,00 6.460.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Persentase kerjasama kemitraan % 20,00 30,00 100.000.000,00 40,00 826.150.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2.2 Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup Persentase ketaatan terhadap pengelolaan kawasan dan lingkungan % 30,00 50,00 80,00 2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup Range 80,33 80,70 81,10 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Volume Sampah yang Tertangani M3 42.824,54 60.263,33 4.398.831.000,00 61.930,47 8.443.000.166,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH KECAMATAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Analisis Mengenai Dampak Lingkungan % 0,30 0,60 121.150.000,00 0,70 637.057.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase Luas wilayah yang mendapatkan perlindungan dan pembinaan % - 0,40 15.000.000,00 0,43 245.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Luas Wilayah Lingkungan Hidup yang ditetapkan statusnya % 0,40 0,40 1.247.300.000,00 0,43 900.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola % 0,34 0,60 275.000.000,00 0,70 967.650.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP VI-42 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat Kec. 29,00 29,00 29,00 2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat Kec. 29,00 29,00 29,00 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Budaya Lokal % - 100,00 1.333.756.000,00 100,00 1.481.340.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase pelestarian peninggalan sejarah purbakala % 100,00 2.376.747.000,00 100,00 2.627.432.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelaksanaan event pelestarian kebudayaan daerah % 100,00 1.407.903.000,00 100,00 1.436.070.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB 3.1 Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Indeks Kepuasan Masyarakat Status Puas Puas Sangat Puas 3.1.1 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public Penilaian SAKIP Status C B BB Penilaian LPPD Status Sedang Tinggi Sangat Tinggi Program Pelayanan Administrasi Perkatoran Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkatoran % 100,00 100,00 54.198.277.120,00 100,00 60.035.431.566,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100,00 100,00 30.094.441.750,00 100,00 33.335.613.126,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 2.825.675.000,00 100,00 3.130.000.198,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 100,00 100,00 5.283.917.000,00 100,00 5.852.994.861,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan % 100,00 100,00 2.171.537.000,00 100,00 2.405.411.535,00 SEMUA OPD Program Pendidikan Kedinasan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan % 1,00 1,00 518.566.650,00 1,00 1.146.631.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase Kompetensi Teknis ASN sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya % 1,00 1,00 1.283.650.000,00 1,00 1.631.588.345,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur % 0,75 0,80 1.731.383.350,00 80,01 3.387.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Persentase Aparatur Desa yang dibina % 25,00 25,00 620.012.000,00 25,00 4.475.940.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA VI-43 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Pemerintah Desa yang mengakomodir Program-Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati % 100,00 100,00 4.000.000,00 100,00 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Persentase Bumdes yang Aktif % 25,00 25,00 41.550.000,00 25,00 475.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa % 25,00 25,00 217.824.500,00 25,00 1.378.599.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Pembinaan PKK di Kecamatan % 25,00 25,00 1.073.318.500,00 25,00 1.210.445.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis SDA Persentase Pembinaan TTG di Desa % 25,00 25,00 150.850.000,00 25,00 2.575.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan % 92,33 96,66 1.463.378.000,00 99,00 1.620.983.810,60 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase OPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan yang baku % 4,00 18,00 23.875.000,00 35,00 26.446.337,50 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase pendigitalisasian dokumen/arsip daerah % 4,00 18,00 10.500.000,00 35,00 11.630.850,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Keg, - 5,00 - 5,17 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan areal pencegahan bahaya kebakaran Kec. 4,00 5,00 542.040.000,00 5,00 600.417.708,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Persentase pencegahan tindak kriminal % 100,00 100,00 2.316.000.000,00 100,00 2.565.433.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase Puskesmas yang memenuhi indikator Puskesmas Ramah Anak % 10,34 31,03 142.630.000,00 48,28 175.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Sekolah yang memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak % 4,63 23,15 41,67 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentase kelompok usaha Perempuan yang dibina % 8,00 20,00 144.220.000,00 40,00 224.800.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase penanganan kasus perempuan dan anak dari tindak kekerasan % 100 100,00 112.200.000,00 100,00 387.900.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengawasan terhadap orang asing dalam rangka menjaga Kantrantibmas % 0,21 0,34 96.800.000,00 0,55 273.665.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan % 17,24 34,48 179.475.000,00 0,52 728.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VI-44 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persentase pemantauan kondisi stabilitas perekonomian daerah % 17,24 34,48 30.445.000,00 34,48 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase partisipasi politik masyarakat % 85,28 85,5 658.530.000,00 85,50 722.225.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase Pembinaan Ormas dan OKP % 35,21 42,25 49,30 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Persentase pembinaan stabiltas keamanan % 1,00 1,00 46.100.000,00 1,00 145.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana % 11,63 23,26 165.750.000,00 69,77 183.601.275,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Kedaruratan dan Logistik Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Tertangani % 100,00 100,00 277.050.000,00 100,00 306.888.285,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Sarana dan Prasarana Yang Direhabilitasi dan DiRekonstruksi Pascabencana % 100,00 100,00 2.333.850.000,00 100,00 2.585.205.645,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Jumlah Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan dan perikanan serta penelitian bidang budaya tolaki, hukum adat dan kalosara Keg. 1,00 2,00 198.820.000,00 1,00 220.232.914,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) Opini BPK terhadap LK daerah Opini WTP WTP WTP Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase penerimaan piutang daerah % 20,00 - 145.000.000,00 435.000.000,00 PEMERINTAH KECAMATAN Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase program dan kegiatan yang terakomodir dalam penganggaran % 80,00 90,00 2.355.750.000,00 95,00 2.200.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu % 100,00 100,00 587.200.000,00 100,00 616.560.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Peningkatan Administrasi, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu % 50,00 60,00 933.400.000,00 70,00 980.070.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Peningkatan Manajemen dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan laporan barang/kekayaan milik daerah % 50,00 60,00 1.241.155.000,00 70,00 1.303.212.750,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Jenis pajak yang dikelola % 63.64 72.73 332.055.000,00 82,00 367.817.324,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Program Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Wajib Pajak & Retribusi yang tertagih % 85,00 87,00 463.130.000,00 100,00 515.700.000,00 BP2RD VI-45 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Review Dok. 5,00 8,00 1.234.125.000,00 8,00 2.566.875.000,00 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Pelaksanaan Monev OPD 63,00 63,00 63,00 Pelaksanaan Pendampingan OPD 63,00 63,00 63,00 Pemeriksaan/Pengawasan OPD 63,00 63,00 63,00 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase ketersediaan tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawas % 0,00 45,95 145.675.000,00 72,97 1.158.242.500,00 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase ketersediaan data pembangunan berbasis IT % 60,00 65,00 631.500.000,00 70,00 699.512.550,00 BAPPEDA Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan % - 100,00 435.000.000,00 100,00 481.849.500,00 PEMERINTAH KECAMATAN Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Persentase Program-program pembangunan bidang Fisik Sarana dan Prasarana yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 3.507.200.000,00 100,00 1.657.920.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan dokumen RPJMD % 80,00 90,00 1.907.100.000,00 95,00 1.465.310.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Program-program pembangunan bidang ekonomi yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 3.456.700.000,00 100,00 1.217.370.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Persentase Program-program pembangunan bidang Sosial Budaya yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 1.980.400.000,00 100,00 2.189.447.000,00 BAPPEDA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan % 16,48 30,45 175.000.000,00 41,90 859.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informsi dan media massa Jumlah kerjasama informasi dengan media massa Media 6,00 6,00 425.000.000,00 6,00 869.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Persentase OPD yang telah menerapkan E-Government % 19,44 27,78 212.100.000,00 41,67 1.105.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi % 100,00 100,00 17.367.011.125,00 100,00 19.237.438.223,16 SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah % 100,00 100,00 2.516.000.000,00 100,00 2.786.973.200,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Persentase pembinaan pengembangan SDM di sekolah % 100,00 100,00 119.910.000,00 100,00 132.824.307,00 SEKRETARIAT DAERAH VI-46 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spiritual Persentase pembinaan kegiatan keagaamaan % 100,00 100,00 789.690.000,00 100,00 874.739.613,00 SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawan dan pelaporan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas program jaminan social Laporan pelaksanaan program jaminan sosial Lap. 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemuda dan olahraga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan olahragaIntensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan'Intensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Layanan Keprotokolan Daerah Persentase aktifitas pimpinan daerah yang terfasilitasi % 100,00 100,00 816.300.000,00 100,00 904.215.510,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Fasilitas LPSE Persentase informasi pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui LPSE % 40,00 75,00 350.900.000,00 85,00 388.691.930,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase monitoring pelaksanaan pembangunan daerah % 50,00 70,00 123.000.000,00 80,00 136.247.100,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Lap. 1,00 2,00 16.500.000,00 2,00 18.277.050,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa % 40,00 75,00 16.500.000,00 85,00 18.277.050,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Ranperda yang dilegalisasi % 1,00 1,00 529.012.500,00 1,00 585.987.146,25 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah Lap. 1,00 2,00 30.000.000,00 2,00 33.231.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Lap. 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH VI-47 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan % 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Laporan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Lap. 1,00 2,00 38.000.000,00 2,00 42.092.600,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan daerah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Laporan 1,00 2,00 42.500.000,00 2,00 47.077.250,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Dana Kelurahan Persentase pemanfaatan Dana Kelurahan Mendukung Program Pembangunan Daerah % - 100,00 4.441.656.000,00 100,00 4.920.022.351,20 PEMERINTAH KECAMATAN IV MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL 4,1 Meningkatnya kesejahteraan sosial Jumlah Keluarga Pra Sejahtera KK 16.800 14.946 13.011 4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin % 13,48 12,65 11,65 Gini Ratio % 0,373 0,370 0,367 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya % 76,07 76,68 417.000.000,00 76,95 733.700.000,00 DINAS SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Masyarakat yang direhabilitasi % 3,74 5,74 135.500.000,00 10,74 966.500.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar Yang di Bina % 100,00 100,00 55.000.000,00 100,00 260.000.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase panti asuhan/ Panti jompo yang dibina % 100,00 100,00 45.000.000,00 100,00 340.000.000,00 DINAS SOSIAL Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial yang ada % 100,00 100,00 134.000.000,00 100,00 352.600.