DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB III BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ a tau Kemudahan Investasi; BUPATIKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 3 TAHUN2025 TENTANG BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang PEMBERIAN INSENTIF DAN/ ATAU KEMUDAHANINVESTASI sebagai unsur yang memimpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya dsingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Konawe.
6.Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
8.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah.
9.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE dan BUPATIKONAWE MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHANINVESTASI.

a.rnernberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b.rnenyerap tenaga kerja lokal daerah paling sedikit 60o/o { enarn puluh persen) dari jurnlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
c.rnenggunakan sebagian besar sumber daya lokal; rnernberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
d.rnernberikan kontribusi dalarn peningkatan produk dornestik regional bru to;
1. 11.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pernbayaran atas jasa akan pernberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pernerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
2. 12.Perizinan adalah pernberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalarn bentuk izin rnaupun tanda daftar usaha.
3. 13.Usaha Mikro adalah usaha produktif rnilik orang perorangan dan/ a tau badan usaha perorangan yang rnernenuhi kriteria Usaha Mikro.
4. 14.Usaha Kecil adalah usaha ekonorni produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan rnerupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dirniliki, dikuasai atau rnenjadi bagian baik langsung rnaupun tidak langsung dari usaha rnenengah atau usaha besar yang rnernenuhi kriteria usaha kecil.
5. 15.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukurn dengan rnelandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonorni rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
6. 16.Tim Verifikasi dan Penilaian Pernberian Insentif dan/atau Pernberian Kernudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk rnelakukan verifikasi, penilaian, rnernberikan rekornendasi, dan rnelakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pernberian Insentif dan/ atau Pernberian Kernudahan Investasi. 1 7. Pelaku usaha adalah orang perseorangan a tau badan usaha yang rnelakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB III

BENTUKINSENTIFDAN/ATAUKEMUDAHANINVESTASI

Pasal 3

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
3. c.pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan/ atau Koperasi di daerah;
4. d.bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan/atau Koperasi di daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan saran.a dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan Investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; J. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesu.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
11. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. . . movasi;
12. j.bermitra dengan Usaha Mikro,Usaha Kecil,atau Koperasi;
13. k.bermitra dengan perusahaan lokal;
  1. 1.industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/ atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
14. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ a tau daerah; dan/ atau
15. n.berorientasi ekspor.
16. e.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
17. f.pembangunan infrastruktur;
18. g.melakukan alih teknologi;
19. h.melakukan industri pionir;
  1. 1.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

Pasal 6

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/ a tau kemudahan investasi, mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Bagi masyarakat yang akan mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan investasi. BABV TATACARAPEMBERIANINSENTIFDAN/ATAUKEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Tata cara Pemberian Insentif dan/ atau kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi dan penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian. BABIV JENIS USAHAATAUKEGIATANINVESTASIYANG MEMPEROLEHINSENTIFDAN/ATAUKEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

( 1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/ atau kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, usaha kecil, dan/ a tau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan memperhatikan kemampuan daerah dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi kepada pelaku usaha dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
(2)Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.

Pasal 7

( 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilakukan berdasarkan:
1. a.kriteria; dan
2. b.jenis usaha.
(4)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menentukan bentuk dan jenis insentif dan kemudahan investasi.
(5)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menentukan bentuk insentif dan kemudahan investasi yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.
(6)Penilaian Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(4)Bagi investor yang melakukan perluasan usaha yang akan mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk insentif dan/ atau kemudahan investasi yang dimohonkan. yangKemudahan
(3)Bagi investor yang baru memulai usaha mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
1. a.profilperusahaan;
2. b.lingkup usaha; dan
3. c.bentuk Insentif dan/ atau dimohonkan. BABVI HAK DAN KEW AJIBAN

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak:
1. a.mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/ atau kemudahan invetasi;
2. b.mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan invetasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
3. c.mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
4. d.mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan invetasi.
(2)Masyarakat dan/ atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan wajib:
1. a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
3. c.membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. d.mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Pasal 9

(1)Standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/ atau Investor disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha atau kegiatan Investasi;
4. d.bentuk insentif dan kemudahan;
5. e.jangka waktu pemberian; dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB VII

JANGKAW AKTU DAN FRERU~NSi PEMBERlAN'INSENTIF DAN/ATAUPEMBERIANKEMUDAHANDALAMMELAKUKAN INVESTASI

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2)Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(3)Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
1. a.berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/ atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
2. b.tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(4)Dalam hal insentif berupa pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam kawasan ekonomi khusus diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
1. f.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. g.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan daerah;
3. h.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  1. 1.menjaga kelestarian lingkungan; J. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
4. k.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
  1. 1.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penerima insentif dan/ atau kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.pencabutan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan.

BAB IX

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat
(1), meliputi:
1. a.penyelenggaraan program sosialisasi kepada investor mengenai insentif yang tersedia dan prosedur yang harus diikuti;
2. b.penyederhanaan prosedur proses perizinan dan pengajuan insentif;
3. c.melaksanakan pengawasan secara berkala dan rutin terhadap penggunaan insentif dan kemudahan yang diberikan;
4. d.membangun kerja sama antara berbagai instansi pemerintah untuk mempermudah alur investasi dan pengawasan;

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…