DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB Ill PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN SOSIAL BAB IV TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MINIMUM BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENGHARGAAN BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pen ingkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan secara efektif bila pelaksanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha (perusahaan) serta masyarakat dapat berjalan sinergis;
b.bahwa selain itu, sinergitas atau keselarahan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a juga diperlukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya resiko sosial dan lingkungan sebagai dam pak dari aktifitas u saha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial. BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYALURAN HIBAH BANTUAN SOSIAL TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 32 TAHUN 2016 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA Mengingat Menimbang

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tam bah an Lembaran Negara Repu blik 1 ndonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik 1ndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 1 ndonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 1 ndonesia Nomor 4967);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 20 11 Nomor 82, Tam bah an Lem bar an Negara Repu blik 1 ndonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam bah an Lembaran Neaara Reou blik 1 ndonesia Nomor Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daer ah adalah Daer ah otonom Kabu paten Kon awe
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daer ah.
3.Bu pati adalah Bu pati Kon awe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Konawe yang bertugas melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lain nya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat, organ isasi kemasyarakatan, kelu arga dan/ atau masyarakat.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE

18.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/ MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.Bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
1. 8.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja ban tu an sosial akan semakin terpu ru k dan tidak dapat h idu p dalam kondisi wajar.
2. 9.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian h ibah yang bersu mber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. 10.Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Repu blik Indonesia secara su karela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fu ngsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasu k organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentu k berdasarkan ketentuan peru ndang-u ndangan.
4. 11.Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam u paya men ingkatkan tarafh idu p dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pengabdian secara swadaya.
5. 12.Orang perorang/ masyarakat adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk daerah Kabupaten Konawe yang dapat dibuktikan sesuai dengan perundang-undangan.
6. 13.Yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, pedidikan, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pelaksanaan hibah bantuan sosial merupakan tanggungjawab pelaksana bantuan hi bah sosial yang bersifat wajib sesuai ketentuan peru ndang- u ndangan.

Pasal 4

a.Tersusunnya batasan yang jelas tentang hibah bantuan sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya:
b.Terselenggaranya hibah bantuan sosial secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan h ibah ban tu an sosial;
d.Meminimalisir dampak negatif dan terciptanya dampak positif keberadaan perusahaan; dan
e.Terwujudnya kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan bagi pelaku usaha pelaksana hibah bantuan sosial.

BAB ILL

PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN SOSIAL Tujuan peraturan daerah ini adalah:

Pasal 4

Peratu ran Daer ah ini dimaksudkan u ntu k:

a.Memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melaku kan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan
b.Memberi pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Hibah Bantuan Sosial di Daerah.

Pasal 3

(1)Program hibah bantuan sosial meliputi:
1. a.program bina lingkungan dan sosial;
2. b.program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan/ atau
3. c.program bantuan langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,

Pasal 6

Program Hibah Bantuan Sosial pengembangan perusahaan.

(6)Dalam melaksanakan hibah bantuan sosial, perusahan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah bantuan sosial dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingku ngan; programmaupunmanajemenkebijakandalamterpisah kan
(2)Usaha yang dijalankan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah usaha yang sedang/ atau telah berada dalam tahap produksi barang mau pun jasa.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan swasta maupun Sadan Usaha Milik Negara (SUMN) dan/ atau Sadan Usaha Milik Daerah (SUMO).
(4)Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah daerah.
(5)Dalam melaksanakan hibah bantuan sosial, perusahaan :
1. a.Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan hibah bantuan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip hibah bantuan sosial dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan peru ndang-u ndangan yang berlaku;
2. b.Menetapkan bahwa hibah bantuan social adalah bagian yang tidak
(3)Program bin a lingku ngan dan sosial meru pakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
(4)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah kelola u saha.
(5)Program kem itraan meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutu han;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi-fungsi rnanajernen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreatifitas.
(6)Program bantuan langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dapat beru pa:
1. a.hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kebijakan dan kemampuan perusahaan;
2. b.penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/ daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
3. c.beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
4. d.subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
5. e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/ jompo, para korban bencana dan para

Pasal 7

(1)Pelaksanaan TSLM merupakan tanggungjawab pelaksana perusahaan yang bersifat minimum dan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kriteria TSLM sebagimana disebutkan dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk;
1. a.Tanggung jawab ekonomi yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat.
2. b.Tanggung jawab hukum yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah
3. c.Tanggung jawab etika yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. BABIV TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MINIMUM Bantuan Sosial.
(11)Berdasar program skala prioritas pembangunan, Forum Perusahaan Pelaksana Hibah Bantuan Sosial menyusun program Hibah Bantuan Sosial dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bu pati melalui SKPD yang membidangi koordinasi penanaman modal daerah. skala prioritas Pelaksana Hibahpembangunan daerah kepada Forum Perusahaan
(7)Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program hibah bantuan sosial, beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Perusahaan Pelaksana hibah bantuan sosial.
(8)Bu pati dapat memfasilitasi pem betu kan Forum Perusahaan Pelaksana Hi bah Bantu an Sosial Oalam hal pembentu kan Forum Perusahaan Pelaksana Hibah Bantuan Sosial dilaksanakan oleh perusahaan, maka harus dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi koordinasi penanaman modal daerah.
(9)Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program Hibah Bantu an Sosial.
(10)Fasilitasi Bupati berupa penyampaian program
(1)Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan Hibah Bantu an Sosial dengan hasil baik dan sesu ai den gan program yang tel ah ditetapkan.
(2)Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut den gan Peratu ran Bu pati.

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program Hi bah Bantuan Sosial;
(2)Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
1. a.penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program Hibah Bantuan Sosial
2. b.membantu dan mendukung kelancaran usaha milik perusahaan.
3. c.pengaduan terhadap pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan program/ kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 8

c.Penerapan Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
d.Sistem Bapak Angkat -Anak Angkat
e.Tangggung jawab dalam bidang TSLM yang belum diatur sebagaimana disebu tkan diatas, akan diatu r kem udian dengan Peratu ran Bu pati Kon awe. Pihak yang berkepentingan Bentuk(3) Para Pemegang saham. Para pelaksanaan TLSM adalah:
a.Pelaksanaan Hubungan lndustrialis Pancasila (HIP)
b.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) --•-1 .... ,, __ ·-·---~- ... ·---· ---··--'---- ··--- __,_,, ,, __ -------

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial.
(2)Dalam melaku kan pembinaan dan pengawasan Bu pati dapat membentu k Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantu an Sosial.
(3)Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
1. a.SKPD terkait
2. b.Masyarakat,
3. c.akademisi.
(4)Tugas pokok Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.memfasilitasi program Hibah Bantuan Sosial;
2. b.menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program Hibah Bantu an Sosial;
3. c.memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program Hibah Bantuan Sosial;
4. d.melakukan survey lokasi program Hibah Bantuan Sosial;
5. e.merekomendasikan pengeluaran dana u ntu k program Hi bah Bantu an Sosial;
6. f.melakukan pengawasan lapangan program Hibah Bantuan Sosial;

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…