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Usia Lanjut Perlantar, Penyandang Disabilitas dan Wanita Tuna Sosial Persentase Usia Lanjut Terlantar, Penyandang Disabilitas Dan Wanita Tuna Sosial yang ditangani % 2,01 4,14 39.350.000,00 8,43 411.550.000,00 DINAS SOSIAL Program Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial Persentase masyarakat terdampak bencana yang dilayani % 100,00 100,00 283.000.000,00 100,00 351.600.000,00 DINAS SOSIAL VI-48 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN 1.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia Indeks 73,61 74,72 75,00 75,00 1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh Usia Harapan Hidup Tahun 70,67 71,06 71,44 71,44 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR Faskes 29 45.898.856.490,00 29 42.825.029.356,20 29 47.107.532.291,82 29 135.831.418.138,02 DINAS KESEHATAN PRESENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN % 100,00 6.891.396.122,00 100,00 17.006.321.658,00 100,00 18.706.953.823,80 100,00 42.604.671.603,80 BLUD RSUD KONAWE PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR Faskes 29 237.876.997,00 29 324.886.000,00 29 357.374.600,00 29 920.137.597,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Faskes 29 567.004.800,00 29 327.614.900,00 29 360.376.390,00 29 1.254.996.090,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT Kecamatan 29 556.496.000,00 29 612.145.600,00 29 673.360.160,00 87 1.842.001.760,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP) Tahun 20,5 340.388.000,00 21,0 610.000.000,00 21,4 640.000.000,00 21,4 1.590.388.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA VI-49 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR) % 78,00 7.408.077.392,00 79,50 8.108.237.790,00 81,00 8.186.356.990,00 81,00 23.702.672.172,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA % 8,75 33.054.000,00 9,25 230.000.000,00 10,00 235.000.000,00 10,00 498.054.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.1.2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs Harapan Lama Sekolah Tahun 13,15 13,21 13,26 13,26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,69 8,72 8,75 8,75 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR % 100,00 84.684.190.503,00 100,00 100.113.351.781,00 100,00 109.528.803.602,20 100,00 294.326.345.886,20 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR % 87,04 1.941.737.587,00 90,00 1.172.724.300,00 100,00 1.289.996.730,00 100,00 4.404.458.617,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR % 50,00 242.325.065,00 55,00 244.126.827,00 60,00 244.126.827,00 60,00 730.578.719,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN VI-50 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah Nilai Produktifitas Daerah Rp. 2.799.712,04 3.213.977,42 3.409.796,48 3.409.796,48 1.2.1 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak Pertumbuhan PDRB % 11,89 12,73 13,09 13,09 Produksi Padi Ton 230.000 235.000 240.000 1.150.000 Populasi ternak sapi Ekor 75.500 92.700 115.500 397.650 Produksi perikanan Ton 132.500 135.800 136.500 658.200 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK % 50,00 2.332.825.000,00 55,00 2.812.319.418,00 60,00 5.342.170.625,00 60,00 10.487.315.043,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN % 100,00 35.816.780,00 100,00 76.000.000,00 100,00 78.000.000,00 100,00 189.816.780,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN % 53,03 20.465.836.014,00 53,03 30.690.000.000,00 53,03 31.910.000.000,00 53,03 83.065.836.014,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK % 50,00 585.332.600,00 60,00 884.502.750,00 70,00 972.953.025,00 70,00 2.442.788.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA % 13,95 135.160.000,00 11,63 150.000.000,00 18,60 150.000.000,00 18,60 435.160.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR % 30,00 246.700.500,00 35,00 494.396.056,00 40,00 543.835.661,60 40,00 1.284.932.217,60 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN VI-51 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN % 8,57 26.970.000,00 13,04 30.000.000,00 30,00 32.000.000,00 30,00 88.970.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN % 8,28 14.993.236.721,00 8,38 6.950.000.000,00 8,48 5.250.000.000,00 8,48 27.193.236.721,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI % 50,00 233.197.420,00 100,00 234.715.000,00 100,00 258.186.500,00 100,00 726.098.920,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH % 83,00 500.000.000,00 85,00 4.800.000.000,00 86,00 4.800.000.000,00 86,00 10.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI % 90,30 601.473.500,00 95,00 687.000.000,00 100,00 754.700.000,00 100,00 2.043.173.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN % 80,00 35.620.000,00 85,00 113.008.000,00 90,00 124.308.800,00 90,00 272.936.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN % 0,00 - 90,00 205.000.000,00 95,00 225.500.000,00 95,00 430.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Ton/Tahun 11.911 1.297.856.250,00 17.866 4.395.000.000,00 20.844 4.834.500.000,00 20.844 10.527.356.250,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Ton/Tahun 4.776 7.554.458.641,00 4.927 5.722.793.439,00 4.776 6.295.072.782,90 4.776 19.572.324.862,90 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA Kelompok 10 14.072.614,00 10 55.000.000,00 10 60.500.000,00 10 129.572.614,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN Ton/Tahun 346 459.831.149,00 400 1.125.000.000,00 346 1.237.500.000,00 346 2.822.331.149,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN VI-52 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.2.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Rupiah 6.000.000.000.000 7.000.000.000.000 8.000.000.000.000 30.700.000.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL % 100,00 22.723.000,00 100,00 24.995.300,00 100,00 27.494.830,00 100,00 75.213.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL % 100,00 22.497.124,00 100,00 24.746.836,40 100,00 27.221.520,04 100,00 74.465.480,44 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN % 100,00 63.951.633,00 100,00 45.150.196,30 100,00 49.665.215,93 100,00 158.767.045,23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI % 100,00 167.908.000,00 100,00 184.698.800,00 100,00 203.168.680,00 100,00 555.775.480,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE % 100,00 185.773.000,00 100,00 204.350.300,00 100,00 224.785.330,00 100,00 614.908.630,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWE 2,1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat Partisipasi Angkatan Kerja % 99,07 99,41 99,75 99,75 2.1.1 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Indeks konektifitas wilayah Indeks 0,966 0,966 0,966 0,966 VI-53 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PRESENTASE SISTEM JARINGAN IRIGASI DLM KONDISI BAIK % 66,01 27.066.367.744,00 69,32 45.331.090.000,00 76,25 49.864.199.000,00 76,25 122.261.656.744,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM % 1,43 4.762.784.579,00 1,60 5.900.000.000,00 1,76 6.490.000.000,00 1,76 17.152.784.579,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI % 60,00 1.197.371.000,00 3,00 5.500.000.000,00 3,30 6.050.000.000,00 3,30 12.747.371.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR % 2,09 4.688.185.600,00 100,00 4.534.000.000,00 100,00 4.987.400.000,00 100,00 14.209.585.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KAWASAN PERUMAHAN RAWAN BENCANA % 0 - 100 4.475.000.000,00 100 5.572.500.000,00 100 10.047.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENATASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH % 100,00 1.075.882.000,00 100,00 2.800.000.000,00 100,00 3.080.000.000,00 100,00 6.955.882.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PERSENTASE BANGUNAN BER IMB % 100,00 67.323.276,00 100,00 30.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 130.323.276,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN % 100,00 5.500.581.075,00 100,00 20.000.000.000,00 100,00 22.000.000.000,00 100,00 47.500.581.075,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI % 100,00 113.877.000,00 100,00 513.000.000,00 100,00 564.300.000,00 100,00 1.191.177.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP % 64,96 47.794.866.481,00 70,00 58.930.000.000,00 77,00 64.823.000.000,00 77,00 171.547.866.481,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN VI-54 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG % 75,00 619.925.652,00 80,00 2.990.000.000,00 85,00 3.289.000.000,00 85,00 6.898.925.652,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM) % 100,00 15.200.000,00 100,00 15.200.000,00 100,00 16.720.000,00 100,00 47.120.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PERSENTASE PERLENGAKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK % 71,11 2.604.300.000,00 20,00 1.605.502.500,00 75,92 1.766.052.750,00 75,92 5.975.855.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.1.2 Tersedianya infsrtruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat Pendapatan Per Kapita Rp 2.574.233 2.901.933 3.281.976 3.281.976 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF % 20 38.980.000,00 52,79 76.995.000,00 58,07 84.694.500,00 58,07 200.669.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI % 0,00 - 52,79 122.408.000,00 58,07 134.648.800,00 58,07 257.056.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI % 20 194.500.000,00 30,20 228.279.000,00 33,22 251.106.900,00 33,22 673.885.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN % 50,00 686.898.200,00 100,00 913.862.200,00 100,00 1.005.248.420,00 100,00 2.606.008.820,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA % 5,00 99.590.000,00 100,00 102.019.000,00 100,00 112.220.900,00 100,00 313.829.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN VI-55 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN % 50,00 66.700.000,00 100,00 73.370.000,00 100,00 80.707.000,00 100,00 220.777.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM % 40,00 190.729.200,00 45,00 227.884.620,00 49,50 250.673.082,00 49,50 669.286.902,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DIPENUHI % 0,00 - 50 300.000.000,00 100 330.000.000,00 100 630.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PRESENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI % 65,00 22.750.000,00 80,00 325.025.000,00 95,00 357.527.500,00 95,00 705.302.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN % 0,00 - 100,00 126.495.000,00 100,00 139.144.500,00 100,00 265.639.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PRESETASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL % 80,00 45.650.000,00 100,00 121.310.000,00 100,00 130.293.000,00 100,00 297.253.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI % 85,00 14.400.000,00 100,00 33.150.000,00 0,00 - 100,00 47.550.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMGRASI YANG TERBANGUN % 85,00 74.030.000,00 100,00 82.846.000,00 100,00 377.710.600,00 100,00 534.586.600,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA % 85,00 13.550.000,00 100,00 84.000.000,00 100,00 92.400.000,00 100,00 189.950.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA VI-56 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN % 51,72 1.096.252.000,00 100,00 1.759.874.500,00 100,00 1.935.861.950,00 100,00 4.791.988.450,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA % 100,00 1.722.617.500,00 100,00 2.302.804.000,00 100,00 2.533.084.400,00 100,00 6.558.505.900,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN Kecamatan 29 560.000.000,00 29 560.000.000,00 29 616.000.000,00 29 1.736.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA % 100,00 499.282.000,00 100,00 1.297.906.000,00 100,00 1.427.696.600,00 100,00 3.224.884.600,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PERSENTASE EVENT PARIWISATA % 100,00 170.055.000,00 100,00 775.000.000,00 100,00 852.500.000,00 100,00 1.797.555.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF % 0,00 - 100 243.165.000,00 100 267.481.500,00 100 510.646.500,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2.2 Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup Persentase ketaatan terhadap pengelolaan kawasan dan lingkungan % 90,00 100,00 100,00 100,00 2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup Range 81,50 81,90 82,30 82,30 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP % 80,00 405.491.500,00 80,00 380.924.000,00 100,00 419.016.400,00 100,00 1.205.431.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP % 80,00 737.842.500,00 70,00 2.221.500.000,00 100,00 2.443.650.000,00 100,00 5.402.992.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP VI-57 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3 % 80,00 26.820.000,00 70,00 160.000.000,00 100,00 176.000.000,00 100,00 362.820.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN % 80,00 25.143.000,00 50,00 270.371.800,00 100,00 297.408.980,00 100,00 592.923.780,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP % 0,00 - 90,00 90.000.000,00 100,00 99.000.000,00 100,00 189.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA % 80,00 132.382.128,00 70,00 3.374.764.000,00 100,00 3.712.240.400,00 100,00 7.219.386.528,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH % 60,00 47.843.000,00 80,00 50.000.000,00 80,00 55.000.000,00 80,00 152.843.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI % 80,00 27.273.000,00 90,00 75.000.000,00 100,00 82.500.000,00 100,00 184.773.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH % 16,00 5.186.753.000,00 80,00 7.435.680.000,00 84,00 8.179.248.000,00 84,00 20.801.681.