DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambah satu ayat yaitu ayat (3); Ketentuan huruf G dan M Pasal 21 dihapus; Ketentuan Pasal 42 diubah dan disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 42A; Ketentuan Pasal 45 diubah dan disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah; Ketentuan ayat (2) pasal 52 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 42jPUU-XIXj2021 disebutkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan dan mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaranjpenularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
d.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telahdi u bahbe berapakaliterakhir denganUndang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhir denganUndang- Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1409);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2015 Nomor 139). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHANKEPALADESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2015 nomor 139), diubah dan di baca se bagai beriku t :
1.Ketentuan Pasal 4 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemiiihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat di laksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Konawe;
2. b.Kemampuan Keuangan Daerah; dan / atau
3. c.Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Konawe yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah serta di tam bah (satu) Ayat yaitu Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: 1 Pasa15

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.Melakukan bimbingan teknis Zsosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. sebagairnana dan huruf e yang diatur

3.Ketentuan huruf gdan huruf m Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib rnernenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mernpertahankan dan rnemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; d. e. f.
g.Di hapus;
h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
1. 1.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap katena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.Berbadan sehat;
1. 1.Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)kali masajabatan;
m.Dihapus;
n.Tidak sedang menjabat menjadi pelaksana kepala des;dan
o.Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. 4.Ketentuan dalam Pasal 42 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A,sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Calon kepala jumlah suara terpilih.
(2)Dalam hal calon kepala terbanyak lebih dari 1 (satu) berdasarkan wilayah perolehan
(3)Pelaksanaan perolehan suara dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati. Desa sah yang memperoleh suara ditetapkan sebagai calon terbanyak kepala dari Desa Desa yang memperoleh suara orang, calon terpilih ditetapkan suara sah yang lebih luas. sah yang lebih luas sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Pasal 42A
(1)Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa dari Penjaringan, Penyaringan, Pencalonan, Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penetapan mempertimbangkan keadaan dan kondisi lapangan.
(2)Keadaan dan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kondisi bencana alam maupun bencana non alamo
(3)Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelomban.g sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat ditunda atau diteruskan seluruhnyaj sebagian pelaksanaanya dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
(4)Pelaksanaan pemilihan dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut kepala desa sebagaimana yang dan ayat (3), teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 45 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Kepala Desa yang berhenti darr/ atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan musyawarah Desa dengan habis diberhentikan. kepala Desa yang ditetapkan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai sisa masa jabatan kepala Desa yang melalui Pasal 45A
(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 45B

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.Tingkat pendidikan; dan Zatau
3. c.Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

6.Ketentuan dalam Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut:

Pasal 46

Petunjuk Teknis tahapan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan antarawaktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 50 Ayat (2) diubah, sebingga selengkapnya berbunyi sebagai Berikut:

Pasal 50

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Biaya Pernilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

8.Ketentuan Ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai Berikut: Pasa152

(1)Pengaduan sengketa Pilkades melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten diselesaikan dengan melibatkan Forum Masyarakat, Dewan PerwakilanRakyatKabupaten dan Camat.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Memfasilitasi sengketa hasil Pemilihan kepala Desa melalui musyawarah mupakat Pemerintah Daerah dan DPRD. PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetah uinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kabupaten Konawe. Ditetapkan di Pada tanggal : Unaaha :~J~r 2022 BUPAT KONAWE, Diundangkan di : Unaaha Padatanggal :21 ~ 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENKONAWE, LEMBARANDAERAH KABUPATENKONAWETAHUN 2022 NOMOR: 261 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 2./~1/'UJZ2-

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…