DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya TArif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Wilayah Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Tata Cara Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Peninjauan Tarif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi perpanjangan izm mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkernbangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. BUPATI IKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RETRIBUSIPENGGUNAAN TENAGAKERJA ASING TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 6 TAHUN2022 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Ne ara Republik Indonesia ~O i No'tl'ro ., Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah gubemur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama kepala daerah.
6.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKAadalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: BUPATIKONAWE dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)

(1)Objek Retribusi Penggunaan TKA merupakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKAyang bekerja di Daerah.
(2)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB I

KETENTUANUMUM RETRIBUSIPERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAANTENAGAKERJAASING Menetapkan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut retribusi untuk Pembayaran DKPTKAatas Pengesahan RPTKAPerpanjangan.

Pasal 2

7.Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKAadalah rencana penggunaan TKApada jabatan tertentu dan jangka waktu terten tu.
9.Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
10.Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKAatas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
11.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKAatas Pengesahan RPTKAPerpanjangan.
13.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. r

BAB II

NAMA, OBJEK, DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Tarif Retribusi pengunaan TKAditetapkan sebesar US$ 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2)Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA.
(3)Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
(4)Pemberi Kerja TKAyang mempekerjakan TKAkurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan ,1,,A,~ifi:,l.l~.w;..+-t~~-i::H!:tt ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan yang diberikan.
(2)Biaya penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya validasi pembayaran DKPTKA,pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 7

BABV PRINSIPPENETAPAN,STRUKTURDANBESARNYA TARIFRETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktunya.

Pasal 6

BABIV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAAN JASA RETRIBUSIPENGGUNAANTENAGAKERJAASING Retribusi Penggunaan TKAdigolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5

BABIII GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing meliputi Pemberi Kerja TKAyang memperoleh Pengesahan RPTKAperpanjangan.
(2)Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
(1)Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi retribusi.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/ atau objek retribusi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Penggunaan T..,l,,M,~l,,,,!,,ld,ll,I.M,.,__......_"""""'_...u...1.J......__...._ Peraturan Bupati.

Pasal 12

BABVIII KERINGANAN, PENGURANGAN, DANPEMBEBASANRETRIBUSI PENGGUNMN TENAGAKERJA ASING ( 1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA harus dilakukan dimuka, sekaligus dan lunas.

(2)Setiap pembayaran Retribusi Penggunaan TKA diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Penggunaan TKAdiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Retribusi Penggunaan TKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA dilakukan di tempat penerima pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM RETRIBUSIPERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAANTENAGAKERJAASING Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

NAMA, OBJEK, DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM RETRIBUSIPERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAANTENAGAKERJAASING Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

NAMA, OBJEK, DANSUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016