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.3 Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat Kec. 29 29 29 29 2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat Kec. 29 29 29 29 VI-58 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL % 50,00 83.561.546,00 60,00 168.000.000,00 65,00 184.800.000,00 65,00 436.361.546,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH % 100,00 161.238.840,00 100,00 981.514.257,00 100,00 517.603.281,40 100,00 1.660.356.378,40 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA % 0,00 - 100,00 581.250.000,00 100,00 1.893.750.000,00 100,00 2.475.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIC YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB 3.1 Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Indeks Kepuasan Masyarakat Status Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas 3.1.1 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik Penilaian SAKIP Status BB A A A Penilaian LPPD Status Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA % 100,00 650.220.380.970,00 100,00 685.128.521.361,90 100,00 753.033.454.556,79 100,00 2.088.382.356.888,69 SEMUA OPD PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK % 100,00 399.434.282,00 100,00 439.377.710,20 100,00 483.315.481,22 100,00 1.322.127.473,42 PEMERINTAH KECAMATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN % 100,00 1.984.328.204,00 100,00 2.046.856.345,40 100,00 2.108.041.979,94 100,00 6.139.226.529,34 PEMERINTAH KECAMATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM % 100,00 137.561.000,00 100,00 164.701.421,00 100,00 181.171.563,10 100,00 483.433.984,10 PEMERINTAH KECAMATAN VI-59 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % 100,00 97.046.368,00 100,00 106.751.004,80 100,00 117.426.105,28 100,00 321.223.478,08 PEMERINTAH KECAMATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA % 100,00 346.845.415,00 100,00 406.835.996,50 100,00 447.519.596,15 100,00 1.201.201.007,65 PEMERINTAH KECAMATAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH % 100,00 1.488.818.966,00 100,00 2.278.454.618,00 100,00 2.536.300.079,80 100,00 6.303.573.663,80 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENATAAN DESA PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA % 100 94.115.000,00 100,00 343.385.000,00 100,00 367.723.500,00 100,00 805.223.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PRENSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA % 100 56.752.000,00 100,00 62.427.200,00 100,00 68.669.920,00 100,00 187.849.120,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA % 75,00 272.449.500,00 100,00 1.717.103.600,00 100,00 1.888.813.960,00 100,00 3.878.367.060,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT % 50,00 790.728.766,00 100,00 1.648.636.379,00 50,00 1.813.500.016,90 50,00 4.252.865.161,90 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK % 93,00 1.647.163.000,00 94,00 1.735.780.000,00 95,00 1.766.999.900,00 95,00 5.149.942.900,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL % 93,00 499.650.000,00 94,00 667.827.780,00 95,00 705.816.560,20 95,00 1.873.294.340,20 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN % 100,00 243.951.000,00 100,00 318.951.000,00 100,00 335.645.269,00 100,00 898.547.269,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL VI-60 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN % 0,00 - 0,00 - 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH % 96,00 232.550.000,00 100,00 468.745.000,00 100,00 463.199.000,00 100,00 1.164.494.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP % 100,00 39.947.700,00 100,00 15.940.000,00 100,00 45.000.000,00 100,00 100.887.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP % 100,00 39.811.200,00 0,00 - 0,00 - 100,00 39.811.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN % 100,00 2.902.920.000,00 100,00 3.417.140.000,00 100,00 3.758.854.000,00 100,00 10.078.914.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Kecamatan 7 760.375.484,00 10 886.030.000,00 15 974.633.000,00 15 2.621.038.484,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) % 0,00 - 92,94 82.063.500,00 92,95 90.269.850,00 92,95 172.333.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER % 100,00 27.810.000,00 100,00 30.591.000,00 100,00 33.650.100,00 100,00 92.051.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK % 100,00 12.440.000,00 100,00 117.006.500,00 100,00 128.707.150,00 100,00 258.153.650,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN % 100,00 101.590.500,00 100,00 278.039.480,00 100,00 305.843.428,00 100,00 685.473.408,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VI-61 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN % 100,00 230.777.000,00 100,00 178.798.000,00 100,00 196.677.800,00 100,00 606.252.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA % 100,00 65.300.000,00 100,00 150.000.000,00 100,00 165.000.000,00 100,00 380.300.000,00 BADAN NARKOTIKA PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA % 68,97 19.429.000,00 86,21 150.000.000,00 100,00 165.000.000,00 100,00 334.429.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL Kecamatan 6 254.123.000,00 10 320.000.000,00 13 378.000.000,00 29 952.123.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN % 68,97 62.270.000,00 86,21 195.540.000,00 86,21 215.094.000,00 86,21 472.904.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK % 68,97 727.437.000,00 80,00 900.000.000,00 100,00 990.000.000,00 100,00 2.617.437.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN % 56,34 33.202.000,00 65,00 190.000.000,00 100,00 209.000.000,00 100,00 432.202.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA % 85,00 1.084.714.167,00 85,00 2.056.640.000,00 85,00 2.437.304.000,00 85,00 5.578.658.167,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH VI-62 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI % 50,00 60.114.229,00 100,00 2.325.625.651,90 100,00 2.558.188.217,09 100,00 4.943.928.097,99 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) Opini BPK terhadap LK daerah Opini WTP WTP WTP WTP PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH % 100,00 2.319.836.700,00 100,00 2.825.000.000,00 100,00 3.107.500.000,00 100,00 8.252.336.700,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL % 4,00 351.875.729.076,00 100,00 364.030.351.907,00 100,00 400.433.387.097,70 100,00 1.116.339.468.080,70 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA % 100,00 937.200.000,00 100,00 1.030.256.000,00 100,00 1.133.281.600,00 100,00 3.100.737.600,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH % 100,00 2.921.550.000,00 100,00 4.662.800.000,00 100,00 5.129.080.000,00 100,00 12.713.430.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD % 85,00 507.460.000,00 100,00 1.425.000.000,00 100,00 1.567.500.000,00 100,00 3.499.960.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH % 100,00 3.811.710.404,00 100,00 4.976.453.244,40 100,00 5.377.951.968,84 100,00 14.166.115.617,24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH VI-63 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KOORDINASI DAN SINGKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH % 100,00 3.367.762.673,00 100,00 3.969.710.140,30 100,00 4.366.681.154,33 100,00 11.704.153.967,63 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK % 100,00 58.664.000,00 100,00 267.000.000,00 100,00 293.700.000,00 100,00 619.364.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH % 11,29 925.596.800,00 100,00 2.910.000.000,00 53,22 3.201.000.000,00 53,22 7.036.596.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD % 100,00 8.505.769.519,00 100,00 8.863.306.519,00 100,00 9.749.637.170,90 100,00 27.118.713.208,90 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT % 100,00 5.489.455.000,00 100,00 5.543.078.000,00 100,00 6.097.385.800,00 100,00 17.129.918.800,00 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN % 100,00 1.055.857.588,00 100,00 1.193.579.500,00 100,00 1.312.937.450,00 100,00 3.562.374.538,00 SEKRETARIAT DAERAH IV MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL 4,1 Meningkatnya kesejahteraan sosial Jumlah Keluarga Pra Sejahtera KK 10.993 10.051 9.067 9.067 4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin % 9,65 8,65 7,65 7,65 Gini Ratio % 0,362 0,362 0,358 0,358 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA % 70,00 236.299.036,00 74,00 225.728.951,00 81,40 248.301.846,10 81,40 710.329.833,10 DINAS SOSIAL VI-64 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI % 80,00 437.539.817,00 86,00 460.304.430,00 94,60 506.334.873,00 94,60 1.404.179.120,00 DINAS SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL % 50,00 348.923.066,00 88,00 308.163.836,00 96,80 338.980.219,60 96,80 996.067.121,60 DINAS SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA % 100,00 148.110.000,00 100,00 346.055.000,00 100,00 380.660.500,00 100,00 874.825.500,00 DINAS SOSIAL PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA % 100,00 207.223.175,00 100,00 203.858.175,00 100,00 224.243.992,50 100,00 635.325.342,50 DINAS SOSIAL VII-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kerangka pendaanaan untuk membiayai pembangunan daerah tahun 2018-2023 diperoleh dari perhitungan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah pada bab sebelumnya dalam membiayai pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2020 (Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006) No. Uraian Tahun (Rp) Pertumbuhan Rata-Rata (%)2019 2020 1 2 3 4 5 BELANJA 1.269.656.875.757,76 1.375.979.947.970,31 8,37 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 780.866.569.043,58 839.431.561.721,84 7,50 Belanja Pegawai 453.362.459.908,09 487.364.644.401,19 7,50 Belanja Bunga 9.210.082.826,49 9.900.839.038,48 7,50 Belanja Hibah 9.000.000.000,00 9.675.000.000,00 7,50 Belanja Bantuan Sosial 982800000 1.056.510.000,00 7,50 Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. 303.311.226.309,00 326.059.568.282,18 7,50 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 5.375.000.000,00 7,50 2 BELANJA LANGSUNG 488.790.306.714,19 536.548.386.248,47 9,77 Belanja Pegawai 44.838.045.485,42 48.200.898.896,82 7,50 Belanja Barang dan Jasa 302.947.755.421,22 333.242.530.963,34 10,00 Belanja Modal 141.004.505.807,55 155.104.956.388,31 10,00 VII-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019) NO URAIAN TAHUN (Rp) PERTUMBUHAN RATA-RATA (%) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 BELANJA 1.387.319.632.822,00 1.563.240.985.237,30 1.667.507.201.998,65 9 1 BELANJA OPERASI 891.583.674.331,00 1.004.642.411.531,06 1.071.650.802.711,67 9 a) Belanja Pegawai 547.473.082.850,00 616.896.309.385,07 658.042.520.955,16 9 b) Belanja Barang dan Jasa 279.147.665.152,00 314.545.444.881,55 335.525.232.289,27 9 c) Belanja Bunga 10.120.970.139,00 11.404.376.437,36 12.165.034.069,09 9 d) Belanja Hibah 53.761.956.190,00 9.360.845.644,81 64.619.895.098,01 9 e) Belanja Bantuan Sosial 1.080.000.000,00 1.216.951.179,90 1.298.120.300,15 9 2 BELANJA MODAL 158.426.918.591,00 178.516.505.098,78 190.423.332.511,75 9 a) Belanja Modal Tanah 2.250.000.000,00 2.535.314.958,12 2.704.417.291,97 9 b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.221.873.886,00 31.800.595.115,24 33.921.654.999,63 9 c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 56.074.061.103,00 63.184.624.834,15 67.398.960.212,48 9 d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 68.412.347.602,00 77.087.488.086,80 82.229.127.039,69 9 e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.468.636.000,00 3.908.482.104,47 4.169.172.967,98 9 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.000.000.000,00 4.507.226.592,21 4.807.852.963,51 9 a) Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 4.507.226.592,21 4.807.852.963,51 9 4 BELANJA TRANSFER 333.309.039.900,00 375.574.842.015,25 400.625.213.811,72 9 a) Belanja Bantuan Keuangan 333.309.039.900,00 375.574.842.015,25 400.625.213.811,72 9 VII-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 7.2 Program Perangkat Daerah Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut. VII-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang di sertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pelayanan Administrasi Perkatoran Persentase Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkatoran % 100,00 100,00 54.198.277.120,00 100,00 60.035.431.566,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur % 100,00 100,00 30.094.441.750,00 100,00 33.335.613.126,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 2.825.675.000,00 100,00 3.130.000.198,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 100,00 100,00 5.283.917.000,00 100,00 5.852.994.861,00 SEMUA OPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan % 100,00 100,00 2.171.537.000,00 100,00 2.405.411.535,00 SEMUA OPD 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1,01 Pendidikan 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Progrm Pendidikan Anak Usia Dini Persentase ketersediaan sarana dan prasarana PAUD % 4,23 15,62 1.508.025.300,00 27,62 1.673.496.322,50 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Persentase ketersediaan akses Pelayanan Pendidikan dasar sembilan Tahun % 93,87 100,00 89.545.736.100,00 100,00 99.858.529.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pendidikan Non Formal Persentase penyandang buta aksara yang dientaskan % 90,63 93,00 6.981.439.000,00 95,37 7.734.412.484,80 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase peningkatan kapasitas guru % 69,13 75,10 898.475.000,00 81,07 997.691.450,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Sekolah yang telah mengikuti proses akreditasi % 100,00 100,00 10.156.319.500,00 100,00 10.993.918.775,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Konawe Cerdas Bantuan Pendidikan Masyarakat Konawe Orang 200,00 250,00 - 300,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Kearifan Budaya Lokal % - 100,00 1.333.756.000,00 100,00 1.481.340.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Persentase pelestarian peninggalan sejarah purbakala % 100,00 2.376.747.000,00 100,00 2.627.432.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelaksanaan event pelestarian kebudayaan daerah % 100,00 1.407.903.000,00 100,00 1.436.070.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1,02 Kesehatan 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 2.894.010.000,00 100,00 3.183.411.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase Balita yang ditimbang di Posyandu % 72,06 77,00 83,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase balita usia 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A % 90,08 92,00 94,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase ibu nifas yang mendapat 90 tablet Fe selama hamil % 65,05 70,00 80,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase rumah tangga ber-PHBS % 52,00 62,00 72,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE VII-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi TBC % 9,01 7,01 1.388.180.000,00 5,01 1.132.630.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Terkendalinya HIV pada populasi dewasa Kasus - - - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Cakupan desa/kelurahan UCI % 82,00 85,00 89,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Persentase bayi yang diimunisasi campak % 86,97 90,00 93,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan % 100,00 100,00 7.998.685.000,00 100,00 4.595.150.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang telah mengikuti proses akreditasi % 34,48 58,62 52.995.029.856,00 100,00 48.536.798.599,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan dasar % 100,00 100,00 1.591.265.000,00 100,00 2.189.810.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Persentase ketersediaan puskesmas yang layak % 100,00 100,00 91.793.244.998,00 100,00 79.758.554.999,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Sumber Daya Kesehatan Persentase pembinaan bagi aparatur kesehatan ditingkat Puskesmas % 100,00 100,00 204.200.000,00 100,00 272.550.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan % 100,00 0,00 - 0,00 - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Presentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak % 100,00 0,00 - 0,00 - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Bawah dua Tahun) % 29,06 26,15 36.500.000,00 23,53 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Masyrakat Berprilaku Masyarakat Hidup Hidup Bersih Dan Sehat % 100,00 100,00 - 100,00 - DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE 1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Daerah Kabupaten Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Persentase alat kesehatan dan penunjang melalui dana DAK dan APBD % 100,00 100,00 30.936.714.820,00 100,00 14.973.016.467,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Persentase Pengadaan alat kesehatan dan penunjang % 100,00 100,00 - 0,00 - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Capaian Standar akreditasi Paripurna % 100,00 100,00 630.000.000,00 100,00 - RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Program Peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang TU % 100,00 71.930.600.000,00 100,00 65.100.000.000,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Pelayanan Medik % 100,00 100,00 Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Perencanaan % 100,00 100,00 Persentase Jumlah Indikator SPM yang dilaksanakan pada Bidang Keperawatan % 100,00 100,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase Pelayanan kesehatan rujukan bagi Pasien Tidak mampu % 100,00 100,00 600.000.000,00 100,00 750.000.000,00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN VII-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % 45,43 51,52 28.303.500.000,00 59,02 31.309.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Persentase panjang drainase dalam kondisi baik % 5,36 5,60 5.728.200.000,00 8,01 8.176.790.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Presentase Panjang Jalan dan Jembatan yang di Tingkatkan dan di Rehabilitasi % 45,43 51,52 85.360.500.000,00 59,02 208.068.500.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Peningkatan Penerimaan PAD bidang kebinamargaan Rp 450000000,00 750000000,00 600.000.000,00 800000000,00 550.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan-Jaringan Pengairan Lainnya Presentase Luas irigasi dalam kondisi baik % 45,93 55,50 2.925.095.000,00 64,75 3.022.500.664,00 PU DAN TATA RUANG Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Indeks pertanaman IP 195,00 200,00 440.000.000,00 200,00 6.335.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tinggal bersanitasi % 57,33 57,48 15.984.462.909,00 57,72 25.006.112.909,00 PU DAN TATA RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Persentase ketaatan terhadap pemanfaataan ruang % 83,00 85,00 5.708.000.000,00 90,00 3.578.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pembinaan Konstruksi Persentase tenaga terampil yang telah mendapatkan sertifikasi % 0,00 100,00 1.310.000.000,00 100,00 1.380.000.000,00 PU DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan areal pemakaman % 100,00 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 PU DAN TATA RUANG 1,04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni unit 1175,00 1685,00 4.611.158.000,00 1741,00 4.708.563.664,00 PU DAN TATA RUANG 1.04 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1,05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 . 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Keg, 0,00 5,00 - 5,17 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Cakupan areal pencegahan bahaya kebakaran Kec. 4,00 5,00 542.040.000,00 5,00 600.417.708,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Persentase pencegahan tindak kriminal % 100,00 100,00 2.316.000.000,00 100,00 2.565.433.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1,06 Sosial 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya % 76,07 76,68 417.000.000,00 76,95 733.700.000,00 DINAS SOSIAL Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Masyarakat yang direhabilitasi % 3,74 5,74 135.500.000,00 10,74 966.500.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Anak Terlantar Persentase Anak Terlantar Yang di Bina % 100,00 100,00 55.000.000,00 100,00 260.000.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Persentase panti asuhan/ Panti jompo yang dibina % 100,00 100,00 45.000.000,00 100,00 340.000.000,00 DINAS SOSIAL VII-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Pemberdayaan Lembaga Sosial yang ada % 100,00 100,00 134.000.000,00 100,00 352.600.000,00 DINAS SOSIAL Program Pembinaan Usia Lanjut Perlantar, Penyandang Disabilitas dan Wanita Tuna Sosial Persentase Usia Lanjut Terlantar, Penyandang Disabilitas Dan Wanita Tuna Sosial yang ditangani % 2,01 4,14 39.350.000,00 8,43 411.550.000,00 DINAS SOSIAL Program Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial Persentase masyarakat terdampak bencana yang dilayani % 100,00 100,00 283.000.000,00 100,00 351.600.000,00 DINAS SOSIAL 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2,01 Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan % 10,50 30,00 200.000.000,00 50,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % 74,17 80,00 200.000.000,00 85,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan Persentase pekerja yang difasilitasi mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan % 13,58 20,00 260.000.000,00 50,00 288.002.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Pembinaan Pengawasan dan Pemeriksaan Ketenagakerjaan Persentase pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan ketenagakerjaan % 75,00 80,00 60.000.000,00 85,00 66.462.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2,02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Persentase Puskesmas yang memenuhi indikator Puskesmas Ramah Anak % 10,34 31,03 142.630.000,00 48,28 175.000.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Sekolah yang memenuhi indikator Sekolah Ramah Anak % 4,63 23,15 41,67 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Persentase kelompok usaha Perempuan yang dibina % 8,00 20,00 144.220.000,00 40,00 224.800.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase penanganan kasus perempuan dan anak dari tindak kekerasan % 100 100,00 112.200.000,00 100,00 387.900.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2,03 Pangan 2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) Rupiah 2086917,00 3000000,00 595.630.000,00 3200000,00 3.258.940.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Presentase ketersediaan pangan utama Persen 100,00 100,00 946.105.000,00 100,00 2.438.018.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Tersedianya cadangan pangan daerah Ton 96,00 97,00 98,00 DINAS KETAHANAN PANGAN VII-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah Hektar/ 1 Unit 15,00 14,00 3.230.000.000,00 13,00 2.470.171.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Persentase Areal Pengembangan Tanaman Sagu Sebagai Sumber Pangan Pengganti Beras lokasi 0 1,00 115.050.000,00 1,00 270.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Persentase sample pangan yang di uji % 100,00 100,00 23.000.000,00 100,00 25.300.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2,05 Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Volume Sampah yang Tertangani M3 42.824,54 60.263,33 4.398.831.000,00 61.930,47 8.443.000.166,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PEMERINTAH KECAMATAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Analisis Mengenai Dampak Lingkungan % 0,30 0,60 121.150.000,00 0,70 637.057.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase Luas wilayah yang mendapatkan perlindungan dan pembinaan % - 0,40 15.000.000,00 0,43 245.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Luas Wilayah Lingkungan Hidup yang ditetapkan statusnya % 0,40 0,40 1.247.300.000,00 0,43 900.300.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola % 0,34 0,60 275.000.000,00 0,70 967.650.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,06 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 . 2.06.01 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan % 92,33 96,66 1.463.378.000,00 99,00 1.620.983.810,60 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2,07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa Persentase Aparatur Desa yang dibina % 25,00 25,00 620.012.000,00 25,00 4.475.940.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Persentase Pemerintah Desa yang mengakomodir Program-Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati % 100,00 100,00 4.000.000,00 100,00 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Persentase Bumdes yang Aktif % 25,00 25,00 41.550.000,00 25,00 475.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa % 25,00 25,00 217.824.500,00 25,00 1.378.599.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Pembinaan PKK di Kecamatan % 25,00 25,00 1.073.318.500,00 25,00 1.210.445.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Berbasis SDA Persentase Pembinaan TTG di Desa % 25,00 25,00 150.850.000,00 25,00 2.575.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana Persentase capaian pelaksanaan program Keluarga Berencana % 0,85 95,60% 12.350.803.000,00 96,00% 12.269.580.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Kontrasepsi Persentase Pelaksanaan Program Pelayanan Kontrasepsi % 0,74 0,96 155.000.000,00 97,00% 127.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN VII-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Persentase capaian pelaksanaan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri % 0,14 0,95 152.000.000,00 0,96 352.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2,09 Perhubungan 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase Wajib uji Kendaraan % 0,35 0,35 142.000.000,00 50 % 162.700.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Persentase Alat Uji Kendaran % 0,35 0,40 45 % Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Sarana dan prasarana fasilitas LLAJ % 33,30 66,60 74.000.000,00 68,82 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Sarana dan prasarana perhubungan yang ada % 55,00 60,00 4.185.205.500,00 0,60 5.170.407.190,00 DINAS PERHUBUNGAN 2,1 Komunikasi dan Informatika 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi, Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyampaian informasi pembangunan % 16,48 30,45 175.000.000,00 41,90 859.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program kerjasama informsi dan media massa Jumlah kerjasama informasi dengan media massa Media 6,00 6,00 425.000.000,00 6,00 869.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelaksanaan dan Pengembangan e- Government Persentase OPD yang telah menerapkan E- Government % 19,44 27,78 212.100.000,00 41,67 1.105.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Persentase UKM yang dibina % 5,00 10,00 300.000.000,00 15,00 710.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Persentase UMKM yang dibina % 5,00 10,00 734.000.000,00 15,00 1.500.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2,12 Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase Peningkatan Investor % 100,00 100,00 737.355.000,00 100,00 674.513.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi % 88,00 100,00 324.650.000,00 100,00 335.460.845,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Persentase Potensi Investasi Yang Terpublikasi % 100,00 100,00 40.000.000,00 100,00 41.332.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dan Pelayanan Perizinan Persentase objek perizinan yang diawasi % 100,00 100,00 100.000.000,00 100,00 103.330.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU VII-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perizinan Presentase Penyelesain Izin yang diterbitkan % 100,00 100,00 552.000.000,00 100,00 570.381.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase Penerapan aplikasi on line dalam proses perizinan % 0,00 100,00 411.500.000,00 100,00 446.702.950,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2,13 Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % 75,00 100,00 1.491.500.000,00 100,00 1.647.800.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Persentase Kelompok Pemuda yang di Bina % 10,00 13,79 425.000.000,00 24,14 425.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Persentase pelatih dan Wasit yang tersertifikasi % 10,71 14,29 230.000.000,00 32,14 535.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Kompetisi Olahraga Unggulan % 100,00 100,00 1.325.000.000,00 100,00 2.415.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah raga % 20,69 24,14 1.609.293.000,00 37,93 1.410.230.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2,17 Perpustakaan 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengunjung perpustakaan Orang 19655,00 20500,00 149.312.000,00 21500,00 165.392.902,40 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,18 Kearsipan 2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Persentase OPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan yang baku % 4,00 18,00 23.875.000,00 35,00 26.446.337,50 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase pendigitalisasian dokumen/arsip daerah % 4,00 18,00 10.500.000,00 35,00 11.630.850,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 Urusan Pilihan 3,01 Kelautan dan Perikanan 3.01 . 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Produksi Perikanan Budidaya TON/THN 4345,45 4475,81 14.004.343.000,00 4628,16 20.878.500.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan perikanan tangkap Produksi perikanan Tangkap TON/THN 116,66 120154,65 2.866.750.000,00 155274,77 12.500.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Produksi Perikanan Olahan TON/THN 183,00 237,49 655.000.000,00 291,81 1.100.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Persentase kelompok perikanan yang dibina % 20,00 22,00 174.900.000,00 10,00 850.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pesentase kelompok perikanan Tangkap yang dibina % 10,00 20,00 22,00 Pesentase kelompok perikanan Olahan yang dibina % 10,00 10,00 10,00 VII-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,02 Pariwisata 3.02 . 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Event Wisata % 50,00 100,00 929.850.000,00 100,00 2.256.835.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Potensi Objek Wisata yang dikembangkan dan dikelola % 10,00 20,00 6.148.792.000,00 50,00 6.460.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Persentase kerjasama kemitraan % 20,00 30,00 100.000.000,00 40,00 826.150.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3,03 Pertanian 3.03 . 3.03.01 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) Rupiah 2086917,00 3000000,00 595.630.000,00 3200000,00 3.258.940.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Presentase ketersediaan pangan utama Persen 100,00 100,00 946.105.000,00 100,00 2.438.018.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Persentase Ketersediaan alat-alat pasca panen Persen 75,00 85,00 4.000.000.000,00 100,00 4.252.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Rasio ketersediaan an alsintan terhadap lahan sawah Hektar/ 1 Unit 15,00 14,00 3.230.000.000,00 13,00 2.470.171.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Produksi Tan. Pangan Ton 242438,00 390335,00 30.296.982.000,00 339298,00 39.278.677.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi Tan. Perkebunan Ton 16417,30 17238,00 18059,10 Produksi Tan. Hortikultura Ton 2572,90 2701,60 2830,20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Presentase Ketersediaan Penyuluh Pertanian Persen 52,49 52,49 245.200.000,00 81,82 321.608.040,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program Rular Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative Loan 2000001960 Persentase Pelaksanaan Program kerjasama Rural Empo werment and Agricultural Deve lopment scaling UP Initiativ Loan 2000001960 Persen 0,00 100,00 2.725.585.484,00 100,00 8.260.287.984,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak % 100,00 100,00 1.330.000.000,00 100,00 1.550.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN VII-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program peningkatan produksi hasil peternakan Persentase Produksi Hasil peternakan % 100,00 100,00 44.818.000.000,00 100,00 63.135.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3,06 Perdagangan 3.06 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Persentase pasar yang Terbangun di Kabupaten Konawe % 100,00 6,45 4.973.774.000,00 6,45 16.700.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Operasi Pasar Kec. 5,00 0,00 - 5,00 605.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3,07 Perindustrian 3.07 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Program Penataan Struktur Industri Persentase IKM yang terbangun dikawasan sentra IKM % 100,00 100,00 4.500.000.000,00 100,00 6.000.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3,08 Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan Kawasan 1,00 1,00 699.000.000,00 1,00 1.530.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Program Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Persentase KK pada kawasan Transmigrasi yang dibina % 100,00 100,00 100.000.000,00 100,00 500.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4,01 Administrasi Pemerintahan 4.01 . 4.01.02 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah % 100,00 100,00 2.516.000.000,00 100,00 2.786.973.200,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Persentase pembinaan pengembangan SDM di sekolah % 100,00 100,00 119.910.000,00 100,00 132.824.307,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Pelayanan Bidang Mental Spiritual Persentase pembinaan kegiatan keagaamaan % 100,00 100,00 789.690.000,00 100,00 874.739.613,00 SEKRETARIAT DAERAH Program peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawan dan pelaporan terkait peningkatan kualitas dan kuantitas program jaminan social Laporan pelaksanaan program jaminan sosial Lap. 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemuda dan olahraga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemuda dan olahragaIntensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH VII-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program koordinasi,pembinaan,monev dan pelaporan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan'Intensitas pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Lap. 1,00 2,00 21.250.000,00 2,00 23.538.625,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Layanan Keprotokolan Daerah Persentase aktifitas pimpinan daerah yang terfasilitasi % 100,00 100,00 816.300.000,00 100,00 904.215.510,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Fasilitas LPSE Persentase informasi pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui LPSE % 40,00 75,00 350.900.000,00 85,00 388.691.930,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase monitoring pelaksanaan pembangunan daerah % 50,00 70,00 123.000.000,00 80,00 136.247.100,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Laporan Pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Lap. 1,00 2,00 16.500.000,00 2,00 18.277.050,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa % 40,00 75,00 16.500.000,00 85,00 18.277.050,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Ranperda yang dilegalisasi % 1,00 1,00 529.012.500,00 1,00 585.987.146,25 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah Lap. 1,00 2,00 30.000.000,00 2,00 33.231.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Laporan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Lap. 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kelautan, Perikanan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Lap. 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan % 1,00 2,00 20.400.000,00 2,00 22.597.080,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Laporan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan Lap. 1,00 2,00 38.000.000,00 2,00 42.092.600,00 SEKRETARIAT DAERAH Program koordinasi pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan daerah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Laporan 1,00 2,00 42.500.000,00 2,00 47.077.250,00 SEKRETARIAT DAERAH Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Review Dok. 5,00 8,00 1.234.125.000,00 8,00 2.566.875.000,00 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Pelaksanaan Monev OPD 63,00 63,00 63,00 Pelaksanaan Pendampingan OPD 63,00 63,00 63,00 Pemeriksaan/Pengawasan OPD 63,00 63,00 63,00 4.01 . 4.01.03 Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi % 100,00 100,00 17.367.011.125,00 100,00 19.237.438.223,16 SEKRETARIAT DPRD VII-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMERINTAH KECAMATAN SE-KAB. KONAWE Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan % - 100,00 435.000.000,00 100,00 481.849.500,00 PEMERINTAH KECAMATAN Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase penerimaan piutang daerah % 20,00 - 145.000.000,00 435.000.000,00 PEMERINTAH KECAMATAN Program Dana Kelurahan Persentase pemanfaatan Dana Kelurahan Mendukung Program Pembangunan Daerah % - 100,00 4.441.656.000,00 100,00 4.920.022.351,20 PEMERINTAH KECAMATAN 4,02 Pengawasan 4.02 . 4.02.01 Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase ketersediaan tenaga Pemeriksa dan AparaturPengawas % 0,00 45,95 145.675.000,00 72,97 1.158.242.500,00 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Review Dok. 5,00 8,00 1.234.125.000,00 8,00 2.566.875.000,00 SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Pelaksanaan Monev OPD 63,00 63,00 63,00 Pelaksanaan Pendampingan OPD 63,00 63,00 63,00 Pemeriksaan/Pengawasan OPD 63,00 63,00 63,00 4,03 Perencanaan 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase ketersediaan data pembangunan berbasis IT % 60,00 65,00 631.500.000,00 70,00 699.512.550,00 BAPPEDA Persentase ketersediaan Data dan Informasi Kecamatan % - 100,00 435.000.000,00 100,00 481.849.500,00 PEMERINTAH KECAMATAN Program Perencanaan Pengembangan Kota- kota menengah dan besar Persentase Program-program pembangunan bidang Fisik Sarana dan Prasarana yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 3.507.200.000,00 100,00 1.657.920.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan dokumen RPJMD % 80,00 90,00 1.907.100.000,00 95,00 1.465.310.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Program-program pembangunan bidang ekonomi yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 3.456.700.000,00 100,00 1.217.370.000,00 BAPPEDA Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Persentase Program-program pembangunan bidang Sosial Budaya yang terimplementasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah % 90,00 95,00 1.980.400.000,00 100,00 2.189.447.000,00 BAPPEDA 4,04 Keuangan 4.04 . 4.04.05 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase program dan kegiatan yang terakomodir dalam penganggaran % 80,00 90,00 2.355.750.000,00 95,00 2.200.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penatausahaan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu % 100,00 100,00 587.200.000,00 100,00 616.560.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Peningkatan Administrasi, Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu % 50,00 60,00 933.400.000,00 70,00 980.070.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Peningkatan Manajemen dan Pemanfaatan Aset dan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan laporan barang/kekayaan milik daerah % 50,00 60,00 1.241.155.000,00 70,00 1.303.212.750,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04 . 4.04.06 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Program Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Jenis pajak yang dikelola % 63.64 72.73 332.055.000,00 82,00 367.817.324,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Program Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Persentase Wajib Pajak & Retribusi yang tertagih % 0,85 0,87 463.130.000,00 100,00 515.700.000,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 4,05 Kepegawaian 4.05 . 4.05.10 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Kedinasan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan kedinasan % 1,00 1,00 518.566.650,00 1,00 1.146.631.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Persentase Kompetensi Teknis ASN sesuai Bidang Tugas dan Fungsinya % 1,00 1,00 1.283.650.000,00 1,00 1.631.588.345,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur % 0,75 0,80 1.731.383.350,00 80,01% 3.387.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4,07 Penelitian dan Pengembangan 4.07 . 4.07.11 Badan Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Jumlah Penelitian Bidang Pertanian, Peternakan dan perikanan serta penelitian bidang budaya tolaki, hukum adat dan kalosara Keg. 1,00 2,00 198.820.000,00 1,00 220.232.914,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4,08 Lainnya 4.08 . 4.08.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengawasan terhadap orang asing dalam rangka menjaga Kantrantibmas % 0,21 0,34 96.800.000,00 0,55 273.665.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan % 17,24 34,48 179.475.000,00 0,52 728.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Persentase pemantauan kondisi stabilitas perekonomian daerah % 17,24 34,48 30.445.000,00 34,48 60.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase partisipasi politik masyarakat % 85,28 85,5 658.530.000,00 85,50 722.225.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase Pembinaan Ormas dan OKP % 35,21 42,25 49,30 Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Persentase pembinaan stabiltas keamanan % 1,00 1,00 46.100.000,00 1,00 145.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.08 . 4.08.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Persentase Masyarakat Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana % 11,63 23,26 165.750.000,00 69,77 183.601.275,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Kedaruratan dan Logistik Persentase Masyarakat Korban Bencana Yang Tertangani % 100,00 100,00 277.050.000,00 100,00 306.888.285,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH VII-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 NO URUSAN / PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN (PERMENDAGRI 13 TAHUN 2013) INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2019 TAHUN 2020 TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Sarana dan Prasarana Yang Direhabilitasi dan DiRekonstruksi Pascabencana % 100,00 100,00 2.333.850.000,00 100,00 2.585.205.645,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.08 . 4.08.03 Badan Narkotika Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Persentase Wilayah Bebas Narkoba % 65,52 79,31 43.400.000,00 86,21 48.074.180,00 BADAN NARKOTIKA Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Persentase Wilayah Bebas Narkoba % 65,52 79,31 101.650.000,00 86,21 112.597.705,00 BADAN NARKOTIKA Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba Persentase Rehabilitasi Pecandu Narkoba % 100,00 100,00 13.700.000,00 100,00 15.175.490,00 BADAN NARKOTIKA KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 X XX XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA % 100,00 650.220.380.970,00 100,00 685.128.521.361,90 100,00 753.033.454.556,79 100,00 2.088.382.356.888,69 SEMUA OPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01 2.22 0.00 02.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR % 100,00 84.684.190.503,00 100,00 100.113.351.781,00 100,00 109.528.803.602,20 100,00 294.326.345.886,20 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL % 50,00 83.561.546,00 60,00 168.000.000,00 65,00 184.800.000,00 65,00 436.361.546,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR % 87,04 1.941.737.587,00 90,00 1.172.724.300,00 100,00 1.289.996.730,00 100,00 4.404.458.617,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR % 50,00 242.325.065,00 55,00 244.126.827,00 60,00 244.126.827,00 60,00 730.578.719,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02 0.00 0.00 01.0000 DINAS KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR Faskes 29 45.898.856.490,00 29 42.825.029.356,20 29 47.107.532.291,82 29 135.831.418.138,02 DINAS KESEHATAN VII-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR Faskes 29 237.876.997,00 29 324.886.000,00 29 357.374.600,00 29 920.137.597,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Faskes 29 567.004.800,00 29 327.614.900,00 29 360.376.390,00 29 1.254.996.090,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT Kecamatan 29 556.496.000,00 29 612.145.600,00 29 673.360.160,00 87 1.842.001.760,00 DINAS KESEHATAN 1.02 0.00 0.00 02.00 RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PRESENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN % 100,00 6.891.396.122,00 100,00 17.006.321.658,00 100,00 18.706.953.823,80 100,00 42.604.671.603,80 BLUD RSUD KONAWE 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03 1.04 0.00 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PRESENTASE SISTEM JARINGAN IRIGASI DLM KONDISI BAIK % 66,01 27.066.367.744,00 69,32 45.331.090.000,00 76,25 49.864.199.000,00 76,25 122.261.656.744,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM % 1,43 4.762.784.579,00 1,60 5.900.000.000,00 1,76 6.490.000.000,00 1,76 17.152.784.579,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI % 60,00 1.197.371.000,00 3,00 5.500.000.000,00 3,30 6.050.000.000,00 3,30 12.747.371.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR % 2,09 4.688.185.600,00 100,00 4.534.000.000,00 100,00 4.987.400.000,00 100,00 14.209.585.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PERSENTASE BANGUNAN BER IMB % 100,00 67.323.276,00 100,00 30.000.000,00 100,00 33.000.000,00 100,00 130.323.276,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN % 100,00 5.500.581.075,00 100,00 20.000.000.000,00 100,00 22.000.000.000,00 100,00 47.500.581.075,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN VII-18 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP % 64,96 47.794.866.481,00 70,00 58.930.000.000,00 77,00 64.823.000.000,00 77,00 171.547.866.481,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI % 100,00 113.877.000,00 100,00 513.000.000,00 100,00 564.300.000,00 100,00 1.191.177.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG % 75,00 619.925.652,00 80,00 2.990.000.000,00 85,00 3.289.000.000,00 85,00 6.898.925.652,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03 1.04 0.00 01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KAWASAN PERUMAHAN RAWAN BENCANA % - - 100,00 4.475.000.000,00 100,00 5.572.500.000,00 100,00 10.047.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENATASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH % 100,00 1.075.882.000,00 100,00 2.800.000.000,00 100,00 3.080.000.000,00 100,00 6.955.882.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM) % 100,00 15.200.000,00 100,00 15.200.000,00 100,00 16.720.000,00 100,00 47.120.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05 0.00 0.00 03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN % 100,00 2.902.920.000,00 100,00 3.417.140.000,00 100,00 3.758.854.000,00 100,00 10.078.914.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Kecamatan 7 760.375.484,00 10 886.030.000,00 15 974.633.000,00 15 2.621.038.484,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05 0.00 0.00 02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH VII-19 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA % 85,00 1.084.714.167,00 85,00 2.056.640.000,00 85,00 2.437.304.000,00 85,00 5.578.658.167,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06 0.00 0.00 01.00 DINAS SOSIAL 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA % 70,00 236.299.036,00 74,00 225.728.951,00 81,40 248.301.846,10 81,40 710.329.833,10 DINAS SOSIAL 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI % 80,00 437.539.817,00 86,00 460.304.430,00 94,60 506.334.873,00 94,60 1.404.179.120,00 DINAS SOSIAL 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL % 50,00 348.923.066,00 88,00 308.163.836,00 96,80 338.980.219,60 96,80 996.067.121,60 DINAS SOSIAL 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA % 100,00 148.110.000,00 100,00 346.055.000,00 100,00 380.660.500,00 100,00 874.825.500,00 DINAS SOSIAL 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA % 100,00 207.223.175,00 100,00 203.858.175,00 100,00 224.243.992,50 100,00 635.325.342,50 DINAS SOSIAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07 3.32 0.00 02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DIPENUHI % - - 50,00 300.000.000,00 100,00 330.000.000,00 100,00 630.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PRESENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI % 65,00 22.750.000,00 80,00 325.025.000,00 95,00 357.527.500,00 95,00 705.302.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA VII-20 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN % - - 100,00 126.495.000,00 100,00 139.144.500,00 100,00 265.639.500,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PRESETASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL % 80,00 45.650.000,00 100,00 121.310.000,00 100,00 130.293.000,00 100,00 297.253.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08 0.00 0.00 01.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) % - - 92,94 82.063.500,00 92,95 90.269.850,00 92,95 172.333.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN % 100,00 230.777.000,00 100,00 178.798.000,00 100,00 196.677.800,00 100,00 606.252.800,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER % 100,00 27.810.000,00 100,00 30.591.000,00 100,00 33.650.100,00 100,00 92.051.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK % 100,00 12.440.000,00 100,00 117.006.500,00 100,00 128.707.150,00 100,00 258.153.650,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN % 100,00 101.590.500,00 100,00 278.039.480,00 100,00 305.843.428,00 100,00 685.473.408,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09 0.00 0.00 01.00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH % 83,00 500.000.000,00 85,00 4.800.000.000,00 86,00 4.800.000.000,00 86,00 10.100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI % 90,30 601.473.500,00 95,00 687.000.000,00 100,00 754.700.000,00 100,00 2.043.173.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN VII-21 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN % - - 90,00 205.000.000,00 95,00 225.500.000,00 95,00 430.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN % 80,00 35.620.000,00 85,00 113.008.000,00 90,00 124.308.800,00 90,00 272.936.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11 0.00 0.00 01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP % 80,00 405.491.500,00 80,00 380.924.000,00 100,00 419.016.400,00 100,00 1.205.431.900,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP % 80,00 737.842.500,00 70,00 2.221.500.000,00 100,00 2.443.650.000,00 100,00 5.402.992.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA % 80,00 132.382.128,00 70,00 3.374.764.000,00 100,00 3.712.240.400,00 100,00 7.219.386.528,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3 % 80,00 26.820.000,00 70,00 160.000.000,00 100,00 176.000.000,00 100,00 362.820.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN % 80,00 25.143.000,00 50,00 270.371.800,00 100,00 297.408.980,00 100,00 592.923.780,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP % - - 90,00 90.000.000,00 100,00 99.000.000,00 100,00 189.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH % 60,00 47.843.000,00 80,00 50.000.000,00 80,00 55.000.000,00 80,00 152.843.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI % 80,00 27.273.000,00 90,00 75.000.000,00 100,00 82.500.000,00 100,00 184.773.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH % 16,00 5.186.753.000,00 80,00 7.435.680.000,00 84,00 8.179.248.000,00 84,00 20.801.681.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG VII-22 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12 0.00 0.00 01.00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL % 93,00 499.650.000,00 94,00 667.827.780,00 95,00 705.816.560,20 95,00 1.873.294.340,20 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK % 93,00 1.647.163.000,00 94,00 1.735.780.000,00 95,00 1.766.999.900,00 95,00 5.149.942.900,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN % 100,00 243.951.000,00 100,00 318.951.000,00 100,00 335.645.269,00 100,00 898.547.269,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN % - - - - 100,00 20.000.000,00 100,00 20.000.000,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13 0.00 0.00 01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA % 100 94.115.000,00 100,00 343.385.000,00 100,00 367.723.500,00 100,00 805.223.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PRENSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA % 100 56.752.000,00 100,00 62.427.200,00 100,00 68.669.920,00 100,00 187.849.120,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA % 75,00 272.449.500,00 100,00 1.717.103.600,00 100,00 1.888.813.960,00 100,00 3.878.367.060,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT % 50,00 790.728.766,00 100,00 1.648.636.379,00 50,00 1.813.500.016,90 50,00 4.252.865.161,90 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 0.00 0.00 01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP) Tahun 20,5 340.388.000,00 21,0 610.000.000,00 21,4 640.000.000,00 21,4 1.590.388.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN VII-23 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KELUARGA BERENCANA 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR) % 78,00 7.408.077.392,00 79,50 8.108.237.790,00 81,00 8.186.356.990,00 81,00 23.702.672.172,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA % 8,75 33.054.000,00 9,25 230.000.000,00 10,00 235.000.000,00 10,00 498.054.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15 0.00 0.00 01.00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PERSENTASE PERLENGAKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK % 71,11 2.604.300.000,00 20,00 1.605.502.500,00 75,92 1.766.052.750,00 75,92 5.975.855.250,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16 2.21 0.00 03.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK % 100,00 58.664.000,00 100,00 267.000.000,00 100,00 293.700.000,00 100,00 619.364.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH % 11,29 925.596.800,00 100,00 2.910.000.000,00 53,22 3.201.000.000,00 53,22 7.036.596.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17 3.30 3.31 07.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF % 20 38.980.000,00 52,79 76.995.000,00 58,07 84.694.500,00 58,07 200.669.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, VII-24 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI % - - 52,79 122.408.000,00 58,07 134.648.800,00 58,07 257.056.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI % 20 194.500.000,00 30,20 228.279.000,00 33,22 251.106.900,00 33,22 673.885.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18 0.00 0.00 01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL % 100,00 22.723.000,00 100,00 24.995.300,00 100,00 27.494.830,00 100,00 75.213.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL % 100,00 22.497.124,00 100,00 24.746.836,40 100,00 27.221.520,04 100,00 74.465.480,44 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PRESENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN % 100,00 63.951.633,00 100,00 45.150.196,30 100,00 49.665.215,93 100,00 158.767.045,23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI % 100,00 167.908.000,00 100,00 184.698.800,00 100,00 203.168.680,00 100,00 555.775.480,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE % 100,00 185.773.000,00 100,00 204.350.300,00 100,00 224.785.330,00 100,00 614.908.630,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19 3.26 0.00 02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN % 51,72 1.096.252.000,00 100,00 1.759.874.500,00 100,00 1.935.861.950,00 100,00 4.791.988.450,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH % 100,00 1.722.617.500,00 100,00 2.302.804.000,00 100,00 2.533.084.400,00 100,00 6.558.505.900,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA VII-25 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RAGA 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN Kecamatan 29 560.000.000,00 29 560.000.000,00 29 616.000.000,00 29 1.736.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.01 2.22 0.00 02.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH % 100,00 161.238.840,00 100,00 981.514.257,00 100,00 517.603.281,40 100,00 1.660.356.378,40 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA % - - 100,00 581.250.000,00 100,00 1.893.750.000,00 100,00 2.475.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23 2.24 0.00 02.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH % 96,00 232.550.000,00 100,00 468.745.000,00 100,00 463.199.000,00 100,00 1.164.494.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.23 2.24 0.00 02.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP % 100,00 39.947.700,00 100,00 15.940.000,00 100,00 45.000.000,00 100,00 100.887.700,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP % 100,00 39.811.200,00 - - - - 100,00 39.811.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25 0.00 0.00 01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Ton/Tahun 11.911 1.297.856.250,00 17.866 4.395.000.000,00 20.844 4.834.500.000,00 20.844 10.527.356.250,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Ton/Tahun 4.776 7.554.458.641,00 4.927 5.722.793.439,00 4.776 6.295.072.782,90 4.776 19.572.324.862,90 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA Kelompok 10 14.072.614,00 10 55.000.000,00 10 60.500.000,00 10 129.572.614,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN Ton/Tahun 346 459.831.149,00 400 1.125.000.000,00 346 1.237.500.000,00 346 2.822.331.149,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.19 3.26 0.00 02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PERSENTASE % 100,00 499.282.000,00 100,00 1.297.906.000,00 100,00 1.427.696.600,00 100,00 3.224.884.600,00 DINAS VII-26 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DESTINASI PARIWISATA KUNJUNGAN WISATA KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PERSENTASE EVENT PARIWISATA % 100,00 170.055.000,00 100,00 775.000.000,00 100,00 852.500.000,00 100,00 1.797.555.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF % - - 100,00 243.165.000,00 100,00 267.481.500,00 100,00 510.646.500,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27 0.00 0.00 09.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN % 100,00 35.816.780,00 100,00 76.000.000,00 100,00 78.000.000,00 100,00 189.816.780,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN % 53,03 20.465.836.014,00 53,03 30.690.000.000,00 53,03 31.910.000.000,00 53,03 83.065.836.014,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA % 13,95 135.160.000,00 11,63 150.000.000,00 18,60 150.000.000,00 18,60 435.160.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN % 8,57 26.970.000,00 13,04 30.000.000,00 30,00 32.000.000,00 30,00 88.970.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN % 8,28 14.993.236.721,00 8,38 6.950.000.000,00 8,48 5.250.000.000,00 8,48 27.193.236.721,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27 0.00 0.00 08.00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK % 50,00 2.332.825.000,00 55,00 2.812.319.418,00 60,00 5.342.170.625,00 60,00 10.487.315.043,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK % 50,00 585.332.600,00 60,00 884.502.750,00 70,00 972.953.025,00 70,00 2.442.788.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS % 30,00 246.700.500,00 35,00 494.396.056,00 40,00 543.835.661,60 40,00 1.284.932.217,60 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN VII-27 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PENYAKIT HEWAN MENULAR 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI % 50,00 233.197.420,00 100,00 234.715.000,00 100,00 258.186.500,00 100,00 726.098.920,00 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.17 3.30 3.31 07.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA % 5,00 99.590.000,00 100,00 102.019.000,00 100,00 112.220.900,00 100,00 313.829.900,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN % 50,00 686.898.200,00 100,00 913.862.200,00 100,00 1.005.248.420,00 100,00 2.606.008.820,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN % 50,00 66.700.000,00 100,00 73.370.000,00 100,00 80.707.000,00 100,00 220.777.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.17 3.30 3.31 07.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM % 40,00 190.729.200,00 45,00 227.884.620,00 49,50 250.673.082,00 49,50 669.286.902,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 2.07 3.32 0.00 02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI % 85,00 14.400.000,00 100,00 33.150.000,00 - - 100,00 47.550.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMGRASI YANG TERBANGUN % 85,00 74.030.000,00 100,00 82.846.000,00 100,00 377.710.600,00 100,00 534.586.600,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA % 85,00 13.550.000,00 100,00 84.000.000,00 100,00 92.400.000,00 100,00 189.950.000,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN VII-28 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 08.01 00.00 00.00 01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT % 100,00 5.489.455.000,00 100,00 5.543.078.000,00 100,00 6.097.385.800,00 100,00 17.129.918.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN % 100,00 1.055.857.588,00 100,00 1.193.579.500,00 100,00 1.312.937.450,00 100,00 3.562.374.538,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4.02 0.00 0.00 01.00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD % 100,00 8.505.769.519,00 100,00 8.863.306.519,00 100,00 9.749.637.170,90 100,00 27.118.713.208,90 SEKRETARIAT DPRD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5.01 0.00 0.00 01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH % 100,00 3.811.710.404,00 100,00 4.976.453.244,40 100,00 5.377.951.968,84 100,00 14.166.115.617,24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KOORDINASI DAN SINGKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH % 100,00 3.367.762.673,00 100,00 3.969.710.140,30 100,00 4.366.681.154,33 100,00 11.704.153.967,63 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 02 KEUANGAN 5.02 0.00 0.00 01.00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL % 4,00 351.875.729.076,00 100,00 364.030.351.907,00 100,00 400.433.387.097,70 100,00 1.116.339.468.080,70 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA % 100,00 937.200.000,00 100,00 1.030.256.000,00 100,00 1.133.281.600,00 100,00 3.100.737.600,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII-29 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5.02 0.00 0.00 03.00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH % 100,00 2.319.836.700,00 100,00 2.825.000.000,00 100,00 3.107.500.000,00 100,00 8.252.336.700,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 5 03 KEPEGAWAIAN 5.03 5.04 0.00 01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH % 100,00 1.488.818.966,00 100,00 2.278.454.618,00 100,00 2.536.300.079,80 100,00 6.303.573.663,80 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05 0.00 0.00 01.00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI % 50,00 60.114.229,00 100,00 2.325.625.651,90 100,00 2.558.188.217,09 100,00 4.943.928.097,99 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01 0.00 0.00 01.00 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH % 100,00 2.921.550.000,00 100,00 4.662.800.000,00 100,00 5.129.080.000,00 100,00 12.713.430.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD % 85,00 507.460.000,00 100,00 1.425.000.000,00 100,00 1.567.500.000,00 100,00 3.499.960.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 07.01 XX.XX XX.XX XX.XXXX PEMERINTAH KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK % 100,00 399.434.282,00 100,00 439.377.710,20 100,00 483.315.481,22 100,00 1.322.127.473,42 PEMERINTAH KECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN % 100,00 1.984.328.204,00 100,00 2.046.856.345,40 100,00 2.108.041.979,94 100,00 6.139.226.529,34 PEMERINTAH KECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM % 100,00 137.561.000,00 100,00 164.701.421,00 100,00 181.171.563,10 100,00 483.433.984,10 PEMERINTAH KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM % 100,00 97.046.368,00 100,00 106.751.004,80 100,00 117.426.105,28 100,00 321.223.478,08 PEMERINTAH KECAMATAN VII-30 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 KODE REKENING URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020) INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM OPDTAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA % 100,00 346.845.415,00 100,00 406.835.996,50 100,00 447.519.596,15 100,00 1.201.201.007,65 PEMERINTAH KECAMATAN 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01 0.00 0.00 01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN % 68,97 62.270.000,00 86,21 195.540.000,00 86,21 215.094.000,00 86,21 472.904.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK % 68,97 727.437.000,00 80,00 900.000.000,00 100,00 990.000.000,00 100,00 2.617.437.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN % 56,34 33.202.000,00 65,00 190.000.000,00 100,00 209.000.000,00 100,00 432.202.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA % 68,97 19.429.000,00 86,21 150.000.000,00 100,00 165.000.000,00 100,00 334.429.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL Kecamatan 6 254.123.000,00 10 320.000.000,00 13 378.000.000,00 29 952.123.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8.01 0.00 0.00 02.0000 BADAN NARKOTIKA 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA % 100,00 65.300.000,00 100,00 150.000.000,00 100,00 165.000.000,00 100,00 380.300.000,00 BADAN NARKOTIKA VIII-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Penetapan indikator kinerja daerah akan menjadi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023. Indikator kinerja daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci. Terdapat 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023 yang akan diintegrasikan secara berjenjang ke indikator kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV. IKU Pemerintah Kabupaten Konawe diambil dari Indikator Kinerja Tujuan sedangkan Indikator Kinerja Sasaran akan menjadi ukuran pencapaian indikator kinerja Eselon II OPD. Selanjutnya pengeintegrasian indikator kinerja hingga ke level eselon IV bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah berperan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2018-2023. Indikator kinerja seluruh komponen perangkat tergambar dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. VIII-2 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh 1 Usia Harapan Hidup Tahu n 69,76 69,90 70,29 70,67 71,06 71,44 71,44 2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs 1 Harapan Lama Sekolah Tahu n 12,98 13,03 13,09 13,15 13,21 13,26 13,26 2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahu n 8,94 8,64 8,67 8,69 8,72 8,75 8,75 3 Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak 1 Pertumbuhan PDRB % 7,44 10,56 11,61 11,89 12,73 13,09 13,09 2 Produksi Padi Ton 216.381,00 220.000,00 225.000,00 230.000,00 235.000,00 240.000,00 1.150.000,00 3 Populasi ternak sapi Ekor 44.497,00 52.000 62.250 75.500 92.700 115.500 397.950 4 Produksi perikanan Ton 121.183,00 124.900 128.500 132.500 135.800 136.500 658.200 4 Meningkatnya realisasi investasi daerah 1 Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Rupi ah 4.518.123.97 3.708,00 4.700.000.00 0.000,00 5.000.000.00 0.000,00 6.000.000.00 0.000,00 7.000.000.00 0.000,00 8.000.000.00 0.000,00 30.700.000.0 00.000,00 5 Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan 1 Indeks konektifitas wilayah Indek s 0,897 0,931 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 VIII-3 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 N O SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2018 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 KONDISI AKHIR TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 1 2 3 5 6 8 10 12 14 16 ekonomi masyarakat 6 Tersedianya infsrtruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat 1 Pendapatan Per Kapita Rp 1.901.759,00 2.061.358,00 2.300.682,00 2.574.233,00 2.901.933,00 3.281.976,00 3.281.976,00 7 Terjaganya kualitas lingkungan hidup 1 Indeks kualitas lingkungan hidup Rang e 80,33 80,70 81,10 81,50 81,90 82,30 82,30 8 Terimplementasinya nilai- nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat 1 Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat Kec. 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 9 Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 1 Penilaian SAKIP Statu s C B BB BB A A A 2 Penilaian LPPD Statu s Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 1 0 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) 1 Opini BPK terhadap LK daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 1 1 Menurunnya jumlah penduduk miskin 1 Persentase penduduk miskin % 13,48 12,65 11,65 9,65 8,65 7,65 7,65 2 Gini Ratio % 0,373 0,370 0,367 0,362 0,362 0,358 0,358 VIII-4 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan PDRB % 7.44 10,56 11,61 11,89 12,73 13,09 13,09 2 PDRB per kapita % 1.901.759 2.061.358 2.300.682 2.574.233 2.901.933 3.281.796 3.281.796 3 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan % 13,48 12,65 11,65 9,65 8,65 7,65 7,65 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 70,24 71,55 73,73 76,98 80,33 83,59 83,59 5 Angka melek huruf % 90,64 92,98 95,32 97,66 100 100 100 6 Angka rata-rata lama sekolah % 8.94 8.64 8.67 8.69 8.72 8.75 8.75 7 Angka usia harapan hidup % 69.76 69,90 70,29 70,67 71,06 71,44 71,44 8 Prevalensi Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 9 Cakupan Desa Siaga Aktif % 10,00 20,00 30,00 40,00 45,00 75,00 75,00 10 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 98,06 98,40 98,74 99,07 99,41 99,75 99,75 VIII-5 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat pengangguran terbuka % 1,94 1,60 1,26 0,93 0,59 0,25 0,25 12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 16.800 13.440 10.080 6.720 3.360 - - 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks - Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas Sangat Puas 14 Persentase PAD terhadap pendapatan % 4,18 9,76 11,44 14,04 15,28 14,73 14,73 15 Opini BPK Indeks WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 16 Penguatan cadangan pangan Ton 1 2 10 10 10 10 10 17 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 29,47 32,18 33,50 34,60 34,80 35,20 35,20 18 Pertumbuhan Industri IKM 0 598 705 818 952 1088 1088 II ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita/tahun Rp. 14.071.593 14.140.572 14.209.888 14.279.545 14.349.542 14.419.883 14.490.569 2 Nilai Tukar Petani (NTP) Rp. 2.086.917 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.500.000 3700000 3700000 3 Angka kriminalitas yang tertangani % 88,49 92,49 97,49 100,00 100,00 100,00 100,00 VIII-6 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 68,00 74,40 80,80 87,20 93,60 100,00 100,00 2 Angka partisipasi kasar Usia 7-12 Tahun (Jenjang SD/MI/Paket A). % 104,77 103,82 102,86 101,91 100,95 100,00 100,00 3 Angka partisipasi kasar Usia 13-15 Tahun (Jenjang SMP/MTs/Paket B). % 110,4 108,32 106,24 104,16 102,08 100 100,00 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 85,94 88,76 91,57 94,38 97,19 100,00 100,00 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 54,67 63,73 72,80 81,87 90,93 100,00 100,00 6 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A % 85,94 88,76 91,57 94,38 97,19 100,00 100,00 7 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B % 54,67 63,73 72,80 81,87 90,93 100,00 100,00 10 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 90,34 92,27 94,20 96,14 98,07 100,00 100,00 11 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 90,23 92,18 94,14 96,09 98,05 100,00 100,00 VIII-7 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 68,28 74,62 80,97 87,31 93,66 100,00 100,00 13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 90,21 92,17 94,13 96,08 98,04 100,00 100,00 16 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar % 111,44 113,67 115,94 118,26 120,63 123,04 123,04 17 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah % 177,29 180,83 184,45 188,14 191,90 195,74 195,74 20 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar % 8,09 8,09 8,18 8,26 8,34 8,42 8,42 21 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata SMP % 12,32 12,32 12,44 12,57 12,69 12,82 12,82 22 Angka melek huruf % 90,64 92,98 95,32 97,66 100 100 100,00 2 Kesehatan 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 2 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 3 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH 0 per 100.000 KH VIII-8 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 5 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 84,00 84,00 86,00 88,00 90,00 95,00 95 6 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 7 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) per 100.000 195 185 175 170 165 160 160 8 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi % < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0 0 0 10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 11 Cakupan kunjungan bayi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 12 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 13 Cakupan pelayanan anak balita % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VIII-9 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) % 51,52 59,02 66,52 74,02 81,52 81,52 81,52 2 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 57,48 57,72 61,80 66,02 70,44 70,44 70,44 3 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 5,60 8,01 12,02 16,02 16,02 16,02 16,02 4 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 55,50 64,75 66,08 66,14 67,78 67,78 67,78 5 Persentase penduduk berakses air minum % 61,28 64,12 68,80 73,27 77,54 77,54 77,54 6 Persentase areal kawasan kumuh % 10,85 24,74 24,74 24,74 14,92 100,00 100,00 8 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 12.617,00 12.623,00 12.623,50 12.625,50 12.627,50 12.627,50 12627,50 10 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 2,28 5,53 15,27 30,32 45,13 56,79 56,79 11 Ketaatan terhadap RTRW % 83 85 88 90 93 96 100,00 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 Persentase rumah layak huni 12,24 17,55 33,88 65,29 82,64 100,00 100,00 100,00 2 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0,00 10,00 22,80 22,80 22,80 13,75 92,15 92,15 VIII-10 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Kec. 5 5 5 5 5 5 5 2 Persentase Penegakan PERDA % 0,00 20,00 30,00 65,00 85,00 100,00 100,00 6 Sosial 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 11,74 11,44 11,45 11,44 11,44 57,52 57,52 2 Persentase PMKS yang tertangani % 11,74 11,44 11,45 11,44 11,44 57,52 57,52 3 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 II Layanan Urusan Wajib Non Dasar 1 Tenaga Kerja 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 74,17 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 VIII-11 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 10,50 30,00 50,00 65,00 80,00 100,00 100,00 3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 10,50 30,00 50,00 65,00 80,00 100,00 100,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 7,25 - 7,44 - 51,02 51,02 51,02 2 Partisipasi Perempuan di lembaga swasta % 92,75 92,60 92,56 92,56 92,56 92,56 92,56 3 Rasio KDRT % 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 0 4 Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah umum % 0 0 0 0 0 0 0 5 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 96,71 97,01 97,31 97,61 97,91 98,21 98,21 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 VIII-12 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 7 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Pangan 1 Ketersediaan pangan utama Ton 233.876 339.000 455.000 525.000 600.000 680.000 2.832.876 2 Ketersediaan energi dan protein perkapita gr/kap/har i 60 62 64 66 68 70 70 5 Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Indeks Kualitas Air Range 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 2 Peningkatan Indeks Kualitas Udara Range 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 VIII-13 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 3 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Persentase cakupan area pelayanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Volume sampah yang tertangani M³ 39420 39428 39436 39444 39452 46720 204480,00 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Persentase penduduk ber- KTP % 92 95 97 98 99 100 100 2 Persentase Penduduk memiliki Kartu Keluarga % 95 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran % 90 95 100 100 100 100 100 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase jumlah Bumdes dan UEP yang aktif % 15 20 30 50 100 100 100 2 Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 100 VIII-14 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) % 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9 Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum Penumpan g 210.726 214.941 219.239 223.624 228.097 232.659 232.659 2 Persentase uji kir angkutan umum % 67,53 72,53 77,53 82,53 87,53 92,53 92,53 3 Persentase layanan angkutan darat % 75,86 86,21 93,10 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 67,53 72,53 77,53 82,53 87,53 92,53 92,53 10 Komunikasi dan Informatika 1 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kec. 26 27 28 29 29 29 29 11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif % 75,50 77,85 80,20 82,55 84,90 87,25 87,25 2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Aktif % 100 100 100 100 100 100 100 12 Penanaman Modal 1 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp. 316.910.163.7 84 348.601.180. 162 380.292.196. 541 411.983.212. 919 443.674.229.2 98 475.365.245.6 76 475.365.245.676 VIII-15 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Cakupan pembinaan olahraga Cabor 5 6 6 6 6 6 6 14 Kebudayaan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Event 2 3 3 3 3 3 15 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Situs 1 5 3 5 3 5 21 15 Perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 19.655 20.638 21.670 22.753 23.891 25.085 114036,5963 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksempl ar 32.513 33.001 33.496 33.998 34.508 35.026 170028,3894 16 Kearsipan 16,1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % - 20 40 60 80 100 100 III Layanan Urusan Pilihan 1 Pariwisata 1 Kunjungan wisata Orang 6.926 8.311 9.973 11.968 14.362 17.234 61848,62592 2 PAD sektor pariwisata Rp. 225.000.000 225.000.000 275.000.000 350.000.000 450.000.000 500.000.000 1800000000 2 Pertanian VIII-16 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 29,47 32,18 33,50 34,60 34,80 35,20 35,20 2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Ton/Ha 233.876 339.000 455.000 525.000 600.000 680.000 680.000 3 Jumlah hewan ternak Sapi Ekor 54.535 80.160 106.659 140.629 184.685 242.357 242.357 3 Perdagangan 1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 20 25 40 50 60 70 70 4 Perindustrian 1 Cakupan bina kelompok pengrajin % 20 30 40 50 60 70 70 5 Transmigrasi 1 Persentase transmigran swakarsa % - 10 15 15 - - - 6 Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan Ton 50.298,65 52.330,06 54.503,46 56.827,67 60.354,53 63.135,95 287151,67 IV Penunjang Urusan 1 Perencanaan Pembangunan 1 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD % 75 100 100 100 100 100 100 VIII-17 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 No. Urusan/Indiaktor Kinerja Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
(2018)Capaian Kinerja (Tahun) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2019 2020 2021 2022 2023 2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD % 75 100 100 100 100 100 100 3 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW % 100 100 100 100 100 100 100 2 Keuangan 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 25,15 28,41 51,95 68 83,79 99,84 99,84 4 Penelitian dan pengembangan 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. % 0 100 100 100 100 100 100 5 Pengawasan 1 Persentase tindak lanjut temuan % 70,43 75 78 85 90 95 95 2 Jumlah temuan BPK Temuan 44 20 15 10 5 - - 6 Sekretariat Dewan 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat- alat Kelengkapan DPRD Dokumen 1 1 1 1 1 1 5 IX-1 RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. RPJM Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Konawe. Mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis perencanaan daerah yang mengalami perubahan yang cukup mendasar baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kondisi social dan ekonomi yang mengalami perubahan maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali atas kondisi yang terjadi tersebut sebab kondisi factual ini tidak sejalan dengan asumsi awal pemerintah Kabupaten Konawe saat Menyusun RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi terhadap dokumen RPJMD yang ada. 9.1 Kaidah Pelaksanaan Beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1.Pemerintah Kabupaten Konawe (Bupati dan Wakil Bupati) akan mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan sumberdaya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah.
2.Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 guna mewujudkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.